JAKARTA - Pemerintah Thailand meluncurkan paket stimulus besar senilai US$5,39 miliar untuk meredam tekanan biaya hidup yang terus meningkat di tengah krisis energi global dan inflasi yang kian tinggi.
Seperti dikutip Vnexpress, Kabinet Thailand menyetujui program &ldquo;Thai Help Thai Plus&rdquo; senilai 176 miliar baht, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang usaha kecil agar tidak tertekan lebih dalam akibat lonjakan harga.
Deputy Prime Minister sekaligus Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas mengatakan kebijakan ini dirancang untuk menahan penurunan daya beli masyarakat di tengah fase krisis ekonomi baru.
Dia mengatakan Thailand sedang memasuki gelombang krisis ketiga setelah krisis energi: krisis harga tinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh inflasi pada April 2026, yang mencapai 2,9%.
Pemerintah menilai Thailand kini memasuki fase krisis baru setelah krisis energi, yakni krisis harga tinggi yang dipicu inflasi yang pada April 2026 tercatat mencapai 2,9% dan berpotensi naik hingga 5%.
Skema bantuan ini akan menjangkau lebih dari 43 juta warga, termasuk 13,2 juta penerima kartu kesejahteraan negara yang akan mendapat tambahan bantuan 1.000 baht pada periode Juni hingga September 2026 untuk pembelian barang kebutuhan pokok.
Sekretaris Tetap untuk Keuangan, Lavaron Sangsnit, mengatakan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Sistem pendaftaran bantuan akan dibuka melalui aplikasi Pao Tang pada 25-29 Mei, dengan dukungan sistem digital yang disiapkan oleh Krungthai Bank untuk menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu usaha kecil meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat digitalisasi, dan membuka akses ke kredit formal.(DH)

Thailand gelontorkan US$5,3 miliar stimulus untuk redam inflasi dan bantu 43 juta warga.

Thailand hadapi krisis baru, luncurkan paket US$5,3 miliar 

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah naik mendekati Rp10.000 triliun pada akhir Maret 2026. Meski bertambah hampir Rp300 triliun sejak awal tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026, meningkat dari Rp9.637,9 triliun pada akhir 2025.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 40,75%, masih di bawah ambang batas 60% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. &ldquo;Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit. Jadi aman,&rdquo; ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5).
Purbaya menilai Indonesia masih lebih disiplin dibanding sejumlah negara di kawasan dalam mengelola rasio utang.
Ia mencontohkan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki rasio utang lebih tinggi.
&ldquo;Singapura berapa? 180%. Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita,&rdquo; katanya.
Ia menegaskan kenaikan utang perlu dilihat dari kemampuan ekonomi negara, bukan hanya dari nilai nominal semata.
Menurutnya, negara dengan kapasitas ekonomi besar tetap mampu menjaga keberlanjutan fiskal meski memiliki utang tinggi.
&ldquo;Perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp1 juta, dia utang Rp1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang Rp1 juta, enggak apa-apa,&rdquo; ujar Purbaya.
Karena itu, pemerintah menggunakan rasio debt to GDP sebagai indikator utama dalam mengukur kesehatan fiskal nasional.
&ldquo;Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira,&rdquo; kata dia.
Dari total utang pemerintah, sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang masih menjadi sumber pembiayaan utama APBN.
Mampukah 180% dari PDB?
Seorang analis setuju bahwa menilai utang sebuah negara jangan hanya nominalnya saja.
"Saya sangat sepakat itu, namun selain rasio terhadap PDB perlu juga dilihat parameter kedalaman pasar utang atau market depth negara tersebut."
Market depth itu maksudnya adalah mampukah pasar utang atau pembeli SBN (asuransi, dana pensiun, perbankan dsb) membeli atau menyerap utang pemerintah?
Singapura bisa berutang 180% dari PDB-nya karena pasar obligasinya sangat dalam, investor institusional besar, dana pensiun raksasa (CPF), bank-bank regional, semua siap serap surat utang pemerintah Singapura. Likuiditas tinggi, kepercayaan tinggi, instrumen beragam.
Jika katakanlah Indonesia akan utang seperti Singapura sebesar 180% dari PDB, maka pemerintah Indonesia akan berutang sekitar Rp43.200 triliun.
Pertanyaannya adalah mampukah pasar utang dalam negeri membeli utang dalam jumlah sebesar itu?
Menurut dia, rasio utang Indonesia di angka 40% PDB bukan 'sangat hati-hati', tapi udah&nbsp;mendekati batas realistis kemampuan serap pasarnya sendiri yang&nbsp;ditandai dengan tingginya kepemilikan asing di SBN (sempat di atas 30-40%) yang justru menambah kerentanan, bukan kekuatan. Sebab, investor asing dengan mudah jual SBN.
Pemerintah dan swasta ibaratnya berebut di kolam yang sama, kolam dana investasi domestik. "Kalau kolamnya dangkal (pasar utang belum dalam) dan pemerintah masuk dengan ember besar, maka utang yang tersisa untuk swasta makin sedikit."
Di sisi lain karena utang pemerintah punya keunggulan risk-free, yield yang lebih menarik dari deposito dan bisa dipegang perbankan sebagai aset likuid (HQLA), akibatnya perbankan lebih suka pegang SBN daripada beri kredit ke korporasi atau UMKM. "Ini namanya crowding out effect dan faktanya ini sudah terjadi."
Perbankan Indonesia adalah pemegang terbesar SBN domestik. Artinya, sebagian besar dana pihak ketiga yang seharusnya bisa jadi kredit produktif, justru malah 'parkir' di surat utang negara. Rasio loan-to-deposit&nbsp; perbankan Indonesia memang tidak rendah, tapi kredit yang mengalir ke sektor produktif riil, terutama manufaktur dan infrastruktur swasta, terbatas. (DH/MT)&nbsp;
Utang Singapura 180% PDB:
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="160">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="255">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;PDB Singapura
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$547 miliar / ~Rp8.900 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;Utang 180% PDB
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$985 miliar / ~Rp16.000 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;Utang Indonesia Jika 180% PDB
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="208">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="208">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;PDB Indonesia
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp24.000 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;Utang saat ini (40%)
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp9.920 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
[Jika] 180% seperti Singapura
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp43.200 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;

 Rasio utang RI dekati batas realistis kemampuan serap pasar yang ditandai porsi asing yang tinggi.

Utang jumbo negara masih aman, mampukah seperti Singapura 180% PDB? 

