JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi aturan baru dalam ekspor Sumber Daya Alam (SDA), tidak mengubah mekanisme pasar yang selama ini berjalan.
Hal ini disampaikan oleh Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (21/5).
Airlangga mengatakan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan ferro-alloy tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di sektor tersebut.
&ldquo;Tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor eksisting dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara,&rdquo; ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tengah memfinalisasi berbagai instrumen dan regulasi, terkait implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor komoditas strategis, yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Beberapa di antaranya mencakup aturan regulasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Bank Indonesia, agar implementasi kebijakan berjalan optimal serta memberi kepastian kepada pelaku usaha dan investor.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan mengadakan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha sebelum implementasi kebijakan baru mulai berlaku. Sosialisasi ini juga diharapkan menyerap masukan dari pelaku usaha, untuk penyempurnaan kebijakan.
&ldquo;Dalam tiga bulan nanti kita fine-tune sistemnya,&rdquo; ujar Airlangga.
Dalam keterangan terpisah, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), entitas yang mengawasi ekspor komoditas strategis dari Indonesia.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com, pembentukan entitas dan aturan baru ini disebut sebagai upaya mengantisipasi kebocoran devisa yang akibat praktik underinvoicing oleh eksportir.
Sebagai catatan, istilah underinvoicing merujuk praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.
&ldquo;Ini inline dengan prinsip OECD, di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak ada lagi potensi uang gelap,&rdquo; ujar Rosan saat memberi keterangan kepada media pada Rabu (20/5) di DPR.
Setelah penerapan aturan tuntas pada fase pertama, Danantara disebut akan menjadi pembeli tunggal bagi komoditas strategis Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri. (KR)

Aturan baru ini disebut hanya mewajibkan eksportir SDA lapor ke Danantara mulai 1 Juni.

Airlangga pastikan ekspor SDA tetap lewat perusahaan eksisting

JAKARTA - Indonesia berencana menghapus bea masuk untuk sejumlah produk plastik serta impor liquefied petroleum gas (LPG) yang digunakan industri petrokimia.
Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (28/4), sebagai langkah membantu produsen plastik menghadapi kelangkaan bahan baku nafta.
Seperti dikutip Reuters, Airlangga menyebut kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Mei.
Ia menjelaskan, harga plastik di dalam negeri telah melonjak 50% hingga 100% akibat terganggunya pasokan nafta impor dari Timur Tengah, yang dipicu konflik di Iran.
Kenaikan harga ini berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap harga barang lain, karena plastik merupakan bahan utama untuk kemasan berbagai produk.
Pemerintah akan memangkas bea masuk menjadi 0% untuk bahan baku pembuatan kemasan plastik, seperti polypropylene, LLDPE, dan high-density polyethylene (HDPE). Kebijakan tarif 0% ini berlaku sementara selama enam bulan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meredam lonjakan harga plastik sekaligus menahan kenaikan harga produk turunan, termasuk makanan dan minuman kemasan.
Setelah enam bulan, pemerintah akan mengevaluasi kembali kebijakan ini. Saat ini, Indonesia masih mengenakan bea masuk sebesar 5% hingga 15% untuk produk plastik.
Selain itu, bea masuk LPG yang diimpor industri petrokimia juga akan diturunkan dari 5% menjadi 0%. (DK)

Tarif impor jadi 0% selama 6 bulan untuk tekan harga plastik dan kemasan.

