JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan keputusan itu diambil setelah evaluasi bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang juga melibatkan koordinasi bersama Bank Indonesia.
&ldquo;Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun, sebagai jaga-jaga in-case diperlukan,&rdquo; ungkap Juda, saat memberi keterangan usai menghadiri rapat undangan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, pada Senin (29/6)
Menurut Juda, tambahan dana tersebut disiapkan karena perbankan masih membutuhkan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit.
Berdasarkan informasi dari perbankan, kata Juda, permintaan kredit masih cukup tinggi sehingga likuiditas perlu tetap dijaga.
Ia mengatakan pertumbuhan kredit pada Mei diperkirakan mencapai 11,5%. Dengan tambahan penempatan dana itu, pemerintah berharap penyaluran kredit tetap tumbuh double digit dalam beberapa bulan mendatang.
&ldquo;Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan,&rdquo; imbuh Juda.
Dalam kesempatan yang sama, Juda mengatakan kondisi fiskal pemerintah masih terjaga.
Defisit APBN hingga Mei mencapai 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah 3% hingga akhir 2026.
Sementara itu, penerimaan pajak tumbuh 19,1% dan realisasi belanja negara disebut telah melampaui 30%.
&ldquo;Penerimaan pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%,&rdquo; tambah Juda. (KR)

Pemerintah juga siap menambah Rp100 triliun penempatan dana di bank untuk menjaga likuiditas.

Pemerintah parkir dana Rp281 triliun di bank hingga akhir 2026

JAKARTA &ndash; Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (29/6). Seiring penguatan ini, riset MUFG menilai tiga sentimen akan menjadi penentu arah rupiah dalam sepekan.
Dalam laporan mingguan yang disampaikan pada Senin (29/6), MUFG menyatakan fokus pasar kini bergeser dari keputusan bank sentral menuju rilis data ekonomi. Salah satunya termasuk data ketenagakerjaan, yang berpotensi mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga Federal Reserve (The Fed).
&ldquo;Pasar mungkin akan lebih bergantung pada kejutan data ekonomi dibandingkan pengumuman kebijakan sebagai pemicu pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan pasar saham,&rdquo; tulis laporan riset&nbsp; yang dipimpin oleh Asian Head of Global Markets Research MUFG, Lin Li.
Institusi keuangan asal Jepang itu menambahkan, mata uang Asia, termasuk rupiah, tetap berpotensi menghadapi tekanan apabila data inflasi dan tenaga kerja AS kembali menguat.
Sehingga ekspektasi suku bunga The Fed akan bertahan lebih tinggi untuk waktu lebih lama atau higher-for-longer, serta menopang penguatan dolar AS.
Sementara itu ekonom senior MUFG untuk valuta asing, Lloyd Chan, dalam laporan terpisah menilai kenaikan suku bunga acuan BI dan intervensi di pasar domestik hingga offshore telah membantu mengurangi volatilitas rupiah.
&ldquo;Sehingga laju pelemahan rupiah berpotensi melambat,&rdquo; kata Lloyd.
Ia menambahkan, rencana pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 15% dari alokasi awal untuk 2026, juga memberi dukungan fiskal tambahan bagi rupiah, meski dampaknya cukup terbatas.
Selain itu, ia menilai faktor eksternal tetap jadi penentu utama arah sejumlah mata uang Asia. Imbal hasil riil obligasi pemerintah AS yang tetap tinggi menjaga permintaan terhadap dolar AS, sehingga ruang penguatan mata uang regional, termasuk rupiah, akan cenderung terbatas. (KR)

MUFG menilai data tenaga kerja AS, BI Rate, dan efisiensi fiskal menjadi penentu arah rupiah pekan ini.

Rupiah menguat, MUFG soroti tiga penentu arah pekan ini

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan pada rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengatakan Kepala BGN telah melaporkan rencana penghematan lanjutan dalam program tersebut. Menurut dia, besaran efisiensi yang akan dilakukan cukup signifikan, meskipun ia enggan menyebut berapa besar anggaran yang akan dihemat.
&ldquo;Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi,&rdquo; kata Purbaya, saat ditanya apakah estimasi pemangkasan sekitar Rp40 triliun, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (26/6).
&ldquo;Tapi yang penting programnya jalan. Ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangi sedikit, tapi akan signifikan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, Purbaya menegaskan efisiensi tidak akan mengurangi kualitas makanan yang dibagikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebaliknya, perbaikan program justru akan difokuskan pada aspek sumber daya manusia, termasuk penambahan tenaga ahli gizi.
Dalam pertemuan bersama BGN, Purbaya memaparkan lembaga pelaksana program prioritas ini mengalami kesulitan dalam pengawasan anggaran di daerah.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan memberi dukungan pengawasan, lewat penugasan khusus tim pengawas di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada masing-masing daerah.
&ldquo;Kalau jelek kita bilang jelek, rekomendasikan tutup,&rdquo; kata Purbaya. &ldquo;Kita gak akan kong-kalikong, kalau pengawasan BGN sendiri, ada conflict of interest,&rdquo; imbuhnya.
Pada pertengahan Mei, Purbaya sempat memaparkan pemerintah memang telah berencana menekan anggaran program MBG, yang semula mendapat alokasi APBN Rp355 triliun untuk 2026.
&ldquo;Nanti bukan Rp335 triliun, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi presiden,&rdquo; kata Purbaya, setelah memaparkan realisasi APBN hingga April 2026. (KR)

Purbaya mendukung efisiensi anggaran MBG dan bersedia ikut mengawasi program di daerah.

Purbaya setuju anggaran MBG dipangkas, fokus perbaiki SDM

JAKARTA &ndash; Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapenbi) menolak wacana moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, serta meminta program tetap dilanjutkan beroperasi selama libur sekolah.
Ketua Umum Gapenbi, Alven Stony, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat konsolidasi nasional yang dihadiri 25 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
&ldquo;Gapenbi menegaskan dukungan penuh keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan menyampaikan delapan atau asta aspirasi mitra BGN kepada Presiden Prabowo,&rdquo; ujar Alven dalam konferensi pers, yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6).
Inti dari delapan aspirasi itu, mencakup sikap pengusaha pengelola dapur MBG yang menolak moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga desakan agar pemerintah melibatkan pengusaha dalam mengambil keputusan dalam program ini.
Menurut Alven, moratorium dana tata kelola baru yang dilakukan oleh pimpinan BGN baru, berpotensi menimbulkan dampak sistemik bagi mitra, relawan, pelaku UMKM, serta pemasok bahan pangan untuk dapur MBG.
Di samping itu, Alven juga menilai penghentian operasi SPPG selama masa libur sekolah, justru tak mengakomodasi kelompok penerima manfaat lain seperti ibu hamil dan balita.
Terkait dengan sejumlah aturan baru dari BGN yang disampaikan lewat Surat Edaran Nomor 12 tanggal 17 Juni 2026, Alven menegaskan banyak hal yang bertentangan kesepakatan awal antara pemerintah dan pengelola SPPG.
Menurut Alven, perubahan kebijakan semestinya dilakukan melalui adendum agar tidak menimbulkan persoalan hukum, atas kesepakatan yang telah dibuat bersama mitra program prioritas ini.
&ldquo;Karena setiap keputusan yang diambil oleh BGN selalu dengan cara intervensi tanpa meminta pertimbangan dari stakeholder dan mitra,&rdquo; jelas Alven.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, pemerintah Indonesia memang akan menghentikan program MBG selama masa libur sekolah. Keputusan ini dalam rangka efisiensi anggaran, serta evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan oleh BGN. (KR)

Gapenbi menilai moratorium SPPG saat libur sekolah berisiko mengganggu penerima manfaat.

