JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan pada rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengatakan Kepala BGN telah melaporkan rencana penghematan lanjutan dalam program tersebut. Menurut dia, besaran efisiensi yang akan dilakukan cukup signifikan, meskipun ia enggan menyebut berapa besar anggaran yang akan dihemat.
&ldquo;Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi,&rdquo; kata Purbaya, saat ditanya apakah estimasi pemangkasan sekitar Rp40 triliun, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (26/6).
&ldquo;Tapi yang penting programnya jalan. Ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangi sedikit, tapi akan signifikan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, Purbaya menegaskan efisiensi tidak akan mengurangi kualitas makanan yang dibagikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebaliknya, perbaikan program justru akan difokuskan pada aspek sumber daya manusia, termasuk penambahan tenaga ahli gizi.
Dalam pertemuan bersama BGN, Purbaya memaparkan lembaga pelaksana program prioritas ini mengalami kesulitan dalam pengawasan anggaran di daerah.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan memberi dukungan pengawasan, lewat penugasan khusus tim pengawas di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada masing-masing daerah.
&ldquo;Kalau jelek kita bilang jelek, rekomendasikan tutup,&rdquo; kata Purbaya. &ldquo;Kita gak akan kong-kalikong, kalau pengawasan BGN sendiri, ada conflict of interest,&rdquo; imbuhnya.
Pada pertengahan Mei, Purbaya sempat memaparkan pemerintah memang telah berencana menekan anggaran program MBG, yang semula mendapat alokasi APBN Rp355 triliun untuk 2026.
&ldquo;Nanti bukan Rp335 triliun, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi presiden,&rdquo; kata Purbaya, setelah memaparkan realisasi APBN hingga April 2026. (KR)

Purbaya mendukung efisiensi anggaran MBG dan bersedia ikut mengawasi program di daerah.

Purbaya setuju anggaran MBG dipangkas, fokus perbaiki SDM

JAKARTA &ndash; Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui perencanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum disiapkan secara matang, sehingga memunculkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program prioritas ini.
&ldquo;Masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencananya yang matang,&rdquo; kata Luhut, saat membuka seminar Rule of Law and Economic Growth di kantor DEN pada Kamis (25/6).
&ldquo;Itu salah kita semua,&rdquo; imbuh Luhut.
Menurut purnawirawan militer yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini, masalah MBG seharusnya bisa diminimalisir jika kajian dan perencanaan dilakukan lebih baik sejak awal. Terutama untuk pelaksanaan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia.
Luhut juga menilai banyak waktu terbuang untuk memperdebatkan persoalan yang semestinya tidak terjadi.
Selain itu, ia mengaku telah menyampaikan hasil survei dan sejumlah usulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah Wakil Kepala BGN bersama jajarannya menemui DEN, agar evaluasi program lebih komprehensif dan mempermudah identifikasi masalah inti.
&ldquo;Ya sebenarnya efisiensi lagi,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Luhut meyakini implementasi program akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Ia juga mendorong pelaksana program MBG segera menemukan jalan tengah, tanpa harus mengorbankan kelanjutan program yang memberi dampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
&ldquo;Kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi, karena itu kan pemerataan sebenarnya Rp1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar,&rdquo; jelas Luhut. (KR)

Dewan Ekonomi Nasional mendorong program MBG ke depan lebih efisien dan memprioritaskan wilayah 3T.

Luhut akui perencanaan MBG kurang matang, usul efisiensi program

JAKARTA &ndash; Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan APBN sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027, sehingga total dana yang dibutuhkan oleh institusi penegak hukum ini bertambah jadi Rp184 triliun.
Wakil Kepala Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan sebelumnya pemerintah menetapkan pagu indikatif Polri sebesar Rp118 triliun untuk 2027, berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada akhir Mei.
&ldquo;Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun, baru terpenuhi 66,4%,&rdquo; kata Dedi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, pada Kamis (19/6).
Menurut Dedi, kenaikan itu berdasarkan hasil rasionalisasi yang menghitung kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS. &ldquo;Dengan demikian apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 masih terdapat kekurangan Rp66,1 triliun,&rdquo; ujarnya.
Selain itu, Dedi menyampaikan bahwa lembaganya telah mengajukan tambahan anggaran ini kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, melalui surat Kapolri bertanggal 15 Juni 2026.
Dedi merinci, usulan tambahan anggaran terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun, belanja barang Rp20,9 triliun, dan belanja modal Rp40,6 triliun.
Tambahan belanja pegawai akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang batas pensiunnya bertambah, kenaikan remunerasi 80%, kekurangan gaji rutin dan tunjangan, serta rencana penerimaan anggota Polri pada 2027.
Sementara itu untuk belanja barang, tambahan anggaran akan dipakai untuk pembiayaan BBM dan listrik, dukungan operasional Bhabinkamtibmas, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Terkait tambahan belanja modal sebesar Rp40,6 triliun, Dedi menyampaikan anggaran akan difokuskan untuk pengadaan kendaraan listrik, kendaraan khusus Brimob, pembangunan fasilitas kepolisian, rumah dinas anggota, pengadaan alat material khusus, serta persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Polri.
Habiburokhman juga mengatakan hasil pembahasan dalam rapat itu, akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk sinkronisasi sesuai mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku. (KR)

Usulan tambahan APBN ini telah disampaikan dalam rapat bersama DPR RI, apa hasilnya?

Harga BBM naik, Polri minta tambahan APBN Rp66,1 triliun

JAKARTA &ndash; Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mendekati ambang 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (8/1), Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan menyampaikan defisit APBN 2025 tercatat Rp695,1 triliun (unaudited), setara 2,92% terhadap PDB.
&ldquo;Defisitnya membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan (target defisit, red) APBN sebesar Rp616,2 triliun. Tapi, kita tetap menjaga memastikan defisitnya tidak di atas 3%,&rdquo; katanya.
Menurut dia, realisasi defisit APBN 2025 naik ke 2,92% terhadap PDB dari rencana awal 2,53% terhadap PDB. Kenaikan defisit tersebut guna menjaga ekonomi dapat melakukan ekspansi di tengah tekanan ekonomi global.
Sepanjang tahun 2025, pendapatan negara mencapai Rp2,75 kuadriliun atau 91,7% dari APBN dan belanja negara Rp3,45 kuadriliun atau 95,3% dari APBN. Pendapatan negara berasal dari antara lain, penerimaan pajak Rp1,91 kuadriliun, bea dan cukai Rp300,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp534,1 triliun, dan penerimaan hibah Rp4,3 triliun.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp3,45 kuadriliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2,60 kuadriliun dan transfer dana ke daerah Rp849 triliun.
Menurut Purbaya, pemerintah tidak menekan belanja negara agar perekonomian tetap tumbuh. &ldquo;Kenapa nggak dipotong belanjanya? Supaya defisit tetap kecil. Ketika ekonomi sedang turun, kita sedang mengalami down, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus perekonomian,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa hal itu sebagai komitmen agar perekonomian tumbuh berkesinambungan, tanpa membahayakan APBN.
Menurut Menteri Keuangan, pemotongan anggaran dapat membuat ekonomi semakin turun. &ldquo;Saya bisa potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi, ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Keuangan guna memastikan ekonomi bisa tumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walapun gelembungnya, kita pastikan di bawah 3%, ini adalah standard yang paling ketat,&rdquo; katanya. (LK)

Pemerintah tidak menekan belanja pemerintah agar pertumbuhan ekonomi berlanjut.