Redam lonjakan harga, Pemerintah hapus bea masuk plastik dan LPG

JAKARTA - Pemerintah memberikan izin kepada pihak maskapai nasional untuk menaikkan tiket pesawat maksimum hingga 13 persen mulai Senin (6/4) .
Relaksasi tersebut bakal diberikan selama 2 bulan, usai harga avtur selaku bahan bakar pesawat mengalami lonjakan tajam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa harga avtur di berbagai negara telah mengalami kenaikan.
Di Thailand misalnya, harga telah mencapai Rp29.518 per liter, dan Filipina Rp25.326 per liter.
Harga avtur, lanjur Airlangga, jadi salah satu komponen pembentuk tarif pesawat yang memakan porsi hingga sekitar 40 persen. Namun, pemerintah tidak bisa membatasi lonjakan harga avtur yang mengikuti perkembangan pasar.
"Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi yang pemerintah jaga adalah harga tiketnya," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/).
Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), dari sebelumnya 10 persen menjadi 38 persen. Kebijakan ini berlaku sama untuk pesawat jet maupun propeller.
"Sebelumnya jet hanya 10% dan propeller 25 persen. Sekarang semuanya disesuaikan menjadi 38 persen. Jadi kalau kenaikan dari segi jet sekitar 28 persen dan untuk propeller 13 persen," terang Airlangga.
Adanya dua kali pungutan pajak yaitu PPn ketika mengisi bahan bakar dan pajak pembelian tiket, juga mendorong harga tiket pesawat domestik di Indonesia mahal.
Atas dasar perhitungan tersebut, pemerintah memutuskan memberikan kewenangan kepada pihak maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat domestik di kisaran 9-13 persen."Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," kata Airlangga.
Pemerintah membatasi kenaikan tiket pesawat hingga maksimal 13 persen, sebab pemerintah juga untuk sementara membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk konsumen, alias PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
Dengan adanya pembebasan PPN, Airlangga menghitung pemerintah bakal merelakan kehilangan pemasukan hingga sebesar Rp 2,6 triliun untuk dua bulan yang didapat dari pengenaan PPN untuk tiket pesawat.
"Jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp 1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp 2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13 persen," jelas dia.
"Kemudian kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan di melakukan sesuai dengan program yang kemarin paket diumumkan yaitu dalam waktu 2 bulan juga," pungkas Airlangga.
Sebelumnya, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) diketahui&nbsp; meminta pemerintah menaikkan fuel surcharge dan tarif batas atas (TBA) setelah harga avtur domestik melonjak tajam per 1 April. Kenaikan harga bahan bakar jet oleh Pertamina rata-rata mencapai sekitar 70% dibandingkan bulan sebelumnya.
Dikutip&nbsp;straitstimes, INACA sebelumnya mengusulkan kenaikan 15% untuk fuel surcharge dan TBA. Namun lonjakan harga avtur yang lebih tinggi dari perkiraan mendorong asosiasi meminta penyesuaian tambahan.
Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur domestik naik dari Rp13.656,51 per liter pada Maret menjadi Rp23.551,08 per liter pada April, atau melonjak 72,45%. Untuk rute internasional, harga naik 80,32% dari US$0,95 menjadi US$1,72 per liter.
Ketua INACA Denon Prawiraatmadja menyebut kenaikan ini sejalan dengan tekanan global akibat gangguan pasokan energi dari konflik Iran.
&ldquo;Seperti yang telah kami prediksi sebelumnya, harga bahan bakar akan naik mengikuti tren global akibat krisis geopolitik di Timur Tengah. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera menyesuaikan tarif tambahan bahan bakar dan batas harga tiket pesawat domestik,&rdquo; ujar Denon. (YS)
Terkait:&nbsp;Avtur naik 70%, maskapai minta pemerintah naikkan tarif

Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat.

Airlangga: Maskapai boleh naikkan tarif pesawat maksimal 13%

JAKARTA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto bakal mengirim tim ke Korea Selatan untuk melanjutkan kerja sama proyek pengembangan&nbsp;jet tempur&nbsp;KF-21 Boramae alias Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam pertemuan bilateralnya membahas kelanjutan proyek yang sudah bergulir sejak era pemerintahan Presiden ke-6&nbsp;Susilo Bambang Yudhoyono, lebih dari 15 tahun silam.&nbsp;Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik itu yang sifatnya&nbsp;technical&nbsp;maupun&nbsp;engineering," kata Airlangga di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 1 April 2026, dikutip dari keterangan tayangan video Sekretariat Presiden.Korea Selatan menggandeng Indonesia dalam pengembangan jet tempur yang disepakati di era pemerintahan Yudhoyono melalui perjanjian kerja sama pada 2010.Proyek itu kemudian berlanjut di era Presiden ke-7&nbsp;Joko Widodo, dan masih berlangsung hingga pemerintahan&nbsp;Prabowo.Total investasi dalam proyek yang diluncurkan pada 2015 ini mencapai 8,1 triliun KRW (setara Rp 95,32 triliun).Dari jumlah itu, Indonesia mulanya menanggung 20 persen atau senilai 1,6 triliun. Sisanya, pemerintah Korea Selatan menanggung 60 persen dan 20 persen lainnya oleh Korea Aerospace Industries (KAI).Proyek KF-21 sempat tertunda karena penundaan pembayaran dari pihak Indonesia. Belakangan, Korea Selatan akhirnya sepakat memangkas kontribusi Indonesia menjadi 600 miliar saja.&nbsp;Selain isu tunggakan, proyek KF-21 tercemar pula dengan adanya dugaan upaya pencurian teknologi oleh insinyur Indonesia yang terlibat dalam proyek tersebut.Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korea Selatan kemudian mengajukan permintaan kepada polisi agar dilakukan penyelidikan.Insinyur Indonesia itu tertangkap sekitar Januari 2024 saat mencoba mengambil perangkat penyimpanan USB yang berisi data jet tempur KF-21.Atas permintaan DAPA pada Kamis, 22 Februari 2024, kepolisian mulai menginvestigasi apakah data tersebut termasuk rahasia militer atau teknologi lain yang melanggar Undang-Undang Keamanan Teknologi Pertahanan.Dalam perkembangan kasus itu, lima teknisi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dituduh berupaya mengambil data sensitif program kerja sama pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae.&nbsp;PTDI merupakan perwakilan industri nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai penerima manfaat ofset (IIP) dari pembuatan prototipe jet tempur KF-21 dalam kerja sama itu.Pada Mei 2025, Kejaksaan Korea Selatan menetapkan bahwa tuntutan terhadap kelima teknisi tersebut digugurkan.Meski terganjal isu tunggakan dan pencurian data, kerja sama pengembangan jet tempur itu tetap berjalan.&nbsp;Pada 19 Maret 2026, sekitar dua pekan sebelum kunjungan kenegaraan Prabowo ke Korea Selatan, kantor berita Korea Selatan,&nbsp;Yonhap, melaporkan rencana ekspor 16 unit jet tempur KF-21 ke Indonesia.Jumlah itu lebih sedikit dari rencana awal sebanyak 48 unit.Airlangga Hartarto&nbsp;mengatakan, masih ada sejumlah isu teknis yang perlu dibahas sehubungan dengan pengembangan jet canggih itu, termasuk ihwal spesifikasi pesawat.&nbsp;Selain itu, Indonesia juga berharap adanya skema pembayaran baru.&ldquo;Tetapi harapannya ini akan diselesaikan dengan dikirimnya tim ke sana,&rdquo; kata Airlangga. (DK)

