JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), salah satu emiten BUMN Karya, menegaskan bahwa Perseroan akan berfokus pada bisnis intinya sebagai kontraktor, yaitu konstruksi dan engineering, sesuai arahan Danantara Asset Management dan BP BUMN.“Sehingga bisnis yang merupakan yang tidak in-line atau tidak sejalan dengan arahan tersebut, seluruhnya akan dilakukan proses untuk percepatan divestasi,” ungkap Rozi Sparta, Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko ADHI, dalam Public Expose Live, Rabu (9/9).Strategi ini berarti bahwa ADHI akan merampingkan struktur usahanya dengan divestasi beberapa anak usahanya, hingga beberapa entitas SPV (special purpose vehicle) miliknya.Menurut Rozi, ADHI memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di bidang yang tak sesuai dengan kompetensi konstruksi, termasuk bisnis air, energi, jalan tol, hingga hotel yang kini dioperasikan oleh entitas anak.Selain itu, ADHI memiliki 13 SPV di berbagai portofolio bisnis. Berdasarkan pemaparan manajemen, 11 di antaranya akan menjadi target divestasi bertahap hingga 2027.“Untuk streamlining ini, kita akan melakukan divestasi yang berjalan secara terukur. Pada 2026 ini, mungkin akan bisa kita divest paling tidak 3 perusahaan … dalam waktu secepatnya, tidak lewat dari tahun 2027,” kata Moeharmein Zein Chaniago, Presiden Direktur ADHI, pada Public Expose Live, Rabu (9/9).Di sisi lain, manajemen meyakini bahwa arahan para pemegang saham mayoritas tersebut sudah tercermin dalam perolehan kontrak baru ADHI yang melonjak 118,4% secara tahunan menjadi Rp8,3 triliun hingga akhir Juli 2026.Pasalnya, 92% dari kontrak baru Perseroan tersebut berasal dari sektor construction dan engineering, diikuti sektor property &amp; hospitality 3%, manufaktur 3%, dan investment 2%.Kemudian, 80% dari kontrak baru tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur, sementara 14% adalah pembangunan gedung. Pelanggan kontrak baru ADHI juga didominasi pihak swasta 70%, baru diikuti BUMN 29%.“Kalau kita lihat portfolio tersebut ada 5 proyek terbesar. Yang pertama adalah proyek tanggap darurat di Sumatera Utara dan Aceh menyumbang lebih kurang Rp 2,7 triliun, kemudian penambahan kontrak di Tambak Udang Waingapu Rp 1,3 triliun, proyek soda ash Pupuk Kaltim Paket C Rp 600 miliar-an, Sekolah Rakyat Tahap ke-3 Papua, dan Bandara Sentani,” jelas Rozi.Hingga akhir Juni 2026, ADHI mencatat 117 proyek aktif yang berjalan, termasuk Tol Yogya–Bawean dan Solo–Yogya–Kulonprogo, Proyek MRT Jakarta Bundaran HI–Harmoni dan Harmoni–Mangga Besar, hingga Railway Project di Filipina.ADHI mencetak pendapatan merosot 18,4% menjadi Rp3,11 triliun pada akhir semester I 2026, dengan laba yang justru naik 12,6% menjadi Rp8,49 miliar.Total asetnya juga ambles 20% menjadi Rp27,53 triliun, terutama disebabkan ekuitas yang anjlok 65,8% menjadi Rp3,31 triliun usai memperhitungkan impairment anak usaha pada 2025 lalu. (ZH)

ADHI targetkan divestasi anak usaha hingga 2027 untuk kembali fokus pada bisnis konstruksi.