JAKARTA - ASEAN bergerak cepat merespons dampak perang Timur Tengah yang mulai mengguncang ketahanan energi dan pangan kawasan. Dalam KTT ASEAN ke-48 di Pulau Mactan, Filipina, para pemimpin Asia Tenggara mendorong pembentukan cadangan bahan bakar regional hingga mekanisme siaga pangan untuk menghadapi gangguan pasokan akibat krisis Selat Hormuz.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, menegaskan kawasan tidak punya banyak waktu untuk menunggu.
&ldquo;Kami membutuhkannya bulan lalu. Lupakan bulan depan, enam bulan, setahun dari sekarang. Kami membutuhkannya kemarin, atau bahkan lebih awal. Jadi, itulah cara kami mendekati masalah ini,&rdquo; kata Marcos,&nbsp;seperti dikutip Channelnewsasia.
Konflik di Timur Tengah memukul rantai pasok energi ASEAN setelah gangguan di Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dan mengancam distribusi pupuk serta pangan. Jalur strategis itu menangani sekitar seperempat perdagangan minyak laut dunia, dengan hampir 80% pengiriman menuju Asia.
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN menyepakati gagasan pembentukan cadangan bahan bakar regional serta protokol komunikasi krisis agar respons kawasan terhadap guncangan geopolitik menjadi lebih cepat dan terkoordinasi.
Marcos mengatakan negara-negara anggota memang masih mengatur kebutuhan energinya masing-masing. Namun, menurutnya, seluruh anggota ASEAN memiliki arah yang sama untuk membangun sistem ketahanan bersama.
&ldquo;Jadi, kami mencoba untuk mengurangi perbedaan antar negara. Kami membuat pengaturan sendiri, tetapi pada saat yang sama kami bersatu dan mengembangkan gagasan bahwa kami akan memiliki cadangan bahan bakar untuk semua jenis bahan bakar yang berbeda,&rdquo;ujarnya.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, juga menyoroti pentingnya percepatan ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), perjanjian ketahanan energi yang memungkinkan negara anggota saling menopang pasokan minyak dan gas saat krisis.
Namun para analis menilai implementasi rencana itu tidak akan mudah. Koordinator ASEAN Studies Centre ISEAS-Yusof Ishak Institute, Joanne Lin, menilai kepentingan domestik masih menjadi hambatan terbesar.
&ldquo;Ini menunjukkan bahwa dalam krisis nyata, kebutuhan nasional akan tetap diutamakan daripada komitmen regional,&rdquo; kata Lin.
APSA sendiri belum sepenuhnya berlaku karena belum semua anggota meratifikasi versi terbaru perjanjian tersebut. Padahal mekanisme itu memungkinkan negara ASEAN memasok hingga 10% kebutuhan energi negara anggota yang terdampak krisis selama 30 hari.
Analis ISEAS lainnya, Sharon Seah, mengatakan ASEAN harus bergerak lebih agresif membangun ketahanan energi jangka panjang, termasuk mempercepat proyek ASEAN Power Grid.
&ldquo;ASEAN harus memperhatikan keamanan energi di luar krisis saat ini karena jelas bahwa fragmentasi yang terjadi di dunia ... akan terus memengaruhi kita di kawasan ini,&rdquo; katanya.
Selain energi, ASEAN juga mulai fokus pada ancaman krisis pangan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan pembentukan mekanisme siaga pangan regional dan perluasan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) agar mencakup pupuk.
Anwar menilai langkah itu penting untuk mempercepat koordinasi dan respons darurat antarnegara ASEAN ketika terjadi gangguan pasokan.
Para ahli menilai pupuk menjadi titik rawan utama karena kawasan Teluk menyumbang sekitar 11% impor pupuk ASEAN. Direktur riset pangan dan air Institute for Security and Development Policy, Genevieve Donnellon-May, mengatakan perluasan APTERR akan membutuhkan sistem otomatis berbasis indikator krisis.
&ldquo;Artinya, berbagi data secara real-time tentang stok pupuk dan kebutuhan input,&rdquo; ujarnya. Namun, ia memperingatkan ASEAN belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar: negara anggota masih lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding komitmen regional saat krisis terjadi.
&ldquo;Negara-negara anggota secara konsisten memprioritaskan swasembada pangan domestik di atas komitmen regional justru ketika komitmen tersebut paling penting,&rdquo; katanya.
ASEAN juga membahas pembentukan protokol komunikasi krisis untuk mempercepat koordinasi lintas sektor ketika terjadi gangguan besar seperti konflik Timur Tengah. Menurut Lin, protokol itu dapat membantu ASEAN menentukan kapan konsultasi dilakukan, siapa yang memimpin koordinasi, hingga bagaimana pesan bersama kawasan disampaikan.
&ldquo;Hal ini akan membantu menutup kesenjangan antara terjadinya krisis dan kemampuan ASEAN untuk berbenah secara kelembagaan,&rdquo; kata Lin.
Meski demikian, tantangan terbesar tetap berada pada perbedaan kepentingan antaranggota. Beberapa negara ASEAN sangat bergantung pada energi impor, sementara lainnya memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi berbeda dengan negara-negara yang terlibat konflik. Akibatnya, ASEAN kerap bergerak lambat karena setiap keputusan strategis membutuhkan persetujuan seluruh anggota.
&ldquo;Oleh karena itu, ASEAN mungkin akan tetap lambat atau akhirnya menggunakan bahasa yang sangat hati-hati sehingga tidak banyak menyampaikan apa pun,&rdquo; ujar Lin.
Di tengah meningkatnya tekanan global dan ancaman krisis energi berkepanjangan, ASEAN kini menghadapi ujian besar: apakah mampu bertindak sebagai blok regional yang solid, atau kembali terjebak pada kepentingan nasional masing-masing negara.(DH)

ASEAN mempercepat cadangan energi dan pangan usai konflik Hormuz ganggu pasokan global.

