TIONGKOK - Kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi ke China menandai peluang baru bagi perdamaian dan membuka ruang bagi negosiasi diplomatik di tengah ketegangan kawasan Timur Tengah.&nbsp;&nbsp;
Mengutip dari CGTN, Rabu (7/05/26) lawatan pada Rabu itu menjadi kunjungan pertamanya ke Beijing sejak serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari lalu.
Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington terkait Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi perhatian dunia.&nbsp;
Dalam wawancara dengan IRIB usai bertemu Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Araghchi mengatakan Beijing menilai Iran saat ini berbeda dibanding sebelum perang, dengan posisi internasional yang lebih kuat serta kemampuan yang telah terbukti.
Araghchi dalam pertemuan menegaskan krisis politik tidak dapat diselesaikan melalui jalur militer. Iran, katanya, tetap berkomitmen menjaga kedaulatan dan martabat nasional sambil mencari solusi menyeluruh dan berkelanjutan melalui dialog.&nbsp;
Ia juga menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz dapat segera dibahas dan mengapresiasi peran konstruktif China dalam mencegah eskalasi lebih lanjut.
Sementara itu, Wang Yi menegaskan China terus mendorong perdamaian dan dialog sejak konflik pecah.&nbsp;
Beijing juga meminta seluruh pihak merespons seruan internasional untuk memulihkan keamanan dan kelancaran navigasi di Selat Hormuz secepat mungkin.
Direktur Center for Strategic Studies di Northwest University China, Wang Jin, menilai pernyataan Araghchi menunjukkan keinginan Iran untuk meredakan ketegangan dan memulihkan lalu lintas pelayaran di selat tersebut.
Menurut dia, waktu kunjungan ini penting untuk membantu komunitas internasional memahami niat Iran dan peluang terciptanya perdamaian jangka panjang di kawasan.
Pakar Timur Tengah dari Fudan University, Zou Zhiqiang, mengatakan sejak gencatan senjata sementara pada 8 April, baik Iran maupun AS belum menunjukkan keinginan kembali ke konflik militer berskala besar meski masih memiliki perbedaan signifikan dalam sejumlah isu utama.
Zou menambahkan pembahasan soal Selat Hormuz memang berfokus pada keamanan maritim, namun perdamaian jangka panjang juga membutuhkan solusi yang dapat diterima bersama terkait isu nuklir Iran.&nbsp;
Dalam pertemuan itu, Wang Yi kembali menegaskan apresiasi China atas komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir sambil tetap menghormati hak Teheran memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai.
Menurut Zou, posisi China mencerminkan peran objektif dan seimbang Beijing sebagai kekuatan besar dunia sekaligus membantu mengembalikan isu nuklir Iran ke jalur dialog dan negosiasi.&nbsp;
Sementara Wang Jin menilai pesan China juga bertujuan mendorong Iran tetap berpegang pada penggunaan energi nuklir secara damai di tengah munculnya suara-suara domestik yang mendukung pengembangan senjata nuklir pascakonflik.
Kedua pihak juga menyoroti pentingnya kerangka keamanan kawasan yang menyeimbangkan pembangunan dan stabilitas. Zou mengatakan pola lama keamanan Timur Tengah yang bertumpu pada intervensi militer asing dan rivalitas blok sudah tidak berkelanjutan.&nbsp;
Karena itu, kerangka perdamaian regional yang dipimpin negara-negara kawasan dengan kepentingan bersama dinilai penting untuk mengatasi akar ketidakstabilan dan menciptakan perdamaian jangka panjang.
Sebelumnya pada April, China mengajukan proposal empat poin untuk menjaga stabilitas Timur Tengah, mencakup hidup berdampingan secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan negara, kepatuhan pada hukum internasional, serta keseimbangan antara pembangunan dan keamanan.
Upaya diplomasi Beijing juga mencakup sekitar 30 percakapan telepon antara Wang Yi dan pejabat senior dari Iran, Rusia, Israel, hingga negara-negara Teluk.&nbsp;
Pekan lalu, Wang juga berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk membahas situasi Timur Tengah. Menurut Zou, diplomasi aktif China kini menjadi kekuatan konstruktif penting dalam meredakan ketegangan kawasan. (DK)

Ia menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz dapat segera dibahas dan mengapresiasi peran China.

