TOKYO – Kabinet Jepang pada Jumat (26/12) menyetujui rancangan anggaran pertahanan rekor yang melampaui ¥9 triliun (sekitar US$58 miliar) untuk tahun fiskal mendatang.Kebijakan ini ditujukan memperkuat kemampuan serangan balasan serta pertahanan pesisir melalui pengadaan rudal jelajah dan sistem persenjataan nirawak, di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.Seperti dikutip channelnewsasia.com, draf anggaran tahun fiskal 2026 yang dimulai April tersebut naik 9,4% dibandingkan 2025.

Ini menjadi tahun keempat dari program lima tahun Jepang untuk menggandakan belanja pertahanan hingga setara 2% produk domestik bruto (PDB).Kenaikan anggaran dipicu meningkatnya tekanan keamanan dari China. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada November menyatakan bahwa militer Jepang dapat terlibat jika China mengambil tindakan terhadap Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.Di bawah tekanan Amerika Serikat untuk meningkatkan kapasitas militer, pemerintahan Takaichi berkomitmen mencapai target belanja 2% PDB pada Maret, dua tahun lebih cepat dari rencana semula.Jepang juga berencana merevisi kebijakan keamanan dan pertahanannya pada Desember 2026 guna semakin memperkuat postur militer.Dalam anggaran baru tersebut, lebih dari ¥970 miliar dialokasikan untuk memperkuat kemampuan rudal “standoff”.Di dalamnya termasuk pembelian rudal permukaan-ke-kapal Type-12 hasil pengembangan dan peningkatan domestik senilai ¥177 miliar, dengan jangkauan sekitar 1.000 kilometer.Batch pertama rudal Type-12 dijadwalkan dikerahkan di Prefektur Kumamoto, wilayah barat daya Jepang, pada Maret, setahun lebih cepat dari rencana awal, seiring percepatan pembangunan kekuatan rudal di kawasan tersebut.Strategi keamanan Jepang saat ini menempatkan China sebagai tantangan strategis terbesar, sekaligus mendorong peran yang lebih ofensif bagi Pasukan Bela Diri Jepang dalam kerangka aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.Seiring populasi yang menua dan menurun serta persoalan kekurangan personel militer, pemerintah Jepang menilai sistem persenjataan nirawak menjadi kebutuhan penting.Untuk pertahanan pesisir, Jepang akan menggelontorkan ¥100 miliar guna mengerahkan drone udara, permukaan laut, dan bawah laut dalam skala besar untuk pengawasan dan pertahanan melalui sistem bernama SHIELD yang ditargetkan beroperasi pada Maret 2028.Untuk mempercepat implementasi, Jepang berencana mengandalkan impor pada tahap awal, dengan kemungkinan pemasok dari Turki atau Israel.Pengumuman anggaran ini muncul di tengah memanasnya hubungan Jepang–China, menyusul latihan kapal induk China di dekat wilayah barat daya Jepang.Tokyo sempat melayangkan protes setelah pesawat China mengunci radar ke arah pesawat Jepang, yang dinilai sebagai potensi persiapan peluncuran rudal.Kementerian Pertahanan Jepang juga akan membuka kantor baru yang khusus mengkaji operasi, peralatan, dan kebutuhan lain guna menghadapi aktivitas militer China di kawasan Pasifik.Kekhawatiran Tokyo meningkat setelah dua kapal induk China terpantau beroperasi hampir bersamaan di dekat Pulau Iwo Jima pada Juni lalu, untuk pertama kalinya, menandai ekspansi cepat aktivitas militer Beijing jauh melampaui wilayah perbatasannya dan sekitar pulau-pulau sengketa di Laut China Timur.

Seperti diketahui pemerintah Jepang menyetujui anggaran negara  secara total terbesar sepanjang sejarah untuk tahun fiskal mendatang, di tengah upaya menyeimbangkan stimulus ekonomi dan pengendalian risiko lonjakan utang.

Dikutip reuters.com, kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi menyepakati anggaran senilai 122,3 triliun yen atau setara US$785 miliar, yang akan mulai berlaku pada April dan diajukan ke parlemen awal tahun depan.

Anggaran ini disusun di tengah tekanan pasar keuangan, ditandai dengan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah serta pelemahan nilai tukar yen. (DK)