Pemimpin ASEAN sepakat bikin cadangan energi regional

JAKARTA - Krisis energi global membayangi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, ketika negara-negara anggotanya mulai berebut pasokan minyak akibat konflik Timur Tengah yang mengguncang rantai pasok energi dunia.
Seperti dikutip&nbsp;New Straits Times,&nbsp;para pemimpin, menteri luar negeri, dan menteri ekonomi dari 11 negara anggota ASEAN berkumpul pada Kamis dan Jumat pekan ini.
Isu ketahanan energi dan pangan menjadi agenda utama bagi kawasan berpenduduk hampir 700 juta jiwa tersebut.
Menteri Luar Negeri Filipina, Ma. Theresa P. Lazaro, mengatakan krisis energi menjadi tantangan besar bagi ekonomi Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada impor bahan bakar.
Para diplomat dan analis menilai gejolak energi akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Filipina, yang memimpin ASEAN kali ini.
Selain harus mengoordinasikan respons regional terhadap krisis energi, Filipina juga dituntut menjaga agar konflik internal ASEAN seperti perang sipil Myanmar dan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja tidak tenggelam dari agenda utama.
&ldquo;Perencanaan untuk meredam dampak ekonomi pada akhirnya dapat lebih penting daripada masalah regional mendesak lainnya,&rdquo; kata analis geopolitik De La Salle University Manila, Don McLain Gill.
Meski demikian, Filipina menegaskan konflik Iran tidak akan membajak agenda utama KTT ASEAN.
&ldquo;Tidak ada yang akan dikorbankan karena komitmen kami sebagai ketua tetap terjaga,&rdquo; kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina untuk ASEAN, Dominic Xavier Imperial.
Konflik Timur Tengah membuat hampir seluruh negara Asia mulai berburu sumber minyak alternatif, akibat gangguan logistik di Selat Hormuz.
ASEAN bahkan menggelar pertemuan khusus tingkat menteri menjelang KTT untuk membahas ketahanan energi, termasuk mendorong ratifikasi kerangka kerja berbagi pasokan minyak di kawasan.
Mantan diplomat Filipina, Laura del Rosario, menilai besarnya guncangan energi membuat ASEAN tidak lagi bisa sekadar mengeluarkan pernyataan diplomatik tanpa langkah nyata.
Di sisi lain, konflik Iran juga mempertajam persaingan geopolitik Amerika Serikat (AS) dan China di Asia Tenggara.
Analis menilai Washington mulai sibuk dengan konflik di berbagai kawasan, sementara Beijing berupaya tampil sebagai mitra yang lebih stabil bagi negara-negara ASEAN.
&ldquo;AS akan dikontraskan sebagai kekuatan yang melakukan destabilisasi, sementara China akan dilihat sebagai kekuatan yang menstabilkan,&rdquo; kata peneliti S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Collin Koh.
Menurut Koh, China kini memegang posisi strategis karena menjadi pemasok utama berbagai bahan baku dan komponen terkait energi di Asia.
Selain isu energi, krisis Myanmar juga kembali menjadi perhatian dalam pertemuan ASEAN. Pemerintah sipil baru di Myanmar yang didukung militer, mulai berupaya kembali mendekati ASEAN setelah lima tahun terisolasi sejak kudeta 2021.
Namun, ASEAN hingga kini belum mengakui hasil pemilu Myanmar maupun memberi sinyal kapan Naypyidaw dapat kembali bergabung dalam forum tingkat kawasan.
ASEAN juga diperkirakan kembali mendesak penyelesaian kode etik Laut China Selatan dengan Beijing, yang hingga kini masih berjalan lambat di tengah konflik kepentingan kawasan.
&ldquo;Saya rasa China tidak akan membiarkan dirinya terikat oleh perjanjian yang akan membatasi kepentingan ilegal dan ambisi ekpansinya di wilayah Laut China Selatan yang lebih luas,&rdquo; kata Gill. (DH/KR)

Krisis energi akibat perang Iran dorong negara ASEAN berburu pasokan minyak alternatif.

Di Filipina pemimpin ASEAN akan lebih banyak bahas krisis energi? 

JAKARTA - Mahkamah Agung Indonesia dan Supreme Court of Singapore meneken nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat koordinasi penanganan perkara kepailitan dan restrukturisasi lintas negara.
Seperti dikutip Business Times, kesepakatan yang diteken pada 30 Maret di Bali ini membuka jalur komunikasi formal antarhakim kedua negara dalam menangani kasus yang sama, sekaligus menekan risiko putusan yang tidak konsisten, fragmentasi proses, hingga pembengkakan biaya.
Perjanjian ini mengacu pada UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, yang telah diadopsi Singapura sejak 2017.
Hakim Kepailitan Singapura Kannan Ramesh menyebutkan bahwa salah satu kuncinya adalah kewajiban komunikasi dan kerja sama dalam memproses kepailitan paralel di dua yurisdiksi berbeda.
Namun, ia menegaskan bahwa&nbsp;cakupan MoU tersebut lebih luas dari kerangka internasional yang ada, karena menjelaskan dengan rinci tentang tata cara koordinasi antarnegara, dan cara berkomunikasinya..
Melalui MoU ini, masing-masing pengadilan akan menunjuk liaison officer untuk mengawali dan menerima komunikasi, lengkap dengan pengaturan bahasa, interpretasi, dan penerjemahan.
Mekanisme ini memungkinkan hakim di Indonesia dan Singapura menyusun solusi komprehensif dalam kasus lintas batas.
Kesepakatan berlaku bagi perusahaan yang memiliki keterkaitan di kedua negara, baik dari sisi entitas hukum, aset, kewajiban, maupun aktivitas ekonomi serta tengah menjalani proses kepailitan atau restrukturisasi secara bersamaan.
Langkah ini juga memperluas kerja sama regional yang sebelumnya disepakati dalam forum Ketua Mahkamah Agung ASEAN pada November 2025, menempatkan Indonesia sejajar dengan Malaysia dan Filipina yang lebih dulu menjalin pengaturan serupa dengan Singapura.
Sebagai catatan, kasus kepailitan dan restrukturisasi yang terkait Indonesia dan Singapura bukanlah hal asing. Sejumlah kasus global menunjukkan urgensi koordinasi lintas yurisdiksi.
Misalnya, terdapat kasus restrukturisasi Asia Pulp &amp; Paper Company pada awal tahun 2000-an, juga restrukturisasi PT Pan Brothers Tbk (PBRX) pada tahun 2025.
Selain itu, kasus runtuhnya bursa aset kripto FTX pada 2022, dengan lebih dari 130 entitas afiliasi, memperlihatkan kompleksitas penanganan aset dan yurisdiksi.
Di kawasan, restrukturisasi Garuda Indonesia juga menjadi contoh penting. Prosesnya melibatkan komunikasi antar pengadilan di Jakarta, Singapura, dan Amerika Serikat, meski rencana sidang bersama akhirnya tidak terlaksana.
&ldquo;Tanpa komunikasi dan kerja sama, risiko hasil yang tidak konsisten dan fragmentasi proses kepailitan, yang mengakibatkan pemulihan yang buruk, inefisiensi, dan pemborosan biaya, sangat nyata,&rdquo; tegas Ramesh.
Melalui MoU ini, Indonesia dan Singapura menegaskan komitmen memperdalam kolaborasi hukum regional guna menghadapi meningkatnya kompleksitas restrukturisasi bisnis lintas negara. (DH/ZH)

Mekanisme ini memungkinkan hakim di RI dan Singapura menyusun solusi komprehensif kasus kepailitan.