Indonesia lanjutkan proyek KF-21, bahas teknis, spesifikasi, dan skema pembayaran baru.

Prabowo tindak lanjut proyek jet tempur KF-21, tim segera dikirim

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pengusaha di sektor swasta agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum Lebaran 2026.
Dalam pelaksanaannya, Airlangga juga mengimbau agar perusahaan swasta membayar THR karyawan secara penuh. &ldquo;Tidak boleh dicicil,&rdquo; kata Airlangga, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (3/3) hari ini.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah di Indonesia menapai 26,5 juta orang. Sehingga nilai total THR yang akan dibayar akan mencapai sekitar Rp124 triliun untuk sektor swasta.
&ldquo;Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan,&rdquo; imbuh Airlangga.
Selain itu, Airlangga juga mengumumkan rencana dan jadwal pembagian THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 26 Februari 2026.
Nilai THR ASN ini diperkirakan mencapai Rp22,2 triliun, dengan target 2,4 juta ASN penerima dari pemerintahan daerah. Kemudian sebanyak Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN pemerintahan daerah, serta Rp12,7 triliun untuk pensiunan ASN.
Dengan adanya pembagian THR tersebut, Airlangga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini akan lebih tinggi, dari kuartal terakhir 2025 kemarin. &ldquo;Jadi kita menargetkan antara 5,5% sampai 5,6%,&rdquo; ungkap Airlangga.
Sebagai catatan, perayaan lebaran atau hari raya Idul Fitri 2026 akan bertepatan pada 20-21 Maret 2026. Mengacu imbauan Menko Perekonomian Airlangga, maka karyawan dari sektor swasta diharapkan bisa menerima THR dari perusahaan paling lambat pada Jumat, 13 Maret 2026. (KR)

Airlangga juga meminta agar karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tetap mendapat THR.

