JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil bank sentral dan Menteri Keuangan (Menkeu) setelah rupiah kembali terpuruk, serta mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
&ldquo;Tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,&rdquo; kata Puan, saat ditanya mengenai rencana pemanggilan Bank Indonesia (BI) dan Menkeu terkait pelemahan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Puan setelah menggelar Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5).
Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjelang sidang terdekat yang membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan APBN 2027.
Dengan dinamika situasi global saat ini, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan.
&ldquo;Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk,&rdquo; jelas Puan.
Pada awal Mei ini, BI telah menyampaikan tujuh langkah yang ditempuh bank sentral dalam menghadapi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Beberapa di antaranya termasuk intervensi langsung di pasar valuta asing domestik dan luar negeri, serta menarik modal asing lewat sejumlah instrumen keuangan.
Sementara itu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan turun tangan membantu bank sentral, melalui pasar obligasi.
&ldquo;Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke&nbsp;bond market&nbsp;... itu ada Bond Stabilization Fund,&rdquo; kata Purbaya, pada Selasa di Kantor Kementerian Keuangan.
Pada pembukaan perdagangan Rabu (13/5), nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah dan menyentuh Rp17.552/US$ hingga pukul 9.30 WIB menurut data Bloomberg. Pelemahan rupiah sejak awal tahun ini pun telah mencapai 5,14%. (KR)

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan stakeholder agar mengantisipasi pelemahan rupiah.

DPR akan panggil BI dan Menkeu usai rupiah terpuruk

JAKARTA - Posisi utang pemerintah terus meningkat dan mendekati Rp10.000 triliun hingga akhir kuartal pertama 2026. Kenaikan utang di tengah tingginya suku bunga global mulai memicu kekhawatiran terhadap tekanan fiskal dan ruang gerak APBN.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Secara rasio, utang pemerintah berada di level 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22% dari total utang. Sementara pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun.
Dominasi SBN menunjukkan pembiayaan APBN masih sangat bergantung pada pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas pasar keuangan.
&ldquo;Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,&rdquo; tulis DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026).
Namun, terkait dengan utang Indonesia, menurut analis, ada beberapa faktor yang mengkhawatirkan terkait melemahnya nilia tukar rupiah. Sebab, lanjutnya, utang luar negeri per Februari 2026 mencapai US$437,9 miliar. "Untungnya utang itu didominasi utang jangka panjang."
Selain itu, pemerintah menghadapi jatuh tempo utang tertinggi dalam sejarah pada 2026, yang mencapai Rp 833,96 triliun. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika hingga Rp17.450/US$ membuat beban utang luar negeri lebih besar dari yang tercantum di APBN yang memakai&nbsp; asumsi nilai tukar Rp 16.500. Artinya, beban utang luar negeri dalam rupiah akan meningkat sekitar 5-6%.
Kondisi ini juga mungkin yang menyebabkan premium Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang berjangka 5 tahun dan 10 tahun cenderung meningkat sebagai berikut"
Pertama, CDS berjangka 5 tahun sempat mencapai 91,3 bps (basis point) per 4 Mei 2026, atau rata-rata per tahun 2026 mencapai 84.9bps, naik dari rata-rata sebesar&nbsp; 69.5 bps pada tahun lalu.&nbsp;
"Ini dengan kondisi Indonesia memiliki peringkat S&amp;P pada level BBB. Bandingkan dengan Italia yang memiliki rating&nbsp; BBB+ memiliki&nbsp; angka CDS 31,8 bps dan Yunani dengan rating BBB tetapi CDSnya hanya 32,4."
Kedua, CDS berjangka 10 yang mencapai 144,13 bps, padahal tahun 2025 rata rata hanya 124 bps.
"Jika kita lihat sudah terjadi repricing mingguan sebesar +4.99% dan lonjakan signifikan dalam 3-6 bulan terakhir. Apa artinya? Pasar lagi melakukan repricing risiko secara diam-diam tapi sistematis."
Kondisi lain adalah yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun beberapa hari yang lalu naik ke 6,96%, level tertinggi sejak April 2025. "Kenaikan ini mengikuti kenaikan yield pemerintah Amerika, karena investor was-was terhadap keputusan bank sentral Amerika bulan ini."
Kaji Pengalaman Turki
Terkait rencana pemerintah pengaktifan kembali bond stabilization fund&nbsp;(BSF) atau dana stabilisasi obligasi pemerintah, analis itu mengatakan hal itu. "Itu artinya pemerintah berinisiatif untuk&nbsp; mengatasi kenaikan yield yang nanti ujungnya bisa membantu penguatan rupiah."
Namun, lanjutnya, seperti diketahui Indonesia setiap bulan utang triliunan dengan menerbitkan SBN baru untuk membiayai defisit fiskal.
"Lalu ketika pasar panik misalnya, BSF membeli kembali SBN yang sama di pasar sekunder. Ini seperti seseorang yang banyak utang, lalu ketika kreditornya panik, dia pakai tabungan yang tersisa untuk menebus sebagian utangnya agar kreditor lain tidak ikut kabur.&rdquo;
Intinya,&nbsp;buyback tidak menyelesaikan masalah fiskal tetapi hanya buying time. "Dan perlu diingat BSF bukan uang gratis, itu realokasi dari pos anggaran lain atau kas yang seharusnya untuk belanja produktif.&rdquo;
Jika dilakukan terus-menerus dalam kondisi fiskal yang tertekan, justru memperlemah posisi kas pemerintah sendiri.
Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan Singapura misalnya, yang memiliki kondisi yang memiliki struktur pasar obligasi lebih dalam dibanding Indonesia.
Singapura menerbitkan SGS (Singapore Government Securities) bukan karena butuh uang, APBN mereka surplus, tapi justru untuk menciptakan pasar obligasi yang dalam sebagai benchmark.
&ldquo;Jadi mereka punya kemewahan untuk intervensi karena posisi fiskalnya solid. Indonesia menerbitkan SBN karena memang butuh uang, sehingga setiap intervensi buyback membawa opportunity cost yang nyata.&rdquo;
Ironi terbesarnya, kata dia, jika pasar sudah tahu bahwa BSF pemerintah Indonesia akan masuk saat yield naik, sophisticated investors justru bisa front-run. "Jual dulu, tunggu pemerintah beli, lalu beli lagi lebih murah. Akhirnya, dana publik jadi bantalan keuntungan spekulan."
Intinya, jelas analis itu, BSF adalah instrumen defensif yang efektivitasnya sangat bergantung pada kredibilitas fiskal jangka panjang yang Indonesia masih harus buktikan.
Sebelum mengaktifkan mungkin Indonesia perlu melihat pengalaman Turki yang intervensi obligasi saat fiskalnya tertekan dan inflasi tinggi.
&ldquo;Hasilnya mata uang Turki lira kolaps, yield obligasi justru melonjak karena intervensi dibaca pasar sebagai tanda keputusasaan.&rdquo; (DH/MT)
&nbsp;
&nbsp;