RI dan Singapura teken MOU tangani kasus kepailitan lintas batas

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menegaskan pentingnya menjaga gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Percakapan berlangsung selama 30 menit pada Senin malam.
&ldquo;Jepang mendukung, bersama dengan negara-negara lain, upaya diplomatik menuju kesepakatan akhir,&rdquo; demikian pernyataan pemerintah Jepang, dikutip&nbsp;bloomberg.
Motegi juga menekankan pentingnya keamanan pelayaran di Selat Hormuz, di tengah gangguan rantai pasok akibat penutupan jalur tersebut. Pemerintah Jepang meningkatkan komunikasi dengan negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara untuk merespons dampak ekonomi yang meluas.
Perdana Menteri Sanae Takaichi mengumumkan dukungan finansial sebesar US$10 miliar bagi negara-negara Asia Tenggara guna membantu menghadapi lonjakan harga minyak dan menjaga stabilitas rantai pasok. Ia menyebut gangguan pasokan berpotensi menghambat impor produk medis seperti sarung tangan bedah dari kawasan tersebut.
Dampak gangguan juga mulai terasa di sektor industri. Produsen toilet Toto Ltd. menghentikan sementara penerimaan pesanan kamar mandi prefabrikasi akibat kekhawatiran terganggunya pasokan nafta, bahan baku utama plastik. Jepang mengimpor hampir setengah kebutuhan nafta dari Timur Tengah.
Motegi kembali mendesak Iran menjamin kebebasan dan keamanan pelayaran bagi seluruh kapal di Selat Hormuz. Ia menyebut jalur tersebut sebagai &ldquo;barang publik internasional,&rdquo; yang mengindikasikan penolakan terhadap potensi pungutan biaya lintas.
Negosiasi antara AS dan Iran masih berlangsung menjelang berakhirnya masa gencatan senjata pekan depan. Kedua pihak mempertimbangkan perpanjangan selama dua pekan untuk memberi ruang tambahan bagi kesepakatan damai. Sementara itu, blokade laut oleh AS dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran terus membatasi arus perdagangan global.
Jepang yang bergantung pada impor energi dari Timur Tengah terdampak langsung kondisi ini. Pemerintah berupaya mendiversifikasi sumber pasokan minyak dan telah dua kali melepas cadangan strategis untuk meredam tekanan ekonomi domestik.(DH)
&nbsp;

JAKARTA - Menlu Negeri Jepang,Toshimitsu Motegi menegaskan pentingnya menjaga gencatan senjata.

Jepang kucurkan US$10 miliar ke ASEAN tahan gejolak energi

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik melemah meski hanya turun 0,99% sepekan, setelah sempat rebound lebih dari 2% dan tutup di level 7.026,78 pada perdagangan Kamis (2/4).
Nilai transaksi saham per hari di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di kisaran Rp14,76 triliun, turun 36,7% dibandingkan dengan rata-rata pekan sebelumnya yang mencapai Rp23,3 triliun per hari.
Di tengah pembalikan IHSG, investor asing mencatatkan net sell atau penjualan bersih Rp2,94 triliun. Sejak awal tahun, net sell investor asing pun bertambah menjadi Rp33,8 triliun.
Tiga saham yang menjadi pemberat bagi IHSG sepekan yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Harga saham BREN turun 13,12% sepekan, membuat IHSG kehilangan 26,78 poin. Sementara penurunan harga saham BYAN dan BBRI membuat indeks kehilangan masing-masing 26,67 poin dan 15,72 poin.
Delapan dari sebelas indeks sektoral bergerak melemah, dengan penurunan paling dalam pada sektor transportasi dan logistik, yang mencapai 3,57%. Sedangkan sektor konsumer siklikal mencatat kinerja terbaik di antara sektor lain, dengan kenaikan 6,58%.
Dari kawasan ASEAN, mayoritas indeks acuan saham terpantau menguat. Hanya terdapat dua dari enam indeks acuan saham ASEAN yang melemah yaitu KLCI Malaysia yang melemah 0,84% dan IHSG 0,99%.
Performa tersebut menempatkan IHSG berada di deretan terbawah dari seluruh indeks acuan saham di ASEAN. (KR)

Dengan penurunan 0,99% sepekan, IHSG menjadi indeks dengan peringkat terendah sepekan di ASEAN.

IHSG jadi indeks terbawah di ASEAN, BREN hingga BBRI jadi pemberat

JAKARTA - Krisis energi global akibat perang Iran mendorong negara-negara Asia Tenggara kembali mempertimbangkan pengembangan energi nuklir. Lonjakan harga minyak dan gas setelah penutupan Selat Hormuz memperbesar tekanan bagi kawasan yang mayoritas masih bergantung pada impor energi.
Dikutip&nbsp;yahoo.com, pada 23 Maret, Vietnam dan Rusia menandatangani kesepakatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Ninh Thuan. Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi dalam satu dekade dan menjadi pembangkit nuklir modern pertama di Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina juga menyatakan rencana serupa untuk menambah kapasitas energi nuklir.
&ldquo;Sebelumnya, transisi energi bersih di kawasan ini sebagian besar didorong oleh pertimbangan ekonomi terutama meningkatnya harapan perusahaan untuk mendapatkan akses ke listrik rendah karbon,&rdquo; kata Tan-Soo Jie-Sheng dari Universitas Nasional Singapura. &ldquo;Namun, guncangan geopolitik seperti perang Iran membawa dimensi keamanan energi kembali menjadi fokus yang lebih tajam.&rdquo;
Upaya pengembangan nuklir di kawasan bukan hal baru. Filipina pernah membangun Bataan Nuclear Power Plant pada 1976 dengan biaya sekitar US$2,2 miliar, namun tidak pernah dioperasikan karena isu korupsi dan kekhawatiran keselamatan setelah bencana Chernobyl.
&ldquo;Penerus Marcos mengatakan bahwa pabrik itu tercemar korupsi yang memang benar dan mengklaim bahwa pabrik itu tidak memenuhi standar dan terlalu berbahaya untuk dioperasikan,&rdquo; ujar Julius Cesar I. Trajano dari Universitas Teknologi Nanyang.
Permintaan listrik yang terus meningkat, termasuk dari pertumbuhan pusat data berbasis kecerdasan buatan, menjadi faktor pendorong baru. Energi nuklir dinilai mampu menyediakan listrik rendah karbon secara stabil dibandingkan energi terbarukan yang bergantung pada cuaca.
&ldquo;Tidak seperti energi terbarukan yang bergantung pada cuaca seperti energi surya dan angin, energi nuklir memberikan listrik rendah karbon sepanjang waktu,&rdquo; jelas Tan-Soo. &ldquo;Hal itu penting di Asia Tenggara karena permintaan listrik meningkat pesat, jaringan listrik tidak merata, dan pemerintah menginginkan energi yang lebih bersih tanpa mengorbankan keandalan.&rdquo;
Sejumlah negara mulai memasukkan nuklir dalam rencana energi. Indonesia menargetkan pembangunan dua reaktor modular kecil (SMR) pada 2034, sementara Thailand berencana menambah kapasitas 600 MW pada 2037. Teknologi SMR dinilai lebih fleksibel karena berukuran lebih kecil dan dapat digunakan di wilayah terpencil.
Namun, pengembangan nuklir menghadapi sejumlah kendala. Teknologi SMR masih dalam tahap awal dan belum terbukti secara komersial.
&ldquo;Hanya ada dua SMR eksperimental yang beroperasi, satu di China dan satu di Rusia. Sisanya hanya ada di atas kertas,&rdquo; kata Ian Storey dari ISEAS Yusof Ishak Institute.
Selain itu, tingkat penerimaan publik masih rendah di sebagian besar negara Asia Tenggara. Risiko bencana alam seperti gempa dan tsunami menjadi perhatian, terutama di Indonesia.
&ldquo;Di sebagian besar Asia Tenggara kecuali Filipina yang memiliki dukungan kuat terhadap energi nuklir masyarakat tetap berhati-hati mengenai hal ini,&rdquo; ujar Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir juga membutuhkan investasi besar, waktu yang lama, serta kesiapan regulasi dan infrastruktur.
&ldquo;Nuklir sulit dilakukan dengan baik,&rdquo; kata Tan-Soo. &ldquo;Hal ini membutuhkan regulator yang mampu, kesinambungan politik jangka panjang, utilitas yang kuat, kesiapan jaringan listrik, perencanaan darurat, pengaturan limbah, dan disiplin pembiayaan.&rdquo;
Di sisi lain, aspek keamanan menjadi tantangan tambahan di era perang siber dan drone. Pembangkit nuklir dinilai lebih rentan dibandingkan sumber energi terbarukan yang tersebar.
Dengan berbagai tantangan tersebut, rencana pengembangan energi nuklir di Asia Tenggara diperkirakan membutuhkan waktu panjang sebelum dapat direalisasikan secara luas.(DH)

