JAKARTA – Penguatan industri asuransi dan dana pensiun dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, mengatakan kapasitas sektor keuangan Indonesia dalam menghimpun dana domestik masih relatif terbatas dibandingkan sejumlah negara di kawasan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Symposium Menara Syariah dan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertajuk Reimagining Takaful for a Sustainable World di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Senin (22/6).

Berdasarkan data yang dipaparkan BSI, rasio aset perbankan terhadap produk domestik bruto (Bank Assets to GDP) Indonesia justru mengalami penurunan, dari 60,18% pada 2021 menjadi 56,36% pada 2024.

Sementara itu, rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB (Market Cap to GDP) memang meningkat dari 48,77% menjadi 55,67% pada periode yang sama. Namun, jika kedua indikator tersebut digabungkan, total kapasitas pembiayaan domestik Indonesia masih belum mencapai 120% dari PDB.

Angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Di Malaysia, rasio aset perbankan terhadap PDB telah mencapai 211,53% dengan kapitalisasi pasar sebesar 101,58%. Sementara Singapura mencatat rasio aset perbankan terhadap PDB yang jauh lebih tinggi, yakni 532,69%.

Banjaran juga menyoroti masih rendahnya dana domestik yang berasal dari sektor proteksi dan perencanaan hari tua. Rasio aset industri asuransi terhadap PDB Indonesia turun dari 4,98% pada 2021 menjadi 4,13% pada 2024. Angka tersebut masih jauh di bawah Malaysia yang mencapai 20,03% maupun Thailand sebesar 26,95%.

"Untuk mendanai kebutuhan pembangunan nasional kita butuh mendanai investasi. Jadi jangan kaget kalau di semua outlet media pemerintah kita bicara investasi, investasi, investasi. Kenapa? Karena kenyataannya kita belum memiliki cukup sumber daya untuk mendanai pembangunan kita sendiri," kata Banjaran.

Menurut dia, semakin dalam sektor keuangan suatu negara, semakin besar pula kemampuan membiayai pertumbuhan ekonomi melalui sumber dana domestik.

Ia menambahkan, perkembangan industri dana pensiun di Malaysia dapat menjadi contoh. Rasio dana pensiun terhadap PDB di negara tersebut telah mencapai sekitar 60% hingga 61%.

"Kalau melihat angka Malaysia, 60% sampai 61% itu luar biasa. Dalam kata lain, orang-orang Malaysia ketika pensiun mereka sudah well prepared," ujarnya.

Di Indonesia, pengembangan industri keuangan non-bank (IKNB), khususnya asuransi dan dana pensiun, masih menjadi pekerjaan rumah. Meski demikian, selama satu dekade terakhir pemerintah bersama regulator terus melakukan reformasi di sektor tersebut.

Banjaran menjelaskan struktur sistem keuangan Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada sektor perbankan (banking centric). Karena itu, penguatan industri asuransi dan dana pensiun diperlukan agar sumber pembiayaan ekonomi menjadi lebih beragam sekaligus memperkuat pendanaan jangka panjang.

Menurutnya, dana pensiun dan asuransi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat, tetapi juga menjadi penghimpun dana jangka panjang yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan.

"Pada akhirnya kita membutuhkan asuransi bukan hanya untuk melindungi setiap individu, tetapi juga membantu mendorong dan membiayai perekonomian kita," kata Banjaran.

Selain itu, ia menilai pembiayaan sosial syariah juga memiliki peluang besar untuk memperluas akses perlindungan keuangan sekaligus memperkuat sumber pembiayaan domestik di Indonesia. (DK)