THR karyawan wajib dibayar H-7 Lebaran, Airlangga: tak boleh dicicil

JAKARTA&nbsp;&ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian&nbsp;Airlangga Hartarto&nbsp;menanggapi putusan&nbsp;Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court of United States of America/SCOTUS)&nbsp;yang membatalkan penerapan tarif global oleh Presiden Amerika Serikat&nbsp;Donald Trump, sekaligus memerintahkan pengembalian (reimbursement) tarif yang telah dipungut kepada korporasi masing-masing.
Airlangga menjelaskan, bagi Indonesia, perjanjian tarif timbal balik (reciprocal tariff) yang telah ditandatangani dengan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang disepakati. Perjanjian tersebut baru efektif&nbsp;60 hari setelah penandatanganan, sembari masing-masing pihak melakukan konsultasi dengan institusi terkait.
&ldquo;Dalam periode itu, pemerintah Amerika kemungkinan perlu berkonsultasi dengan Kongres atau Senat, sementara Indonesia dengan DPR,&rdquo; kata Airlangga.
Ia menambahkan, kebijakan tarif 10 persen yang saat ini diberlakukan Amerika Serikat bersifat sementara dan hanya berlaku&nbsp;150 hari. Setelahnya, kebijakan tersebut dapat diperpanjang atau diubah melalui regulasi yang berlaku.
Menurut Airlangga, Indonesia masih memiliki ruang waktu karena perjanjian bilateral belum efektif. Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan&nbsp;United States Trade Representative&nbsp;(USTR), yang menyampaikan akan ada keputusan kabinet AS terkait negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.
&ldquo;Indonesia meminta agar fasilitas tarif&nbsp;nol persen&nbsp;yang sudah diberikan tetap berlaku,&rdquo; ujarnya.
Sejumlah produk Indonesia yang telah mendapatkan tarif nol persen antara lain komoditas pertanian seperti kopi dan kakao, yang ditetapkan melalui&nbsp;executive order&nbsp;terpisah dan tidak terdampak pembatalan putusan MA. Selain itu, tarif nol persen juga mencakup rantai pasok elektronik, CPO, tekstil, alas kaki, dan produk terkait lainnya.
Airlangga menyebutkan, dalam 60 hari ke depan, pemerintah akan menunggu kejelasan apakah kebijakan tarif ini menguntungkan Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut bersifat saling menguntungkan, termasuk skema&nbsp;export tariff&nbsp;(ET) berbasis kuota yang masih dalam pembahasan.
Sementara itu, Amerika Serikat saat ini masih memusatkan perhatian pada penanganan tarif global. Namun, terbuka kemungkinan adanya&nbsp;pembedaan kebijakan&nbsp;bagi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian bilateral.
Terkait tarif barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, Airlangga mengatakan kebijakan yang sudah berlaku, sebagian nol persen dan sebagian lain seperti kedelai sekitar 5 persen, masih akan dipertahankan hingga implementasi penuh perjanjian tarif timbal balik.
Airlangga memastikan Presiden RI telah menerima laporan perkembangan tersebut. Presiden, kata dia, meminta jajarannya mempelajari seluruh potensi risiko dan menyiapkan berbagai skenario.
Pemerintah Indonesia juga telah mendiskusikan kemungkinan putusan MA ini dengan USTR sebelum penandatanganan perjanjian. &ldquo;Ini lebih merupakan kejutan yang sudah diantisipasi. Ada indikasi pembatalan, meski bentuk akhirnya belum bisa dipastikan,&rdquo; ujarnya.
Menteri Sekretaris Kabinet&nbsp;Teddy Indra Wijaya pada kesempatan tersebut&nbsp;menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi langsung dengan Amerika Serikat dan Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan.
Indonesia sebelumnya berhasil menurunkan tarif dari&nbsp;32 persen menjadi 19 persen, dan masih terbuka peluang penurunan lebih lanjut. &ldquo;Namun pada prinsipnya, Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan. Pemerintah sudah sedia payung sebelum hujan,&rdquo; kata Teddy. (YS)
Terkait:&nbsp;MA batalkan tarif Trump, berbagai negara bisa tuntut negosiasi ulang?

Perjanjian baru efektif 60 hari setelah penandatanganan, sembari konsultasi dengan instansi terkait.

Usai putusan SCOTUS,  Indonesia akan minta tarif 0% tetap berlaku

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa demutualisasi bursa dapat dilakukan melalui mekanisme private placement atau Initial Public Offering (IPO).&nbsp; &nbsp;
Dasar hukumnya, kata Airlangga, akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun saat ini masih dalam tahap penyusunan.
"Nanti itu (opsinya) bisa secara teknis dibahas. Dan ini penting agar transparansi dan akuntabilitas bisa disengage antara bursa dan anggota bursa," kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2) malam.
Airlangga menambahkan, sesuai amanah Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah mendorong reformasi pasar modal secara menyeluruh.
Selain demutualisasi bursa, beberapa langkah yang tengah digodok regulator antara lain:
Kebijakan free float naik dari 7,5% menjadi 15%.
Pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Perluasan kategori tipe investor dan pengungkapan kepemilikan saham dari sebelumnya di atas 5% menjadi di atas 1%.
Penegakan peraturan dan sanksi, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar terintegrasi, serta kolaborasi dengan seluruh pelaku industri jasa keuangan.
Tak hanya itu saja, imbuh Airlangga, pemerintah juga mendorong batas atau limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal hingga 20%, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.
Investasi ini akan fokus pada saham berkualitas seperti LQ45, dengan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Airlangga menekankan pentingnya menjaga integritas pasar modal sebagai &ldquo;jendela&rdquo; suatu negara. Menurutnya, apabila jendela ini terlihat buram oleh investor, efeknya bisa panjang.
"Oleh karena itu, bapak presiden minta supaya ini segera direspons dan harus selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya. (DK/KR)

Pemerintah juga akan menambah batas atau limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal.

