JAKARTA - Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang atau Japanese Government Bonds (JGB) tenor 10 tahun mendekati level 3%, ambang yang mencerminkan perubahan besar di pasar surat utang Jepang setelah puluhan tahun berada dalam era suku bunga sangat rendah.

Seperti dikutip Reuters, yield JGB 10 tahun hampir menyentuh 3% untuk pertama kalinya sejak pertengahan 1990-an.

Kondisi tersebut berbeda jauh dibandingkan periode ketika BOJ agresif membeli obligasi selama lebih dari satu dekade. Kebijakan itu menjaga biaya pinjaman Jepang tetap rendah dan menjadi salah satu ciri utama pasar keuangan Negeri Sakura.

Kini, kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah memperbesar risiko inflasi. Tekanan tersebut mendorong pasar memperkirakan BOJ dapat mempercepat normalisasi kebijakan moneter.

Kenaikan yield JGB juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesehatan fiskal Jepang. Investor harus menilai apakah lonjakan yield mencerminkan proses normalisasi ekonomi setelah periode inflasi rendah atau justru meningkatnya kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah mengelola beban utang.

Dalam dua tahun, yield JGB tenor 10 tahun telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Pada perdagangan Selasa (18/8), yield bahkan mencapai 2,945%, level tertinggi sejak September 1996.

Shoki Omori, Chief Fixed Income Strategist Japan di Deutsche Bank, menilai kenaikan yield mencerminkan pertumbuhan upah dan inflasi, sekaligus kekhawatiran atas besarnya penerbitan obligasi serta belanja pemerintah.

Tsuyoshi Ueno, Chief Economist NLI Research Institute, memperingatkan hubungan antara pelemahan yen dan kenaikan yield dapat semakin kuat apabila investor menilai lonjakan yield sebagai kenaikan yang tidak sehat.

"Menembus level 3% merupakan hal yang simbolis. Jika perhatian pasar beralih ke inflasi inti dan kekhawatiran fiskal, tekanan jual terhadap yen dapat meningkat," kata Ueno.

Tekanan terhadap pasar JGB juga terlihat dari permintaan investor. Lelang obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun pada awal Agustus mencatat permintaan terlemah dalam setahun.

Beban utang menjadi perhatian utama karena rasio utang pemerintah Jepang telah melampaui 200% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Perdana Menteri, Sanae Takaichi sejak menjabat pada Oktober mendorong strategi pertumbuhan berbasis investasi yang menyasar sektor-sektor strategis. Namun, peningkatan belanja tersebut berpotensi memperbesar kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Yield 3% Bisa Jadi Awal Kenaikan

Naoya Hasegawa, Chief Bond Strategist Okasan Securities, menilai ketidakpastian kebijakan fiskal dan moneter masih tinggi. Kondisi tersebut membuat investor belum memiliki alasan kuat untuk kembali meningkatkan permintaan terhadap JGB.

"Ketidakpastian seputar kebijakan fiskal dan moneter tetap tinggi, dan pemulihan awal permintaan investor tidak mungkin terjadi," kata Hasegawa.

Menurutnya, level 3% belum tentu menjadi batas atas bagi yield JGB.

"Ada kemungkinan yang cukup kuat bahwa angka 3% tersebut pada akhirnya hanya akan menjadi batu loncatan," ujarnya.

Pergerakan yield JGB juga berpotensi memengaruhi pasar keuangan global.

Kenaikan imbal hasil obligasi Jepang dapat mendorong investor domestik memulangkan dana dari pasar obligasi Amerika Serikat dan Eropa yang selama ini menjadi tujuan utama investasi Jepang.

Tekanan serupa terjadi di pasar obligasi global. Yield obligasi AS, Jerman, dan Prancis turut naik ke level tertinggi dalam beberapa tahun akibat meningkatnya kekhawatiran inflasi, harga minyak, serta risiko fiskal.

Meski demikian, Takuji Okubo, Managing Director sekaligus Chief Economist Japan Macro Advisor, menilai Jepang masih memiliki ruang untuk menghadapi kenaikan biaya utang.

Suku bunga efektif pemerintah Jepang saat ini sekitar 1,07% dan baru akan meningkat menjadi 1,32% jika BOJ menaikkan suku bunga menjadi 1,5% pada tahun fiskal 2027.

"Pemerintah Jepang masih memiliki waktu untuk membenahi situasi fiskal mereka," kata Okubo. "Menurut saya, ada negara-negara lain yang menghadapi masalah jauh lebih parah dibandingkan Jepang."(DH)