Pengusaha MBG tolak moratorium, minta dapur tetap buka saat libur

JAKARTA &ndash; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan APBN sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027, sehingga total dana yang dibutuhkan oleh institusi penegak hukum ini bertambah jadi Rp184 triliun.
Wakil Kepala Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan sebelumnya pemerintah menetapkan pagu indikatif Polri sebesar Rp118 triliun untuk 2027, berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada akhir Mei.
&ldquo;Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun, baru terpenuhi 66,4%,&rdquo; kata Dedi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, pada Kamis (19/6).
Menurut Dedi, kenaikan itu berdasarkan hasil rasionalisasi yang menghitung kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS. &ldquo;Dengan demikian apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 masih terdapat kekurangan Rp66,1 triliun,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, Dedi menyampaikan bahwa lembaganya telah mengajukan tambahan anggaran ini kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, melalui surat Kapolri bertanggal 15 Juni 2026.
Dedi merinci, usulan tambahan anggaran terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun, belanja barang Rp20,9 triliun, dan belanja modal Rp40,6 triliun.
Tambahan belanja pegawai akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang batas pensiunnya bertambah, kenaikan remunerasi 80%, kekurangan gaji rutin dan tunjangan, serta rencana penerimaan anggota Polri pada 2027.
Sementara itu untuk belanja barang, tambahan anggaran akan dipakai untuk pembiayaan BBM dan listrik, dukungan operasional Bhabinkamtibmas, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Terkait tambahan belanja modal sebesar Rp40,6 triliun, Dedi menyampaikan anggaran akan difokuskan untuk pengadaan kendaraan listrik, kendaraan khusus Brimob, pembangunan fasilitas kepolisian, rumah dinas anggota, pengadaan alat material khusus, serta persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Polri.
Habiburokhman juga mengatakan hasil pembahasan dalam rapat itu, akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk sinkronisasi sesuai mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku. (KR)

Usulan tambahan APBN ini telah disampaikan dalam rapat bersama DPR RI, apa hasilnya?

Harga BBM naik, Polri minta tambahan APBN Rp66,1 triliun

JAKARTA &ndash; Gelombang demonstrasi mahasiswa mulai meluas di berbagai daerah dengan membawa tuntutan perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, hingga penolakan praktik militerisme di ranah sipil.
Aksi mahasiswa di Jakarta mengusung tagar #MenujuIndonesiaBangkrut pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya, massa aksi sempat dicegat oleh aparat kepolisian dan TNI karena alasan keamanan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), yang dinilai sebagai jantung bisnis Indonesia.
Berdasarkan materi tuntutan yang disampaikan, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Beberapa di antaranya termasuk tuntutan agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menghapus dwifungsi militer di ranah sipil.
Rangkaian aksi serupa berlanjut pada Senin (15/6) di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Surabaya, Solo, Bandung, Pekanbaru, hingga Makassar dengan membawa tuntutan serupa.
Menanggapi protes mahasiswa, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman menegaskan posisi pemerintah tetap membuka ruang bagi publik, untuk menyampaikan kritik maupun pendapat.
Namun sosok yang dikenal sebagai jenderal purnawirawan TNI itu, mengingatkan agar massa tak menyampaikan kritik dan pendapat secara tepat.
&ldquo;Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,&rdquo; ujarnya, dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat.
Sementara Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan, mengkritik pemerintah karena telah mengerahkan aparat TNI dalam mengawal aksi di Jakarta pada Jumat.
Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat seperti Imparsial dan Amnesty International ini, dalam pernyataan bersama yang disampaikan, menilai pengerahan TNI harusnya jadi opsi terakhir. Terutama jika aparat sipil tidak bisa mengontrol situasi yang ada. (KR)

Mahasiswa menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM hingga menghentikan program yang membebani APBN.

Protes mahasiswa meluas, tuntut kenaikan BBM hingga pemborosan APBN

JAKARTA - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$439,8 miliar pada April 2026. Angka tersebut tumbuh 1,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0% pada Maret 2026.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan ULN terutama ditopang oleh pertumbuhan utang sektor publik di tengah kontraksi utang sektor swasta yang masih berlanjut.
&ldquo;Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$216,4 miliar pada April 2026 atau tumbuh 3,7%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8% pada bulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah,&rdquo; tulis Denny dalam keterangan resmi, Senin (15/6).
Meski demikian, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat arus masuk bersih yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mengarahkan pemanfaatan ULN untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan pengelolaannya.
Berdasarkan sektor ekonomi, porsi terbesar ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0%, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%.
Utang pemerintah hampir seluruhnya berupa utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$193,2 miliar pada April 2026 atau masih mengalami kontraksi 0,7%. Namun, penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,4% pada Maret 2026.
Denny menambahkan, kontraksi ULN swasta terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang mengalami penurunan 5,0%, membaik dibandingkan penurunan 6,3% pada bulan sebelumnya.
Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap ULN swasta meliputi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,6% dari total ULN swasta.
Utang swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 75,8% dari total ULN swasta.
Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) stabil di level 29,6% pada April 2026. Selain itu, utang jangka panjang mendominasi struktur ULN dengan porsi mencapai 84,5% dari total utang luar negeri.
"Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.(DH)

ULN Indonesia naik menjadi US$439,8 miliar pada April 2026, ditopang pertumbuhan utang pemerintah.