Danantara minta ADHI rampingkan bisnis, kontrak baru justru naik 118%

JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dua perusahaan konstruksi negara, buka suara mengenai target penyelesaian konsolidasi BUMN Karya pada akhir 2026.Mengutip Investor.id, Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan CEO Danantara Indonesia, memang telah mengonfirmasi bahwa aksi merger tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.Namun, manajemen PTPP dan ADHI menegaskan bahwa target rampungnya peleburan kedua perusahaan tersebut merupakan target indikatif yang ditetapkan pemegang saham utamanya – PT Danantara Asset Management (DAM) dan BP BUMN.“Target waktu tersebut dapat mengalami penyesuaian, dengan mempertimbangkan penyelesaian proses restrukturisasi, hasil kajian dan uji tuntas, pemenuhan persetujuan korporasi dan/atau regulator, serta kondisi lain yang relevan,” jelas manajemen PTPP dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Baik PTPP maupun ADHI mengaku bahwa rencana merger masih berada di tahap pengkajian.“Studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence), dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan/ditetapkan,” jelas manajemen ADHI dalam keterangan terpisah, Jumat (4/9).Karena proses kajian masih berlangsung, sampai saat ini pun belum terdapat keputusan final mengenai entitas mana yang akan menjadi penerima penggabungan usaha (surviving entity).Selain itu, PTPP dan ADHI kini juga masih berfokus pada restrukturisasi keuangan—termasuk obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan—sebagai proses penguatan fundamental keuangan dan operasional masing-masing emiten.Meski belum dapat mengungkapkan rencana dan prospek usaha pascamerger, manajemen ADHI memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya penguatan daya saing industri konstruksi dalam negeri.“Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan stakeholders secara umum,” tutup manajemen.Sebagai catatan, DAM mengendalikan 50,5% saham PTPP, dan sisanya dimiliki publik. Sementara itu, sekitar 63,7% ADHI dimiliki oleh DAM, dan sisa 36,3% dipegang masyarakat.PTPP menutup perdagangan Jumat (4/9) di level Rp212 per lembar setelahh ambles 48,8% sejak awal tahun.Sementara itu, perdagangan saham ADHI masih dihentikan sementara (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia sejak 21 Agustus 2026 akibat penundaan pembayaran bunga obligasi. Posisi terakhir harga sahamnya tercatat di level Rp133. (ZH)

Ditargetkan rampung 2026, merger PTPP dan ADHI belum menemukan titik terang.

Danantara merger BUMN Karya, PTPP dan ADHI: Target 2026 itu indikatif

JAKARTA -&nbsp;PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melaporkan perubahan kepemilikan saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (DAM), yang diserahkan kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menjelaskan pengalihan tersebut berlangsung pada 5 Januari 2026, melalui penandatanganan perjanjian pengalihan saham, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 yang mengamendemen UU BUMN.
Dalam transaksi ini, DAM menyerahkan sebanyak 54.087.737 saham Seri B atau setara 0,64% dari total saham ADHI kepada BP BUMN.
&ldquo;Dengan pengalihan tersebut, BP BUMN kini memiliki 1% saham ADHI, terdiri atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang baru dialihkan,&rdquo; tulis Rozi dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (07/1).
Rozi menambahkan bahwa sebelum transaksi, DAM menguasai 64,33% hak suara di ADHI, sementara BP BUMN tidak memiliki hak suara.
Setelah transaksi, BP BUMN memiliki 0,64%, hak suara di ADHI. Sementara hak suara DAM turun menjadi 63,69%.
Harga pengalihan saham ditetapkan berdasarkan nilai buku sementara yaitu Rp5,4 miliar, yang akan ditetapkan secara definitif melalui keputusan Kepala BP BUMN.
&ldquo;Negara Republik Indonesia tetap menjadi pengendali ADHI dan bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), baik melalui kepemilikan langsung oleh BP BUMN maupun tidak langsung melalui DAM,&rdquo; tutup Rozi. (DH/KR)

Negara memindahkan 54 juta saham ADHI dari Danantara ke BP BUMN sesuai regulasi terbaru.

BP BUMN pegang 1% saham ADHI, era baru BUMN dimulai

JAKARTA -&nbsp;PT Adhi Karya (Persero) Tbk&nbsp;mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp 14,1 triliun hingga akhir November 2025, meningkat signifikan dari perolehan Oktober sebesar Rp 7,8 triliun.
Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menyebut capaian tersebut mencerminkan langkah perseroan memperkuat portofolio proyek, sekaligus menjaga kesinambungan usaha di tengah dinamika sektor konstruksi.
&ldquo;Dengan pipeline proyek yang semakin solid, ADHI memandang pencapaian ini sebagai penguatan kinerja operasional dan keuangan perseroan ke depan, sekaligus memperkuat posisi ADHI dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional,&rdquo; ujar Rozi dalam keterbukaan informasi di BEI, Rabu (03/12).
Portofolio kontrak baru ADHI didominasi proyek gedung yang menyumbang 65% kontrak baru, disusul infrastruktur 20%, EPC 5%, serta kategori lain 10%.
Dari sumber pendanaan, proyek yang didanai pemerintah memberi kontribusi terbesar yaitu 74%, kemudian proyek yang didanai BUMN dan pemerintah daerah 19%, serta &nbsp;proyek swasta 7%.
Dari sisi lini bisnis, segmen engineering dan konstruksi masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 93% terhadap perolehan kontrak baru, sementara segmen properti dan hospitality menyumbang 4%, manufaktur 1%, serta investasi dan konsesi 2%.
Rozi menambahkan, kenaikan kontrak baru didorong oleh sejumlah proyek pemerintah, termasuk pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara.
Proyek lain yang menopang perolehan adalah &nbsp;gedung Sekolah Rakyat Tahap II di Jawa Tengah, pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahap II, serta Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru. (DH/KR)

ADHI raih kontrak baru Rp14,1 triliun hingga November, andalkan proyek gedung dan pemerintah.