Tekanan harga energi akibat konflik Iran dorong kebangkitan rencana nuklir kawasan.

Perang Iran picu ASEAN pertimbangkan proyek nuklir

JAKARTA - Malaysia menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan subsidi bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Iran. Para analis menilai kebijakan menahan harga RON95 di level RM1,99 per liter tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang karena beban fiskal yang terus meningkat.
Dikutip&nbsp;channelnewsasia, Kementerian Keuangan mencatat subsidi BBM kini mencapai sekitar RM4 miliar per bulan, naik dari RM3,2 miliar hanya dalam dua pekan. Lonjakan ini terjadi seiring harga minyak Brent menembus US$100 per barel setelah gangguan pasokan global. Sebelumnya, subsidi hanya sekitar RM700 juta per bulan pada awal tahun.
Pemerintah telah memangkas kuota subsidi RON95 dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan mulai April. Namun ekonom menilai langkah ini belum cukup untuk menekan tekanan fiskal.
&ldquo;Selama harga tetap di RM1,99, pemerintah tetap menanggung kenaikan harga global. Kebijakan ini mengatur distribusi, bukan tekanan biaya. Pendekatan berkelanjutan tetap memerlukan penyesuaian harga bertahap dengan dukungan yang tepat sasaran,&rdquo; kata ekonom Sedek Jantan.
Ia menilai kebijakan saat ini hanya mengalihkan beban ke kas negara tanpa menyelesaikan akar masalah. &ldquo;Semakin lama harga ditahan rendah, semakin mahal dan mengganggu penyesuaian di masa depan,&rdquo; ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah masih berupaya menjaga stabilitas domestik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyatakan cadangan BBM aman hingga Mei, sehingga Malaysia belum menghadapi gangguan pasokan seperti beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
Meski begitu, tekanan terhadap anggaran negara mulai terlihat. Dengan total belanja operasional dan pembangunan sekitar RM419,2 miliar, subsidi BBM saat ini berpotensi menyerap hampir 12% anggaran jika tren berlanjut.
Ekonom memperingatkan bahwa lonjakan subsidi dapat mengganggu upaya konsolidasi fiskal. Defisit Malaysia yang turun ke 3,7% pada 2025 berisiko melebar kembali jika pengeluaran terus meningkat.
&ldquo;Bisnis akan meneruskan kenaikan biaya ke konsumen dan memperlambat pertumbuhan,&rdquo; kata Lee Heng Guie.
Selain dampak ekonomi, isu subsidi juga membawa risiko politik. Pengamat menilai pengurangan subsidi berpotensi memicu ketidakpuasan publik, terutama di tengah kemungkinan pemilu lebih awal.
Oh Ei Sun menyebut tantangan utama pemerintah bersifat ganda, yakni tekanan sosial-ekonomi dan risiko elektoral. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM pada 2006 pernah berkontribusi pada melemahnya dukungan terhadap pemerintah saat itu.
Survei terbaru menunjukkan sekitar 70% masyarakat khawatir terhadap kenaikan biaya energi, meski tingkat kepuasan terhadap penanganan pemerintah masih berada di kisaran 50%. Analis menilai pemerintah memiliki insentif untuk menunda kenaikan harga hingga momentum politik lebih aman. Bahkan, ada kemungkinan pemilu dipercepat sebelum dampak penuh kenaikan harga dirasakan masyarakat.
Dalam jangka panjang, ekonom mendorong reformasi subsidi yang lebih terarah. Penyesuaian harga secara bertahap dinilai perlu dilakukan, disertai bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.
&ldquo;Tujuannya sederhana: mengelola biaya hidup saat ini tanpa menciptakan masalah fiskal yang lebih besar di masa depan,&rdquo; kata Sedek.(DH)

Kebijakan saat ini hanya mengalihkan beban ke kas negara tanpa menyelesaikan akar masalah.

Malaysia hadapi tekanan besar pertahankan subsidi BBM

JAKARTA - Eskalasi konflik Amerika Serikat - Israel dengan Iran memicu gangguan besar pada infrastruktur energi Timur Tengah dan aliran minyak serta gas global. Serangan ke fasilitas utama seperti South Pars dan Asaluyeh di Iran diikuti gelombang balasan yang menghantam kilang, pabrik gas, dan terminal ekspor di Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Dikutip&nbsp;reuters, sejumlah fasilitas kunci rusak atau berhenti beroperasi. Serangan drone dan rudal menghantam kilang serta fasilitas LNG, sementara puing rudal memaksa penutupan kompleks gas Habshan di UEA. Terminal ekspor Fujairah juga menjadi sasaran serangan berulang.
Bahrain menetapkan force majeure setelah kilang Sitra diserang. Irak memangkas produksi dari ladang minyak selatan meski tidak terkena serangan langsung. Beberapa pusat ekspor menghentikan operasi karena ancaman keamanan.
Militer Iran menyatakan serangan terhadap infrastrukturnya membawa konflik ke &ldquo;tahap baru dalam perang&rdquo;. &ldquo;Jika serangan (terhadap fasilitas energi Iran) terjadi lagi, serangan lebih lanjut terhadap infrastruktur energi Anda dan sekutu Anda tidak akan berhenti sampai infrastruktur tersebut hancur total),&rdquo; kata juru bicara militer Iran, Ebrahim Zolfaqari.
Dampak langsung terlihat pada pasar energi global. Harga minyak melonjak ke level tertinggi, harga diesel AS melampaui US$5 per galon, dan bensin mencapai posisi tertinggi sejak akhir 2023. Badan Energi Internasional menyerukan pelepasan 400 juta barel dari cadangan global.
Penutupan efektif Selat Hormuz mengganggu hingga 20% pasokan minyak dunia. Asia menjadi kawasan paling terdampak karena ketergantungan tinggi pada impor energi dari jalur tersebut.
Sementara itu, Indonesia dan Australia menghadapi risiko pasokan yang menurun dan harga yang melonjak. Pemerintah Indonesia memilih menahan defisit fiskal dan fokus pada pemangkasan belanja. &ldquo;Jadi selama perang (di Iran) belum berlangsung lima bulan, kami masih melihat adanya pemotongan anggaran, dan kami masih beroperasi di bawah batas defisit 3% itu,&rdquo; kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah juga mempertimbangkan pajak windfall jika harga komoditas meningkat. Tekanan pasar mulai terlihat dengan pelemahan rupiah dan penurunan indeks saham.
Di Asia Tenggara, Thailand meminta masyarakat mengurangi penggunaan pendingin udara dan membatasi perjalanan dinas. Filipina menerapkan pekan kerja empat hari bagi sebagian pegawai, sementara Vietnam mendorong kerja dari rumah.
Filipina yang bergantung hingga 90% pada minyak dari Teluk mulai menyalurkan bantuan tunai dan menekan konsumsi energi. Presiden Ferdinand Marcos Jr mengatakan, &ldquo;Kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita.&rdquo;
"Sebelumnya, saya menghabiskan 700 peso [&pound;8,80] untuk membeli solar dan membawa pulang sekitar 1.000 peso per hari. Sekarang saya hanya mendapat 400 peso. Itu bahkan tidak cukup untuk makan," kata sopir jeepney, Elmer Carrascal.
Pemerintah daerah berlomba mencari alternatif pasokan dan menahan kenaikan harga. Namun, tekanan fiskal membuat subsidi energi sulit dipertahankan dalam jangka panjang.(DH)