Utang luar negeri Indonesia capai US$439,8 miliar, BI: Tetap aman

JAKARTA &ndash; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp713,45 miliar untuk 2027, meskipun serapan program utama hingga pertengahan 2026 masih rendah.
Tambahan anggaran yang diajukan terdiri atas Rp131,11 miliar untuk program dukungan manajemen, Rp239,34 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila, serta Rp343 miliar untuk pengadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pusdiklat PIP).
Dalam rapat kerja bersama BPIP, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti ketimpangan realisasi anggaran BPIP hingga Juni 2026.
Dari pagu aktif sebesar Rp287,41 miliar, realisasi anggaran secara keseluruhan telah mencapai 66,22%. Namun serapan Program Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 26,71%, jauh di bawah realisasi Program Dukungan Manajemen yang telah mencapai 88,16%.
&ldquo;Ini jangan sampai nanti terkesan bahwa BPIP ini didirikan justru untuk membiayai birokrasi internalnya sendiri,&rdquo; kata Dewi dalam rapat tersebut.
Dewi juga menyoroti capaian fisik sejumlah program yang masih rendah. Hingga pertengahan tahun, kegiatan sosialisasi baru menjangkau 2.847 peserta dari target 20.000 peserta. Sementara program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 426 orang dari target 3.166 peserta.
Meskipun demikian, Komisi XIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk program untuk BPIP sebesar Rp343 miliar untuk 2027. Usulan pengadaan Pusdiklat PIP tidak disetujui, setelah mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal dan efisiensi belanja negara.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XIII DPR menetapkan pagu indikatif BPIP tahun anggaran 2027 sebesar Rp141,07 miliar yang terdiri atas Rp131,07 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp10 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila. (KR)

DPR khawatir anggaran BPIP lebih banyak terserap untuk birokrasi ketimbang program inti.

BPIP minta tambahan APBN Rp713 miliar, DPR kritik serapan program

JAKARTA - Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5% pada 2026 seiring meningkatnya tekanan terhadap kondisi fiskal akibat program belanja pemerintah yang ambisius dan membengkaknya biaya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak.
Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang berada pada kisaran 5,4% hingga 6%.
Dikutip dari Reuters, dalam laporannya yang dirilis pada Kamis (11/6), Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini juga menghadapi tekanan akibat arus keluar modal yang besar.
Kondisi tersebut turut menekan nilai tukar rupiah ke level terendah sepanjang sejarah dan memicu pelemahan pasar saham di tengah kekhawatiran investor terhadap rencana belanja pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bank Dunia, proyeksi tersebut mencerminkan hasil ekonomi terkini yang lebih baik dari perkiraan dan percepatan penyerapan belanja pemerintah, bukan karena membaiknya kondisi eksternal.
Namun, lembaga tersebut menilai pencapaian target pertumbuhan masih sangat bergantung pada efektivitas stimulus fiskal dalam mendorong konsumsi masyarakat.
Bank Dunia menyebut proyeksi tersebut didorong oleh capaian ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan dan percepatan belanja pemerintah, bukan oleh perbaikan lingkungan eksternal maupun berkurangnya risiko ekonomi.
Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan pada stimulus fiskal mengandung risiko karena ruang fiskal pemerintah relatif terbatas.
Lembaga tersebut juga menyoroti kenaikan harga minyak yang meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi, sementara pelemahan rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri.
"Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi, sementara depresiasi rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri," tulis Bank Dunia.
Karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan kebijakan subsidi bahan bakar guna meredakan tekanan terhadap fiskal negara.
Selama ini pemerintah mempertahankan harga bahan bakar melalui dukungan APBN sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
Namun, pada pekan ini pemerintah menaikkan harga dua jenis BBM yang banyak digunakan masyarakat, langkah tersebut dipandang oleh sejumlah analis sebagai penyesuaian arah kebijakan subsidi energi.
Bank Dunia juga mengingatkan bahwa subsidi yang diberikan secara luas cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok rentan yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.
Di Indonesia, kebijakan harga BBM merupakan isu yang sangat sensitif secara politik dan kerap memicu gelombang protes ketika harga dinaikkan.
Menurut Bank Dunia, lonjakan harga minyak saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mereformasi sistem subsidi energi dan mengalihkan dukungan ke program yang lebih tepat sasaran.
Lembaga tersebut merekomendasikan perluasan bantuan langsung kepada 40% rumah tangga berpendapatan terendah serta mengalokasikan penghematan anggaran untuk perlindungan sosial dan investasi produktif. (ARF)

Bank Dunia memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5% pada 2026

Bank Dunia: Pertumbuhan ekonomi RI melambat pada 2026

JAKARTA &ndash; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan mengupayakan pembiayaan non-APBN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Untuk mendukung rencana tersebut, BGN akan menjajaki berbagai sumber pendanaan.
&ldquo;Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja sama atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri,&rdquo; kata Nanik usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/6).
Nanik mengatakan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di suatu daerah, juga dapat dilibatkan dalam penyediaan fasilitas dapur MBG. Skema ini dinilai bisa jadi menjadi alternatif agar pembangunan dapur di daerah 3T, tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Ia mencontohkan di Raja Ampat, terdapat dapur umum yang dibangun melalui program CSR Pertamina untuk melayani sekolah-sekolah, dengan jumlah siswa yang relatif terbatas.
Selain mencari sumber pembiayaan baru, BGN juga mulai melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembukaan dapur baru dan penghentian sementara pendaftaran.
BGN mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi berdasarkan virtual account yang tercatat. Namun, penataan ulang akan dilakukan karena sebaran dapur tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, BGN juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di daerah 3T. Menurut Nanik, sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit bisa menggunakan kantin sekolah sebagai penyedia MBG.
&ldquo;Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,&rdquo; ujar Nanik.
Setelah dilantik Presiden, Nanik mengatakan BGN akan mengevaluasi apakah target 63 juta penerima manfaat saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperkuat kualitas dapur MBG. (KR)

BGN akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan jajaki pendanaan CSR hingga hibah luar negeri.

Kepala BGN minta CSR dan dana asing biayai MBG di wilayah 3T

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga akhir Mei 2026 tetap terjaga, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp180,4 triliun.
Angka defisit APBN tersebut setara 0,7% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Dalam paparan realisasi APBN Mei 2026 pada Jumat (5/6), Purbaya melaporkan pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6% dari target tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini meningkat 19,1% secara tahunan, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terkontraksi 12,9%.
"Realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%," ujar Purbaya dalam paparannya.
Perbaikan paling menonjol, kata Purbaya, berasal dari penerimaan pajak yang tumbuh positif menjadi Rp834,4 triliun hingga Mei 2026. Capaian ini berbalik dari kontraksi 11,3% yang terjadi pada lima bulan pertama tahun lalu.
"Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1%," kata Purbaya. "Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu," imbuhnya.
Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun atau naik 19,9%. Purbaya menilai kinerja bea cukai juga mulai membaik, setelah kembali mencatat pertumbuhan positif selama dua bulan berturut-turut.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5% dari pagu APBN. Realisasi ini meningkat 34,4% secara tahunan.
Mayoritas pertumbuhan didukung belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang meningkat 58,9% menjadi Rp517,7 triliun, belanja non-K/L naik 47% menjadi Rp541,6 triliun, sementara transfer ke daerah tercatat Rp306,1 triliun atau turun 4,9%.
"Belanja negara tetap tumbuh. Artinya sesuai dengan target, kita selalu ingin mempercepat belanja," ujar Purbaya.
Ia menambahkan posisi fiskal pemerintah juga didukung surplus keseimbangan primer sebesar Rp58,6 triliun, meningkat dari Rp28 triliun pada April 2026. Dengan kondisi tersebut, Purbaya menilai APBN masih berada pada jalur yang sehat dan terkendali hingga akhir tahun.
"Jadi kondisi fiskal amat baik," kata Purbaya. (KR)

Pendapatan negara tumbuh 19,1%, ditopang lonjakan penerimaan pajak 22,1%.

