JAKARTA – CEO PT Sucor Sekuritas, Bernadus Wijaya, menegaskan pentingnya kejelasan kebijakan dan kerangka hukum dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor asing di pasar Indonesia.

Pernyataan tersebut muncul di tengah terus berkurangnya kepemilikan investor asing di pasar modal Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dikurasi JP Morgan dalam 2026 Mid-Year Outlook-nya, Indonesia mencatat kepemilikan investor asing yang menyusut, dari lebih dari 65% pada awal 2015, menjadi sekitar 36% per Mei 2026.

Penurunan signifikan terpantau terjadi pada periode akhir 2016-2019. Terbaru, kepemilikan saham asing juga anjlok sekitar 10 poin persentase sejak awal tahun 2025 hingga tengah tahun 2026.

Menurut Bernad, gejolak di pasar saham pada periode transisi pemimpin negara adalah hal yang wajar, seiring risiko perubahan gaya kepemimpinan dan prioritas kebijakan yang menyertainya.

Namun, ia menggarisbawahi peran penting transparansi dan konsistensi kebijakan industri bagi para investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, baik di pasar modal, maupun di sektor industri riil.

Ia mencontohkan, jangan sampai ada izin tambang yang sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan, atau perubahan aturan pajak atau royalti yang bersifat tiba-tiba.

“Sehingga, ketika investor berinvestasi ke Indonesia, ngasih FDI, foreign direct investment, itu merasa aman dan tenang,” ujarnya pada awak media usai seremoni pencatatan saham perdana PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL), Kamis (9/7).

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga diharapkan dapat mematangkan kebijakan sebelum mengumumkannya pada publik, sehingga proses sosialisasi kebijakan berjalan lebih lancar.

Hal ini termasuk menyiapkan rancangan undang-undang yang mengaturnya, serta petunjuk teknis dan operasional kebijakan baru terkait.

“Jangan sampai kita mengeluarkan kebijakan tiba-tiba, tapi belum ada petunjuk operasionalnya, seperti contohnya, DSI, kemarin,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah bisa belajar dari beberapa kasus yang terjadi, dan dapat meningkatkan kualitas komunikasinya kepada publik ke depannya.

Namun, ia juga menyerukan agar publik juga lebih mampu menaruh kepercayaan kepada pemerintah.

“Kita sebagai investor lokal, sebaiknya kita harus terus memberikan kepercayaan ke pemerintah kita. Kalau kita nggak percaya duluan, gimana asing mau percaya,” ujarnya.

Di sisi lain, Bernad juga mengakui kepercayaan investor asing terhadap Indonesia yang menurun imbas dari alarm kondisi fiskal dalam negeri.

Beberapa lembaga kredit global tercatat telah menurunkan outlook rating kredit Indonesia, akibat program strategis pemerintah yang dinilai membebani APBN, dan memperlebar defisit fiskal mendekati 3% dari GDP.

Namun, ia mengapresiasi upaya awal pemerintah untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi di bawah Rp200 triliun, dan pemotongan anggaran Koperasi Desa Merah Putih.

“Mudah-mudahan, ke depannya, berbagai efisiensi bisa dilakukan oleh pemerintah, sehingga secara fiskal kita sehat,” imbuhnya. (ZH)