JAKARTA &ndash; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp713,45 miliar untuk 2027, meskipun serapan program utama hingga pertengahan 2026 masih rendah.
Tambahan anggaran yang diajukan terdiri atas Rp131,11 miliar untuk program dukungan manajemen, Rp239,34 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila, serta Rp343 miliar untuk pengadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pusdiklat PIP).
Dalam rapat kerja bersama BPIP, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti ketimpangan realisasi anggaran BPIP hingga Juni 2026.
Dari pagu aktif sebesar Rp287,41 miliar, realisasi anggaran secara keseluruhan telah mencapai 66,22%. Namun serapan Program Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 26,71%, jauh di bawah realisasi Program Dukungan Manajemen yang telah mencapai 88,16%.
&ldquo;Ini jangan sampai nanti terkesan bahwa BPIP ini didirikan justru untuk membiayai birokrasi internalnya sendiri,&rdquo; kata Dewi dalam rapat tersebut.
Dewi juga menyoroti capaian fisik sejumlah program yang masih rendah. Hingga pertengahan tahun, kegiatan sosialisasi baru menjangkau 2.847 peserta dari target 20.000 peserta. Sementara program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 426 orang dari target 3.166 peserta.
Meskipun demikian, Komisi XIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk program untuk BPIP sebesar Rp343 miliar untuk 2027. Usulan pengadaan Pusdiklat PIP tidak disetujui, setelah mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal dan efisiensi belanja negara.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XIII DPR menetapkan pagu indikatif BPIP tahun anggaran 2027 sebesar Rp141,07 miliar yang terdiri atas Rp131,07 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp10 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila. (KR)

DPR khawatir anggaran BPIP lebih banyak terserap untuk birokrasi ketimbang program inti.

BPIP minta tambahan APBN Rp713 miliar, DPR kritik serapan program

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga akhir Mei 2026 tetap terjaga, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp180,4 triliun.
Angka defisit APBN tersebut setara 0,7% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Dalam paparan realisasi APBN Mei 2026 pada Jumat (5/6), Purbaya melaporkan pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6% dari target tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini meningkat 19,1% secara tahunan, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terkontraksi 12,9%.
"Realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Kita lihat pendapatan tumbuh 19,1%," ujar Purbaya dalam paparannya.
Perbaikan paling menonjol, kata Purbaya, berasal dari penerimaan pajak yang tumbuh positif menjadi Rp834,4 triliun hingga Mei 2026. Capaian ini berbalik dari kontraksi 11,3% yang terjadi pada lima bulan pertama tahun lalu.
"Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naiknya 22,1%," kata Purbaya. "Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak utamanya dibandingkan dengan kondisi tahun lalu," imbuhnya.
Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun atau naik 19,9%. Purbaya menilai kinerja bea cukai juga mulai membaik, setelah kembali mencatat pertumbuhan positif selama dua bulan berturut-turut.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5% dari pagu APBN. Realisasi ini meningkat 34,4% secara tahunan.
Mayoritas pertumbuhan didukung belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang meningkat 58,9% menjadi Rp517,7 triliun, belanja non-K/L naik 47% menjadi Rp541,6 triliun, sementara transfer ke daerah tercatat Rp306,1 triliun atau turun 4,9%.
"Belanja negara tetap tumbuh. Artinya sesuai dengan target, kita selalu ingin mempercepat belanja," ujar Purbaya.
Ia menambahkan posisi fiskal pemerintah juga didukung surplus keseimbangan primer sebesar Rp58,6 triliun, meningkat dari Rp28 triliun pada April 2026. Dengan kondisi tersebut, Purbaya menilai APBN masih berada pada jalur yang sehat dan terkendali hingga akhir tahun.
"Jadi kondisi fiskal amat baik," kata Purbaya. (KR)

Pendapatan negara tumbuh 19,1%, ditopang lonjakan penerimaan pajak 22,1%.