Airlangga: Demutualisasi bursa bisa lewat private placement atau IPO

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia hingga saat ini tetap kuat dan terjaga, meskipun tengah terjadi dinamika di pasar keuangan serta perubahan kepemimpinan di sejumlah lembaga strategis sektor jasa keuangan.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan sejumlah kementerian terkait, Senin malam.
Airlangga menyampaikan bahwa dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 5,64 persen. Dalam waktu dekat, tepatnya pada Kamis, 5 Februari, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.
&ldquo;Ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi nasional masih terjaga dengan baik,&rdquo; ujar Airlangga.
Dari sisi inflasi, Airlangga menyebutkan bahwa inflasi Desember 2025 berada di level 2,92 persen. Sementara itu, data inflasi Januari 2026 akan diumumkan BPS pada Senin mendatang dan dipastikan masih berada dalam rentang sasaran inflasi APBN, yakni 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
Sementara itu, ketahanan eksternal Indonesia juga dinilai kuat. Cadangan devisa hingga Desember 2025 tercatat sebesar US$156,5 miliar, setara dengan pembiayaan impor selama 6,2 bulan. Dari sisi fiskal, defisit anggaran tetap terjaga dan berada di bawah batas maksimal 3 persen dari PDB.
Airlangga menambahkan bahwa kondisi sektor perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang sehat dan solid. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 9,6 persen secara tahunan, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,83 persen atau masih berada di level dua digit.
Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan nasional berada di level 25,87 persen, jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan regulator. Rasio utang pemerintah terhadap PDB juga tetap terjaga di bawah 40 persen, jauh di bawah batas maksimum 60 persen.
Indonesia pun masih mempertahankan peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat internasional, di antaranya Moody&rsquo;s dengan peringkat Baa2, Fitch dengan peringkat BBB, serta Standard &amp; Poor&rsquo;s.
Terkait dengan pasar modal, Airlangga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi struktural untuk memperkuat integritas, transparansi, dan daya saing pasar modal Indonesia. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia agar sejajar dengan praktik bursa modern internasional.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong peningkatan likuiditas pasar melalui kebijakan kenaikan batas minimum free float saham menjadi 15 persen sesuai dengan standar global. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan jumlah saham yang dilepas ke publik sehingga pasar menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas.
&ldquo;Peningkatan transparansi juga akan dilakukan melalui pengetatan aturan beneficial ownership, agar pemilik akhir saham dapat diketahui secara jelas, termasuk keterbukaan afiliasi antar pemegang saham,&rdquo; jelasnya.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik-praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal, termasuk praktik manipulasi harga saham atau yang dikenal sebagai saham gorengan.
&ldquo;Pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal Indonesia,&rdquo; tegasnya.
Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kerugian investor, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional serta menghambat arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia bersama OJK dan aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan dan pemberian sanksi hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan bursa, POJK, maupun undang-undang jasa keuangan yang berlaku. Pemerintah menegaskan akan mendukung penuh seluruh proses hukum agar berjalan sesuai ketentuan.
Terkait dengan dinamika kepemimpinan di sektor jasa keuangan, Airlangga memastikan bahwa Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK, serta Bursa Efek Indonesia untuk memastikan seluruh kegiatan operasional tetap berjalan normal selama masa transisi.
Pejabat pelaksana tugas atau pejabat sementara telah ditunjuk untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan, baik di sektor keuangan maupun pasar modal. Seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan.
&ldquo;Institusi kita kuat karena sistemnya dikelola sesuai prinsip good governance dan best practices,&rdquo; ujarnya.
Airlangga juga menyampaikan pesan Presiden kepada investor domestik, mitra internasional, dan seluruh masyarakat Indonesia. Presiden menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh, serta pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan nasional dengan komitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berstandar dunia.
Pada kesempatan tersebut, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa OJK telah menggelar Rapat Dewan Komisioner menyusul pengunduran diri tiga anggota Dewan Komisioner, yakni Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, rapat tersebut memutuskan penunjukan Friderica sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua DK OJK. Sementara itu, Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon.
&ldquo;Kami memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan dan seluruh kebijakan, program kerja, serta fungsi pengawasan OJK tetap berjalan sebagaimana mestinya,&rdquo; ujar Friderica.
Friderica menegaskan bahwa OJK berkomitmen mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara lebih holistik. Reformasi tersebut mencakup perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi dan perlindungan investor, khususnya investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
OJK juga akan mendorong pendalaman pasar melalui peningkatan minimal free float menjadi 15 persen, optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun milik pemerintah.
Selain itu, transparansi kepemilikan saham akan diperkuat melalui kewajiban pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO), afiliasi pemegang saham, serta penguatan due diligence dan know your customer (KYC) oleh perusahaan efek.
Dalam hal penegakan hukum, OJK menyatakan akan segera memulai penyelidikan terhadap praktik goreng-menggoreng saham dan manipulasi pasar secara masif, termasuk pengawasan terhadap perilaku pasar (market conduct) dan peran para influencer.
Perwakilan Direksi BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa pasca pengunduran diri Direktur Utama BEI, manajemen telah melakukan rapat direksi dan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama yang telah disetujui Dewan Komisaris. &ldquo;Kami memastikan seluruh operasional dan proses pengambilan keputusan di Bursa Efek Indonesia tetap berjalan normal dan tidak terganggu,&rdquo; ujar Jeffrey.
BEI menegaskan komitmennya untuk membangun pasar modal Indonesia yang berkelas dunia, tidak hanya dari sisi nilai transaksi dan kapitalisasi pasar, tetapi juga dari sisi transparansi dan tata kelola. BEI juga terus berkomunikasi dengan penyedia indeks global untuk memenuhi berbagai ekspektasi dan standar internasional demi memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi investor domestik maupun global.
Menutup konferensi pers, Airlangga menyatakan bahwa penjelasan dari pemerintah, OJK, dan BEI telah disampaikan secara komprehensif, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. (YS)