Bertemu Abbas Araghchi, apa kata Menlu China soal damai dengan AS?

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Beijing, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait penutupan Selat Hormuz.
Pertemuan ini berlangsung hanya sepekan sebelum Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping pada 14-15 Mei, menjadikannya bagian penting dari manuver diplomatik menjelang pertemuan puncak tersebut.
Seperti dikutip Aljazeera, dalam pertemuan itu, Araghchi menegaskan hubungan erat Teheran-Beijing dan menyatakan kerja sama bilateral akan semakin menguat di tengah situasi saat ini.
&ldquo;Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak dan kepentingan sah kami dalam negosiasi&hellip; Kami hanya menerima kesepakatan yang adil dan komprehensif,&rdquo; ujarnya terkait pembicaraan Iran-AS untuk mengakhiri konflik yang telah mengganggu pasokan energi global.
Di sisi lain, Wang Yi mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz secepat mungkin.
&ldquo;China berpendapat bahwa penghentian pertempuran secara total harus dicapai tanpa penundaan, bahwa memulai kembali permusuhan adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima, dan bahwa melanjutkan negosiasi tetap sangat penting,&rdquo; kata pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China.
Penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia telah mendorong lonjakan harga energi dan meningkatkan kekhawatiran resesi global. Meski gencatan senjata sempat tercapai pada April, situasi tetap rapuh dengan blokade AS terhadap pelabuhan Iran serta ketegangan militer yang masih terjadi di kawasan.
Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendesak Beijing menekan Iran agar membuka kembali jalur tersebut. Namun, hubungan AS-China turut memanas setelah Washington menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan China yang membeli minyak Iran, yang langsung dibalas Beijing dengan larangan kepatuhan terhadap sanksi tersebut.
Pengamat menilai Iran kini mendorong China memainkan peran lebih besar sebagai mediator antara Teheran dan Washington, terutama menjelang pertemuan Xi-Trump. Beijing di sisi lain menginginkan jaminan bahwa Iran tidak akan meningkatkan eskalasi menjelang momentum diplomatik tersebut.
Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Araghchi ke China sejak konflik pecah pada 28 Februari, sekaligus menegaskan posisi Beijing sebagai mitra strategis utama Iran dalam menghadapi tekanan geopolitik dan negosiasi global.(DH)

Iran kini mendorong China memainkan peran lebih besar sebagai mediator dengan Amerika?

Abbas Araghchi datangi Menlu China Wang Yi di Beijing bahas Hormuz

JAKARTA &ndash; Presiden Amerika Donald Trump mengklaim bahwa Amerika akan mendapatkan semua "debu nuklir" yang diciptakan oleh pesawat pembom B-2 dalam&nbsp;Operation Midnight Hammer&nbsp;pada 25 Juni 2025 lalu.
"Tidak ada uang yang berpindah tangan dalam bentuk apa pun," tulis Trump dalam postingannya di Truth Social, Jumat (17/4/2026).
Menurut Trump, kesepakatan ini sama sekali tidak terkait dengan Lebanon, tetapi Amerika akan secara terpisah bekerja sama dengan Lebanon dan menangani situasi Hezbollah dengan cara yang tepat.
Dia menegaskan Israel tidak akan lagi mengebom Lebanon. "Mereka DILARANG melakukannya oleh AS. Sudah cukup!!! Terima kasih! Presiden DJT," lanjutnya.
Sejauh ini, klaim Trump tersebut belum mendapat respons dari pihak Iran maupun media resmi IRNA.
Seperti dikutip Reuters, postingan Donald Trump muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan di X, pada Jumat (17/4), bahwa sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur pelayaran bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata.
"Jalur terbuka itu melalui rute terkoordinasi yang sebelumnya telah diumumkan oleh Ports and Maritime Organisation Republik Islam Iran," tulis Abbas Araqchi.&nbsp;
***Apa Maksud "Debu Nuklir"?
Pada Juni 2025, Amerika Serikat melancarkan&nbsp;Operation Midnight Hammer&nbsp;&mdash; serangan menggunakan pembom B-2 untuk menargetkan fasilitas nuklir Iran di Fordo dan lokasi lainnya, yang mengakibatkan uranium yang telah diperkaya terkubur jauh di bawah tanah. Istilah "nuclear dust" merujuk pada material uranium tersebut.
Pada 16 April 2026, Trump menyatakan Iran telah menyetujui tiga hal:
<ol start="1">
<li>Menghentikan seluruh pengayaan uranium</li>
<li>Mengizinkan personel Amerika masuk ke wilayah Iran</li>
<li>Mengizinkan kerja sama fisik untuk menggali material nuklir yang terkubur dari kompleks terowongan Isfahan</li>
</ol>
Namun klaim ini masih bersifat sepihak: hanya berasal dari pernyataan Trump, tanpa konfirmasi dari Teheran, tanpa dokumen tertulis, dan tanpa verifikasi dari IAEA. (YS/MT)
Terkait:&nbsp;
1.&nbsp;Foto satelit dampak serangan bom AS di fasilitas nuklir Iran
2.&nbsp;Laporan intelijen AS soal dampak bom di Iran bocor, Trump murka