Perang Iran ganggu pasokan energi global, Asia hadapi lonjakan harga dan krisis pasokan.

Selat Hormuz tersendat, Asia hadapi lonjakan harga energi

JAKARTA &ndash; Indonesia aims for its first nuclear power plant (PLTN) to begin operations in the 2032&ndash;2034 period.
Dadan Kusdiana, secretary-general of the Dewan Energi Nasional (DEN), said the project forms part of the country&rsquo;s long-term energy transition strategy and its commitment to achieving net zero emissions.
Under the 2025&ndash;2034 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), the initial nuclear capacity is set at 500 megawatts (MW) starting in 2032, with priority locations in Sumatra and Kalimantan.
The government has set a target of reaching 44 gigawatts (GW) of nuclear capacity by 2060.
&ldquo;Of the total 44 gigawatts, 35 gigawatts will be used for power generation, while 9 gigawatts will support hydrogen production starting from 2045,&rdquo; Kusdiana said, as quoted by Antara on (4/3).
Indonesia&rsquo;s nuclear policy refers to the 1997 Nuclear Energy Law and the 2025 National Energy Policy Regulation, which includes nuclear power as a balancing component in the energy mix.
The government will prioritise Small Modular Reactor (SMR) technology, considered more flexible for electricity systems across the archipelago. &ldquo;SMRs are well suited for industrial centres and the development of the blue economy across our islands,&rdquo; he said.
At the regional level, five ASEAN countries with the largest energy consumption &mdash; Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam &mdash; have begun exploring nuclear options through cooperation under the Nuclear Energy Cooperation Sub-sector Network (NEC-SSN).
However, the government acknowledged several challenges, including the need for substantial investment.
According to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the construction of a single nuclear power plant unit requires investment of around USD 3.8 billion, with a construction period of four to five years.
Other challenges include political dynamics and public concerns over disaster risks.
To address these, the strategy includes site determination, fulfilment of regulatory stages and strengthening international cooperation.
&ldquo;To achieve our nuclear targets, consistent implementation and broad support are required. This is not only about technology, but also about building trust and ensuring long-term resilience,&rdquo; Kusdiana said. (DH/ZH)

Gov’t eyes first nuclear plant to come online in 2032. Now at 500 MW, to reach 44 GW by 2060.

Indonesia pushes nuclear plants from 2032 in drive towards net zero

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat melalui U.S. Department of Commerce akan mengumumkan keputusan awal terkait kemungkinan pengenaan bea anti-subsidi terhadap impor sel dan panel surya dari Indonesia, India, dan Laos.
Dikutip dari Reuters (23/02), langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan perdagangan yang diajukan oleh Alliance for American Solar Manufacturing and Trade, yang mewakili produsen panel surya domestik. Kelompok ini mencakup perusahaan seperti Hanwha Qcells dan First Solar, yang memiliki investasi besar di fasilitas produksi dalam negeri.
Penyelidikan bertujuan menentukan apakah produsen di ketiga negara tersebut menerima subsidi pemerintah yang memberikan keuntungan tidak adil dan merugikan daya saing industri AS.
Selain itu, otoritas AS juga akan memutuskan secara terpisah apakah produk yang masuk dijual di bawah biaya produksi atau dumping.
Dalam petisinya, kelompok industri AS juga menuduh perusahaan China memindahkan produksi ke Indonesia dan Laos untuk menghindari tarif AS yang sebelumnya diberlakukan terhadap negara lain. Produsen yang berbasis di India juga dituduh mengekspor produk dengan harga rendah ke pasar AS.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan industri panel surya AS untuk membatasi impor murah. Sebelumnya, pemerintah AS telah memberlakukan tarif terhadap produk serupa dari Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Keputusan final atas kasus terbaru ini diperkirakan akan diumumkan pada akhir tahun.
Sebagai tambahan, data U.S. Energy Information Administration menunjukkan nilai impor panel surya AS mencapai lebih dari US$15 miliar per tahun, dengan lebih dari 80% pasokan berasal dari luar negeri, terutama Asia.
Indonesia termasuk negara yang mulai berperan dalam rantai pasok tersebut. Berdasarkan data International Trade Centre, menunjukkan nilai ekspor perangkat photovoltaic Indonesia mencapai sekitar US$279,6 juta pada 2023, dengan Amerika Serikat sebagai tujuan utama.
Tren tersebut terus meningkat, dengan nilai ekspor menembus sekitar US$564 juta pada 2024, sementara pada periode Januari - Juli 2025 saja total ekspor telah mencapai sekitar US$684 juta, sebagian besar dikirim ke pasar AS.
Sementara itu, industri domestik AS berkembang pesat seiring kebijakan perlindungan perdagangan dan subsidi pemerintah. Menurut Solar Energy Industries Association, investasi manufaktur panel surya di AS telah melampaui US$100 miliar sejak 2022, dengan kapasitas produksi meningkat lebih dari tiga kali lipat.
Pemerintah AS sebelumnya juga telah memberlakukan tarif anti-dumping dan anti-subsidi terhadap produk panel surya dari Asia Tenggara, dengan besaran tarif dalam beberapa kasus mencapai lebih dari 200%. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat basis produksi dalam negeri.(DH)

Industri AS tuduh perusahaan China pindahkan produksi ke Indonesia dan Laos untuk hindari tarif AS.

