JAKARTA - Tsingshan Holding Group menjajaki pembangunan smelter aluminium baru senilai US$3 miliar di Indonesia, seiring lonjakan minat pasar akibat gangguan pasokan dari Timur Tengah.
Seperti dikutip Alcircle, sejumlah sumber menyebut rencana proyek tersebut tengah dibahas dengan calon mitra dan akan berlokasi di Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Fasilitas ini diproyeksikan memiliki kapasitas 800 ribu ton per tahun dan dibangun dalam dua tahap.
Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat produksi aluminium baru, didorong investasi besar dari China dan meningkatnya permintaan global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk gangguan produksi di sejumlah smelter utama, mendorong pembeli mencari sumber alternatif seperti Indonesia.
Data Fastmarkets menunjukkan total produksi aluminium Indonesia saat ini sekitar 1,1 juta ton per tahun dan berpotensi meningkat menjadi 1,98 juta ton pada 2026, dengan prospek jangka panjang mencapai 15,35 juta ton.
Ekspansi kapasitas juga datang dari berbagai proyek lain, termasuk kolaborasi Tsingshan dengan Xinfa serta investasi dari grup industri besar seperti Shandong Weiqiao, Harita Group, dan Nanshan Group.
Seorang sumber pasar menyebut waktu pembangunan masih dalam tahap awal, namun produksi diperkirakan bisa dimulai dalam dua tahun. Pelaku pasar menilai skala proyek besar tersebut tetap realistis untuk diselesaikan dalam waktu satu hingga dua tahun.
Permintaan aluminium Indonesia turut terdorong oleh gangguan pasokan global. Konflik di Timur Tengah, termasuk dampak pada smelter seperti Emirates Global Aluminium dan Aluminium Bahrain, telah menekan produksi dan memperketat pasar.
Menurut analis Fastmarkets, kapasitas smelter di Timur Tengah diperkirakan turun menjadi 3,445 juta ton pada 2026 dari 6,151 juta ton pada 2025, atau merosot sekitar 44%.
Kondisi ini mendorong premi aluminium global tetap tinggi. Harga bahkan berpotensi menembus US$4.000 hingga US$5.000 per ton dalam skenario eskalasi lebih lanjut, meski saat ini masih di bawah level tersebut.(DH)
&nbsp;

Tsingshan rencanakan smelter US$3 miliar di Indonesia, dorong produksi aluminium di tengah krisis.

