JAKARTA &ndash; Ketua Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) sekaligus Chief Operating Officer (COO) PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA), Edy Suyanto, mengusulkan penerapan Domestic Market Obligation (DMO) untuk gas demi menjaga daya saing industri keramik.
Usulan ini muncul menyusul berbagai permasalahan pasokan gas untuk industri bahkan setelah kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi US$7 per MMBTU pada Februari 2025 lalu.
&ldquo;Kami mengalami kenaikan harga gas &hellip; sangat disayangkan, tidak disertai dengan peningkatan volume suplai gas,&rdquo; ujar Edy.
Pasalnya, menurut Edy, pasokan gas semakin sering terganggu dan terjadi dalam rentang waktu yang semakin pendek, di berbagai pabrik keramik di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Pada Agustus 2025, tiga perusahaan anggota ASAKI di Jawa Barat terpaksa merumahkan pekerja akibat tekanan gas yang tidak mencukupi.
Setelahnya, Edy menyebutkan ada dua kasus lagi pada bulan Januari dan Maret 2026 di dua pabrik keramik &ndash; juga anggota ASAKI &ndash; di Jawa Timur.
Di sisi lain, alokasi gas industri melalui skema Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) terus menurun.
Di wilayah Jawa bagian barat, realisasi AGIT turun dari 79% pada 2024 menjadi 67% pada 2025, dan kembali turun menjadi 51% pada kuartal I-2026. Sementara di Jawa bagian timur, AGIT turun dari 74% menjadi 54%.
&ldquo;Ini sangat memukul industri keramik sebagai pengguna gas,&rdquo; tegas Edy.
Imbasnya, produsen keramik terpaksa membayar surcharge regasifikasi gas untuk pemakaian gas di atas alokasi yang ditetapkan tersebut sebesar US$15,34 per MMBTU pada tahun 2025.
Dengan surcharge tersebut, kini beberapa pabrik di Jawa bagian barat harus membayar gas 50% lebih tinggi dari HGBT US$7 di awal, hingga US$10,2-10,6 per MMBTU.
&ldquo;Ini mengganggu daya saing industri keramik. Gangguan gas juga membuat&nbsp;utilisasi kapasitas produksi nasional&nbsp;ini tidak bisa sesuai target yang kita inginkan,&rdquo; pungkasnya.
Sebagai contoh, ARNA memiliki empat plant di Pulau Jawa &ndash; dua di Jawa bagian barat, dan dua lainya di Jawa Timur. Faktor-faktor di atas membuat biaya energi menjadi salah satu komponen biaya terbesar ARNA di tahun 2025, mencapai 34%.
Selain itu, ARNA juga mengungkapkan kenaikan biaya pokok penjualan hingga 17,5% secara tahunan, yang menekan kinerja laba bersih hingga 6% meski penjualan tumbuh 7,74% di 2025.
Edy menambahkan bahwa industri keramik sangat bergantung pada gas bumi karena tidak memiliki alternatif energi lain untuk proses pembakaran suhu tinggi.
&ldquo;Kami tidak memiliki energi lain untuk substitusi &hellip; satu-satunya energi yang tepat adalah gas bumi,&rdquo; jelasnya.
Untuk itu, ASAKI mendorong pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan DMO gas, mengacu pada kebijakan serupa pada batu bara.
&ldquo;Kami hanya belajar&nbsp;dari apa yang sudah terjadi &hellip; kenapa untuk domestik tidak kita kenalkan&nbsp;domestic market obligation untuk gas?&rdquo; ujarnya.
Menurut Edy, sekitar 30% produksi gas domestik saat ini masih dialokasikan untuk ekspor, sementara sektor manufaktur membutuhkan kepastian pasokan energi untuk menjaga utilisasi dan mendorong ekspansi &ndash; yang dapat memberikan multiplier effect.
ASAKI juga menyatakan industri masih mampu menyerap harga gas hingga USD 7.5 per MMBTU, selama tidak disertai pembatasan volume melalui AGIT maupun tambahan surcharge.
&ldquo;Kami sudah menghitung,&nbsp;kalau US$7,5 tanpa disertai AGIT,&nbsp;industri ini bisa berdaya saing.&nbsp;Industri ini bisa menjadi&nbsp;pemain global,&rdquo; tutur Edy.
Di sisi lain, Edy mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap industri keramik, termasuk SNI wajib, kebijakan anti-dumping, dan Program 3 Juta Rumah.
&ldquo;Sehingga ini membuat industri keramik&nbsp;menjadi optimis, punya harapan baru.&nbsp;Jadi selama didukung dengan gas,&nbsp;kami yakin&nbsp;target&nbsp;utilisasi ASAKI di tahun ini,&nbsp;80%, akan tercapai,&rdquo; tutur Edy. (ZH)

Terpukul kenaikan HGBT, turunnya AGIT, dan biaya surcharge, Edy Suyanto, Ketua ASAKI, usul DMO gas.