WASHINGTON - Gedung Putih tengah mencari jalan tengah dalam pembahasan RUU kripto di Senat, di tengah tuntutan Demokrat agar regulasi baru dapat membatasi bisnis dan aset digital milik keluarga Presiden Donald Trump.

Dikutip dari Politico, Patrick Witt, pejabat Gedung Putih yang menangani portofolio kripto, kini menjadi salah satu figur kunci dalam pembahasan ketentuan etika di RUU Clarity Act.

Klausul ini menjadi titik paling sensitif dalam negosiasi karena Demokrat ingin aturan tersebut membatasi pejabat federal, termasuk presiden dan anggota Kongres, untuk mensponsori, mendukung, atau menerbitkan aset digital.

Isu ini menjadi rumit karena Partai Republik membutuhkan dukungan Demokrat agar RUU tersebut lolos di Senat. Di saat yang sama, Witt juga harus memastikan hasil negosiasi tetap bisa diterima Presiden Donald Trump, yang keluarganya justru telah terjun ke sejumlah bisnis kripto.

Clarity Act merupakan RUU besar yang akan merombak pengawasan aset digital di AS, termasuk membagi kewenangan regulator federal atas industri tersebut. Pendukungnya menilai regulasi itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi industri kripto.

Namun, pembahasan RUU tersendat pada klausul etika yang didorong oleh Partai Demokrat. Mereka menilai bisnis kripto keluarga Trump berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka ruang korupsi. Tetapi, tuduhan tersebut telah dibantah oleh Gedung Putih.

Keluarga Trump belakangan semakin aktif di industri aset digital, mulai dari peluncuran memecoin menjelang pelantikan presiden hingga proyek World Liberty Financial yang menerbitkan dua jenis token digital.

Sejumlah senator bahkan mempertanyakan apakah Witt memiliki kewenangan yang cukup untuk menyepakati kompromi. Senator Republik dari Louisiana, John Kennedy, mengatakan bahwa satu-satunya pihak yang benar-benar dapat memutuskan kesepakatan seperti itu hanyalah Trump sendiri.

Witt, 37 tahun, saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif Council of Advisors for Digital Assets di Gedung Putih.

Dalam beberapa bulan terakhir, ia terlibat dalam serangkaian pertemuan tertutup di Capitol Hill dengan kelompok senator bipartisan yang membahas RUU tersebut, termasuk Senator Republik Cynthia Lummis, Thom Tillis, dan Bernie Moreno, serta Senator Demokrat Adam Schiff, Ruben Gallego, dan Kirsten Gillibrand.

Sejumlah figur di partai Demokrat masih meragukan apakah hasil pembicaraan dengan Witt akan benar-benar bertahan jika tidak disetujui langsung oleh Gedung Putih. Senator Adam Schiff mengatakan masih ada pertanyaan besar apakah kesepakatan yang dicapai bersama Witt tidak akan dibatalkan di tingkat Gedung Putih.

Meski demikian, Witt juga mendapat dukungan dari sejumlah senator Republik yang pro-kripto. Senator Cynthia Lummis menilai Witt efektif menjadi penghubung antara Gedung Putih dan Kongres dalam isu yang sangat sensitif secara politik ini.

Selain soal etika, Witt juga terlibat dalam perundingan klausul lain di RUU kripto, termasuk ketentuan yang ditujukan untuk meredakan ketegangan antara bank dan perusahaan kripto. Namun, sejumlah kelompok lobi Wall Street menilai rumusan yang ada sejauh ini belum cukup kuat.

Negosiasi atas Clarity Act masih berlangsung dan diwarnai sejumlah hambatan, termasuk soal sejauh mana jaksa agung negara bagian dapat menegakkan aturan etika dalam RUU tersebut.

Meski hubungan kedua kubu tidak sepenuhnya cair, pembahasan tetap berlanjut karena Partai Republik ingin membawa RUU kripto itu ke sidang pleno sebelum Kongres memasuki masa reses Agustus.

Bagi Gedung Putih, pembahasan ini menjadi salah satu agenda legislatif paling penting yang tersisa tahun ini. Bagi Demokrat, negosiasi tersebut juga menjadi kesempatan untuk menekan potensi konflik kepentingan dalam bisnis kripto keluarga Trump. (ARF)