APBN tekor Rp180,4 triliun hingga Mei, Purbaya: Fiskal amat baik

JAKARTA &ndash; Badan Gizi Nasional (BGN) memulai moratorium atau penghentian sementara dalam penambahan dapur baru, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran program prioritas pemerintah, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini.
Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan saat ini jumlah dapur yang telah beroperasi maupun dalam tahap persiapan, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah wilayah.
&ldquo;Kalau kemudian setelah kita lihat ternyata kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami bereskan dulu,&rdquo; kata Nanik dalam konferensi pers, yang digelar Kamis (5/6).
Menurut Nanik, keputusan itu juga berdasarkan sebaran dapur MBG yang belum merata
belum meratanya penyebaran dapur MBG. Saat ini, banyak dapur terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih belum tersentuh secara optimal.
&ldquo;Jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,&rdquo; ujarnya.
Selain moratorium, Nanik mengatakan BGN akan memfokuskan penerima manfaat dari program MBG, pembenahan dapur eksisting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar juga akan dihentikan untuk sementara.
Nanik menambahkan efisiensi anggaran juga akan dilakukan lewat skema pendanaan alternatif, agar program bergantung penuh pada APBN. Pilihan yang tengah dikaji antara lain pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, serta penggunaan fasilitas pendukung di luar SPPG.
&ldquo;Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya, kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,&rdquo; katanya.
BGN menargetkan langkah tersebut dapat memperluas jangkauan MBG di wilayah 3T tanpa menambah beban belanja negara, sekaligus memastikan kualitas layanan dan pemerataan penerima manfaat.
&ldquo;Kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta target penerima,&rdquo; imbuh Nanik. (KR)

Pimpinan BGN baru akan evaluasi sebaran dapur MBG dan alihkan prioritas program ke wilayah 3T.

BGN moratorium dapur MBG baru, fokus hemat anggaran

JAKARTA - Pemerintah kembali menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (2/6/) dengan target indikatif sebesar Rp12 triliun. Lelang ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan APBN 2026 di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.
Seperti dikutip Tempo.co, berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, terdapat delapan seri SBSN yang ditawarkan, terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS).
Tiga seri SPN-S yang dilelang yakni SPNS13072026 (reopening), SPNS23112026 (reopening), dan SPNS01032027 (new issuance). Ketiganya menggunakan skema imbal hasil diskonto.
Sementara itu, seri PBS yang ditawarkan meliputi PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBS034 (reopening), PBS005 (reopening), dan PBS038 (reopening). Dari kelompok tersebut, PBS038 menawarkan tingkat imbal hasil tertinggi sebesar 6,875%, sedangkan PBS040 memberikan imbal hasil terendah sebesar 5%.
Lelang kali ini digelar setelah minat investor terhadap sukuk negara menunjukkan tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Pada lelang SBSN 19 Mei 2026, total penawaran yang masuk tercatat Rp18,79 triliun, turun dari Rp21,19 triliun pada lelang 5 Mei 2026.
Penurunan juga terlihat jika dibandingkan dengan lelang 21 April 2026. Saat itu, incoming bids mencapai Rp33,5 triliun dan pemerintah menyerap dana sebesar Rp15 triliun.
Sementarav itu, pemerintah menyatakan lelang SBSN bertujuan memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Dengan target indikatif Rp12 triliun, nilai penyerapan dapat ditingkatkan hingga maksimal 200% sesuai kebutuhan dan kondisi pasar.
Penerbitan surat utang tetap menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran sekaligus penutup defisit APBN 2026 yang ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun. Dalam Undang-Undang APBN Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah menetapkan target pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp832,2 triliun, meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang mencapai Rp775,9 triliun.(DH)

Kemenkeu melelang delapan seri sukuk dan memburu dana Rp12 triliun untuk pembiayaan APBN 2026.

Kemenkeu lelang delapan seri sukuk, cek target imbal hasilnya

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil bank sentral dan Menteri Keuangan (Menkeu) setelah rupiah kembali terpuruk, serta mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
&ldquo;Tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,&rdquo; kata Puan, saat ditanya mengenai rencana pemanggilan Bank Indonesia (BI) dan Menkeu terkait pelemahan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Puan setelah menggelar Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5).
Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjelang sidang terdekat yang membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan APBN 2027.
Dengan dinamika situasi global saat ini, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan.
&ldquo;Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk,&rdquo; jelas Puan.
Pada awal Mei ini, BI telah menyampaikan tujuh langkah yang ditempuh bank sentral dalam menghadapi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Beberapa di antaranya termasuk intervensi langsung di pasar valuta asing domestik dan luar negeri, serta menarik modal asing lewat sejumlah instrumen keuangan.
Sementara itu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan turun tangan membantu bank sentral, melalui pasar obligasi.
&ldquo;Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke&nbsp;bond market&nbsp;... itu ada Bond Stabilization Fund,&rdquo; kata Purbaya, pada Selasa di Kantor Kementerian Keuangan.
Pada pembukaan perdagangan Rabu (13/5), nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah dan menyentuh Rp17.552/US$ hingga pukul 9.30 WIB menurut data Bloomberg. Pelemahan rupiah sejak awal tahun ini pun telah mencapai 5,14%. (KR)

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan stakeholder agar mengantisipasi pelemahan rupiah.