Trump menegaskan, Amerika melarang Israel mengebom lagi Lebanon dan klaim akan tangani Hezbollah.

Trump klaim Amerika dapat 'debu nuklir' Iran tanpa bayar sepeser pun

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan Teheran tidak membuka ruang negosiasi langsung dengan Amerika Serikat, meski otoritas tertinggi tetap mengkaji proposal Washington untuk mengakhiri perang.
Araghchi menyebut pertukaran pesan melalui mediator tidak bisa disamakan dengan perundingan resmi. &ldquo;tidak berarti negosiasi dengan AS,&rdquo; ujarnya, seperti dikutip Reuters.
Dikutip&nbsp;cnbc, media pemerintah Iran melaporkan penolakan terhadap tawaran gencatan senjata dari AS. Teheran justru mengajukan proposal tandingan yang memuat sejumlah syarat utama, termasuk tuntutan kendali atas Selat Hormuz jalur vital distribusi minyak global.
Presiden Donald Trump sebelumnya sempat melontarkan gagasan pengelolaan bersama selat tersebut dengan &ldquo;saya dan ayatollah,&rdquo; namun skema itu berpotensi menemui penolakan keras dari pihak Iran.
Dalam proposalnya, Iran menuntut penghentian penuh agresi, jaminan perang tidak terulang, pembayaran reparasi, serta pengakhiran konflik di seluruh front termasuk kelompok sekutu di kawasan. Teheran juga menegaskan kedaulatan atas Selat Hormuz sebagai hak mutlak yang harus diakui.
Kantor berita Fars melaporkan Washington meningkatkan upaya mendorong gencatan senjata dan membuka jalur dialog tidak langsung. Namun sumber Iran menolak opsi tersebut. &ldquo;Iran tidak menerima gencatan senjata,&rdquo; kata sumber itu. Ia menambahkan, &ldquo;Pada dasarnya, tidak logis untuk memasuki proses seperti itu dengan mereka yang melanggar perjanjian.&rdquo;
Sumber yang sama menegaskan Iran tetap mengejar target strategis dalam konflik dan hanya mempertimbangkan akhir perang setelah tujuan tersebut tercapai.
Konflik ini meletus sejak 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Associated Press melaporkan Teheran telah menerima proposal damai 15 poin dari Trump. Trump menyatakan kedua negara tengah bernegosiasi, namun Iran kembali menepis klaim tersebut dan menegaskan tidak ada pembicaraan langsung.(DH)

Iran tolak gencatan senjata, tuntut kontrol Hormuz dan pembayaran reparasi perang dari AS.

