JAKARTA -- Rencana Indonesia untuk sentralisasi ekspor ekspor batu bara melalui perusahaan negara PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) &nbsp;telah mengguncang para pedagang dan perusahaan tambang, terkait kelayakannya, pada saat gangguan pasokan gas alam cair (LNG) akibat perang Iran justru meningkatkan permintaan batu bara.
Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu mengumumkan bahwa ekspor batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy harus dilakukan melalui perusahaan negara DSI, dalam langkah untuk meningkatkan pendapatan dan menstabilkan mata uang rupiah, meskipun kebijakan ini memicu kekhawatiran investor.
Indonesia, seperti dikutip Reuters, Sabtu (22/5/26), menyumbang sekitar setengah dari perdagangan global batu bara untuk pembangkit listrik, pasokan yang tidak bisa dengan mudah dikurangi di Asia, sementara pembangkit listrik di Jepang dan Korea Selatan beralih ke batu bara untuk menutupi kekurangan pasokan LNG.
Namun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.
&ldquo;Kami menanyakan tentang status kontrak, para pedagang, dan seperti apa sistemnya nanti. Kami masih menunggu karena ada banyak detail yang belum kami ketahui,&rdquo; kata Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia.
&ldquo;Rantai nilai kami sangat luas. Kami perlu memahami terlebih dahulu di mana posisi DSI.
Ramli Ahmad, direktur utama perusahaan tambang PT Ombilin Energi, mengatakan belum jelas bagaimana masalah harga dan risiko logistik akan dinilai.
&ldquo;Yang juga belum jelas adalah apakah para penambang akan dibayar dalam dolar AS atau rupiah, terutama karena rupiah sedang sangat fluktuatif,&rdquo; katanya.
Indonesia telah mengeluarkan aturan terpisah yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menyimpan 100% pendapatan devisa mereka di bank negara, mulai 1 Juni 2026.
Di bawah kebijakan baru ini, bisnis akan tetap berjalan seperti biasa selama masa transisi hingga tiga bulan, dengan semua transaksi diawasi oleh DSI.
Piero Marzi, pedagang batu bara berbasis di Vietnam dari Coeclerici, mengatakan kontrol ekspor dapat menaikkan harga bagi importir dan berpotensi mengganggu sebagian pengiriman dalam jangka pendek.
Vasudev Pamnani, Direktur di iEnergy Natural Resources, perusahaan perdagangan batu bara berbasis di India, mengatakan ada ketidakpastian mengenai kontrak jangka panjang yang sudah ada dengan eksportir Indonesia.
Dana kekayaan negara Indonesia, yang mengawasi DSI, mengatakan akan menghormati kontrak ekspor yang sudah ada, tetapi dapat menegosiasi ulang harga yang sebelumnya ditetapkan di bawah harga acuan global.
&ldquo;Selama aturan belum benar-benar dikunci dan diterapkan secara konsisten, pasar akan kesulitan untuk menghitung atau merencanakan dampaknya,&rdquo; kata Pamnani.
Asosiasi Industri Sambut Baik
Terkait dengan rencana sentralisasi ekspor ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa asosiasi industri menyambut baik pembentukan sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didedikasikan untuk ekspor sumber daya alam.
&ldquo;Responsnya positif. Asosiasi memahami langkah kami dan sedang mempersiapkan implementasinya,&rdquo; ujarnya kepada pers di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Jumat,&nbsp;seperti dikutip dari Antara.
Meski mendukung kebijakan tersebut, pelaku industri meminta pemerintah memastikan transparansi dalam struktur perusahaan ekspor yang akan beroperasi di bawah dana kekayaan negara Indonesia, Danantara.
&ldquo;Yang mereka minta adalah transparansi dan kejelasan terkait BUMN tersebut,&rdquo; kata Hartarto.
Namun, Airlangga menolak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana kantor DSI maupun memberikan komentar tambahan terkait penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai direktur utama perusahaan baru tersebut. &ldquo;Kami tidak memberikan komentar, tetapi kami berharap segera terbentuk manajemen yang solid.&rdquo; (YS)&nbsp;

"Yang belum jelas, para penambang dibayar dalam US$ atau rupiah, karena kurs masih volatile."

