JAKARTA -&nbsp;PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melaporkan perubahan kepemilikan saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (DAM), yang diserahkan kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menjelaskan pengalihan tersebut berlangsung pada 5 Januari 2026, melalui penandatanganan perjanjian pengalihan saham, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 yang mengamendemen UU BUMN.
Dalam transaksi ini, DAM menyerahkan sebanyak 54.087.737 saham Seri B atau setara 0,64% dari total saham ADHI kepada BP BUMN.
&ldquo;Dengan pengalihan tersebut, BP BUMN kini memiliki 1% saham ADHI, terdiri atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang baru dialihkan,&rdquo; tulis Rozi dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (07/1).
Rozi menambahkan bahwa sebelum transaksi, DAM menguasai 64,33% hak suara di ADHI, sementara BP BUMN tidak memiliki hak suara.
Setelah transaksi, BP BUMN memiliki 0,64%, hak suara di ADHI. Sementara hak suara DAM turun menjadi 63,69%.
Harga pengalihan saham ditetapkan berdasarkan nilai buku sementara yaitu Rp5,4 miliar, yang akan ditetapkan secara definitif melalui keputusan Kepala BP BUMN.
&ldquo;Negara Republik Indonesia tetap menjadi pengendali ADHI dan bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), baik melalui kepemilikan langsung oleh BP BUMN maupun tidak langsung melalui DAM,&rdquo; tutup Rozi. (DH/KR)

Negara memindahkan 54 juta saham ADHI dari Danantara ke BP BUMN sesuai regulasi terbaru.

BP BUMN pegang 1% saham ADHI, era baru BUMN dimulai

JAKARTA &ndash; PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengumumkan pergantian pengurus Perseroan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Adhi Tower, Jakarta, pada Selasa (16/12).
ADHI mengangkat satu komisaris tambahan, yaitu Amelia Tetriana, lulusan SMA Taruna Nusantara dan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi sejak 2004.
Selain itu, posisi direktur utama yang sebelumnya diemban Entus Asnawi Mukhson sejak tahun 2020, kini diisi oleh sosok baru, yaitu Moeharmein Zein Chaniago, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di BUMN Karya.
Moeharmein merupakan Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) yang baru menjabat sejak akhir Oktober 2025. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) sejak Juli 2023 sampai tahun 2025.
Berikut adalah rekam jajak Moeharmein di berbagai BUMN Karya:
<ul>
<li>Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya (2020-2023)</li>
<li>Senior Vice President / Head of Infrastructure Division 1 PT PP (Persero) Tbk (2016-2020)</li>
<li>Kepala Cabang II PT PP (Persero) Tbk untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Banten (2012-2016)</li>
<li>Kepala Cabang Luar Negeri PT PP (Persero) Tbk (2009-2011)</li>
</ul>
Berdasarkan laporan IDNFinancials.com, merger BUMN Karya menjadi salah satu prioritas Danantara untuk tahun ini. ADHI diproyeksikan akan menjadi induk Nindya Karya dan Brantas Abipraya, sedangkan Hutama Karya akan menjadi penerima leburan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). (ZH)

Moeharmein merupakan Wakil Direktur Utama Hutama Karya yang baru menjabat sejak akhir Oktober 2025.

Wadirut Hutama Karya kini jabat Direktur Utama ADHI

JAKARTA -&nbsp;PT Adhi Karya (Persero) Tbk&nbsp;mencatat perolehan kontrak baru senilai Rp 14,1 triliun hingga akhir November 2025, meningkat signifikan dari perolehan Oktober sebesar Rp 7,8 triliun.
Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menyebut capaian tersebut mencerminkan langkah perseroan memperkuat portofolio proyek, sekaligus menjaga kesinambungan usaha di tengah dinamika sektor konstruksi.
&ldquo;Dengan pipeline proyek yang semakin solid, ADHI memandang pencapaian ini sebagai penguatan kinerja operasional dan keuangan perseroan ke depan, sekaligus memperkuat posisi ADHI dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional,&rdquo; ujar Rozi dalam keterbukaan informasi di BEI, Rabu (03/12).
Portofolio kontrak baru ADHI didominasi proyek gedung yang menyumbang 65% kontrak baru, disusul infrastruktur 20%, EPC 5%, serta kategori lain 10%.
Dari sumber pendanaan, proyek yang didanai pemerintah memberi kontribusi terbesar yaitu 74%, kemudian proyek yang didanai BUMN dan pemerintah daerah 19%, serta &nbsp;proyek swasta 7%.
Dari sisi lini bisnis, segmen engineering dan konstruksi masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 93% terhadap perolehan kontrak baru, sementara segmen properti dan hospitality menyumbang 4%, manufaktur 1%, serta investasi dan konsesi 2%.
Rozi menambahkan, kenaikan kontrak baru didorong oleh sejumlah proyek pemerintah, termasuk pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara.
Proyek lain yang menopang perolehan adalah &nbsp;gedung Sekolah Rakyat Tahap II di Jawa Tengah, pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tahap II, serta Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru. (DH/KR)

ADHI raih kontrak baru Rp14,1 triliun hingga November, andalkan proyek gedung dan pemerintah.