Utang pemerintah mencapai Rp9.920 triliun. Rencana pengaktifan BSF perlu kaji pengalaman Turki?

Utang negara dekati Rp10.000 triliun, jaga kesinambungan fiskal?

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41% PDB.
Keseimbangan primer turut mencatat defisit Rp95,8 triliun, melampaui batas maksimal APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun meski baru memasuki triwulan I.
Posisi ini berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada Maret 2025 dan mencerminkan pendapatan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang, sehingga kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang meningkat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit dalam batas aman.&nbsp;
"Hal yang jelas, sepanjang tahun akan kami kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN. Belanja selalu bisa kita kendalikan, penerimaan juga bisa kami tingkatkan. Ke depan, akan lebih tinggi laju penerimaan perpajakan," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta,&nbsp;seperti dikutip Bloombergtechnoz, Selasa (5/5).
Dari sisi operasional, defisit dipicu ketimpangan antara pendapatan dan belanja.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target tahunan Rp3.153 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu Rp3.842 triliun, naik 31,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan belanja tersebut mendorong kebutuhan pembiayaan anggaran menjadi Rp257,4 triliun atau 37,3% dari target tahunan Rp689,1 triliun, meningkat tipis 1,9% secara tahunan.
Pemerintah menargetkan belanja yang lebih merata sepanjang tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja fiskal pada kuartal pertama menjadi sinyal tekanan yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun. (DH)

Defisit APBN Rp240,1 triliun di kuartal pertama, keseimbangan primer minus, beban fiskal kian berat.

Defisit APBN capai Rp240 triliun, keseimbangan primer lewati target

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.
Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue - Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.
Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.
&ldquo;MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?,&rdquo; jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.
Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. &ldquo;Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,&rdquo; imbuhnya.
Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
&ldquo;Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,&rdquo; jelas Juda. (KR)

Pemangkasan kedua ini akan mengurangi jatah pemberian MBG menjadi 4 hari untuk satu pekan.

MBG akan dipangkas lagi demi hemat APBN Rp50 triliun per tahun

JAKARTA &shy;&ndash; Pemerintah Indonesia tetap menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah lonjakan harga bahan bakar avtur akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hal tersebut usai mengikut Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, pada Rabu (8/4) kemarin.
Dalam rapat tersebut, kata Airlangga, pemerintah melakukan penyesuaian harga avtur dengan menerapkan PPN DTP 11% selama dua bulan. Ia menyebut langkah ini bisa menahan laju kenaikan tiket pesawat domestik hingga pada level 9-13%.
Untuk dampak kepada ongkos haji, seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan biaya hingga Rp2 juta untuk keberangkatan 2026.
&ldquo;Kemudian dampak kenaikan avtur ini di-absorp oleh pemerintah, jadi tidak ada kenaikan biaya haji,&rdquo; jelas Airlangga, saat memberi keterangan kepada media massa.
Kebijakan ini membuat pemerintah Indonesia harus menanggung beban kenaikan bagi sekitar 220 ribu jemaah haji, yang totalnya mencapai Rp1,77 triliun dan dibebankan kepada APBN.
&ldquo;Dengan demikian, tidak ada dampak bagi para jemaah haji,&rdquo; imbuh Airlangga.
Menurut acuan data PT Pertamina (Persero), harga avtur periode Maret 2026 berada di level 74,2 sen per liter untuk penerbangan internasional. Namun pada periode April 2026, harga avtur melonjak 92% menjadi 142,3 sen per liter.
Kenaikan tersebut terjadi menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia, yang mencapai lebih dari 70% sejak Februari, sebelum kembali turun di bawah US$100 per barel pada pekan ini. (KR)

Pemerintah tanggung pajak avtur dan mengalokasikan APBN Rp1,77 triliun agar ongkos haji tak naik.

