JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, berencana meningkatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor pendek, yakni kurang dari satu tahun, pada 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, menyatakan bahwa fokus penerbitan akan pada Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan SPN Syariah (SPNS).

Tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, memperdalam pasar obligasi, serta meningkatkan efisiensi manajemen kas.

“Tahun 2026 kami akan memperbanyak penerbitan SPN dan SPNS dengan tenor di bawah 1 tahun,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12).

Ia menambahkan bahwa strategi ini sudah mulai dijalankan sejak 2025, dengan variasi tenor mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan.

Terkait realisasi pembiayaan tahun berjalan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 30 November 2025, penarikan utang baru mencapai Rp 614,9 triliun, setara 84 persen dari outlook pembiayaan utang APBN 2025 sebesar Rp 731,5 triliun.

Defisit anggaran tercatat 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih sesuai proyeksi.

Untuk mengurangi penerbitan SBN di akhir tahun, pemerintah mengoptimalkan pembiayaan non-utang, termasuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun yang telah disetujui DPR.

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan utang pandemi COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025-2028 melalui skema penukaran utang (debt switch).

Strategi ini bertujuan menekan risiko pembiayaan ulang (refinancing risk) dan menjaga efisiensi beban bunga.

Kepercayaan investor terhadap pengelolaan utang Indonesia juga positif, tercermin dari masuknya investasi asing ke pasar SBN sebesar Rp 2,64 triliun pada Desember 2025. (DK)