DPR akan panggil BI dan Menkeu usai rupiah terpuruk

JAKARTA - Posisi utang pemerintah terus meningkat dan mendekati Rp10.000 triliun hingga akhir kuartal pertama 2026. Kenaikan utang di tengah tingginya suku bunga global mulai memicu kekhawatiran terhadap tekanan fiskal dan ruang gerak APBN.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Secara rasio, utang pemerintah berada di level 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22% dari total utang. Sementara pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun.
Dominasi SBN menunjukkan pembiayaan APBN masih sangat bergantung pada pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas pasar keuangan.
&ldquo;Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,&rdquo; tulis DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026).
Namun, terkait dengan utang Indonesia, menurut analis, ada beberapa faktor yang mengkhawatirkan terkait melemahnya nilia tukar rupiah. Sebab, lanjutnya, utang luar negeri per Februari 2026 mencapai US$437,9 miliar. "Untungnya utang itu didominasi utang jangka panjang."
Selain itu, pemerintah menghadapi jatuh tempo utang tertinggi dalam sejarah pada 2026, yang mencapai Rp 833,96 triliun. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika hingga Rp17.450/US$ membuat beban utang luar negeri lebih besar dari yang tercantum di APBN yang memakai&nbsp; asumsi nilai tukar Rp 16.500. Artinya, beban utang luar negeri dalam rupiah akan meningkat sekitar 5-6%.
Kondisi ini juga mungkin yang menyebabkan premium Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang berjangka 5 tahun dan 10 tahun cenderung meningkat sebagai berikut"
Pertama, CDS berjangka 5 tahun sempat mencapai 91,3 bps (basis point) per 4 Mei 2026, atau rata-rata per tahun 2026 mencapai 84.9bps, naik dari rata-rata sebesar&nbsp; 69.5 bps pada tahun lalu.&nbsp;
"Ini dengan kondisi Indonesia memiliki peringkat S&amp;P pada level BBB. Bandingkan dengan Italia yang memiliki rating&nbsp; BBB+ memiliki&nbsp; angka CDS 31,8 bps dan Yunani dengan rating BBB tetapi CDSnya hanya 32,4."
Kedua, CDS berjangka 10 yang mencapai 144,13 bps, padahal tahun 2025 rata rata hanya 124 bps.
"Jika kita lihat sudah terjadi repricing mingguan sebesar +4.99% dan lonjakan signifikan dalam 3-6 bulan terakhir. Apa artinya? Pasar lagi melakukan repricing risiko secara diam-diam tapi sistematis."
Kondisi lain adalah yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun beberapa hari yang lalu naik ke 6,96%, level tertinggi sejak April 2025. "Kenaikan ini mengikuti kenaikan yield pemerintah Amerika, karena investor was-was terhadap keputusan bank sentral Amerika bulan ini."
Kaji Pengalaman Turki
Terkait rencana pemerintah pengaktifan kembali bond stabilization fund&nbsp;(BSF) atau dana stabilisasi obligasi pemerintah, analis itu mengatakan hal itu. "Itu artinya pemerintah berinisiatif untuk&nbsp; mengatasi kenaikan yield yang nanti ujungnya bisa membantu penguatan rupiah."
Namun, lanjutnya, seperti diketahui Indonesia setiap bulan utang triliunan dengan menerbitkan SBN baru untuk membiayai defisit fiskal.
"Lalu ketika pasar panik misalnya, BSF membeli kembali SBN yang sama di pasar sekunder. Ini seperti seseorang yang banyak utang, lalu ketika kreditornya panik, dia pakai tabungan yang tersisa untuk menebus sebagian utangnya agar kreditor lain tidak ikut kabur.&rdquo;
Intinya,&nbsp;buyback tidak menyelesaikan masalah fiskal tetapi hanya buying time. "Dan perlu diingat BSF bukan uang gratis, itu realokasi dari pos anggaran lain atau kas yang seharusnya untuk belanja produktif.&rdquo;
Jika dilakukan terus-menerus dalam kondisi fiskal yang tertekan, justru memperlemah posisi kas pemerintah sendiri.
Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan Singapura misalnya, yang memiliki kondisi yang memiliki struktur pasar obligasi lebih dalam dibanding Indonesia.
Singapura menerbitkan SGS (Singapore Government Securities) bukan karena butuh uang, APBN mereka surplus, tapi justru untuk menciptakan pasar obligasi yang dalam sebagai benchmark.
&ldquo;Jadi mereka punya kemewahan untuk intervensi karena posisi fiskalnya solid. Indonesia menerbitkan SBN karena memang butuh uang, sehingga setiap intervensi buyback membawa opportunity cost yang nyata.&rdquo;
Ironi terbesarnya, kata dia, jika pasar sudah tahu bahwa BSF pemerintah Indonesia akan masuk saat yield naik, sophisticated investors justru bisa front-run. "Jual dulu, tunggu pemerintah beli, lalu beli lagi lebih murah. Akhirnya, dana publik jadi bantalan keuntungan spekulan."
Intinya, jelas analis itu, BSF adalah instrumen defensif yang efektivitasnya sangat bergantung pada kredibilitas fiskal jangka panjang yang Indonesia masih harus buktikan.
Sebelum mengaktifkan mungkin Indonesia perlu melihat pengalaman Turki yang intervensi obligasi saat fiskalnya tertekan dan inflasi tinggi.
&ldquo;Hasilnya mata uang Turki lira kolaps, yield obligasi justru melonjak karena intervensi dibaca pasar sebagai tanda keputusasaan.&rdquo; (DH/MT)
&nbsp;
&nbsp;

Utang pemerintah mencapai Rp9.920 triliun. Rencana pengaktifan BSF perlu kaji pengalaman Turki?

Utang negara dekati Rp10.000 triliun, jaga kesinambungan fiskal?

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2026 mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41% PDB.
Keseimbangan primer turut mencatat defisit Rp95,8 triliun, melampaui batas maksimal APBN 2026 sebesar Rp89,7 triliun meski baru memasuki triwulan I.
Posisi ini berbalik dari surplus Rp21,9 triliun pada Maret 2025 dan mencerminkan pendapatan negara belum mampu menutup belanja di luar bunga utang, sehingga kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang meningkat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit dalam batas aman.&nbsp;
"Hal yang jelas, sepanjang tahun akan kami kendalikan di bawah 3% sesuai dengan desain APBN. Belanja selalu bisa kita kendalikan, penerimaan juga bisa kami tingkatkan. Ke depan, akan lebih tinggi laju penerimaan perpajakan," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta,&nbsp;seperti dikutip Bloombergtechnoz, Selasa (5/5).
Dari sisi operasional, defisit dipicu ketimpangan antara pendapatan dan belanja.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target tahunan Rp3.153 triliun, tumbuh 10,5% secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu Rp3.842 triliun, naik 31,4% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan belanja tersebut mendorong kebutuhan pembiayaan anggaran menjadi Rp257,4 triliun atau 37,3% dari target tahunan Rp689,1 triliun, meningkat tipis 1,9% secara tahunan.
Pemerintah menargetkan belanja yang lebih merata sepanjang tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun, kinerja fiskal pada kuartal pertama menjadi sinyal tekanan yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun. (DH)

Defisit APBN Rp240,1 triliun di kuartal pertama, keseimbangan primer minus, beban fiskal kian berat.

Defisit APBN capai Rp240 triliun, keseimbangan primer lewati target

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.
Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue - Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.
Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.
&ldquo;MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?,&rdquo; jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.
Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. &ldquo;Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,&rdquo; imbuhnya.
Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
&ldquo;Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,&rdquo; jelas Juda. (KR)

Pemangkasan kedua ini akan mengurangi jatah pemberian MBG menjadi 4 hari untuk satu pekan.

