JAKARTA - Taiwan memperingatkan bahwa waktu respons terhadap potensi serangan China semakin menyempit, mendorong militer pulau tersebut memperkuat kesiapan tempur dan mempercepat transisi dari kondisi damai ke status perang.

Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo mengatakan ancaman keamanan yang terus meningkat dari Beijing membuat militer harus mampu merespons secara instan apabila konflik pecah tanpa peringatan yang memadai.

Taiwan saat ini menggelar latihan "immediate combat readiness" selama lima hari. Dalam skenario terbaru, sebagian latihan didasarkan pada kemungkinan China mengubah latihan militernya yang rutin di sekitar Taiwan menjadi operasi serangan nyata.

"Tujuannya adalah untuk membangun kecepatan yang kami yakini diperlukan untuk beralih dari status masa damai ke status masa perang," katanya, seperti dikutip dari Reuters.

"Dengan kata lain, mengingat situasi ancaman saat ini dari musuh, dan karena kami percaya waktu peringatan semakin singkat, kami perlu memastikan bahwa kami dapat merespons dengan segera."

Sebelumnya, kapal induk terbaru China melintasi Selat Taiwan, menambah ketegangan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu titik panas geopolitik dunia.

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan reunifikasi.

Sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan tersebut, Taiwan terus memperkuat modernisasi militernya. Awal bulan ini, militer Taiwan menguji sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat yang juga digunakan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.

Latihan militer tahunan terbesar Taiwan, Han Kuang, dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang dan diperkirakan akan menjadi salah satu simulasi pertahanan paling penting dalam beberapa tahun terakhir.

Di Beijing, Kantor Urusan Taiwan China mengecam latihan militer tersebut dan menuduh pemerintahan Presiden Lai Ching-te mendorong agenda kemerdekaan melalui kekuatan militer.

"Dalam menghadapi Tentara Rakyat yang perkasa, sikap pura-pura pemerintah DPP sama sekali tidak ada gunanya; itu hanya akan merugikan dan menghancurkan Taiwan serta membawa kehancuran bagi mereka sendiri," katanya.

Meski kembali menegaskan preferensi terhadap reunifikasi damai, Beijing juga menegaskan tidak akan mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan.

"Namun, kami tidak akan pernah berjanji untuk menolak penggunaan kekerasan, dan kami tidak akan pernah memberi ruang bagi aktivitas separatis yang berupaya mencapai kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apa pun."

Sementara itu, Presiden Taiwan, Lai Ching-te, terus mendorong reformasi dan modernisasi angkatan bersenjata, termasuk target peningkatan anggaran pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB) sebelum 2030.

Dukungan juga datang dari Amerika Serikat, sekutu utama Taiwan dalam bidang keamanan. Washington menilai penguatan kemampuan pertahanan Taiwan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan mencegah perubahan status quo secara paksa.

"Sejalan dengan strategi keamanan nasional AS, kami bertujuan untuk bekerja sama dengan sekutu regional untuk mempertahankan status quo rantai pulau pertama dan mencegah upaya apa pun untuk merebut Taiwan dengan kekerasan," kata Greene kepada United Daily News Taiwan dalam sebuah wawancara.(DH)