Biaya haji turun Rp2 juta meski harga avtur melesat 92%

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan jajaran pegawai pajak dan bea cukai agar bekerja sesuai regulasi, demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung pada Senin (6/4).
&ldquo;Kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai, bahwa kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,&rdquo; kata Purbaya, usai memaparkan realisasi APBN kuartal pertama 2026.
Selama ini, kata Purbaya, citra yang terbangun di masyarakat terhadap pegawai pajak dan bea cukai seolah berada dalam perlindungan dan mendapat imunitas.
&ldquo;Ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan biaya cukai, supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum,&rdquo; jelas Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5% secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun hingga akhir Maret. Angka pendapatan ini setara 18,2% terhadap hingga akhir tahun.
Pertumbuhan itu didukung penerimaan pajak yang meningkat 20,7% secara tahunan menjadi Rp394,8 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp67,9 triliun. Namun tak seperti kinerja penerimaan pajak, penerimaan dari bea cukai turun 12,6% secara tahunan di kuartal pertama 2026.
Dari sisi perpajakan, Purbaya mengaku pemerintah terus memperkuat regulasi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penagihan piutang pajak juga dilakukan dengan mekanisme yang lebih efektif dan tata kelola yang lebih akuntabel.
&ldquo;Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemerintah penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya,&rdquo; kata Purbaya.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya mengatakan pemerintah telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga peredaran cukai ilegal. Dalam penindakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, realisasi APBN pada kuartal pertama 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang melonjak 31,4% secara tahunan, menjadi Rp815 triliun. (KR)

Upaya ini sejalan dengan reformasi sektor perpajakan dan bea cukai, demi menambah penerimaan negara.

Purbaya ingatkan pegawai pajak dan bea cukai tak kebal hukum

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencatat kinerja terburuk di antara negara emerging Asia, dengan penurunan 1,61% atau 114,9 poin ke 7.022,92 pada perdagangan Senin (16/3) hari ini.
Total transaksi di seluruh pasar mencapai Rp15,98 triliun, masih di bawah rata-rata transaksi harian di bursa pekan lalu yang mencapai Rp24 triliun.
Mayoritas indeks sektoral melemah hingga penutupan, namun tiga sektor terpantau menguat: sektor keuangan, industri, dan layanan kesehatan.
Dari jajaran saham LQ45, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) memimpin dengan kenaikan harga saham 10,28%. PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mencatat kenaikan harga saham 7,03% dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) naik 3,63%.
Analis Phintraco Sekuritas menyebut pelemahan IHSG hari ini akibat kekhawatiran investor, terhadap dampak kenaikan harga minyak mentah yang berpotensi memperlebar defisit APBN. Di sisi lain, investor juga disebut khawatir dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah.
&ldquo;Selain itu menjelang libur panjang membuat investor cenderung bersikap hati-hati,&rdquo; jelas analis Phintraco, dalam catatan yang disampaikan kepada investor sore ini.
Di antara seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 180 saham mencatat kenaikan harga. Sedangkan 541 saham melemah dan 99 saham stagnan.
Dari bursa negara emerging Asia lain, IHSG mencatat penurunan paling dalam. PSEi hanya turun 0,86%, SET turun 0,19%, KLCI turun 0,13% dan MSCI ex-Japan melemah 0,6%.
Tiga indeks saham terpantau menguat dipimpin oleh Hang Seng yang mencapai 1,45%. KOSPI menguat 1,14% dan NIFTY naik 1,06%.
Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah melemah 0,23% ke Rp16.997 per dolar AS. Baht dan peso Filipina juga menyusul pelemahan rupiah, sedangkan rupe India hingga won Korea terpantau menguat sejalan dengan koreksi pada indeks dolar AS (DXY). (KR)

Rupiah juga terpantau melemah ke Rp16.997 per dolar AS, ringgit hingga yen China lebih unggul.

Perang Iran dan defisit APBN seret IHSG jadi indeks terburuk

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan batas defisit APBN sebesar 3% sulit dipertahankan, apabila harga minyak mentah di pasar global terus meningkat.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3).
&ldquo;Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong (target) pertumbuhan,&rdquo; kata Airlangga.
Dalam pemaparannya, Airlangga juga memaparkan sejumlah skenario harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dengan asumsi konflik global yang terjadi saat ini akan berlangsung selama 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.
Dalam simulasi tersebut, kata Airlangga, ICP berpotensi menyentuh US$86-90 per barel jika konflik antara AS dan Iran berlangsung relatif singkat. Sementara ICP berpotensi menyentuh US$97 per barel jika konflik berlangsung untuk jangka waktu menengah, serta mencapai US$115 per barel jika konflik berlangsung untuk waktu yang relatif lama atau dalam skenario terburuk.
Sementara itu Airlangga memaparkan defisit APBN berpotensi di kisaran 3,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika ICP mencapai US$86-90 per barel. Kemudian defisit berpotensi melebar ke 3,53% terhadap PDB jika ICP mencapai US$97 per barel, serta melebar hingga 4,06% jika ICP menyentuh US$115 per barel.
Airlangga juga menyampaikan pemerintah perlu membahas secara khusus mengenai opsi kebijakan darurat, dengan cara penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi berbagai skenario tersebut.
Melalui Perppu tersebut, kata Airlangga, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak darurat bagi sektor terdampak, memberikan pembebasan impor bahan baku tertentu untuk menjaga ekspor, serta menunda kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
Di luar insentif itu, adanya Perppu juga akan membuka opsi fleksibilitas pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat berharga negara, untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
&ldquo;Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini,&rdquo; ungkap Airlangga kepada Presiden Prabowo, dalam sidang tersebut. (KR)

