BEIJING — Kementerian Perdagangan China (MOFCOM) pada Senin mengumumkan telah memasukkan 20 entitas Jepang, termasuk MITSUI E&S Co., Ltd, ke dalam daftar pengawasan (watch list). 

Selain itu, 20 entitas Jepang lainnya, termasuk National Institute for Defense Studies, dimasukkan ke dalam daftar kontrol ekspor untuk barang-barang dual-use atau barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer.

Seperti dikutip GlobalTimes kedua kebijakan tersebut berlaku efektif sejak tanggal pengumumannya.

Juru bicara MOFCOM mengatakan langkah tersebut sepenuhnya sah, wajar, dan sesuai hukum. 

Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk membendung langkah Jepang menuju agenda neo-militerisme. 

China juga mendesak Jepang memperbaiki kebijakan yang dinilai keliru, melakukan refleksi secara tulus, dan kembali ke jalur yang benar.

MOFCOM menjelaskan, 20 entitas yang dimasukkan ke dalam daftar pengawasan, termasuk MITSUI E&S Co., Ltd, Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd. Maintenance Center, dan Terra Drone Corporation, dipilih karena pengguna akhir maupun tujuan akhir penggunaan barang dual-use yang mereka terima tidak dapat diverifikasi.

Dengan status tersebut, eksportir tidak diperbolehkan mengajukan lisensi umum atau memperoleh sertifikat ekspor melalui mekanisme registrasi dan pelaporan informasi ketika mengekspor barang dual-use kepada entitas-entitas tersebut.

Apabila ingin mengajukan lisensi ekspor secara individual, eksportir wajib menyampaikan laporan penilaian risiko terhadap entitas yang masuk daftar pengawasan serta memberikan pernyataan tertulis bahwa barang dual-use tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan yang dapat meningkatkan kemampuan militer Jepang.

MOFCOM juga menyatakan akan memperketat pemeriksaan terhadap pengguna akhir dan tujuan penggunaan barang dual-use yang diekspor kepada entitas dalam daftar pengawasan. 

Ekspor yang terkait dengan pengguna militer Jepang, tujuan militer, maupun penggunaan lain yang berpotensi meningkatkan kemampuan militer Jepang tidak akan disetujui.

Entitas yang masuk dalam daftar pengawasan dapat mengajukan permohonan untuk dikeluarkan dari daftar tersebut apabila telah memenuhi kewajiban bekerja sama dalam proses verifikasi. 

Setelah proses verifikasi selesai, MOFCOM dapat mempertimbangkan pencabutan status tersebut.

Pada hari yang sama, MOFCOM juga mengumumkan memasukkan 20 entitas Jepang, termasuk National Institute for Defense Studies, ke dalam daftar kontrol ekspor guna menjaga keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional, termasuk terkait nonproliferasi.

Eksportir dilarang mengekspor barang dual-use kepada 20 entitas tersebut. 

Selain itu, organisasi maupun individu di luar negeri juga dilarang mengalihkan atau menyediakan barang dual-use yang berasal dari China kepada entitas-entitas tersebut. 

Seluruh aktivitas yang sedang berlangsung terkait ekspor tersebut harus segera dihentikan.

Dalam keadaan khusus yang benar-benar memerlukan ekspor, eksportir dapat mengajukan permohonan kepada MOFCOM.

Juru bicara MOFCOM menegaskan bahwa langkah China hanya menyasar sejumlah kecil entitas Jepang dan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk barang dual-use. 

Menurutnya, hubungan perdagangan dan ekonomi normal antara China dan Jepang tidak akan terdampak, sehingga perusahaan-perusahaan Jepang yang mematuhi aturan tidak perlu merasa khawatir. (DK)