TIONGKOK - China tengah menyiapkan terminal LNG kedua untuk menerima pasokan gas alam cair (LNG) Rusia yang terkena sanksi, seiring meningkatnya impor gas negara tersebut.

Menurut laporan eksklusif Reuters, terminal LNG Longkou yang baru dibangun di Provinsi Shandong, China timur, sedang disiapkan untuk menerima LNG dari proyek Arctic LNG 2 milik Rusia senilai US$21 miliar.

Terminal yang dioperasikan oleh perusahaan pipa milik negara PipeChina ini telah menyelesaikan tahap konstruksi mekanis dan diperkirakan mulai beroperasi penuh sebelum Oktober 2026, bertepatan dengan puncak permintaan energi musim dingin.

Seperti dikutip OILPRICE, penutupan Selat Hormuz serta kerusakan pada fasilitas Ras Laffan di Qatar telah mengganggu pasokan LNG dari Timur Tengah. 

Untuk menghindari kekurangan pasokan dan memenuhi lonjakan permintaan musim panas, baik perusahaan negara maupun swasta China meningkatkan pembelian di pasar spot, sehingga impor LNG naik menjadi 178.000 ton per hari, tertinggi sejak Februari.

Terminal Beihai di China selatan yang menjadi pusat utama penerimaan LNG Rusia yang terkena sanksi kini membutuhkan kapasitas tambahan untuk menampung volume yang meningkat. 

Terminal Longkou dinilai lebih dekat dengan unit penyimpanan terapung Koryak di Rusia Timur Jauh, sehingga menjadi lokasi strategis untuk penyimpanan dan pengiriman ulang LNG dari Arctic LNG 2.

Eksportir Rusia Novatek juga dilaporkan memangkas harga kargonya hingga 30%–40% untuk menarik pembeli dari China, menurut Reuters.

Selain itu, terminal Dalian di Provinsi Liaoning terhubung dengan jaringan pipa yang mengalir dari Rusia.

China menjadi satu-satunya pembeli aktif LNG Rusia yang terkena sanksi dari proyek Arctic LNG 2 yang bermasalah. 

Sejak pengiriman pertama pada Agustus 2025, China telah membeli lebih dari 40 kargo atau sekitar 2,6 juta ton LNG.

Sebelumnya, China sempat mengarantina terminal Beihai sebelum pengiriman dimulai, serta menghentikan impor LNG jangka panjang dari Australia ke fasilitas tersebut demi melindungi infrastruktur gas lainnya dari potensi sanksi sekunder Amerika Serikat. (DK)