MBG akan dipangkas lagi demi hemat APBN Rp50 triliun per tahun

JAKARTA &shy;&ndash; Pemerintah Indonesia tetap menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah lonjakan harga bahan bakar avtur akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan hal tersebut usai mengikut Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Negara, pada Rabu (8/4) kemarin.
Dalam rapat tersebut, kata Airlangga, pemerintah melakukan penyesuaian harga avtur dengan menerapkan PPN DTP 11% selama dua bulan. Ia menyebut langkah ini bisa menahan laju kenaikan tiket pesawat domestik hingga pada level 9-13%.
Untuk dampak kepada ongkos haji, seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan biaya hingga Rp2 juta untuk keberangkatan 2026.
&ldquo;Kemudian dampak kenaikan avtur ini di-absorp oleh pemerintah, jadi tidak ada kenaikan biaya haji,&rdquo; jelas Airlangga, saat memberi keterangan kepada media massa.
Kebijakan ini membuat pemerintah Indonesia harus menanggung beban kenaikan bagi sekitar 220 ribu jemaah haji, yang totalnya mencapai Rp1,77 triliun dan dibebankan kepada APBN.
&ldquo;Dengan demikian, tidak ada dampak bagi para jemaah haji,&rdquo; imbuh Airlangga.
Menurut acuan data PT Pertamina (Persero), harga avtur periode Maret 2026 berada di level 74,2 sen per liter untuk penerbangan internasional. Namun pada periode April 2026, harga avtur melonjak 92% menjadi 142,3 sen per liter.
Kenaikan tersebut terjadi menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia, yang mencapai lebih dari 70% sejak Februari, sebelum kembali turun di bawah US$100 per barel pada pekan ini. (KR)

Pemerintah tanggung pajak avtur dan mengalokasikan APBN Rp1,77 triliun agar ongkos haji tak naik.

Biaya haji turun Rp2 juta meski harga avtur melesat 92%

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meningkatkan jajaran pegawai pajak dan bea cukai agar bekerja sesuai regulasi, demi meningkatkan penerimaan negara.
Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang berlangsung pada Senin (6/4).
&ldquo;Kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai, bahwa kalau mereka melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum,&rdquo; kata Purbaya, usai memaparkan realisasi APBN kuartal pertama 2026.
Selama ini, kata Purbaya, citra yang terbangun di masyarakat terhadap pegawai pajak dan bea cukai seolah berada dalam perlindungan dan mendapat imunitas.
&ldquo;Ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan biaya cukai, supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum,&rdquo; jelas Purbaya.
Pada kuartal pertama 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5% secara tahunan menjadi Rp574,9 triliun hingga akhir Maret. Angka pendapatan ini setara 18,2% terhadap hingga akhir tahun.
Pertumbuhan itu didukung penerimaan pajak yang meningkat 20,7% secara tahunan menjadi Rp394,8 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp67,9 triliun. Namun tak seperti kinerja penerimaan pajak, penerimaan dari bea cukai turun 12,6% secara tahunan di kuartal pertama 2026.
Dari sisi perpajakan, Purbaya mengaku pemerintah terus memperkuat regulasi yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, penagihan piutang pajak juga dilakukan dengan mekanisme yang lebih efektif dan tata kelola yang lebih akuntabel.
&ldquo;Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa pemerintah penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya,&rdquo; kata Purbaya.
Sementara dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya mengatakan pemerintah telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik under-invoicing, hingga peredaran cukai ilegal. Dalam penindakan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, realisasi APBN pada kuartal pertama 2026 mengalami defisit Rp240,1 triliun. Hal ini disebabkan realisasi belanja negara yang melonjak 31,4% secara tahunan, menjadi Rp815 triliun. (KR)

Upaya ini sejalan dengan reformasi sektor perpajakan dan bea cukai, demi menambah penerimaan negara.

Purbaya ingatkan pegawai pajak dan bea cukai tak kebal hukum

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencatat kinerja terburuk di antara negara emerging Asia, dengan penurunan 1,61% atau 114,9 poin ke 7.022,92 pada perdagangan Senin (16/3) hari ini.
Total transaksi di seluruh pasar mencapai Rp15,98 triliun, masih di bawah rata-rata transaksi harian di bursa pekan lalu yang mencapai Rp24 triliun.
Mayoritas indeks sektoral melemah hingga penutupan, namun tiga sektor terpantau menguat: sektor keuangan, industri, dan layanan kesehatan.
Dari jajaran saham LQ45, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) memimpin dengan kenaikan harga saham 10,28%. PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mencatat kenaikan harga saham 7,03% dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) naik 3,63%.
Analis Phintraco Sekuritas menyebut pelemahan IHSG hari ini akibat kekhawatiran investor, terhadap dampak kenaikan harga minyak mentah yang berpotensi memperlebar defisit APBN. Di sisi lain, investor juga disebut khawatir dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah.
&ldquo;Selain itu menjelang libur panjang membuat investor cenderung bersikap hati-hati,&rdquo; jelas analis Phintraco, dalam catatan yang disampaikan kepada investor sore ini.
Di antara seluruh saham yang diperdagangkan, sebanyak 180 saham mencatat kenaikan harga. Sedangkan 541 saham melemah dan 99 saham stagnan.
Dari bursa negara emerging Asia lain, IHSG mencatat penurunan paling dalam. PSEi hanya turun 0,86%, SET turun 0,19%, KLCI turun 0,13% dan MSCI ex-Japan melemah 0,6%.
Tiga indeks saham terpantau menguat dipimpin oleh Hang Seng yang mencapai 1,45%. KOSPI menguat 1,14% dan NIFTY naik 1,06%.
Di pasar valuta asing, nilai tukar rupiah melemah 0,23% ke Rp16.997 per dolar AS. Baht dan peso Filipina juga menyusul pelemahan rupiah, sedangkan rupe India hingga won Korea terpantau menguat sejalan dengan koreksi pada indeks dolar AS (DXY). (KR)

Rupiah juga terpantau melemah ke Rp16.997 per dolar AS, ringgit hingga yen China lebih unggul.

