JAKARTA - Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, memutuskan membubarkan parlemen dan membuka jalan bagi pemilihan umum lebih awal, setelah pemerintahannya terjebak dalam kebuntuan politik dengan oposisi utama di legislatif.

Dikutip aljazeera.com, Anutin mengajukan permohonan pembubaran parlemen kepada Raja Maha Vajiralongkorn, yang kemudian disahkan melalui dekret kerajaan. Dengan keputusan tersebut, Thailand diwajibkan menggelar pemilu dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.

Langkah ini diambil menyusul konflik politik dengan Pesta Rakyat, partai oposisi terbesar di parlemen, yang menyebabkan agenda pemerintah terhenti.

Juru Bicara Pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan kebuntuan di parlemen membuat pemerintahan tak lagi bisa berjalan efektif.

“Ini terjadi karena kita tidak bisa maju di parlemen,” kata Siripong kepada Reuters.

Ketegangan politik ini terjadi bersamaan dengan eskalasi konflik militer antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan kedua negara. Bentrokan selama empat hari melibatkan artileri dan serangan udara, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 lainnya.

Meski demikian, Anutin menegaskan pembubaran parlemen tidak akan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Ia memastikan operasi militer tetap berjalan seperti biasa. “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.,” ujar Anutin.

Dari sisi ekonomi, pemerintahan Anutin menghadapi tekanan berat akibat perlambatan konsumsi, tingginya utang rumah tangga, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat. Ketidakpastian politik semakin menambah beban bagi perekonomian Thailand, yang merupakan terbesar kedua di Asia Tenggara.

Sebelumnya, Anutin berencana membubarkan parlemen pada akhir Januari dengan pemilu digelar pada Maret atau awal April. Namun, rencana tersebut dipercepat setelah koalisi pemerintah runtuh.

Anutin naik ke kursi perdana menteri setelah Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi lama dan menjalin kesepakatan baru dengan People’s Party.

Partai oposisi itu menuntut sejumlah konsesi, termasuk referendum reformasi konstitusi, sebagai syarat dukungan. Ketika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, Pesta Rakyat mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya.

“Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta Perdana Menteri untuk segera membubarkan parlemen,” kata Siripong.

Natthaphong Ruengpanyawut, menegaskan pihaknya telah berupaya mendorong perubahan konstitusi melalui jalur parlemen, namun menilai Partai Bhumjaithai gagal memenuhi kesepakatan politik yang telah dibuat. (DH)