AS bidik panel surya Indonesia dengan tarif baru

JAKARTA - Produktivitas tenaga kerja Malaysia pada 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan dua negara tetangga di Asia Tenggara, yakni Thailand dan Indonesia. Meski demikian, capaian tersebut masih tertinggal dari negara maju di kawasan seperti Singapura dan Korea Selatan.
Dikutip NewStraitsTimes, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyampaikan, berdasarkan World Competitiveness Ranking (WCR), produktivitas tenaga kerja Malaysia diperkirakan mencapai US$77.352. Angka itu melampaui Thailand sebesar US$41.232 dan Indonesia US$32.384, namun masih di bawah Korea Selatan yang mencapai US$105.101 serta Singapura US$196.237.
Menurut Johari, kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya reformasi struktural guna meningkatkan kualitas dan nilai tambah pekerjaan, bukan sekadar memperbanyak jumlah tenaga kerja.
Pemerintah Malaysia pun menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk Rencana Malaysia ke-13 (2026&ndash;2030) yang menargetkan penurunan proporsi pekerja asing berkeahlian rendah dari 15% menjadi 10% dari total tenaga kerja nasional.
"Rencana Induk Industri Baru 2030 (NIMP 2030) juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mentransformasi sektor manufaktur dengan mendorong investasi dalam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujarnya.
Selain itu, pemerintah mempercepat otomatisasi industri melalui program Productivity Nexus di 14 sektor utama, serta mendorong pembentukan 3.000 pabrik pintar melalui program Smart Tech-Up hingga 2030. Program Academy in Industry (ADI) juga digulirkan untuk menyelaraskan keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri masa depan.
Johari menambahkan bahwa Malaysia Productivity Corporation tengah menyiapkan Malaysia Productivity Blueprint 2.0 sebagai kerangka reformasi baru. Rencana ini akan berfungsi sebagai kerangka kerja nasional baru untuk mendorong reformasi struktural dengan cara yang lebih terintegrasi dan inklusif.
"Pemerintah optimis bahwa produktivitas nasional dapat ditingkatkan melalui arahan kebijakan yang jelas, kebijakan ekonomi progresif, dan upaya untuk mengurangi birokrasi di bawah Agenda Reformasi Layanan Publik," katanya.
Berbeda dengan Malaysia, Indonesia belum terlihat memiliki program serupa untuk menaikkan produktivitas tenaga kerja. Seperti diketahui peringkat daya saing Indonesia merosot tajam 13 peringkat tahun 2025 ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang diumumkan oleh IMD World Competitiveness Center (WCC).
Padahal dalam tiga tahun terakhir Indonesia sebelumnya berhasil terus memperbaiki posisi dari peringkat 44 di 2022, naik ke peringkat 34 di 2023, hingga akhirnya ada posisi 27 pada 2024.
Direktur World Competitive Center (WCC) IMD Arturo Bris mengatakan bahwa pascapandemi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR yang naik 11 peringkat.
"Kenaikan peringkat daya saing ini didongkrak dari nilai ekspor migas dan komoditi. Namun, saat ini peringkat daya saing Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara anjlok imbas dari perang tarif yang ditujukan ke kawasan ini,&rdquo; ujarnya dalam siaran pers, Rabu (18/6/2025) seperti dikutip Bisnis.com.
Selain Indonesia, tiga dari lima negara Asia Tenggara yang diukur dalam survei pun turun peringkat, Thailand turun 5 peringkat dan Singapura turun satu peringkat. Di sisi lain, posisi Malaysia meroket 11 peringkat dan Filipina naik satu peringkat. Kenaikan peringkat kedua negara ini didorong oleh kebijakan industri dan investasi digital yang strategis.
Peringkat 5 Besar ASEAN&nbsp;
<ul>
<li>Singapura peringkat 2 turun 1 peringkat&nbsp;</li>
<li>Malaysia peringkat 23 naik 11 peringkat&nbsp;</li>
<li>Thailand peringkat 30, turun 5 peringkat&nbsp;</li>
<li>Indonesia peringkat 40, turun 13 peringkat&nbsp;</li>
<li>Filipina peringkat 51, naik 1 peringkat</li>
</ul>
Riset WCR 2025 mengukur tingkat daya saing 69 negara dunia memakai&nbsp; data keras dan hasil survei. WCC memperhitungkan 262 informasi berupa 170 data eksternal dan 92 respons survei terhadap 6.162 responden eksekutif di tiap negara.
Hasil survei tersebut menyebutkan, 66,1% eksekutif Indonesia menganggap kurangnya peluang ekonomi menjadi pendorong polarisasi.
Artinya, masalah ekonomi mendasar seperti infrastruktur yang tidak memadai, lembaga yang lemah, dan keterbatasan talenta SDM (sumber daya manusia) mesti mendapat porsi perhatian yang besar.
Pembangunan yang dilakukan negara dianggap tidak inklusif membuat ketimpangan struktural, angka pengangguran yang tinggi, dan pembangunan yang tidak merata.
Penciptaan lapangan kerja baru yang minim ini membuat warga frustrasi karena mempersulit mereka untuk &ldquo;naik kelas&rdquo;. Senada dengan Indonesia, 74,6% para eksekutif di Afrika Selatan dan 68,1% di China memersepsikan hal serupa.
Sebaliknya, hanya sedikit eksekutif di negara-negara Nordik yang mengeluhkan hal tersebut lantaran mereka memiliki pasar tenaga kerja yang kuat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Tercatat, 11,1% eksekutif Denmark, 14,5% dan 11,5% di Islandia yang mengeluhkan hal tersebut. (DH)

Penciptaan lapangan kerja yang minim membuat warga frustrasi karena mempersulit mereka 'naik kelas'.

Produktivitas Malaysia di atas Thailand dan Indonesia, mengapa?

JAKARTA - Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki universitas masuk dalam 20 besar dunia bidang ilmu komputer, menurut pemeringkatan subjek Times Higher Education (THE) 2026.
Dikutip vnexpress, National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) merupakan dua institusi dari kawasan Asia Tenggara yang berhasil menembus peringkat 20 besar. NUS berada di peringkat ke-13 dalam pemeringkatan 2026 yang dirilis pekan lalu oleh Times Higher Education berbasis di Inggris, turun dua peringkat dibanding 2025. Sementara itu, NTU naik ke peringkat ke-16 dari posisi ke-19 tahun lalu.
Dalam THE World University Rankings 2026 secara keseluruhan, NUS menempati peringkat ke-17, sedangkan NTU berada di posisi ke-31.
Pemeringkatan ilmu komputer menilai kinerja universitas dalam bidang pengembangan dan rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, serta keamanan siber dan jaringan. THE mengevaluasi 1.165 universitas dari 84 negara dan wilayah menggunakan 18 indikator kinerja.
Untuk dapat masuk dalam pemeringkatan, institusi diwajibkan memenuhi ambang batas publikasi minimal 500 keluaran riset selama periode lima tahun dari 2020 hingga 2024.
University of Oxford di Inggris dinobatkan sebagai universitas terbaik dunia untuk ilmu komputer. Sementara itu, Peking University muncul sebagai institusi dengan kinerja terbaik di Asia dan menjadi satu-satunya universitas dari kawasan tersebut yang masuk 10 besar dunia.
Secara keseluruhan, 56 universitas dari Asia Tenggara masuk dalam pemeringkatan ini. Singapura menempati posisi tertinggi di kawasan, sementara Malaysia menjadi negara dengan jumlah institusi terbanyak, yakni 20 universitas.(DH)

Di negara ASEAN hanya NUS dan NTU Singapura yang masuk 20 besar jurusan ilmu komputer dunia.