Tsingshan garap smelter aluminium raksasa di Maluku Utara

LONDON &ndash; Perang Iran memicu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar aluminium global dengan potensi efek domino yang menghancurkan di berbagai sektor seperti konstruksi, pengemasan, transportasi, dan energi hijau.
Seperti dikutip&nbsp;reuters.com&nbsp;(16/04/26), bahkan jika perang berakhir besok, mungkin butuh waktu hingga satu tahun bagi Emirates Global Aluminium untuk pulih dari kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan rudal di smelter Al Taweelah miliknya bulan lalu.
Aluminium Bahrain, pabrik produksi lokasi tunggal terbesar di luar China, juga telah terkena serangan, meskipun tingkat kerusakannya saat ini tidak diketahui. Alba telah mengurangi produksi sebelum serangan tersebut, seperti halnya Qatar Aluminium, karena kekurangan pasokan listrik.
Dengan pelayaran melalui Selat Hormuz yang sangat dibatasi, hilangnya produksi dapat meningkat lebih lanjut karena smelter kehabisan stok bahan baku mereka.
Pasar global menghadapi defisit pasokan hingga 4 juta metrik ton tahun ini, menurut perusahaan konsultan Wood Mackenzie.
Pembeli Barat akan menanggung beban terberat dari hantaman pasokan besar-besaran tersebut dan para pembuat kebijakan akan menghadapi beberapa pilihan sulit dalam beberapa minggu ke depan jika mereka ingin meredam dampaknya.
Cakupan Persediaan Menipis
Di masa lalu, pasar bisa saja beralih ke London Metal Exchange (LME) untuk mendapatkan logam tambahan. Persediaan terdaftar melebihi 5 juta ton pada paruh pertama dekade lalu.
Stok LME sejak itu telah menyusut menjadi di bawah 400.000 ton dengan 100.000 ton lainnya berada dalam kategori&nbsp;off-warrant.
Gudang-gudang CME juga telah terkuras. Total stok yang dapat dikirim telah merosot sebesar 70% sejak awal tahun dan kini hanya berjumlah 1.864 ton.
Bahkan angka-angka tersebut menipu. Logam Rusia, yang tidak dapat digunakan oleh banyak pengguna Barat karena sanksi yang dijatuhkan setelah invasi ke Ukraina, menyumbang 270.000 ton dari persediaan LME yang terdaftar pada akhir bulan Maret.
Para&nbsp;trader&nbsp;telah berebut komponen non-Rusia. Seseorang membatalkan 98.000 ton aluminium India yang terdaftar di LME pada minggu pertama bulan Maret, hanya untuk mendaftarkannya kembali (re-warrant) sebagian besarnya pada minggu lalu saat&nbsp;time-spreads&nbsp;meledak.
Patokan&nbsp;spread&nbsp;kas-ke-tiga-bulan melebar menjadi&nbsp;backwardation&nbsp;sebesar US$95,50 per ton, yang paling ketat di pasar sejak 2007.
Kendala Pasokan Listrik
Terdapat kapasitas smelter yang menganggur, khususnya di AS dan Eropa, yang secara teori dapat diaktifkan kembali untuk membantu meringankan tekanan pada pasokan logam fisik.
Namun, sebagian besar kapasitas ini dinonaktifkan selama krisis energi sebelumnya. Smelter memproduksi logam melalui elektrolisis, dan satu smelter pada umumnya dapat menggunakan daya listrik yang sama besarnya dengan kota seukuran Boston.
Mengingat dampak perang Iran terhadap harga energi, tampaknya sangat kecil kemungkinannya banyak, jika ada, dari kapasitas yang dipetieskan tersebut akan kembali beroperasi.
Memang, kekurangan daya listrik yang terjangkau secara global telah memaksa lebih banyak penutupan bahkan sebelum dimulainya permusuhan di Teluk.
Smelter aluminium Mozal di Mozambik, yang mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh South32 dari Australia, ditempatkan pada status perawatan dan pemeliharaan (care and maintenance) pada bulan Maret setelah perusahaan tersebut gagal mendapatkan kontrak pasokan listrik yang layak secara ekonomi.
Bahkan dengan mempertimbangkan produksi daur ulang yang lebih besar dan permintaan yang lebih lunak akibat hantaman energi pada aktivitas manufaktur, "tidak ada yang bisa menghindari defisit besar di pasar aluminium global selama 18 bulan ke depan," menurut Wood Mackenzie.
Pilihan Tidak Menyenangkan
Defisit tersebut akan dirasakan paling parah di Barat, yang akan memaksa pemerintah untuk membuat beberapa pilihan yang tidak menyenangkan.
Dua negara dapat membantu meringankan kekurangan tersebut.
Yang pertama adalah China, produsen aluminium terbesar di dunia. Masalahnya adalah China cenderung memproses sebagian besar logamnya menjadi produk setengah jadi seperti batang, pelat, dan kawat.
Negara-negara lain di dunia telah menghabiskan dekade terakhir untuk mendirikan hambatan perdagangan terhadap banjir ekspor China, menuduh Beijing merusak para pesaingnya.
Pengguna aluminium Barat membutuhkan logam primer dan paduan (alloy), bukan lebih banyak ekspor produk China yang murah.
Hal itu menyisakan Rusia, yang memproduksi logam primer dan berbagai paduan bernilai tambah yang diproduksi di Teluk.
Pabrikan Jepang sudah menunjukkan tanda-tanda kembali ke pasokan Rusia, setelah memberikan sanksi pada diri sendiri paska invasi 2022.
Pembeli AS dan Eropa akan membutuhkan pengecualian sanksi (sanction waivers) dari pemerintah untuk mengikuti langkah tersebut.
Situasi di Amerika Serikat diperparah oleh keputusan Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif impor aluminium menjadi 50%.
Hal tersebut telah membuat biaya ingot impor menjadi lebih dari US$2.500 per ton di atas harga LME, yang mana harganya sendiri melayang di level tertinggi dalam empat tahun sebesar US$3.580 per ton.
Untuk saat ini, hal tersebut tetap menjadi persamaan harga dan biaya. Semakin lama gangguan di Teluk berlangsung, semakin cepat stok menipis.
Pada tahap tertentu, hal ini mungkin tidak lagi menjadi soal harga sama sekali dan berubah menjadi soal ketersediaan logam yang cukup untuk memenuhi pesanan manufaktur. (SF)

Krisis aluminium global dipicu perang, tarif, dan defisit pasokan hingga 4 juta ton.