Pemerintah siapkan skenario harga minyak tembus US$115 per barel jika konflik AS-Iran berlarut.

Menko Airlangga: defisit 3% sulit dijaga tanpa pangkas belanja negara

JAKARTA &ndash; Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun melonjak sekitar 36,9% dari 67,32 pada 5 Januari 2026 menjadi 92,18 pada 11 Maret 2026. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.
&ldquo;Risiko fiskal menjadi faktor utama, meskipun potensi terjadinya penurunan peringkat utang (rating downgrade) dari lembaga pemeringkat global juga mulai membayangi persepsi investor,&rdquo; kata seorang pengamat ekonomi.
CDS merupakan instrumen yang mencerminkan premi asuransi risiko gagal bayar, atau biaya perlindungan terhadap risiko gagal bayar utang suatu negara. Ketika CDS naik, pasar pada dasarnya menilai bahwa risiko kredit suatu negara meningkat.
Kenaikan premi CDS, kata dia, menunjukkan bahwa investor mulai mendiskon kemungkinan risiko di masa depan, khususnya terkait kekhawatiran lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings.
Sejumlah kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh lembaga pemeringkat tersebut, ketika menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif, dinilai belum dijawab dengan langkah kebijakan yang konkret.
&ldquo;Hingga kini, respons pemerintah lebih banyak berupa pernyataan bahwa defisit anggaran akan tetap dijaga di level 3% dari PDB,&rdquo; ujarnya.
Namun bagi investor, pernyataan tersebut belum cukup menenangkan pasar. Pasalnya, terdapat rencana pembahasan revisi Undang-Undang Keuangan Negara, yang memunculkan kekhawatiran bahwa batas defisit 3% bisa saja diubah.
&ldquo;Jika hal ini terjadi, disiplin fiskal yang selama ini menjadi salah satu jangkar stabilitas ekonomi Indonesia dapat dipertanyakan.&rdquo;
Kekhawatiran investor juga diperkuat oleh kondisi APBN yang telah mengalami defisit selama dua bulan berturut-turut.
Ketika ditanya langkah konkret yang diharapkan investor, pengamat tersebut menilai pemerintah seharusnya segera mempertimbangkan revisi APBN.
&ldquo;Seharusnya segera dilakukan. Tapi dengan kondisi pemerintahan yang baru, saya tidak tahu apakah bisa secepat seperti dulu,&rdquo; ujarnya.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak global berpotensi memperbesar tekanan terhadap subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Jika harga minyak terus meningkat, beban fiskal pemerintah berpotensi bertambah signifikan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan investor mengenai keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) Indonesia dalam jangka menengah. Tanpa langkah kebijakan yang jelas untuk menjawab kekhawatiran tersebut, pasar cenderung mengambil sikap defensif, yang tercermin dalam kenaikan CDS.
&gt;&gt; Risiko Danantara
Selain isu defisit dan subsidi energi, pasar juga mulai memperhitungkan risiko baru terkait pembentukan dana investasi negara, Danantara.
Sejumlah proyek investasi yang dikelola Danantara direncanakan akan menggunakan pendanaan berbasis utang, antara lain melalui:
<ul>
<li>
Penerbitan Patriot Bonds
</li>
<li>
Pinjaman dari bank-bank di Singapura
</li>
<li>
Rencana penerbitan Global Bonds
</li>
</ul>
Secara formal, utang tersebut mungkin berada di neraca Danantara. &ldquo;Namun dari perspektif investor, risiko akhirnya tetap diasosiasikan dengan pemerintah,&rdquo; kata pengamat tersebut.
Dengan kata lain, pasar melihat ada potensi liabilitas implisit pemerintah apabila proyek-proyek tersebut menghadapi masalah.
Perbedaannya dengan skema sebelumnya cukup signifikan. Pada masa lalu, proyek BUMN yang membutuhkan dukungan modal biasanya menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui mekanisme APBN yang relatif transparan dan memiliki proses pengawasan yang jelas.
Sebaliknya, struktur pembiayaan Danantara dinilai masih minim transparansi, sehingga menimbulkan ketidakpastian tambahan bagi investor.
Pada akhirnya, jelas pengamat itu, kenaikan CDS bukan hanya soal angka defisit atau jumlah utang. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.
&gt;&gt; Dampak Perang Iran
Berkaitan dengan defisit fiskal, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Februari menanggapi proyeksi Citigroup yang menyebutkan risiko pelebaran defisit APBN berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
Dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada acara Indonesia Economic Summit 2026, Purbaya mengakui bahwa defisit APBN 2025 memang mendekati ambang batas 3%.
Namun ia menilai pemerintah perlu meningkatkan belanja fiskal dan paket stimulus yang berdampak pada pelebaran defisit sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi.
&ldquo;Saat ekonomi turun, pemerintah perlu kebijakan kontra-siklus agar tidak masuk resesi,&rdquo; ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut berhasil membalikkan tren pertumbuhan ekonomi sejak September 2025.
&ldquo;Ke depan, saya tidak ingin melampaui 3% karena disiplin fiskal harus dijaga,&rdquo; kata Purbaya.
Namun setelah perang yang meletus di Iran, Purbaya menilai situasi geopolitik global dapat menambah tekanan terhadap fiskal berbagai negara, termasuk Indonesia.
&ldquo;Eskalasi geopolitik di Timur Tengah sangat dinamis dan berisiko tinggi bagi ekonomi dan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia,&rdquo; kata Purbaya dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Rabu (11/3).
Menurutnya, risiko tersebut meningkat setelah konflik memicu gangguan pada salah satu jalur perdagangan energi utama dunia, yakni Selat Hormuz.
Meningkatnya risiko perang terhadap ekonomi juga tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar, antara lain melalui VIX Index dan The Merrill Lynch Option Volatility Estimate (MOVE) Index.
&ldquo;Naiknya sentimen risk-off di pasar keuangan global ditandai volatilitas tinggi di indeks pasar, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan dolar AS, serta kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun,&rdquo; kata Purbaya. (YS/MT)

