CK Hutchison gugat Panama, tuntut ganti rugi lebih dari US$1,5 miliar
Kamis, 20 Agustus 2026
HONG KONG — CK Hutchison Holdings menyatakan telah memulai proses arbitrase internasional terhadap Panama dan menuntut ganti rugi lebih dari US$1,5 miliar atas apa yang disebut sebagai “penghancuran” investasi perusahaan di negara Amerika Tengah tersebut.
Seperti dikutip Reuters, konglomerat asal Hong Kong itu mengatakan Panama telah melanggar perjanjian perlindungan investasi setelah serangkaian kebijakan dalam dua tahun terakhir yang berujung pada “penghancuran kontrak konsesi” untuk pelabuhan Balboa dan Cristóbal serta pengambilalihan terminal pelabuhan.
“Dewan direksi sangat tidak setuju dengan tindakan yang diambil Panama yang melanggar perjanjian tersebut,” kata CK Hutchison.
Kementerian Ekonomi Panama dan kantor kepresidenan negara itu belum segera menanggapi permintaan komentar Reuters.
CK Hutchison dimiliki Li Ka-shing, salah satu orang terkaya di Hong Kong. Perusahaan tersebut terlibat dalam perselisihan diplomatik sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempersoalkan kepemilikan China atas pelabuhan di sepanjang Terusan Panama.
Perselisihan tersebut kemudian diikuti pembatalan konsesi pelabuhan CK Hutchison oleh Panama.
Sengketa hukum ini turut mempersulit rencana CK Hutchison untuk menjual puluhan pelabuhan di seluruh dunia, termasuk terminal di Panama, kepada konsorsium yang melibatkan BlackRock, Mediterranean Shipping Company (MSC), dan seorang investor strategis lain yang diidentifikasi sumber sebagai COSCO asal China.
Anak usaha CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC), juga akan melanjutkan proses arbitrase internasional terpisah yang dimulai pada Februari setelah Mahkamah Agung Panama membatalkan izin perusahaan untuk mengoperasikan dua pelabuhan di Terusan Panama.
PPC telah mengoperasikan terminal Balboa dan Cristóbal di sekitar Terusan Panama selama hampir tiga dekade.
Pada Maret, PPC memperluas tuntutannya menjadi lebih dari US$2 miliar atas apa yang disebutnya sebagai pengambilalihan ilegal oleh pemerintah terhadap dua terminal pelabuhan dan aset perusahaan. (DK)