Aturan beneficial ownership akan diperketat, agar pemilik akhir saham dapat diketahui secara jelas.

Airlangga: Berantas gorengan saham, penegak hukum akan dilibatkan

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana menghidupkan lagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang tekstil, dalam rangka menghadapi tantangan eksternal hingga domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan rencana itu sesuai hasil diskusi dan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Hambalang akhir pekan lalu.
Menurut Airlangga, Indonesia telah memetakan ulang roadmap industri yang berpotensi mengadapi dampak terbesar dari kebijakan tarif dagang. Beberapa di antaranya termasuk industri tekstil, produk tekstil, sepatu, garmen, dan elektronik.
Khusus untuk industri tekstil dan produk tekstil, kata Airlangga, Indonesia memiliki kelemahan value chain. Terutama dalam produksi benang, kain, dyeing, printing dan finishing.
&ldquo;Harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali dan bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali,&rdquo; jelas Airlangga, dalam konferensi pers Kamis kemarin.
Namun untuk membangkitkan kembali BUMN tekstil, imbuh Airlangga, Indonesia akan membutuhkan investasi US$6 miliar atau sekitar Rp101,4 triliun (asumsi kurs Rp16.900 per dolar).
&ldquo;Nanti akan disiapkan oleh Danantara,&rdquo; ungkap Rosan, merujuk pada Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara).
Sementara itu CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan danantara terbuka untuk berbagai investasi yang mendukung penciptaan lapangam kerja, meski potensi imbal hasilnya di bawah rata-rata.
&ldquo;Kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi. Mungkin tekstil kan salah satu yang dari segi lapangan pekerjaan itu sangat besar,&rdquo; jelas Rosan, usai merilis data realisasi investasi 2025 pada Kamis.
Meskipun demikian, belum ada rincian mengenai bentuk dari BUMN baru di bidang tekstil itu. Namun Airlangga menegaskan bahwa rencana ini adalah pembentukan entitas baru, bukan menghidupkan lagi entitas lama yang sudah tak beroperasi.
Sebagai catatan Indonesia sebelumnya telah memiliki BUMN yang bergerak di industri tekstil dengan nama PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dan PT Primissima(Persero).
Namun Industri Sandang Nusantara telah dinyatakan pailit atau bangkrut pada 2024. Sementara Primissima mengalami kerugian bertahun-tahun dan telah berhenti beroperasi sejak 2020. (KR)

Indonesia akan menghidupkan kembali BUMN tekstil untuk menghadapi gempuran tarif dan produk impor.

Indonesia bentuk BUMN tekstil, butuh US$6 miliar dari Danantara

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Amerika Serikat (AS) telah menyetujui kelapa sawit masuk dalam daftar komoditas yang memperoleh fasilitas pembebasan tarif bea masuk atau tarif nol persen.
Namun, Airlangga menegaskan bahwa produk tekstil tidak termasuk dalam kesepakatan bebas tarif tersebut. Menurutnya, fasilitas tarif nol persen hanya diberikan kepada komoditas yang berasal dari sumber daya alam.
&ldquo;Tekstil kan bukan dari alam. Jadi yang masuk itu semua berbasis sumber daya alam tropis,&rdquo; ujar Airlangga usai meninjau persiapan program Work From Anywhere (WFA) di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12)
Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang lahir setelah Presiden AS Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif terkait tarif resiprokal pada awal April 2025, mengutip dari kontan.co.id.
Meski demikian, Airlangga belum merinci jumlah pasti pos tarif yang akan mendapatkan fasilitas nol persen, karena pembahasan teknis masih dalam tahap finalisasi.
Airlangga memastikan bahwa kriteria penerima tarif nol persen secara khusus ditujukan bagi komoditas sumber daya alam berbasis tropis.
Dengan demikian, produk manufaktur seperti tekstil, yang selama ini menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia ke AS, tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 19 persen.
Sebelumnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah merampungkan perundingan lanjutan, termasuk negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintah AS.
Dari hasil pembicaraan bersama Duta Besar United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer, kedua negara telah menyepakati tenggat waktu penyelesaian negosiasi.
Dokumen kesepakatan tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Januari 2026 dan akan ditandatangani secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Menurut Airlangga, proses negosiasi berjalan dengan baik. Saat ini, pemerintah AS masih mengatur jadwal yang tepat untuk mempertemukan kedua kepala negara.
&ldquo;Sebelum akhir Januari, dokumen kesepakatannya akan disiapkan dan ditandatangani secara resmi,&rdquo; ujar Airlangga dalam konferensi pers dari Washington DC, Selasa (23/12). (DK)