Kekhawatiran investor diperkuat oleh kondisi APBN yang mengalami defisit dua bulan berturut-turut.

Premi CDS Indonesia melonjak 36,9%, pasar khawatir risiko fiskal?

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal tahun hingga 28 Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun.
Angka itu berasal dari realisasi penerimaan negara yang hanya mencapai Rp358 triliun, namun total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.
Pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN Indonesia untuk dua bulan pertama hanya mencapai Rp30,7 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan defisit telah mencapai 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan agar APBN sampai akhir tahun ini tak lebih dari 2,68% terhadap PDB.
Purbaya menambahkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada belanja negara hingga Februari 2026, yang mencapai Rp493,8 triliun. Jumlah ini meningkat 41,9% secara tahunan atau dari periode yang sama tahun lalu.
Namun lonjakan itu, kata Purbaya, diimbangi oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan.
&ldquo;Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% di Januari maupun Februari, artinya stabil di sana.&rdquo; ungkap Purbaya, di kantornya pada Jumat (6/3) pekan lalu.
Pada bulan berikutnya, Purbaya memastikan penerimaan negara akan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
&ldquo;Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,&rdquo; jelas Purbaya.
Perlu diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% hingga 5,6% pada 2026. Sedangkan untuk jangka panjang, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga 2029 mendatang. (KR)

Defisit APBN per Februari 2026 lebih tinggi dari tahun lalu, yang mencapai Rp30,7 triliun.

APBN tekor Rp135,7 triliun per Februari 2026, setara 0,53% PDB

JAKARTA &ndash; Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat tetap diafirmasi pada level &ldquo;BBB&rdquo;.
Outlook tersebut berlaku untuk Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating Indonesia, atau kemampuan Indonesia dalam membayar utang jangka panjang berdenominasi mata uang asing.
&ldquo;Revisi outlook ini merefleksikan ketidakpastian kebijakan yang semakin meningkat, serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan di tengah wewenang pengambilan keputusan yang semakin terpusat,&rdquo; tulis draf laporan Fitch yang dirilis Rabu (4/3) hari ini.
Situasi tersebut, menurut Fitch, berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah bagi Indonesia, serta menggerus sentimen investor dan jadi tekanan bagi penyangga eksternal ekonomi Indonesia.
Di samping itu, Fitch juga menyoroti tekanan belanja pemerintah yang terus berlanjut, terutama dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan alokasi bantuan sosial, demi mendukung pertumbuhan ekonomi.
Laporan Fitch juga menyoroti persoalan utang pemerintah Indonesia, meskipun level saat ini di kisaran 41% terhadap PDB. Sementara rata-rata posisi utang negara lain dengan peringkat BBB telah di atas 50% terhadap PDB mereka.
Namun tingginya beban utang pemerintah Indonesia, yang jumlahnya telah mencapai 17% dari pendapatan negara, menjadi kekhawatiran bagi Fitch. &ldquo;Relatif lebih tinggi dibandingkan negara di kelompok peringkat BBB,&rdquo; ungkap Fitch.
Outlook peringkat Indonesia, kata Fitch, bisa kembali naik menjadi positif jika ada perbaikan makroekonomi, serta realisasi APBN yang lebih baik dan peningkatan cadangan devisa.
Langkah penurunan outlook Fitch untuk Indonesia ini juga telah lebih dulu diambil oleh Moody&rsquo;s Ratings pada awal Februari 2026. Lembaga pemeringkat global itu menyatakan revisi peringkat sejalan dengan kekhawatiran pasar, terhadap pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. (KR)

Fitch menyusul langkah Moody’s yang lebih dulu menurunkan outlook Indonesia dari stabil ke negatif.

