WASHINGTON - Sarang Kulkarni, co-manager Vanguard Global Core dan Strategic Bond funds menilai bahwa kepercayaan lama bahwa obligasi pemerintah adalah aset paling bebas risiko kini mulai runtuh.Selama ini, lanjutnya, obligasi negara menjadi tolok ukur risk-free rate untuk menilai arus kas dan membangun valuasi pasar global.Namun, tekanan fiskal yang terus meningkat telah mengikis keyakinan investor terhadap kemampuan bayar pemerintah, mengutip dari trustnet.com, Rabu (10/12).Laporan OECD Global Debt Report 2025 mencatat bahwa total utang global melonjak menjadi US$25 triliun pada 2024, lebih dari US$10 triliun di atas level pra-Covid dan hampir tiga kali lipat angka 2007.Penerbitan utang oleh negara-negara OECD mencapai US$16 triliun tahun lalu dan diperkirakan naik menjadi US$17 triliun pada 2025, dengan kebutuhan refinancing sebesar US$13 triliun atau sekitar 80% dari total pembiayaan.Total utang negara diperkirakan menembus USD 59 triliun pada 2025, mendorong rasio utang terhadap PDB ke 85%, hampir dua kali lipat level 2007.Upaya pemerintah menekan beban utang sejauh ini belum cukup signifikan.

Kondisi ini membuat manajer seperti Kulkarni mempertanyakan mengapa pemerintah masih dipandang lebih aman dibanding perusahaan dengan neraca keuangan lebih kuat.Ia menilai banyak negara kini memiliki karakteristik serupa perusahaan yang terus berutang, tak menghasilkan keuntungan memadai, dan tidak didukung strategi jangka panjang yang jelas, sesuatu yang biasanya membuat manajer obligasi menolak perusahaan tersebut.Kulkarni mengatakan pandangan pasar juga telah berubah. Dengan hadirnya instrumen swap bebas risiko seperti SONIA, premi antara struktur suku bunga swap dan kurva obligasi pemerintah terus meningkat.“Pasar memperlakukan obligasi pemerintah layaknya instrumen kredit,” ujarnya.

Sebaliknya, obligasi korporasi menunjukkan fundamental yang lebih sehat dan stabil selama dekade terakhir, berbanding terbalik dengan memburuknya posisi fiskal pemerintah.Hal ini tercermin pada pergerakan credit spreads, yaitu selisih antara imbal hasil obligasi pemerintah dan korporasi.Penyempitan spread mengindikasikan bahwa pasar melihat risiko tambahan pada perusahaan semakin kecil, atau, seperti dikemukakan Kulkarni, justru karena risiko pada pemerintah yang meningkat.Dalam beberapa kasus, seperti saat krisis zona euro, obligasi korporasi Italia, Portugal, dan Spanyol sempat diperdagangkan dengan yield lebih rendah dibanding obligasi pemerintahnya.Pola serupa kini mulai terlihat di pasar AS, contoh lainnya adalah Jepang, di mana obligasi korporasi pernah diperdagangkan serapat 12 bps di atas kurva pemerintah. (DK)