Perang Iran dan defisit APBN seret IHSG jadi indeks terburuk

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan batas defisit APBN sebesar 3% sulit dipertahankan, apabila harga minyak mentah di pasar global terus meningkat.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3).
&ldquo;Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong (target) pertumbuhan,&rdquo; kata Airlangga.
Dalam pemaparannya, Airlangga juga memaparkan sejumlah skenario harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dengan asumsi konflik global yang terjadi saat ini akan berlangsung selama 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.
Dalam simulasi tersebut, kata Airlangga, ICP berpotensi menyentuh US$86-90 per barel jika konflik antara AS dan Iran berlangsung relatif singkat. Sementara ICP berpotensi menyentuh US$97 per barel jika konflik berlangsung untuk jangka waktu menengah, serta mencapai US$115 per barel jika konflik berlangsung untuk waktu yang relatif lama atau dalam skenario terburuk.
Sementara itu Airlangga memaparkan defisit APBN berpotensi di kisaran 3,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika ICP mencapai US$86-90 per barel. Kemudian defisit berpotensi melebar ke 3,53% terhadap PDB jika ICP mencapai US$97 per barel, serta melebar hingga 4,06% jika ICP menyentuh US$115 per barel.
Airlangga juga menyampaikan pemerintah perlu membahas secara khusus mengenai opsi kebijakan darurat, dengan cara penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi berbagai skenario tersebut.
Melalui Perppu tersebut, kata Airlangga, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak darurat bagi sektor terdampak, memberikan pembebasan impor bahan baku tertentu untuk menjaga ekspor, serta menunda kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
Di luar insentif itu, adanya Perppu juga akan membuka opsi fleksibilitas pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat berharga negara, untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
&ldquo;Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini,&rdquo; ungkap Airlangga kepada Presiden Prabowo, dalam sidang tersebut. (KR)

Pemerintah siapkan skenario harga minyak tembus US$115 per barel jika konflik AS-Iran berlarut.

Menko Airlangga: defisit 3% sulit dijaga tanpa pangkas belanja negara

JAKARTA &ndash; Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun melonjak sekitar 36,9% dari 67,32 pada 5 Januari 2026 menjadi 92,18 pada 11 Maret 2026. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia.
&ldquo;Risiko fiskal menjadi faktor utama, meskipun potensi terjadinya penurunan peringkat utang (rating downgrade) dari lembaga pemeringkat global juga mulai membayangi persepsi investor,&rdquo; kata seorang pengamat ekonomi.
CDS merupakan instrumen yang mencerminkan premi asuransi risiko gagal bayar, atau biaya perlindungan terhadap risiko gagal bayar utang suatu negara. Ketika CDS naik, pasar pada dasarnya menilai bahwa risiko kredit suatu negara meningkat.
Kenaikan premi CDS, kata dia, menunjukkan bahwa investor mulai mendiskon kemungkinan risiko di masa depan, khususnya terkait kekhawatiran lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings.
Sejumlah kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh lembaga pemeringkat tersebut, ketika menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif, dinilai belum dijawab dengan langkah kebijakan yang konkret.
&ldquo;Hingga kini, respons pemerintah lebih banyak berupa pernyataan bahwa defisit anggaran akan tetap dijaga di level 3% dari PDB,&rdquo; ujarnya.
Namun bagi investor, pernyataan tersebut belum cukup menenangkan pasar. Pasalnya, terdapat rencana pembahasan revisi Undang-Undang Keuangan Negara, yang memunculkan kekhawatiran bahwa batas defisit 3% bisa saja diubah.
&ldquo;Jika hal ini terjadi, disiplin fiskal yang selama ini menjadi salah satu jangkar stabilitas ekonomi Indonesia dapat dipertanyakan.&rdquo;
Kekhawatiran investor juga diperkuat oleh kondisi APBN yang telah mengalami defisit selama dua bulan berturut-turut.
Ketika ditanya langkah konkret yang diharapkan investor, pengamat tersebut menilai pemerintah seharusnya segera mempertimbangkan revisi APBN.
&ldquo;Seharusnya segera dilakukan. Tapi dengan kondisi pemerintahan yang baru, saya tidak tahu apakah bisa secepat seperti dulu,&rdquo; ujarnya.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak global berpotensi memperbesar tekanan terhadap subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Jika harga minyak terus meningkat, beban fiskal pemerintah berpotensi bertambah signifikan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan investor mengenai keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) Indonesia dalam jangka menengah. Tanpa langkah kebijakan yang jelas untuk menjawab kekhawatiran tersebut, pasar cenderung mengambil sikap defensif, yang tercermin dalam kenaikan CDS.
&gt;&gt; Risiko Danantara
Selain isu defisit dan subsidi energi, pasar juga mulai memperhitungkan risiko baru terkait pembentukan dana investasi negara, Danantara.
Sejumlah proyek investasi yang dikelola Danantara direncanakan akan menggunakan pendanaan berbasis utang, antara lain melalui:
<ul>
<li>
Penerbitan Patriot Bonds
</li>
<li>
Pinjaman dari bank-bank di Singapura
</li>
<li>
Rencana penerbitan Global Bonds
</li>
</ul>
Secara formal, utang tersebut mungkin berada di neraca Danantara. &ldquo;Namun dari perspektif investor, risiko akhirnya tetap diasosiasikan dengan pemerintah,&rdquo; kata pengamat tersebut.
Dengan kata lain, pasar melihat ada potensi liabilitas implisit pemerintah apabila proyek-proyek tersebut menghadapi masalah.
Perbedaannya dengan skema sebelumnya cukup signifikan. Pada masa lalu, proyek BUMN yang membutuhkan dukungan modal biasanya menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui mekanisme APBN yang relatif transparan dan memiliki proses pengawasan yang jelas.
Sebaliknya, struktur pembiayaan Danantara dinilai masih minim transparansi, sehingga menimbulkan ketidakpastian tambahan bagi investor.
Pada akhirnya, jelas pengamat itu, kenaikan CDS bukan hanya soal angka defisit atau jumlah utang. Lebih dari itu, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.
&gt;&gt; Dampak Perang Iran
Berkaitan dengan defisit fiskal, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Februari menanggapi proyeksi Citigroup yang menyebutkan risiko pelebaran defisit APBN berpotensi melampaui ambang batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
Dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada acara Indonesia Economic Summit 2026, Purbaya mengakui bahwa defisit APBN 2025 memang mendekati ambang batas 3%.
Namun ia menilai pemerintah perlu meningkatkan belanja fiskal dan paket stimulus yang berdampak pada pelebaran defisit sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi.
&ldquo;Saat ekonomi turun, pemerintah perlu kebijakan kontra-siklus agar tidak masuk resesi,&rdquo; ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut berhasil membalikkan tren pertumbuhan ekonomi sejak September 2025.
&ldquo;Ke depan, saya tidak ingin melampaui 3% karena disiplin fiskal harus dijaga,&rdquo; kata Purbaya.
Namun setelah perang yang meletus di Iran, Purbaya menilai situasi geopolitik global dapat menambah tekanan terhadap fiskal berbagai negara, termasuk Indonesia.
&ldquo;Eskalasi geopolitik di Timur Tengah sangat dinamis dan berisiko tinggi bagi ekonomi dan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia,&rdquo; kata Purbaya dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Rabu (11/3).
Menurutnya, risiko tersebut meningkat setelah konflik memicu gangguan pada salah satu jalur perdagangan energi utama dunia, yakni Selat Hormuz.
Meningkatnya risiko perang terhadap ekonomi juga tercermin dari meningkatnya volatilitas pasar, antara lain melalui VIX Index dan The Merrill Lynch Option Volatility Estimate (MOVE) Index.
&ldquo;Naiknya sentimen risk-off di pasar keuangan global ditandai volatilitas tinggi di indeks pasar, pergeseran investor ke aset safe haven, penguatan dolar AS, serta kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun,&rdquo; kata Purbaya. (YS/MT)

Kekhawatiran investor diperkuat oleh kondisi APBN yang mengalami defisit dua bulan berturut-turut.