Fitch revisi outlook RI jadi negatif, soroti MBG dan utang negara

JAKARTA &ndash; Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan, defisit APBN Indonesia tetap terkendali di tengah gejolak global, termasuk kenaikan harga minyak dan tekanan pasar keuangan.
Pernyataan ini disampaikan saat forum Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Senin (2/3).
Menurut Wamenkeu, APBN Indonesia dibangun dengan prinsip prudent, disiplin, dan fleksibel, sehingga mampu menghadapi berbagai risiko global.
&ldquo;APBN kita itu memang didesain pertama, prinsip prudent. Kemudian disiplin. Ketiga, fleksibel. Prudent dan disiplin, kita memastikan bahwa defisit kita di bawah 3%. Debt to GDP ratio sekitar 40%. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang 60%,&rdquo; kata Wamenkeu.
Prinsip fleksibilitas memberi pemerintah ruang untuk menggunakan cadangan fiskal sebagai bantalan menghadapi guncangan global, baik yang berdampak pada belanja maupun penerimaan negara.
&ldquo;Fleksibel artinya termasuk jika terjadi shock yang bersumber dari global. Maka ada buffer, ada cadangan fiskal yang dapat digunakan untuk memberikan bantalan terhadap gejolak-gejolak itu,&rdquo; tambah Wamenkeu.
Untuk menghadapi potensi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah, Kemenkeu rutin melakukan stress test. Wamenkeu menyebut, setiap kenaikan US$1 pada Indonesian Crude Price (ICP) menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun, pelemahan Rp100 terhadap dolar AS berdampak Rp0,8 triliun, dan kenaikan yield 0,1% menambah Rp1,9 triliun.
&ldquo;Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3 persen, debt over GDP juga masih terjaga,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, pemerintah terus mendiversifikasi sumber pembiayaan, termasuk penerbitan global bonds senilai US$4,5 miliar dalam Euro dan Renminbi dengan yield kompetitif.
Pemerintah juga memperkuat investasi domestik melalui entitas baru, Danantara, yang kini menjadi bagian dari pengelolaan makroekonomi.
Dengan berbagai langkah tersebut, Wamenkeu optimistis keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara tetap terjaga, sambil tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan belanja konsumsi pemerintah, meski ketidakpastian global terus meningkat. (DK)

Wamenkeu: Defisit APBN RI tetap terkendali di bawah 3% meski harga minyak dan rupiah fluktuatif.

Wamenkeu: Defisit APBN tetap terkendali meski gejolak global meningkat

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa fasilitasi impor produk pertanian dari Amerika Serikat senilai US$4,5 miliar (sekitar Rp75,6 triliun, asumsi kurs Rp16.800) merupakan kerja sama Business-to-Business (B2B), bukan menggunakan dana APBN.
Menurut Haryo, pemerintah hanya berperan sebagai regulator untuk memastikan standar mutu, sementara transaksi dijalankan sepenuhnya oleh pihak swasta berdasarkan pertimbangan komersial, mengutip dari idxchannel.
&ldquo;Komitmen fasilitasi impor senilai US$4,5 miliar dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia&ndash;AS adalah dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama B2B antara pelaku usaha Indonesia dan AS, bukan pembelian yang dibiayai APBN,&rdquo; ujar Haryo dalam Standby Statement, Minggu (1/3).
Langkah ini dianggap sebagai strategi rasional untuk menjaga akses pasar AS, tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia.
Pada 2025, ekspor Indonesia ke AS mencapai US$31 miliar atau sekitar 11% dari total ekspor global nasional.
Haryo menekankan pentingnya pendekatan perdagangan seimbang untuk melindungi daya saing produk Indonesia di pasar Amerika. &ldquo;Menjaga akses pasar AS melalui perdagangan seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional,&rdquo; ujarnya.
Data 2025 menunjukkan impor produk pertanian dari AS sebesar US$1,21 miliar, hanya 9,2% dari total impor komoditas sejenis sebesar US$13,2 miliar. Contohnya, impor sereal dari AS hanya 10% dari kebutuhan nasional, sementara kedelai jauh lebih kecil.
Impor ini penting untuk menjaga stabilitas bahan baku industri makanan olahan berorientasi ekspor di dalam negeri. Komitmen ART telah diperkuat melalui MoU antarperusahaan dalam dua tahap (Juli 2025 dan Februari 2026) dengan dukungan Kadin dan Apindo.
Haryo memastikan pemerintah tetap mengawasi standar keamanan pangan dan siap mengambil langkah tegas jika ada gangguan di pasar domestik.
&ldquo;Fasilitasi ini bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional, tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Pemerintah awasi mutu, transaksi impor pertanian AS US$4,5 miliar sepenuhnya B2B swasta.