Menlu Iran Abbas Araghchi: Iran tidak buka ruang negosiasi langsung

JAKARTA &ndash; Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan di platform X bahwa Amerika Serikat mengulang pola lama, yakni mengklaim kemenangan meskipun realitas di lapangan tidak sesuai.
&ldquo;Orang-orang Amerika belum lupa bagaimana, bahkan ketika ratusan tentara AS tewas di Vietnam dan hasil akhirnya sudah jelas, Jenderal William Westmoreland diterbangkan pulang untuk meyakinkan publik bahwa perang berjalan dengan baik, bahwa Amerika sedang &lsquo;menang&rsquo;,&rdquo; kata Araghchi di X, Jumat (20/3).
Ia melanjutkan, media juga tidak melupakan hal tersebut. Briefing dari garis depan yang dinilai penuh fantasi itu kemudian dikenal dengan sebutan Five O&rsquo;Clock Follies.
&ldquo;Lompat ke masa sekarang: naskah yang sama, panggung yang berbeda. Pete Hegseth [Menteri Pertahanan Amerika] tampil, dan pesannya tetap tidak selaras dengan kenyataan,&rdquo; ujarnya.
Menurut Araghchi, pemerintah AS mengatakan satu hal, sementara realitas menunjukkan hal lain. Ia mencontohkan, saat otoritas AS mengklaim pertahanan udara Iran telah lumpuh, sebuah F-35 Lightning II justru terkena serangan.
&ldquo;Ketika mereka menyatakan angkatan laut Iran sudah habis, USS Gerald R. Ford berbalik arah, dan USS Abraham Lincoln bergerak semakin menjauh. Dekade berbeda, tapi [narasi] tetap sama: &lsquo;kami sedang menang&rsquo;,&rdquo; katanya. (YS)
Terkait:&nbsp;Pertama kali, Iran paksa jet tempur F-35 Amerika mendarat darurat

Saat AS mengklaim pertahanan udara Iran telah lumpuh, sebuah F-35 Lightning II mendarat darurat. 