Perang Iran dan stok menipis picu dunia alami krisis alumunium

Jakarta - Persaingan global untuk mengamankan pasokan mineral kritis kini telah merambah ke segmen rantai pasok yang paling tidak terduga, yakni limbah atau rongsokan logam.
Limbah aluminium, yang sebelumnya dianggap komoditas kelas dua, kini diklasifikasikan sebagai "komoditas strategis" oleh para pembuat kebijakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Perubahan status ini memicu potensi perang dagang baru seiring upaya negara-negara Barat untuk mencegah kebocoran material daur ulang berharga tersebut ke pesaing global, khususnya China.
Seperti dilansir dari reuters.com&nbsp;(21/11), Kepala Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic menegaskan bahwa limbah aluminium kini memegang peran vital dalam kebijakan industri blok tersebut. Data menunjukkan lebih dari satu juta metrik ton limbah aluminium "bocor" keluar dari Uni Eropa setiap tahunnya dalam bentuk ekspor.
Merespons hal ini, Komisi Eropa tengah mempersiapkan langkah-langkah penyeimbang untuk memastikan material yang dapat didaur ulang tetap berada di dalam Eropa, mengingat target kawasan tersebut untuk memenuhi 25 persen permintaan mineral kritisnya melalui daur ulang pada 2030.
Urgensi ini didorong oleh fakta bahwa daur ulang aluminium hanya membutuhkan 5 persen energi dibandingkan produksi logam primer, menjadikannya elemen kunci dalam dekarbonisasi.
Asosiasi industri&nbsp;European Aluminium&nbsp;menuding kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebagai salah satu penyebab utama kebocoran ini.
Tarif impor AS yang tidak mengenakan bea pada limbah aluminium menciptakan celah arbitrase harga yang menarik lebih banyak pasokan rongsokan Eropa ke pasar AS, terutama setelah kapasitas produksi aluminium primer Eropa anjlok seperempatnya sejak 2011 akibat tingginya biaya energi.
Di sisi lain Atlantik, kelompok industri&nbsp;The Aluminum Association&nbsp;di Amerika Serikat juga menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai kebocoran pasokan domestik, namun mereka menuding China sebagai penyebab utamanya.
Asosiasi tersebut mendesak pemerintah AS untuk menerapkan kontrol ekspor yang cerdas dan terarah, khususnya untuk limbah berkualitas tinggi seperti kaleng minuman bekas.
Ironisnya, Amerika Serikat sendiri masih memiliki tingkat daur ulang kaleng aluminium yang sangat rendah, yakni hanya 43 persen pada 2023, jauh di bawah rata-rata global sebesar 75 persen.
Pusat gravitasi persaingan ini tidak lepas dari peran China yang kini beralih fokus ke sektor daur ulang. Setelah membatasi kapasitas produksi smelter primernya, Beijing menargetkan peningkatan kapasitas daur ulang aluminium menjadi 15 juta ton per tahun pada 2027.
Ambisi China ini menciptakan permintaan masif yang menyedot pasokan rongsokan dari seluruh dunia, termasuk yang transit melalui negara-negara seperti Malaysia dan Thailand untuk pemrosesan awal.
Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa China bersiap untuk mendominasi sektor aluminium sekunder global, sama seperti dominasi mereka di sektor primer, yang pada akhirnya mendorong tren proteksionisme sumber daya di negara-negara Barat menjadi sebuah keniscayaan. (SF)

AS dan Uni Eropa siapkan pembatasan ekspor limbah aluminium demi amankan pasokan mineral kritis.