Produk manufaktur seperti tekstil, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia tetap kena tarif 19%.

Airlangga: Amerika setuju sawit Indonesia bebas tarif, tekstil 19%

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya dorongan stimulus untuk menjaga momentum ekonomi 2025 dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah akan menebar stimulus total Rp 110 triliun untuk mempekuat daya beli masyarakat.
Ia menyampakan hal ini dalam Top CEO Indonesia Award 2025, yang diselenggarakan oleh IDNFinancials di The Langham Jakarta pada 4 November 2025. Ini merupakan agenda tahunan yang memilih 45 CEO terbaik dari perusahaan tercatat di BEI, serta 7 tokoh dengan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Acara ini mengusung tema &ldquo;Resilient Leadership for a Transforming World.&rdquo;&nbsp;Sebagai keynote speaker, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan rangkaian stimulus pada kuartal IV untuk memastikan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tiga kuartal sebelumnya. 
Salah satunya adalah diskon transportasi pada 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2025, serta penyelenggaraan 37 event besar sepanjang Desember untuk menggerakkan aktivitas ekonomi.Pada sektor ritel, pemerintah menargetkan penguatan daya beli melalui beberapa program antara lain.
<ul>
<li>Program Every Purchase is Cheap&nbsp;(EPIC)&nbsp;dengan proyeksi transaksi Rp56 triliun.</li>
<li>Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)&nbsp;diperkirakan menghasilkan Rp34 triliun</li>
<li>Kampanye Belanja di Indonesia Aja (BINA Indonesia)&nbsp;&nbsp;menargetkan Rp30 triliun.</li>
</ul>
&ldquo;Totalnya sekitar Rp120 triliun, namun karena penyesuaian situasi ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, target ini kemungkinan diturunkan menjadi sekitar Rp110 triliun,&rdquo; ujar Airlangga.&nbsp;(SA)

Airlangga targetkan pemerintah tebar stimulus Rp110 triliun untuk penguatan daya beli masyarakat. 

Airlangga targetkan tebar stimulus total Rp110 triliun akhir tahun ini

JAKARTA &ndash; Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto said Indonesia&rsquo;s Carbon Capture Storage (CCS) sector is now attracting global investors, including BP and Exxon.
&ldquo;Several companies such as BP, Exxon, and others will invest in Indonesia. For CCS, the value is around USD 15 billion,&rdquo; Airlangga said in a keynote speech delivered at the Top CEO Indonesia Awards 2025 on Thursday, 4 December.
At the event, held by IDNFinancials at The Langham Jakarta, Airlangga said Indonesia now has CO₂ storage capacity of up to 600 gigatonnes.
&ldquo;That is the largest in Asia, meaning we can actually absorb CO₂ from Australia, Japan, and Korea,&rdquo; Airlangga said.
With such promising potential, Indonesia needs to establish internationally aligned carbon-trading protocols.
On the other hand, Airlangga said the Indonesian government continues to encourage the Indonesia Stock Exchange (BEI) to build a more transparent carbon market, supported by proportionate market makers to facilitate price formation.
&ldquo;Otherwise, the disparity between prices in Indonesia and international prices will be too wide,&rdquo; Airlangga explained.
Airlangga also urged leaders in the private sector, especially the recipients of the Top CEO Awards 2025, to continue promoting investment and creating much-needed jobs.
Previously, Airlangga emphasised that Indonesia&rsquo;s economic prospects would be more promising in 2026. &ldquo;The upside risk potential is higher than the downside risk,&rdquo; he said, noting that Indonesia&rsquo;s 2026 economic growth baseline is set at 5.4%.
&ldquo;There is not much bad news in the coming years,&rdquo; Airlangga added, highlighting similar views expressed by the World Bank and IMF during the G20 meeting in South Africa. (KR/ZH)

Indonesia is preparing CO₂ storage capacity of up to 600 gigatonnes, the largest in Asia.