Iran: Amerika ulangi pola lama, klaim kemenangan ala di Vietnam

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertanyakan mengapa Iran belum menyetujui pembatasan program nuklirnya meski Washington meningkatkan tekanan militer di Timur Tengah.
Hal itu disampaikan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dalam wawancara dengan Fox News. &ldquo;Saya tidak ingin menggunakan kata &lsquo;frustrated&rsquo; &hellip; tetapi dia penasaran mengapa mereka [Iran] belum menyerah,&rdquo; kata Witkoff.
Seperti dikutip Reuters, dia menjelaskan bahwa Trump heran mengapa Iran belum datang dengan komitmen jelas untuk tidak mengembangkan senjata nuklir di tengah pengerahan besar kekuatan laut AS di Kawasan, dikutip Reuters.
Trump telah memerintahkan penambahan signifikan kekuatan militer AS di Timur Tengah serta persiapan untuk kemungkinan serangan udara terhadap Iran yang dapat berlangsung beberapa pekan. Iran menyatakan akan menyerang pangkalan-pangkalan AS jika diserang.
Amerika Serikat menuntut Iran menghentikan pengayaan uranium, membatasi program rudal, serta mengakhiri dukungan terhadap kelompok bersenjata di kawasan. Washington menilai pengayaan uranium Iran berpotensi digunakan untuk membuat senjata nuklir.
Iran membantah tudingan tersebut dan menegaskan program nuklirnya bersifat damai. Teheran menyatakan bersedia menerima pembatasan tertentu jika sanksi ekonomi dicabut, namun menolak mengaitkan isu nuklir dengan rudal dan dukungan terhadap kelompok bersenjata.
&ldquo;Mereka telah memperkaya jauh di atas tingkat yang dibutuhkan untuk nuklir sipil&hellip; hingga 60%,&rdquo; kata Witkoff.
Ia menambahkan, Iran kemungkinan hanya membutuhkan waktu sekitar satu minggu lagi proses pengayaa uranium dari bahan baku tingkat industri untuk kemudian menjadi bom nuklir.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran dan AS masih berbeda pandangan terkait pelonggaran sanksi dalam pembicaraan yang sedang berlangsung.
Menteri Luar Negeri Iran,&nbsp;Abbas Araghchi, ketika ditanya oleh&nbsp;Margaret Brennan dalam program "Face the Nation" stasiun televisi CBSNews, Minggu, (22/2), bahwa Iran&nbsp;&nbsp;menghadapi potensi kehancuran negara, berdasarkan jenis penumpukan militer yang dilakukan oleh Amerika, akibat kebuntuan proses terkait pengayaan uranium mengatakan: "Yah, saya pikir, sebagai negara yang berdaulat, kami memiliki setiap hak untuk memutuskan untuk diri kami sendiri, oleh kami sendiri."
Dia menambahkan:&nbsp;
"Iran telah mengembangkan teknologi nuklir sendiri, oleh ilmuwan kami, dan ini sangat berharga bagi kami, karena kami telah membayar biaya yang sangat besar untuk itu. Kami telah berada di bawah sanksi selama setidaknya 20 tahun. Dan kami telah kehilangan ilmuwan kami, dan kami telah mengalami perang karena itu. Jadi itu sekarang menjadi masalah martabat dan kebanggaan bagi orang Iran. Dan kami tidak akan menyerahkannya. Tidak ada alasan hukum untuk melakukan itu."
Iran merasa Amerika telah menarik diri dari perjanjian&nbsp;nuklir&nbsp;yang sebelumnya disepakati karena AS secara&nbsp;sepihak keluar dari&nbsp;Joint Comprehensive Plan of Action&nbsp;(JCPOA), yang merupakan&nbsp;Iran nuclear deal&nbsp;atau kesepakatan nuklir Iran 2015.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh Iran bersama negara P5+1 (AS, Inggris, Prancis, Rusia, China, Jerman) untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.
Namun pada&nbsp;8 Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan bahwa Amerika akan&nbsp;menarik diri dari JCPOA&nbsp;dan kembali menjatuhkan sanksi terhadap Iran.
"Sementara semuanya berjalan damai, sementara kita memiliki kesepakatan di masa lalu, kita tetap berkomitmen penuh, dan Anda tahu, Amerika yang menarik diri tanpa pembenaran."
Araghchi menegaskan bahwa Iran adalah anggota yang berkomitmen pada NPT (Non-Proliferation Treaty/Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir) dan&nbsp;ingin menggunakan hak dan menjalankan perjanjian itu.
Brennan kemudian melanjutkan pertanyaan: "Pertahanan udara Iran sebagian besar hancur oleh Israel dan Amerika tahun lalu. Pemimpin proksi terkuat Iran di Hizbullah sudah dibunuh,&nbsp; Amerika juga sudah mengebom fasilitas nuklir bawah tanah Anda. Jadi mengapa Anda pikir rezim Iran bisa bertahan kecuali menyerah soal ini?
Araghchi membenarkan semua peristiwa itu dan mengakui Iran memiliki&nbsp; masalah dengan pertahanan udara, tetapi Israel juga memiliki masalah dengan pertahanan udara.