Tanpa dana APBN, Indonesia impor produk pertanian AS US$4,5 miliar

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan meminta tanggung jawab dari penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang dinilai menghina negara Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Purbaya, setelah muncul pernyataan dari Sastyaningtyas, salah satu penerima beasiswa LPDP yang melontarkan satire terhadap kewarganegaraan Indonesia lewat media sosial.
&ldquo;Tadi sudah bicara dengan suami terkait [Sastyaningtyas] dan dia sudah setuju untuk membayar, mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Bunganya juga dihitung,&rdquo; jelas Purbaya, usai pemaparan realisasi APBN Januari 2026.
Purbaya menambahkan setiap warga negara memang boleh menyampaikan kekecewaan terhadap negara, asalkan tidak mengarah pada penghinaan. Karena seluruh pembiayaan LPDP berasal dari pembayar pajak.
&ldquo;Sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya,&rdquo; imbuh Purbaya.
Tak hanya meminta pengembalian dana beasiswa LPDP, Purbaya juga akan mem-blacklist Sastyaningtyas di seluruh lembaga pemerintahan.
Menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 58 ribu penerima sejak 2013 hingga 30 November 2025. Sekitar 31 ribu di antaranya telah menjadi alumni dan 19 ribu lainnya sedang menempuh studi.
Sekitar 67,54% alumni penerima beasiswa LPDP telah bekerja di sektor publik dan sisanya 33,46% bekerja di sektor privat.
Adapun realisasi pembiayaan investasi pemerintah yang disalurkan untuk LPDP, mencapai Rp26,7 triliun sepanjang 2025. (KR)

Purbaya meminta penerima beasiswa LPDP tak menghina negara, karena mereka didanai anggaran negara.

Menkeu Purbaya minta alumni LPDP kembalikan dana beasiswa

JAKARTA &ndash; Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menangkis proyeksi Citigroup, terkait laporan yang menyebut risiko pelebaran defisit APBN, berpotensi melebihi ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2026.
Dalam wawancara bersama Bloomberg TV di acara Indonesia Economic Summit 2026, Purbaya mengakui bahwa defisit APBN 2025 memang mendekati ambang batas 3%.
Namun ia menilai pemerintah memang harus meningkatkan belanja fiskal dan paket stimulus, yang berdampak pada pelebaran defisit APBN, akibat situasi ekonomi melambat.
&ldquo;Saat ekonomi turun, pemerintah perlu kebijakan kontra-siklus agar tidak masuk resesi,&rdquo; ungkap Purbaya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut berhasil membalikkan pertumbuhan ekonomi, dari September 2025 hingga saat ini.
&ldquo;Ke depan, saya tidak ingin melampaui 3% karena disiplin fiskal harus dijaga,&rdquo; kata Purbaya.
Di samping itu, Purbaya menyatakan bahwa proyeksi pelebaran defisit APBN itu dibuat oleh seorang ekonom yang hanya memiliki gelar master.
&ldquo;Anda harusnya menanyakan proyeksi ini pada seorang yang bergelar PhD,&rdquo; kelakar Purbaya menunjuk dirinya sendiri, yang meraih gelar tertinggi di bidang pendidikan dari Purdue University Indiana, Amerika Serikat.
Tak hanya menanggapi isu risiko pelebaran defisit APBN 2026, Purbaya juga merespons proposal dari pengelola indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang pada pekan lalu menyatakan keberatan dengan transparansi dan minimnya aturan free float di pasar saham Indonesia.
Menurut Purbaya, saat ini pemerintah dan regulator pasar modal telah mengambil langkah tepat. Proposal dari MSCI juga tengah dipenuhi secara bertahap, untuk meningkatkan kepercayaan investor global dan menghindari risiko penurunan peringkat Indonesia dari emerging ke frontier market.
&ldquo;Sebelum Mei tahun ini, kami akan memenuhi semua yang diminta MSCI. Jadi seharusnya aman. Indonesia akan mengikuti praktik terbaik global,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Menkeu Purbaya jamin defisit APBN tak lebihi batas dan pasar saham ikuti standar global.

Purbaya tepis proyeksi Citi hingga risiko MSCI downgrade saham RI

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,22% atau 19,34 poin ke level 8.925,47 hingga penutupan perdagangan, setelah mencapai rekor All Time High (ATH) intraday di 9.002,92.
Total transaksi di seluruh pasar mencapai Rp29,06 triliun, yang melibatkan perdagangan 55,14 miliar lembar saham.
Dari seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 302 saham mencatat kenaikan harga. Namun 370 saham melemah dan 138 saham stagnan.
Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah dan mencapai Rp16.798/US$ hingga pukul 14.59 WIB, menurut data Bloomberg.
Sebelumnya, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terendahnya di Rp16.804/US$, terendah dalam 9 bulan terakhir.
Sejumlah analis menilai saat ini investor khawatir dengan kebijakan pemerintah Indonesia, yang baru saja mengumumkan defisit APBN mencapai Rp695,1&nbsp;triliun untuk 2025. Angka ini hampir menyentuh ambang batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
&ldquo;Investor akan terus memantau keberlanjutan fiskal di bawah menteri keuangan yang baru,&rdquo; kata ahli strategi emergin-market Credit Agricole CIB, Jeffrey Zhang, seperti dilansir Bloomberg.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak hanya melaporkan posisi defisit anggaran yang melebar. Ia juga menyampaikan bahwa pendapatan dan belanja negara hingga akhir tahun tak memenuhi target.
Dalam laporan yang sama, ahli strategi makro dan fixed-income PT Mega Capital, Lionel Priyadi, juga mengingatkan tingginya defisit APBN berpotensi menekan nilai tukar rupiah hingga ke Rp16.900/US$.
Saham perbankan, yang dikenal sensitif terhadap nilai tukar rupiah, cenderung stagnan dan melemah.
Harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar, turun 1,23% atau 100 poin. Sementara harga saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) naik tipis 0,27% atau 10 poin dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) stagnan. (KR)

Analis memperingatkan nilai tukar rupiah bisa jebol ke Rp16.900 jika defisit APBN terus melebar.

