JAKARTA - Indonesia tengah mendorong pemanfaatan energi nuklir sebagai salah satu strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Seperti dikutip ANTARA, Dewan Energi Nasional (DEN) menilai energi nuklir menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya kebutuhan listrik berkapasitas besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam diskusi panel bertajuk “American Leadership in Clean Nuclear Strategy” di @america Jakarta, Selasa (23 Juni), anggota DEN Sripeni Inten Cahyani menekankan bahwa tren global menunjukkan percepatan adopsi energi nuklir, sehingga Indonesia dinilai tidak boleh tertinggal.

“Jika hampir semua negara bergerak ke arah itu, tidak ada alasan Indonesia tertinggal. Kita membutuhkan listrik berkapasitas besar untuk mendorong ekonomi dan pertumbuhan,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui tingkat pemahaman publik terhadap energi baru dan terbarukan, khususnya nuklir, masih relatif rendah. 

Berdasarkan data DEN, tingkat dukungan masyarakat terhadap energi nuklir di Indonesia baru sekitar 39%, angka yang tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mengatasi skeptisisme tersebut, DEN menekankan pentingnya edukasi publik, terutama kepada generasi muda agar dapat memahami kebutuhan energi masa depan secara lebih objektif.

“Generasi muda bisa berpikir jernih dan melihat bahwa ini adalah kebutuhan nyata dan masa depan kita,” tambahnya.

Cahyani juga menanggapi kekhawatiran terkait keselamatan dengan menyebut bahwa teknologi nuklir modern telah memiliki standar keamanan yang sangat ketat. 

Ia mencontohkan bahwa penggunaan teknologi nuklir sebenarnya sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam layanan medis X-ray.

Sementara itu, rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia mulai memasuki tahap awal perencanaan. 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengidentifikasi 28 lokasi potensial untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, tiga lokasi telah melewati seluruh proses evaluasi, yakni satu lokasi di Jepara, Jawa Tengah, serta dua lainnya di Kepulauan Bangka Belitung. (DK)