JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah agar transparan dalam mengawasi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), lantaran tingginya temuan 39% produk yang tidak memenuhi pengawasan sarana produksi berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, menyoroti tingginya temuan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Industri AMDK, yang digelar pada Senin (22/6).
Berdasarkan data BPOM, dari total 8.721 produk AMDK yang terdaftar pada 2025, sebanyak 99,76% merupakan produk dalam negeri dan 0,24% produk impor.
Hasil pengawasan BPOM juga menunjukkan 39% produk belum memenuhi ketentuan pengawasan sarana produksi, 35% produk belum memenuhi syarat pengawasan mutu dan keamanan, 36% produk tidak memenuhi ketentuan iklan, serta 23% tak memenuhi syarat label kemasan.
&ldquo;Bagi saya, ini angka yang sangat besar. Kita ini tidak mengawasi produk biasa, tetapi air minum yang dikonsumsi masyarakat setiap hari,&rdquo; kata Evita dalam rapat tersebut.
Ia meminta BPOM menjelaskan lebih rinci temuan tersebut, termasuk langkah yang telah diambil atas produk-produk yang tak memenuhi syarat.
Di sisi lain, Evita menilai masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai terkait hasil pengawasan BPOM.&nbsp; &ldquo;Karena ini konsumsi masyarakat, kita harus terbuka dan rakyat harus tahu. Tidak ada yang tertutup,&rdquo; ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa angka yang disampaikan berdasarkan data pada akhir 2025. Hingga pertengahan ini, kata Dia, jumlah produk yang tak memenuhi ketentuan telah turun.
&ldquo;Sekarang sampai dengan bulan laporan kemarin, itu menunjukkan kecenderungan menurun,&rdquo; jelas Taruna, dengan menegaskan produk yang tak memenuhi masyarakat akan ditindak, jika sampai pada tahap membahayakan.
&ldquo;Nah selanjutnya, jadi kita harapkan tahun 2026 ini tidak 39% lagi tapi turun,&rdquo; imbuhnya. (KR)

DPR mendesak pemerintah agar lebih transparan dalam mengawasi bisnis air minum dalam kemasan.

Soroti 39% produk AMDK tak penuhi syarat, DPR cecar BPOM

JAKARTA &ndash; PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mengumumkan alokasi dividen Rp60 miliar untuk tahun buku 2025, atau setara dengan Rp2,5 per lembar &ndash; menyusut dari Rp5 per lembar yang dibagikan tahun lalu.
Berdasarkan data IDNFinancials.com, alokasi dividen CLEO meang stabil dibandingkan tahun buku 2024, yaitu Rp60 miliar. Namun, saham bonus dengan rasio 1:1 yang dibagikan Juni 2025 lalu membuat dividen per saham menyusut 50%.
CLEO sendiri mencatatkan pelemahan kinerja laba bersih, merosot hingga 17,9% secara tahunan dari Rp465,2 miliar menjadi Rp381,8 miliar pada akhir Desember 2025. Padahal, penjualan naik 4,8% menjadi Rp2,8 triliun.
Capaian ini jauh dari panduan manajemen CLEO yang konsisten menargetkan pertumbuhan double digit, baik di pos pendapatan maupun laba bersih.
Melisa Patricia, Presiden Direktur CLEO, mengaku bahwa beban biaya distribusi dan logistik memang membebani Perseroan sepanjang 2025.
&ldquo;Sampai double digit ya, lebih dari 50% juga,&rdquo; jelasnya dalam gelaran Paparan Publik CLEO secara daring, Senin (22/6).
Selain itu, terdapat tekanan dari biaya untuk ekpansi. Berdasarkan pemaparan manajemen, dalam empat tahun terakhir, CLEO telah menambah enam pabrik baru luar Pulau Jawa.
Namun, Toto Sucartono, Direktur Penjualan dan Distribusi CLEO, meyakini bahwa ekspansi jaringan produksi dan distribusi di berbagai titik strategis yang belum banyak tersentuh kompetitor dapat menjadi kunci pertumbuhan CLEO ke depannya.
Oleh karena itu, Perseroan terus menggencarkan aksi ekspansinya di luar Pulau Jawa, termasuk tiga pabrik di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru, serta menargetkan 500 titik distribusi melalui PT Sentralsari Primasentosa (SPS) di seluruh Indonesia.
Manajemen menargetkan bahwa pabrik di Palu akan beroperasi pada kuartal ketiga 2026, sedangkan pabrik di Pontianak dan Pekanbaru akan beroperasi pada kuartal keempat tahun ini.
&ldquo;Sehingga kami sangat optimis di 2026, target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih CLEO pasti akan tercapai pertumbuhan double digit growth,&rdquo; tegas Melisa.
Dari segi industri, di tengah kebijakan wajib SNI untuk Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) dari Kementerian Perindustrian, CLEO menegaskan bahwa tiga produknya, yaitu air mineral, air demineral, dan air minum PH tinggi telah sesuai dengan SNI yang terbaru.
&ldquo;Jadi kami ready untuk penerapan secara efektif SNI terbaru bulan Oktober 2026 &hellip; kalau semuanya sudah compliant, otomatis sertifikasinya juga itu bukan menjadi satu biaya yang signifikan buat CLEO,&rdquo; jelas Nio Eko Susilo, Direktur Operasional CLEO.
Sebagai catatan, CLEO juga telah menyiapkan anggaran belanja modal (capex) Rp700 miliar dalam rangka ekspansinya tahun ini, dan telah terpakai sekitar 25% hingga akhir kuartal I 2026. (ZH)

Ekspansi ke luar Pulau Jawa menjadi strategi CLEO untuk bertumbuh tanpa tekanan biaya distribusi.