JAKARTA - Penguatan konektivitas antara industri halal dan industri keuangan syariah dinilai menjadi kunci untuk memperluas akses pembiayaan bagi korporasi.

Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung investasi dan ekspansi usaha yang kompetitif, inovatif, serta berkelanjutan.

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan pembiayaan syariah perlu diperkuat agar mampu menjadi pilihan strategis bagi dunia usaha, dalam Forum Strategis Pembiayaan Syariah untuk Ekspansi Korporasi bertema “Unlocking Corporate Growth Through Sharia Finance”.

“Pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi investasi dan ekspansi korporasi,” ujarnya, dalam siaran pers di laman resmi Bank Indonesia, Rabu (12/8) kemarin.

Untuk itu, sambung Destry perlu dibangun pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan, diperkuat pendalaman pasar keuangan syariah dan intermediasi, serta kolaborasi antara korporasi, industri keuangan syariah, regulator, kementerian/lembaga, dan asosiasi.

Menurut Destry, penguatan pembiayaan korporasi juga membutuhkan perluasan kapasitas dan inovasi instrumen pembiayaan.

Selain itu, tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pemantauan perlu diperkuat untuk memastikan pembiayaan dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Bank Indonesia turut menggelar business matching yang mempertemukan 20 Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 51 korporasi.

Pertemuan itu menjadi ruang bagi pelaku industri keuangan syariah dan dunia usaha untuk menjajaki solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing korporasi.

Kegiatan tersebut didukung dan dihadiri Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN Indonesia, Titi Khoiriah, menekankan pentingnya ketersediaan pembiayaan syariah jangka panjang dengan skema dan tenor yang sesuai dengan kebutuhan ekspansi korporasi.

Sementara itu, Ketua Hubungan Bisnis Asbisindo sekaligus Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS), Bob Tyasika Ananta, menilai pendekatan berbasis ekosistem diperlukan untuk memperluas pembiayaan syariah.

Menurut Bob, pendekatan tersebut dapat menghubungkan korporasi dengan rantai pasok sehingga perbankan syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan modal kerja, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan dunia usaha.

Peluang pengembangan pembiayaan syariah juga didukung oleh pertumbuhan industri. Hingga Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp720 triliun atau tumbuh 11,43% secara tahunan.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp816 triliun atau tumbuh 13,13% secara tahunan.

Di sektor dunia usaha, rantai pasok halal pada periode yang sama tumbuh 5,5%. Adapun outstanding sukuk korporasi tercatat sekitar Rp95 triliun.

Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya ruang bagi pembiayaan syariah untuk mendukung investasi produktif dan ekspansi sektor riil.

Melalui program Bulan Pembiayaan Syariah dan Percepatan Intermediasi Indonesia, Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan terus mendorong sinergi untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat realisasi pembiayaan syariah ke sektor riil.

Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi industri halal dan keuangan syariah terhadap investasi, ekspansi usaha, serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (DK)