Premi CDS Indonesia melonjak 36,9%, pasar khawatir risiko fiskal?

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak awal tahun hingga 28 Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun.
Angka itu berasal dari realisasi penerimaan negara yang hanya mencapai Rp358 triliun, namun total belanja negara mencapai Rp493,8 triliun.
Pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN Indonesia untuk dua bulan pertama hanya mencapai Rp30,7 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan defisit telah mencapai 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai catatan, pemerintah telah menetapkan agar APBN sampai akhir tahun ini tak lebih dari 2,68% terhadap PDB.
Purbaya menambahkan bahwa peningkatan signifikan terjadi pada belanja negara hingga Februari 2026, yang mencapai Rp493,8 triliun. Jumlah ini meningkat 41,9% secara tahunan atau dari periode yang sama tahun lalu.
Namun lonjakan itu, kata Purbaya, diimbangi oleh penerimaan pajak yang meningkat signifikan.
&ldquo;Sebagai indikasi awal, pengumpulan pajak di dua bulan pertama tahun 2026 ini tumbuh sebesar 30% di Januari maupun Februari, artinya stabil di sana.&rdquo; ungkap Purbaya, di kantornya pada Jumat (6/3) pekan lalu.
Pada bulan berikutnya, Purbaya memastikan penerimaan negara akan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
&ldquo;Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,&rdquo; jelas Purbaya.
Perlu diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% hingga 5,6% pada 2026. Sedangkan untuk jangka panjang, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% hingga 2029 mendatang. (KR)

Defisit APBN per Februari 2026 lebih tinggi dari tahun lalu, yang mencapai Rp30,7 triliun.

APBN tekor Rp135,7 triliun per Februari 2026, setara 0,53% PDB

JAKARTA &ndash; Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat tetap diafirmasi pada level &ldquo;BBB&rdquo;.
Outlook tersebut berlaku untuk Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating Indonesia, atau kemampuan Indonesia dalam membayar utang jangka panjang berdenominasi mata uang asing.
&ldquo;Revisi outlook ini merefleksikan ketidakpastian kebijakan yang semakin meningkat, serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan di tengah wewenang pengambilan keputusan yang semakin terpusat,&rdquo; tulis draf laporan Fitch yang dirilis Rabu (4/3) hari ini.
Situasi tersebut, menurut Fitch, berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah bagi Indonesia, serta menggerus sentimen investor dan jadi tekanan bagi penyangga eksternal ekonomi Indonesia.
Di samping itu, Fitch juga menyoroti tekanan belanja pemerintah yang terus berlanjut, terutama dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan alokasi bantuan sosial, demi mendukung pertumbuhan ekonomi.
Laporan Fitch juga menyoroti persoalan utang pemerintah Indonesia, meskipun level saat ini di kisaran 41% terhadap PDB. Sementara rata-rata posisi utang negara lain dengan peringkat BBB telah di atas 50% terhadap PDB mereka.
Namun tingginya beban utang pemerintah Indonesia, yang jumlahnya telah mencapai 17% dari pendapatan negara, menjadi kekhawatiran bagi Fitch. &ldquo;Relatif lebih tinggi dibandingkan negara di kelompok peringkat BBB,&rdquo; ungkap Fitch.
Outlook peringkat Indonesia, kata Fitch, bisa kembali naik menjadi positif jika ada perbaikan makroekonomi, serta realisasi APBN yang lebih baik dan peningkatan cadangan devisa.
Langkah penurunan outlook Fitch untuk Indonesia ini juga telah lebih dulu diambil oleh Moody&rsquo;s Ratings pada awal Februari 2026. Lembaga pemeringkat global itu menyatakan revisi peringkat sejalan dengan kekhawatiran pasar, terhadap pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. (KR)

Fitch menyusul langkah Moody’s yang lebih dulu menurunkan outlook Indonesia dari stabil ke negatif.

Fitch revisi outlook RI jadi negatif, soroti MBG dan utang negara

JAKARTA &ndash; Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan, defisit APBN Indonesia tetap terkendali di tengah gejolak global, termasuk kenaikan harga minyak dan tekanan pasar keuangan.
Pernyataan ini disampaikan saat forum Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, Senin (2/3).
Menurut Wamenkeu, APBN Indonesia dibangun dengan prinsip prudent, disiplin, dan fleksibel, sehingga mampu menghadapi berbagai risiko global.
&ldquo;APBN kita itu memang didesain pertama, prinsip prudent. Kemudian disiplin. Ketiga, fleksibel. Prudent dan disiplin, kita memastikan bahwa defisit kita di bawah 3%. Debt to GDP ratio sekitar 40%. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang 60%,&rdquo; kata Wamenkeu.
Prinsip fleksibilitas memberi pemerintah ruang untuk menggunakan cadangan fiskal sebagai bantalan menghadapi guncangan global, baik yang berdampak pada belanja maupun penerimaan negara.
&ldquo;Fleksibel artinya termasuk jika terjadi shock yang bersumber dari global. Maka ada buffer, ada cadangan fiskal yang dapat digunakan untuk memberikan bantalan terhadap gejolak-gejolak itu,&rdquo; tambah Wamenkeu.
Untuk menghadapi potensi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah, Kemenkeu rutin melakukan stress test. Wamenkeu menyebut, setiap kenaikan US$1 pada Indonesian Crude Price (ICP) menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun, pelemahan Rp100 terhadap dolar AS berdampak Rp0,8 triliun, dan kenaikan yield 0,1% menambah Rp1,9 triliun.
&ldquo;Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3 persen, debt over GDP juga masih terjaga,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, pemerintah terus mendiversifikasi sumber pembiayaan, termasuk penerbitan global bonds senilai US$4,5 miliar dalam Euro dan Renminbi dengan yield kompetitif.
Pemerintah juga memperkuat investasi domestik melalui entitas baru, Danantara, yang kini menjadi bagian dari pengelolaan makroekonomi.
Dengan berbagai langkah tersebut, Wamenkeu optimistis keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara tetap terjaga, sambil tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dan belanja konsumsi pemerintah, meski ketidakpastian global terus meningkat. (DK)

Wamenkeu: Defisit APBN RI tetap terkendali di bawah 3% meski harga minyak dan rupiah fluktuatif.