JAKARTA – Pemerintah membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini bertujuan menekan biaya produksi industri serta menyediakan alternatif bahan baku pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Pemerintah menetapkan bea masuk 0 % untuk impor LPG bagi industri petrokimia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6).

Seperti dikutip ANTARA, Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi dan efek pengganda di sektor terkait.

“Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier,” kata dia.

Tarif bea masuk LPG diturunkan dari 5 % menjadi 0 % untuk menekan harga komoditas yang terdampak kenaikan akibat konflik di Timur Tengah.

Selain itu, pembebasan bea masuk bahan baku plastik juga diharapkan menjaga stabilitas harga, mengingat plastik masih menjadi bahan utama kemasan berbagai produk makanan.

Airlangga menegaskan kebijakan ini diperlukan untuk menahan tekanan inflasi, terutama karena kenaikan harga nafta yang berdampak pada industri plastik.

“Pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang 0 % ini juga akan membantu inflasi, terutama karena hampir seluruh kemasan makanan menggunakan plastik,” jelasnya.

Selain LPG dan plastik, pemerintah juga menetapkan bea masuk 0 % untuk impor suku cadang pesawat sebagai bagian dari paket stimulus.

“Kami juga mendorong impor suku cadang pesawat menjadi 0 % untuk mendukung industri penerbangan dan MRO agar daya saingnya meningkat,” tambahnya. (DK)