JAKARTA - Moody's Ratings kembali mengingatkan meningkatnya risiko terhadap prospek kredit Indonesia akibat ketidakpastian arah kebijakan pemerintah dan keberlanjutan fiskal.

Lembaga pemeringkat global tersebut menilai risiko penurunan masih membayangi, meski terdapat sejumlah perkembangan positif dalam pengelolaan anggaran negara.

Wakil Presiden Divisi Sovereign Risk Moody's, Martin Petch, mengatakan keseimbangan risiko terhadap Indonesia kini semakin memburuk dibandingkan saat Moody's menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif pada Februari lalu.

"Kami menghadapi tekanan yang muncul terutama setelah perang Iran di mana kami melihat peningkatan signifikan pada subsidi, dan hal ini memberikan tekanan pada hasil fiskal tahun ini maupun tahun depan," ujarnya seperti dikutip Bloomberg.

Menurut Moody's, meningkatnya belanja subsidi setelah konflik Iran mempersempit ruang fiskal pemerintah dan berpotensi memengaruhi kinerja anggaran dalam dua tahun ke depan.

Penilaian tersebut sejalan dengan kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Disiplin fiskal, independensi Bank Indonesia, serta semakin besarnya peran pemerintah dalam sejumlah sektor strategis dinilai menjadi faktor yang menekan sentimen pasar sepanjang tahun ini.

Tekanan tersebut tercermin pada pelemahan aset domestik, di mana obligasi pemerintah, rupiah, dan pasar saham Indonesia menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di kawasan.

Moody's juga menyoroti pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, lembaga yang dibentuk pada Mei untuk mengelola ekspor komoditas bahan baku.

Menurut Petch, belum jelasnya mandat dan mekanisme operasional lembaga tersebut menambah kekhawatiran investor terhadap meningkatnya intervensi pemerintah dalam perekonomian.

Selain itu, Moody's menilai basis penerimaan negara yang masih sempit menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis.

"Sejauh ini, kita belum benar-benar melihat banyak pergerakan dalam upaya memperluas basis pendapatan," ungkapnya.

Sejumlah Langkah Positif

Di sisi lain, Moody's mengakui terdapat sejumlah langkah positif dari pemerintah. Salah satunya adalah penyesuaian anggaran program makan bergizi gratis di tengah lonjakan subsidi energi guna menjaga defisit anggaran tetap berada dalam batas yang diizinkan undang-undang.

Pemerintah juga tengah mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencari tambahan efisiensi belanja.

Meski demikian, pandangan Moody's berbeda dengan S&P Global Ratings yang pekan lalu mempertahankan peringkat investasi Indonesia beserta prospek stabil, meskipun Moody's dan Fitch Ratings sebelumnya menurunkan prospek terhadap profil kredit Indonesia.

Ke depan, Moody's akan mencermati sejumlah indikator utama dalam enam hingga 12 bulan mendatang, termasuk kecukupan cadangan devisa, kredibilitas kebijakan pemerintah, kondisi badan usaha milik negara (BUMN), serta tata kelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Petch menegaskan arah kebijakan pemerintah akan menjadi faktor penentu dalam evaluasi berikutnya terhadap profil kredit Indonesia.

Menurutnya, peningkatan belanja fiskal yang tidak diimbangi reformasi penerimaan negara akan menjadi sinyal negatif bagi kualitas kredit Indonesia.(DH)