JAKARTA – Arus masuk dana asing ke pasar obligasi pemerintah mulai pulih sejak Juni 2026. Namun, ini belum cukup untuk mendorong penurunan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun.

Ekonom Senior Bank DBS Radhika Rao memperkirakan yield SBN 10 tahun masih akan bertahan di atas level 7% dalam waktu dekat.

Pasalnya, Indonesia sebagai pasar negara berkembang masih harus menawarkan yield tinggi dibandingkan obligasi pemerintah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, agar tetap atraktif di pasar global.

“Di titik ini, Anda tidak mengharapkan imbal hasil 10-tahun ini turun, karena dampaknya akan negatif,” ujar Radhika Rao pada IDNFinancials, saat ditemui usai Media Gathering Bank DBS, Rabu (29/7).

Sebagai catatan, yield obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun telah melonjak sejak awal tahun, dari 6,03% per akhir 2025, kini ke level 7,37% per 24 Juli 2026, – level yang menyamai saat krisis pandemi COVID-19 melanda.

Tren ini sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan BI (BI Rate) hingga 100 bps dalam enam bulan pertama 2026, dan kini berada di 5,75%.

Namun, Bella Ghassani, Analis Indoasia Asset Management, juga menyebutkan bahwa kenaikan yield ini tidak hanya merespon kenaikan suku bunga acuan BI (BI Rate).

“Ada pengaruh dari demand-supply, ditambah outlook defisit fiskal yang masih terus dipantau pasar, serta pelemahan rupiah yang memicu BI-rate hike. Investor asing meminta ‘kompensasi’ atas pelemahan tersebut dengan yield,” jelasnya pada IDNFinancials, Kamis (30/7).

Menurutnya, yield obligasi 10 tahun memang harus tetap atraktif di pasar global untuk mengembalikan angka kepemilikan asing di obligasi pemerintah.

Pasalnya, porsi dana asing di obligasi pemerintah telah menyusut hingga Rp20 triliun sepanjang empat bulan pertama 2026.

Namun, meski angka tersebut pulih ke level Rp890,79 triliun per Juli 2026, nominal inflow juga belum menyamai angka per September 2025 di atas Rp900 triliun.

“Jadi, sebenarnya nominal rupiah yang masuk juga belum pulih. Makanya berusaha di-attract lagi,” kata Bella.

Mengapa dana asing kembali masuk?

Senada dengan pernyataan Bella, Radhika Rao dari DBS menjelaskan bahwa pelemahan inflow asing memang disebabkan oleh tiga kekhawatiran utama: pelebaran defisit fiskal, pelemahan rupiah, dan penetapan rating kredit S&P.

Namun, Bank DBS telah memproyeksikan bahwa defisit fiskal tidak akan melebihi 3% PDB, terutama usai upaya efisiensi program MBG hingga sekitar 30%.

Selain itu, meski rupiah masih dalam tren pelemahan, lembaga pemeringkat global S&P menegaskan sovereign credit rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil – tidak seperti keputusan Moody’s dan Fitch yang menurunkan outlook menjadi negatif.

“Saya rasa, intinya, tiga permasalahan utama yang disoroti pasar obligasi telah teratasi,” imbuhnya.

Namun, meski faktor-faktor tersebut telah diatasi, dan dana asing ke pasar obligasi mulai kembali masuk, ia menegaskan bahwa peluang untuk yield Indonesia turun di bawah 7% sangat kecil.

Menurut Radhika, salah satu dari sedikit faktor yang dapat mengubah tren yield ini adalah arahan dan kebijakan baru bank sentral, Bank Indonesia, di bawah pimpinan baru.

Namun, Radhika menilai bahwa BI kini masih dalam tren hawkish, terutama dengan mempertimbangkan posisi dolar AS dan rupiah, serta proyeksi kebijakan The Fed, sehingga peluang yield turun ke 7% masih tetap rendah. (ZH)