JAKARTA – Singapura mengambil langkah strategis di tengah krisis energi global akibat lonjakan konsumsi listrik kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dengan mengumumkan rencana pembangunan (Taman Pusat Data (Cata Center Park) berkapasitas 700 megawatt (MW) di Pulau Jurong.

Inisiatif ini mencerminkan strategi “jalan ketiga” negara kota tersebut dalam menyeimbangkan ambisi kedaulatan digital dengan keterbatasan pasokan energi, sekaligus menghindari risiko defisit daya yang kini membayangi pusat-pusat teknologi global, mulai dari Irlandia hingga Meksiko.

Seperti dilansir businesstimes.com.sg (16/12), kebijakan ini bukan sekadar ekspansi kapasitas fisik, melainkan hasil evaluasi menyeluruh pasca-moratorium pembangunan pusat data yang diberlakukan sejak 2019. Melalui mekanisme Data Centre–Call for Application (DC-CFA), pemerintah Singapura kini menerapkan sistem seleksi ketat berbasis efisiensi energi dan emisi karbon.

Sederhananya, Singapura hanya mengizinkan pembangunan pusat data bagi perusahaan yang telah menghitung, membuktikan, dan lolos evaluasi menyeluruh atas kebutuhan energi listrik, efisiensi operasional, serta dampak karbon sebelum izin diberikan.

Sebagai tulang punggung kebijakan tersebut, JTC Corporation bersama National University of Singapore (NUS) dijadwalkan meluncurkan Sustainable Tropical Data Centre Testbed Tahap 2 pada 2026. Fasilitas ini akan menguji teknologi pendinginan berbasis air laut, pemanfaatan biofuel, serta sistem mikrogrid canggih sebelum diadopsi secara luas.

Menteri Tenaga Manusia sekaligus Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, dalam forum Singapore International Energy Week 2025, menegaskan bahwa cetak biru energi nasional kini menuntut integrasi penuh antara utilitas listrik dan operator pusat data.

Seiring meningkatnya beban kerja AI yang membutuhkan densitas daya ekstrem, Singapura juga memperluas opsi pasokan energi melalui kolaborasi hidrogen rendah karbon antara Aster dan Air Liquide, serta menjajaki kemitraan riset nuklir canggih dengan Amerika Serikat sebagai langkah lindung nilai jangka panjang demi menjaga stabilitas jaringan listrik nasional. (SF)