Menko Airlangga: BP and Exxon to bring major investment to CCS project

JAKARTA &ndash;&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Perekonomian&nbsp;Airlangga Hartarto&nbsp;optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menjadi keynote speech dalam ajang&nbsp;Top CEO Indonesia Awards 2025&nbsp;di&nbsp;The Langham Jakarta, 4 Desember 2025.
Airlangga menjelaskan bahwa ketidakpastian geopolitik pada dua kuartal awal 2025, termasuk kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang berhasil dinegosiasikan turun dari 32% menjadi 19%, telah banyak tercermin (price in) pada nilai rupiah, pasar saham, dan tingkat suku bunga domestik.Ia menilai prospek ekonomi 2026 lebih menjanjikan. &ldquo;Potensi upside risk lebih tinggi daripada downside risk,&rdquo; ujarnya, seraya menyebut baseline pertumbuhan 2026 dalam APBN berada di level 5,4%.
Airlangga juga menekankan bahwa tidak banyak potensi kabar buruk dalam beberapa tahun ke depan, sejalan dengan optimisme Bank Dunia dan IMF yang disampaikan dalam pertemuan G20 di Afrika Selatan.Ia menambahkan bahwa ASEAN tetap menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi secara regional, dan Indonesia secara konsisten disebut sebagai&nbsp;the bright spot in the global market. Ke depan, kawasan Indo-Pasifik-meliputi China, ASEAN, Jepang, dan Korea&mdash;diproyeksikan menjadi penghela utama pertumbuhan ekonomi dunia.
Pada tahun ini, Top CEO Indonesia Awards 2025 mengangkat tema&nbsp;Resilient Leadership for a Transforming World dan merilis&nbsp;45 CEO terbaik dari perusahaan tercatat di BEI serta tujuh tokoh dengan kontribusi signifikan bagi ekonomi Indonesia.&nbsp;Sebagai informasi, IDNFinancials pertama kali memberikan penghargaan ini kepada 43 CEO pada 2023 di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dan pada 2024 di Pullman Bandung Grand Central. (SA/LK)

Airlangga optimistis prospek ekonomi 2026 lebih menjanjikan.

Airlangga: Indonesia jadi bright spot di tengah tantangan global

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan insentif fiskal jumbo untuk mendorong pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah, dengan total anggaran mencapai Rp786 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa insentif tersebut akan diberikan kepada para pemenang TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Awards dan Champions Digital TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) tahun 2025.
Ia melanjutkan, ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah kepada pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi daerah.&rdquo;
TPID dan TP2DD adalah tim yang berada di bawah koordinasi Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian.
Airlangga sempat meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan insentif tersebut&nbsp; kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil menjaga stabilitas harga atau inflasi dan memajukan digitalisasi daerah.
Permohonan tersebut ia sampaikan langsung kepada kepala negara saat memberikan sambutan dalam perhelatan PTBI. &ldquo;Kami berharap berharap arahan Bapak Presiden, darah yang dapat award, mohon mendapat insentif fiskal,&rdquo; ujar Airlangga.
Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait hal ini. &ldquo;Mohon arahan Pak Presiden. Tadi Pak Menteri Keuangan saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia, jumlahnya enggak terlalu besar kira-kira Rp 786 miliar yang dibagi,&rdquo; ucapnya.
Berikut Daftar Pemenang TPID Awards &amp; Champions Digital TP2DD 2025
1. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Baik
<ul>
<li>Kota Palembang</li>
<li>Kota Tasikmalaya</li>
<li>Kota Banjarmasin</li>
<li>Kota Palu</li>
<li>Kota Mataram</li>
</ul>
2. TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2025
Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Minahasa
Kabupaten Lombok Timur
3. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025
<ul>
<li>Provinsi Sumatera Selatan</li>
<li>Provinsi Jawa Tengah</li>
<li>Provinsi Kalimantan Timur (koreksi ejaan)</li>
<li>Provinsi Sulawesi Barat</li>
<li>Provinsi Papua</li>
</ul>
4. TP2DD Provinsi Terbaik 2025
<ul>
<li>Provinsi Sumatera Selatan</li>
<li>Provinsi Jawa Timur</li>
<li>Provinsi Kalimantan Timur</li>
<li>Provinsi Sulawesi Selatan</li>
<li>Provinsi Nusa Tenggara Timur</li>
</ul>
5. TP2DD Kabupaten Terbaik 2025
<ul>
<li>Kabupaten Deli Serdang</li>
<li>Kabupaten Ciamis</li>
<li>Kabupaten Tanah Laut</li>
<li>Kabupaten Sidenreng Rappang</li>
<li>Kabupaten Lombok Timur (YS)</li>
</ul>

Pemerintah menyiapkan insentif fiskal jumbo untuk dorong pengendalian inflasi, daerah mana saja? 