Defisit APBN menyeret rupiah ke Rp16.804/US$, IHSG turun usai ATH

JAKARTA &ndash; PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) meraih kontrak pembangunan Sekolah Rakyat (SR) senilai Rp502 miliar di dua lokasi di Provinsi Bengkulu.
Joko Raharjo, Sekretaris Perusahaan PTPP menyampaikan bahwa proyek SR itu dibiayai dari APBN 2025-2026. &ldquo;Pengerjaan berlangsung dalam jangka 240 hari sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), disusul masa pemeliharaan selama 180 hari,&rdquo; katanya dalam keterbukaan informasi dikutip Jumat (12/12).
Proyek SR itu akan dibangun di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur, Bengkulu. Dua lokasi ini dipilih dengan pertimbangan dapat menjangkau masyarakat di perkotaan dan pesisir selatan Bengkulu.
Kompleks SR akan berdiri di atas lahan luas dan mencakup total 18 gedung, dirancang dengan standar bangunan modern, aman, dan ramah lingkungan.
&ldquo;PTPP menghadirkan pendekatan konstruksi terintegrasi mulai dari pondasi tiang pancang, struktur beton mutu tinggi, sistem MEP yang efisien, hingga fasilitas kawasan yang mendukung proses belajar mengajar secara optimal,&rdquo; katanya. (LK)

PTPP garap Sekolah Rakyat di dua lokasi di Provinsi Bengkulu.

PTPP garap Sekolah Rakyat di Bengkulu senilai Rp502 miliar

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan kembali melelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 9 Desember 2025, dengan target indikatif sebesar Rp 7 triliun.Lelang dibuka pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 11.00 WIB, sementara hasilnya akan diumumkan di hari yang sama.&ldquo;Seri SBSN yang akan dilelang adalah SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk),&rdquo; demikian dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Minggu, 7 Desember 2025.Lelang ini bertujuan memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2025. Dengan target indikatif Rp 7 triliun, jumlah maksimal yang dapat dimenangkan mencapai hingga 200 persen.Pelaksanaan lelang menggunakan sistem yang diselenggarakan Bank Indonesia selaku Agen Lelang SBSN, bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).Seluruh investor, baik individu maupun institusi, dapat mengajukan penawaran, namun penyampaiannya harus melalui Dealer Utama yang telah disetujui Kemenkeu.Pada lelang sebelumnya, 25 November 2025, pemerintah menerima penawaran sebesar Rp 34,4 triliun, namun hanya memenangkan Rp 10 triliun.Berikut ini daftar delapan seri SBSN yang dilelang pada 9 Desember 2025:&nbsp; &nbsp; &bull; SPNS12012026 (reopening), jatuh tempo 12 Januari 2026, imbalan diskonto
&nbsp; &nbsp; &bull; SPNS01062026 (reopening), jatuh tempo 1 Juni 2026, imbalan diskonto
&nbsp; &nbsp; &bull; SPNS10082026 (reopening), jatuh tempo 10 Agustus 2026, imbalan diskonto
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS030 (reopening), jatuh tempo 15 Juli 2028, imbalan 5,875%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS040 (reopening), jatuh tempo 15 November 2030, imbalan 5%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS034 (reopening), jatuh tempo 15 Juni 2039, imbalan 6,5%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS039 (reopening), jatuh tempo 15 Juli 2041, imbalan 6,625%
&nbsp; &nbsp; &bull; PBS038 (reopening), jatuh tempo 15 Desember 2049, imbalan 6,875%
&nbsp;(DK)

Lelang delapan seri SBSN 9 Desember bidik dana Rp7 triliun untuk pembiayaan APBN.

Pemerintah lelang delapan seri Sukuk Negara senilai Rp7 triliun

JAKARTA &ndash; Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai dengan Oktober 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pendapatan negara hingga Oktober telah mencapai Rp2.113,3 triliun. Capaian ini setara 73,7% terhadap outlook 2025.
&ldquo;Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3% dari outlook,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun dibandingkan dengan realisasi 2024 lalu, kinerja pendapatan negara menunjukkan penurunan. Pendapatan negara sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai 80,2% dari outlook APBN.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun hingga Oktober. Realisasi ini setara 73,5% dari outlook APBN sampai dengan akhir tahun.
&ldquo;Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp713,4 triliun,&rdquo; ungkap Purbaya.
Dengan realisasi tersebut, Purbaya menjelaskan posisi defisit APBN Indonesia hingga Oktober 2025 setara 2,02% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Namun Purbaya menilai posisi defisit ini masih dalam batas aman karena di bawah outlook APBN sebesar 2,78%.
&ldquo;PDB saat ini mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Penerimaan pajak sejak awal tahun hingga Oktober masih mencapai 70,2% dari outlook APBN 2025.