JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 tersisa US$423,9 miliar, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai US$425,6 miliar.

Meskipun secara tahunan naik 0,3%, BI mengatakan ULN pemerintah tetap stabil.

Hingga Oktober 2025, ULN pemerintah mencapai US$210,5 miliar atau mencerminkan kenaikan 4,7% secara tahunan.

“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing pada surat berharga negara di pasar internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan resmi yang disampaikan hari ini.

Berdasarkan sektor, sebagian besar ULN pemerintah Indonesia untuk membiayai belanja kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan dan pertahanan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,99%.

Di sisi lain, ULN swasta turun 1,9% secara tahunan menjadi US$190,7 miliar hingga Oktober 2025.

“Penurunan posisi utang luar negeri terjadi pada kelompok korporasi keuangan dan korporasi nonkeuangan,” kata Denny.

ULN korporasi keuangan tercatat turun 4,7%, secara tahunan, sementara ULN korporasi nonkeuangan turun 1,2% secara tahunan.

Adapun sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ULN swasta berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan, yang mencakup 80,9% dari total ULN swasta.

BI juga mencatat rasio ULN Indonesia terhadap PDB berada di level 29,3% pada Oktober 2025. Sekitar 86,2% dari total ULN merupakan utang jangka panjang.

“Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” imbuh Denny. (DH/KR)