JAKARTA - Pemerintah menyatakan kondisi perekonomian nasional tetap berada pada jalur positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sejumlah indikator makroekonomi disebut menunjukkan kinerja yang kuat, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut berada di atas berbagai proyeksi lembaga internasional dan rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

"Kita juga menjaga inflasi, inflasi kita di bulan Mei ini sekitar 3%. kemudian juga kita bisa menjaga domestic demand di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120,” ujar Airlangga dalam acara Economic Update CNBC Indonesia, Senin (29/6).

Airlanga menambahkan, kemudian kita menjaga juga dari segi meraca perdagangan, ini sekarang tren-nya positif di US$0,09 miliar di bulan April ini. Nah, kemudian kita lihat juga PMI S&P dari segi manufaktur masih di angka 50, jadi relatif baik.

Lalu, cadangan devisa Mei ini sekitar US$144,9 miliar. Jadi relatif perekonomian masih dalam track yang positif.

Untuk memperkuat daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi pada semester II 2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun.

Kebijakan tersebut meliputi bantuan pangan berupa beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi untuk moda udara, kereta api, dan angkutan laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat selama masa libur sekolah dan momentum Natal serta Tahun Baru.

Selain stimulus ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program magang nasional bagi generasi muda yang akan dimulai pada Juli 2026.

Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan di sektor industri, jasa, dan ekonomi digital dengan dukungan insentif dari pemerintah.

Pemerintah juga menyiapkan program vokasi dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan SMK guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas akses terhadap peluang kerja, termasuk di pasar kerja internasional.

Di bidang perdagangan internasional, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui berbagai perjanjian.

Salah satunya adalah penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan diratifikasi tahun ini. Melalui perjanjian tersebut, sekitar 90% produk Indonesia berpotensi memperoleh tarif masuk nol persen ke pasar Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga melanjutkan proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai upaya memperluas akses pasar ekspor, meningkatkan daya saing nasional, dan memperkuat kualitas kebijakan ekonomi domestik.

Dalam mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, pemerintah juga mempersiapkan pembentukan financial center di Bali melalui kerangka regulasi khusus yang tengah dibahas bersama parlemen.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi hijau terus didorong melalui proyek-proyek energi bersih yang didukung pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk proyek panas bumi (geothermal) dan waste-to-energy.

Menutup keterangannya, Airlangga mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momentum kondisi ekonomi global saat ini untuk melakukan ekspansi usaha.

"Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat," pungkas Airlangga. (DK)