NTU dan NTU Singapura masuk 20 besar jurusan ilmu komputer dunia

JAKARTA - Militer Thailand menghentikan pengiriman bahan bakar melalui pos perbatasan Chong Mek dengan Laos setelah memperoleh informasi intelijen bahwa pasokan tersebut dialihkan ke pasukan Kamboja di tengah konflik perbatasan yang kian memanas.
Dkutip channelnewsasia.com, langkah ini diambil saat bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja terus berlangsung di berbagai titik sepanjang perbatasan darat kedua negara.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, menegaskan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan Laos. &ldquo;Niat kami bukanlah untuk menimbulkan dampak pada rakyat atau pemerintah Laos,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers.
Pertempuran dilaporkan terjadi di sedikitnya sembilan lokasi, mencakup wilayah daratan hingga pesisir. Konflik ini telah memaksa lebih dari setengah juta warga mengungsi dan menewaskan sedikitnya 38 orang dalam delapan hari terakhir. Upaya internasional untuk menghentikan pertempuran belum membuahkan hasil, termasuk desakan gencatan senjata dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pertemuan khusus para menteri luar negeri Asia Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pekan ini juga ditunda hingga 22 Desember atas permintaan Thailand, memperkecil peluang dialog langsung antara kedua pihak dalam waktu dekat.
Selain jalur darat, Thailand mempertimbangkan pembatasan pergerakan kapal di perairan Kamboja yang dinilai berisiko tinggi. Meski demikian, pejabat angkatan laut menyatakan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pengiriman dari negara lain.
Data pelacakan kapal menunjukkan sebagian besar pasokan bahan bakar Kamboja masuk melalui jalur laut, dengan Singapura menjadi pemasok utama. Sementara itu, ekspor bahan bakar dari Thailand ke Kamboja tercatat menurun tajam dan disebut telah berhenti sejak Juli.
Di medan tempur, Kamboja menuduh Thailand meningkatkan penggunaan drone, artileri berat, serta jet tempur F-16 dalam serangan udara, termasuk di Provinsi Siem Reap. &ldquo;Patut juga dicatat bahwa jumlah jet tempur dan bom tandan yang digunakan oleh militer Thailand untuk menyerang Kamboja telah meningkat secara signifikan,&rdquo; kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata.
Thailand dan Kamboja saling menyalahkan atas runtuhnya gencatan senjata yang dimediasi Trump pada Juli lalu. Bangkok menegaskan penghentian konflik harus diawali dengan langkah nyata gencatan senjata dari pihak lawan, sementara Phnom Penh menyatakan tindakan militernya bersifat defensif.(DH)

Thailand hentikan jalur BBM via Laos, cegah pasokan ke Kamboja saat konflik perbatasan kian memanas.

Thailand putus jalur BBM Laos, Tekan pasokan ke Kamboja

JAKARTA - Head of Sharia Economics and Finance Human Resource Development Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Euis Amalia, menegaskan pentingnya kerja sama regional di kawasan ASEAN untuk memperkuat ekosistem industri halal yang terintegrasi dengan keuangan sosial syariah.Dalam sebuah seminar kolaburasi antara Menara Syariah &amp; International Islamic University Malaysia dengan tema Bilateral and Regional Islamic Social Finance Integration For Halal Community Engagement, yang di support juga oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) &amp; Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Selasa (16/12).Euis menyampaikan bahwa ekonomi halal global tengah mengalami pertumbuhan pesat. Nilainya diperkirakan mencapai US$2,99&ndash;3,30 triliun pada 2025 dan berpotensi meningkat hingga US$5,2&ndash;9,45 triliun pada 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 9&ndash;12,8%.Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi lintas negara. Dalam peta global keuangan syariah, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi.Meski memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai masih tertinggal dalam integrasi industri halal, keuangan syariah, dan keuangan sosial Islam.
Euis menyoroti rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional. Dari potensi zakat sekitar Rp327 triliun, tingkat penghimpunan baru mencapai 15,3%.&nbsp;Wakaf produktif juga dinilai belum optimal, dengan pemanfaatan lahan wakaf kurang dari 10% dari total sekitar 41 ribu hektare. Kondisi ini dinilai menghambat peran keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi dan industri halal.Ia menekankan perlunya redefinisi konsep halal. Menurut Euis, halal tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan legal dan sertifikasi, tetapi harus diintegrasikan dengan prinsip tauhid yang menekankan kualitas, etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan holistik.Dengan pendekatan tersebut, halal dapat menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi, bukan sekadar label produk.Euis juga mengkritik regulasi halal nasional yang belum mengatur secara jelas keterkaitan antara produk halal dan pembiayaan berbasis syariah. (DK)&nbsp;

Kerja sama ASEAN perlu didorong untuk perkuat industri halal yang terintegrasi. 


IAEI: Ekosistem halal di ASEAN perlu diperkuat

JAKARTA &ndash; PMI Manufaktur Indonesia naik ke 53,3 pada November 2025 dari 51,2 pada bulan sebelumnya, menandai ekspansi empat bulan berturut-turut dan menjadi level tertinggi sejak Februari.
Kenaikan didorong permintaan domestik akhir tahun yang meningkatkan produksi, stok bahan baku, dan perekrutan.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai penguatan PMI sejalan dengan stabilitas ekonomi.
&ldquo;Penurunan tekanan harga pangan terutama volatile food yang melandai ke 5,48% year-on-year dari 6,59% membantu menjaga stabilitas harga,&rdquo; ujarnya.
Ia menambahkan kebijakan pemerintah diarahkan menjaga daya beli dan mobilitas.&nbsp;&ldquo;Stimulus dan berbagai insentif di tengah permintaan domestik yang meningkat secara musiman menjadi pendorong tambahan,&rdquo; kata Airlangga.
Di kawasan, aktivitas manufaktur Asia masih bervariasi. Mengutip&nbsp;reuters.com, China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mencatat pelemahan, sementara sebagian negara Asia Tenggara tetap ekspansif.
Investasi pabrik dan peralatan Jepang hanya naik 2,9% pada Juli&ndash;September, melambat dari kuartal sebelumnya.Di China, PMI manufaktur swasta kembali berada di zona kontraksi, meski perlambatannya lebih moderat.
&ldquo;Volume peti kemas di pelabuhan China hampir tidak berubah dibandingkan Oktober Komponen output bahkan menyentuh level terendah empat bulan,&rdquo; kata Zichun Huang, ekonom Capital Economics.(DH)

Menko Airlangga: Penguatan PMI sejalan dengan stabilitas ekonomi