TOKYO - Pemerintah Jepang menyetujui anggaran negara terbesar sepanjang sejarah untuk tahun fiskal mendatang, di tengah upaya menyeimbangkan stimulus ekonomi dan pengendalian risiko lonjakan utang.

Dikutip reuters.com, kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi menyepakati anggaran senilai 122,3 triliun yen atau setara US$785 miliar, yang akan mulai berlaku pada April dan diajukan ke parlemen awal tahun depan.

Anggaran ini disusun di tengah tekanan pasar keuangan, ditandai dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah serta pelemahan nilai tukar yen.

Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran investor dengan menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal, khususnya melalui pembatasan penerbitan obligasi baru.

Penerbitan obligasi pemerintah hanya dinaikkan tipis menjadi 29,6 triliun yen, sementara rasio ketergantungan terhadap utang turun ke 24,2% terendah sejak 1998. Kenaikan penerimaan pajak yang diperkirakan mencapai rekor 83,7 triliun yen menjadi salah satu penopang utama pembiayaan belanja negara.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi lonjakan biaya pelayanan utang, yang melonjak seiring kenaikan suku bunga. Biaya pembayaran bunga dan pelunasan utang diproyeksikan meningkat lebih dari 10%, mencerminkan dampak berakhirnya kebijakan moneter ultra-longgar Bank of Japan.

Jepang, yang memiliki rasio utang tertinggi di antara negara maju, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah rencana stimulus ekonomi. Pemerintah berencana meninjau ulang target konsolidasi fiskal dengan meninggalkan fokus pada neraca primer tahunan dan menggantinya dengan sasaran jangka menengah agar belanja negara lebih fleksibel.(DH)