JAKARTA - Pemerintah Jepang melonggarkan sejumlah aturan di sektor keuangan untuk mempercepat investasi pada industri strategis, sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi Perdana Menteri, Sanae Takaichi.

Seperti dikutip Bloomberg, kebijakan tersebut mencakup pelonggaran aturan pembiayaan perbankan untuk aksi merger dan akuisisi (M&A), proyek pusat data kecerdasan buatan (AI), hingga peningkatan investasi dana pensiun pada aset alternatif.

Dalam paket kebijakan yang diumumkan Selasa (21/7), pemerintah mengizinkan bank menyalurkan pembiayaan di atas batas yang berlaku saat ini untuk mendukung transaksi M&A berskala besar serta proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan pusat data AI.

Pemerintah juga akan mempermudah perusahaan investasi yang dimiliki kelompok perbankan untuk menyediakan pembiayaan berbasis ekuitas bagi aksi akuisisi maupun pemisahan unit usaha (corporate carve-out).

Selain itu, Tokyo akan mengkaji ulang aturan firewall yang selama ini melarang pembagian informasi nasabah antara bank komersial dan unit sekuritas yang berada dalam satu grup keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperkuat peran industri keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Paket kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan terhadap agenda ekonomi Takaichi.

Pemerintah menargetkan peningkatan investasi swasta di 17 sektor prioritas, termasuk kecerdasan buatan, semikonduktor, dan industri galangan kapal.

Takaichi menargetkan total investasi gabungan pemerintah dan sektor swasta di sektor-sektor tersebut mencapai ¥370 triliun atau sekitar US$2,3 triliun hingga Maret 2041.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong Government Pension Investment Fund (GPIF) dan dana pensiun lainnya meningkatkan alokasi investasi pada aset alternatif.

Pemerintah Jepang turut menargetkan peningkatan porsi kepemilikan saham, reksa dana, dan surat utang dalam aset keuangan rumah tangga menjadi 40% pada 2040, naik dari sekitar 23% per Maret 2025.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik obligasi pemerintah Jepang bagi investor ritel sebagai bagian dari pendalaman pasar keuangan domestik.(DH)