JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap lima kabupaten/kota dengan belanja pegawai terbesar pada 2026. Kabupaten Bogor menempati posisi teratas dengan alokasi belanja pegawai mencapai Rp3,8 triliun.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6), Tito menjelaskan belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta tenaga honorer. Hingga akhir Maret 2026, jumlah pegawai pemerintah tercatat mencapai 6,54 juta orang.
"Jumlah (pegawai negara saat ini) 6,54 juta orang, PNS 54%, PPPK 31%, PPPK paruh waktu 15%," ujar Tito, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Setelah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi mencatat belanja pegawai sebesar Rp3,5 triliun, disusul Kota Surabaya Rp3,3 triliun, Kota Bekasi Rp3 triliun, dan Kabupaten Badung Rp2,9 triliun.
Di sisi lain, Kemendagri juga mencatat lima daerah dengan belanja pegawai terendah, yakni Kabupaten Konawe Kepulauan Rp189 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp224 miliar, Kabupaten Nduga Rp234 miliar, Kota Sabang Rp235 miliar, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp240 miliar.
Menurut Tito, banyak daerah dengan belanja pegawai rendah masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.
Sementara itu, mayoritas daerah masih memiliki porsi belanja pegawai di atas batas yang ditetapkan pemerintah. "Inilah beberapa daerah yang di atas dan di bawah, intinya sudah dominan di atas 30% (belanja pegawainya)," kata Tito.
Pemerintah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Kemendagri mencatat masih terdapat 367 kabupaten dengan porsi belanja pegawai di atas 30%, sementara hanya 48 kabupaten yang telah berada di bawah batas tersebut.
Pemerintah menargetkan seluruh pemerintah daerah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30% paling lambat pada 5 Januari 2027.(DH)

Setelah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi mencatat belanja pegawai sebesar Rp3,5 triliun.

Indonesia:  Anggaran gaji pegawai 367 daerah lebihi batas

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia akan memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan mendatang, sebagai antisipasi terhadap perang Iran yang belum berakhir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan keputusan itu telah dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (21/5), yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia.
&ldquo;Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan Work From Home untuk 2 bulan ke depan,&rdquo; ujar Airlangga.
Selain memperpanjang periode WFH setiap 1 hari dalam sepekan bagi ASN, Airlangga menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah insentif fiskal, untuk menjaga aktivitas ekonomi pada kuartal kedua 2026.
&ldquo;Ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,&rdquo; ujar Airlangga, dengan menekankan detail teknis masih dalam tahap finalisasi.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan stimulus fiskal tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam paparan APBN Kita pekan lalu, Purbaya mengatakan pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tambahan stimulus ke perekonomian.
&ldquo;Kita ingin ada stimulus tambahan di perekonomian,&rdquo; kata Purbaya.
Namun, menurut dia, stimulus yang disiapkan tidak selalu berbentuk bantuan tunai seperti yang dilakukan sejak awal tahun.
&ldquo;Bukan hanya ngasih duit ya, tambah likuiditas sistem, koordinasi dengan bank sentral, jaga stabilitas di pasar obligasi dan lain-lain,&rdquo; ujar Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pencairan anggaran belanja kementerian dan lembaga agar penyerapan belanja negara dapat berjalan lebih optimal. (KR)

Pemerintah menyiapkan insentif ekonomi kuartal II dan memperpanjang periode WFH bagi ASN.

WFH ASN diperpanjang 2 bulan, pemerintah siap guyur stimulus

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pengusaha di sektor swasta agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum Lebaran 2026.
Dalam pelaksanaannya, Airlangga juga mengimbau agar perusahaan swasta membayar THR karyawan secara penuh. &ldquo;Tidak boleh dicicil,&rdquo; kata Airlangga, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (3/3) hari ini.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah di Indonesia menapai 26,5 juta orang. Sehingga nilai total THR yang akan dibayar akan mencapai sekitar Rp124 triliun untuk sektor swasta.
&ldquo;Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,&rdquo; imbuh Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengumumkan rencana dan jadwal pembagian THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 26 Februari 2026.
Nilai THR ASN ini diperkirakan mencapai Rp22,2 triliun, dengan target 2,4 juta ASN penerima dari pemerintahan daerah. Kemudian sebanyak Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN pemerintahan daerah, serta Rp12,7 triliun untuk pensiunan ASN.
Dengan adanya pembagian THR tersebut, Airlangga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini akan lebih tinggi, dari kuartal terakhir 2025 kemarin. &ldquo;Jadi kita menargetkan antara 5,5% sampai 5,6%,&rdquo; ungkap Airlangga.
Sebagai catatan, perayaan lebaran atau hari raya Idul Fitri 2026 akan bertepatan pada 20-21 Maret 2026. Mengacu imbauan Menko Perekonomian Airlangga, maka karyawan dari sektor swasta diharapkan bisa menerima THR dari perusahaan paling lambat pada Jumat, 13 Maret 2026. (KR)

Airlangga juga meminta agar karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tetap mendapat THR.