Ekspor batu bara lewat DSI, industri gelisah. Apa kata Airlangga?

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan batas defisit APBN sebesar 3% sulit dipertahankan, apabila harga minyak mentah di pasar global terus meningkat.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3).
&ldquo;Jadi artinya dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong (target) pertumbuhan,&rdquo; kata Airlangga.
Dalam pemaparannya, Airlangga juga memaparkan sejumlah skenario harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), dengan asumsi konflik global yang terjadi saat ini akan berlangsung selama 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan.
Dalam simulasi tersebut, kata Airlangga, ICP berpotensi menyentuh US$86-90 per barel jika konflik antara AS dan Iran berlangsung relatif singkat. Sementara ICP berpotensi menyentuh US$97 per barel jika konflik berlangsung untuk jangka waktu menengah, serta mencapai US$115 per barel jika konflik berlangsung untuk waktu yang relatif lama atau dalam skenario terburuk.
Sementara itu Airlangga memaparkan defisit APBN berpotensi di kisaran 3,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika ICP mencapai US$86-90 per barel. Kemudian defisit berpotensi melebar ke 3,53% terhadap PDB jika ICP mencapai US$97 per barel, serta melebar hingga 4,06% jika ICP menyentuh US$115 per barel.
Airlangga juga menyampaikan pemerintah perlu membahas secara khusus mengenai opsi kebijakan darurat, dengan cara penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi berbagai skenario tersebut.
Melalui Perppu tersebut, kata Airlangga, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif pajak darurat bagi sektor terdampak, memberikan pembebasan impor bahan baku tertentu untuk menjaga ekspor, serta menunda kewajiban pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
Di luar insentif itu, adanya Perppu juga akan membuka opsi fleksibilitas pembiayaan pemerintah dengan penerbitan surat berharga negara, untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
&ldquo;Jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini,&rdquo; ungkap Airlangga kepada Presiden Prabowo, dalam sidang tersebut. (KR)

Pemerintah siapkan skenario harga minyak tembus US$115 per barel jika konflik AS-Iran berlarut.

Menko Airlangga: defisit 3% sulit dijaga tanpa pangkas belanja negara

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah Indonesia tengah menyiapkan paket stimulus kuartal pertama 2026.
&ldquo;Kami telah menyiapkan Rp12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas,&rdquo; kata Airlangga, dalam acara Indonesia Economic Summit (IES)&nbsp;2026, yang digelar pada Selasa (3/2) kemarin.
Airlangga menambahkan stimulus itu diberikan sebagai ganti diskon tarif listrik, yang pernah diberikan oleh pemerintah pada awal tahun lalu.
Dari seluruh paket stimulus itu, sebanyak Rp12 triliun akan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng selama 2 bulan. &ldquo;Totalnya sekitar Rp12 triliun,&rdquo; kata Airlangga.
Sementara sisanya, akan disalurkan untuk mendukung mobilitas jelang Lebaran dalam bentuk diskon penerbangan domestik sekitar 16%, diskon pajak bandara 50%, diskon bahan bakar pesawat, diskon kapal laut dan kereta api 30%, dan tarif jalan tol 20%.
Dengan paket stimulus ini, Airlangga berharap ekonomi bisa bergerak lebih kencang tidak seperti awal tahun lalu.
&ldquo;Karena kuartal pertama itu penting. Kemarin, kuartal pertama tahun lalu relatif lebih rendah,&rdquo; jelas Airlangga.
Mengenai sumber dana paket stimulus kuartal pertama, Airlangga memastikan ada anggaran yang telah disiapkan. &ldquo;Indonesia punya banyak, jangan khawatir,&rdquo; ungkap Airlangga. (KR)&nbsp; &nbsp;

Paket stimulus ini bertujuan mendukung daya beli dan mobilitas menjelang ramadan dan Lebaran 2026.