"Dan rudal-rudal kami mampu menghantam target di dalam Israel. Jadi itu Anda tahu, mereka memulai perang, tetapi setelah 12 hari mereka meminta gencatan senjata senjata tanpa syarat. Mengapa?"
Sebab, kata dia, Israel tidak bisa mempertahankan diri dari rudal Iran. Artinya, Iran memiliki kemampuan rudal yang sangat baik dan sekarang bahkan dalam situasi yang lebih baik daripada perang sebelumnya.
Jadi, lanjut Araghchi,&nbsp; faktanya Iran berada dalam posisi yang kuat untuk membela diri dan tahu caranya. "Dan kami sepenuhnya siap untuk mengulangi hal itu, jika perlu."
Saat ini, tutur &nbsp;Bennan, ada sekitar 40.000 personel Amerika di Timur Tengah, dalam surat kepada Dewan Keamanan PBB, tampak Iran mengancam mereka. j
Jika ancaman itu dilakukan, lanjut dia, semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh Iran di wilayah tersebut akan menjadi target yang sah.
"Apakah Anda mengatakan Iran akan menghantam pangkalan AS di Teluk, atau apakah Anda juga akan mengebom negara-negara Teluk yang merupakan tetangga Anda?"
Araghchi menjawab: "Yah, saya tidak akan mengatakan apa yang akan kami lakukan tepatnya, jelas, kami membela diri. Jika AS menyerang menyerang kami, maka kami memiliki setiap hak untuk membela diri. Jika AS menyerang kami, itu adalah tindakan agresi. Apa yang kami lakukan sebagai respons adalah tindakan membela diri. Dan itu dapat dibenarkan dan sah.
Jika rudal Iran kami tidak dapat menghantam tanah Amerika maka harus melakukan sesuatu yang lain. "Kami harus menghantam, Anda tahu, pangkalan Amerika di wilayah tersebut. Itu adalah fakta. Saya seorang diplomat. Saya tidak seharusnya berbicara tentang rencana militer kami."
Dia melanjutkan: "Tapi apa yang bisa saya katakan adalah, mengapa kita harus pergi berperang ketika ada setiap kemungkinan untuk solusi damai?"
&gt;&gt; Hormuz Risk Premium
Seperti diketahu pasar minyak mencatat awal tahun terkuat sejak 2022, didorong gangguan pasokan, sanksi, dan meningkatnya risiko geopolitik di Iran. Kini, para trader mempercepat langkah lindung nilai seiring kekhawatiran Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran.
Dikutip theedgemalaysia, Senin (23/2) aktivitas di pasar berjangka dan opsi melonjak, mendorong harga minyak mentah naik signifikan. Kontrak berjangka Brent sempat menyentuh level tertinggi tujuh bulan di atas US$72 per barel, sementara analis memperkirakan premi risiko geopolitik bisa mencapai US$10 per barel. Sejak akhir tahun lalu, harga Brent telah naik sekitar 18%.
Kenaikan harga minyak juga seiring dengan langkah&nbsp; pelaku pasar kembali memasukkan premi risiko geopolitik (geopolitical risk premium) ke dalam perhitungan harga.
Analis Komoditas&nbsp;Ole Hansen dari Saxo Bank&nbsp;menilai lonjakan risiko konflik telah memicu kenaikan harga minyak lebih dari 4% pada pertengahan pekan, 18&ndash;19 Februari. Menurutnya, pengerahan militer AS dalam skala tidak lazim menciptakan kekhawatiran serius terhadap potensi gangguan pasokan, khususnya di jalur vital Selat Hormuz.
Sementara itu, Phil Flynn, Analis Senior di Price Futures Group, dalam laporannya&nbsp;The Energy Report&nbsp;(20/02/2026), menyebut pasar energi saat ini berada dalam kondisi siaga penuh, namun masih tertahan oleh ketidakpastian arah kebijakan Washington.
Menurut Flynn, pelaku pasar masih menimbang apakah ancaman Presiden Donald Trump akan berujung pada&nbsp;aksi militer nyata,&nbsp;atau sebatas strategi penggetaran (deterrence) untuk menekan Iran secara politik dan diplomatik.
Nada serupa disampaikan Warren Patterson, Head of Commodities Strategy di ING Group. Ia menilai&nbsp;ketidakpastian&nbsp;selama masa tenggat ultimatum, sekitar dua minggu ke depan, akan menjaga harga minyak tetap berada di level tinggi.
&ldquo;Ketidakpastian dalam dua minggu ke depan akan membuat pasar terus menghitung premi risiko yang besar, sehingga menopang harga minyak di level tinggi,&rdquo; ujarnya.
Lalu, bagaimana proyeksi harga minyak ke depan? Laporan terbaru dari BloombergNEF memperingatkan potensi skenario terburuk. Jika konflik meningkat hingga menyebabkan ekspor minyak Iran terhenti sepenuhnya, harga minyak Brent diperkirakan dapat melonjak hingga&nbsp;rata-rata US$91 per barel pada kuartal IV 2026.
Skenario tersebut menegaskan bahwa eskalasi militer di sekitar Iran tidak hanya menjadi isu keamanan internasional, tetapi juga berpotensi memicu guncangan besar pada stabilitas pasar energi global. (DH/MT)
Terkait:&nbsp;Iran memanas, AS kerahkan 50% kekuatan udara global ke Timur Tengah&nbsp;

Amerika heran Iran tak mau membatasi program nuklir di tengah ancaman sanksi dan opsi militer AS.