JAKARTA - MSCI menunda keputusan terkait kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi frontier market hingga November 2026, memberi Jakarta tambahan waktu sekitar lima bulan untuk membuktikan efektivitas reformasi yang diberlakukan sejak awal tahun.

Dikutip dari Reuters, penundaan itu membuat Indonesia untuk sementara tetap berstatus pasar berkembang sekaligus memberi waktu tambahan bagi otoritas untuk melanjutkan reformasi demi menjawab kekhawatiran MSCI atas transparansi pasar.

Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah menaikkan ketentuan minimum free float atau porsi saham yang beredar di publik bagi perusahaan tercatat, dari 7,5% menjadi 15%.

Saham free float adalah saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik dan tidak dikuasai pemegang saham inti seperti manajemen perusahaan, investor jangka panjang, atau pemerintah.

Kebijakan ini dirancang untuk meredam kekhawatiran soal pembentukan harga saham yang dianggap tidak wajar. Pelaku pasar sebelumnya menyoroti dugaan praktik transaksi antarpihak terafiliasi yang kerap disebut sebagai “saham gorengan”.

Dengan jumlah saham yang beredar lebih besar, ruang untuk mengerek harga secara artifisial dinilai menjadi lebih sempit.

Selain itu, Indonesia juga menurunkan ambang batas kewajiban keterbukaan pemegang saham dari sebelumnya minimal 5% menjadi 1%. Klasifikasi jenis pemegang saham pun diperluas.

Pada April 2026, Bursa Efek Indonesia juga merilis daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi untuk memberi gambaran lebih jelas soal potensi perdagangan terkoordinasi.

Aturan modal minimum bagi perusahaan sekuritas dan sejumlah manajer aset juga diperketat untuk menekan risiko manipulasi pasar.

Di saat yang sama, otoritas berencana mempercepat proses demutualisasi bursa, yakni mengubah bursa dari organisasi yang dimiliki dan diatur para anggotanya menjadi entitas publik yang dimiliki pemegang saham. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola dan menyelaraskan BEI dengan bursa-bursa regional lain.

Di sisi manajemen, Indonesia juga telah menunjuk pimpinan baru di otoritas jasa keuangan, pengawas pasar saham, serta direksi baru bursa. Peringatan awal dari MSCI pada Januari 2026 sebelumnya sempat memicu gelombang pengunduran diri pejabat senior di pasar modal.

Mengapa MSCI Perpanjang Pantauan?

MSCI menilai reformasi yang dilakukan Indonesia merupakan langkah ke arah yang benar. Namun, lembaga penyedia indeks global itu menekankan bahwa implementasi yang konsisten dan dampak nyata dari reformasi tersebut masih perlu dibuktikan.

Masalahnya, reformasi paling krusial, yakni kenaikan free float, tidak bisa diterapkan sekaligus.

Regulator membagi emiten ke dalam tiga kelompok berdasarkan kapitalisasi pasar per 31 Maret 2026, dengan tenggat implementasi antara satu hingga tiga tahun. Artinya, dampak penuh dari kebijakan ini baru bisa benar-benar diukur setidaknya mulai tahun depan.

Proses demutualisasi bursa juga membutuhkan waktu. Di sisi lain, keberhasilan reformasi belum tentu otomatis terjamin.

Kenaikan free float mengharuskan emiten melepas lebih banyak saham ke publik, padahal daya serap pasar domestik relatif dangkal dan investor asing masih berhati-hati terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dipandang populis.

Berdasarkan perhitungan Bursa Efek Indonesia per akhir 2025, jika tidak ada perusahaan yang memilih delisting, maka diperlukan tambahan saham senilai sekitar Rp187 triliun agar seluruh emiten memenuhi ketentuan free float 15%.

Untuk menjaga permintaan di pasar, Indonesia telah memberi ruang bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk menambah investasi saham. Danantara Indonesia juga berpotensi meningkatkan investasinya di pasar saham, bahkan menjadi pemegang saham bursa setelah proses demutualisasi berjalan.

Meski begitu, arus dana asing tetap krusial bagi target pertumbuhan ekonomi Indonesia dan stabilitas rupiah.

Jika status Indonesia benar-benar diturunkan dari emerging market menjadi frontier market, dana pasif yang mengikuti indeks MSCI kemungkinan akan dipaksa menjual saham-saham Indonesia. Selain itu, sejumlah dana investasi dengan mandat yang melarang kepemilikan saham frontier market juga berpotensi keluar.

Bahkan manajer investasi aktif diperkirakan akan mengurangi eksposur ke Indonesia. Goldman Sachs memperkirakan total arus keluar dana akibat penurunan status itu bisa mencapai US$13 miliar.

Tekanan sebenarnya sudah terlihat sejak MSCI mengeluarkan peringatan pada Januari 2026. Sejak saat itu, kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia telah tergerus sekitar US$370 miliar, menjadikannya salah satu pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan citra Indonesia sebelumnya yang lama dipandang sebagai pasar yang stabil dan relatif andal di mata investor.

Aksi jual bahkan terus berlanjut meski reformasi telah diumumkan, salah satunya karena pelemahan rupiah memicu arus keluar lebih lanjut dari aset-aset Indonesia.

Rupiah juga sempat mencetak serangkaian rekor terendah baru di tengah kekhawatiran atas dampak perang Timur Tengah terhadap anggaran negara, yang sudah terbebani program-program populis Prabowo serta ketidakpastian arah kebijakan pemerintah. (ARF)