KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia harus mempercepat adopsi dan pengembangan teknologi baru, khususnya di industri kendaraan udara nirawak (unmanned aerial vehicle/UAV) atau drone, guna memperkuat daya saing ekonomi negara.
Seperti dikutip TheStar, Menurutnya, industri drone yang berkaitan erat dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan transformasi digital telah menjadi katalis penting bagi inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.
"Jika Malaysia ingin menjadi negara yang lebih maju dari segi ekonomi, kita harus bergerak cepat dalam mengembangkan teknologi dan bidang-bidang baru. Drone berkaitan dengan teknologi digital dan AI, sehingga kita perlu membangun ekosistem yang sesuai dan mendukung," ujar Anwar saat menutup MyDrone Expo 2026 (MDX2026).
Pameran yang diselenggarakan bersama oleh World UAV Federation (Malaysia Chapter) dan Malaysia UAV Development Association itu berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan lebih dari 100 stan pameran serta dihadiri ribuan pengunjung dan pelaku industri dari 46 negara.
Anwar mengatakan pasar UAV global diproyeksikan melampaui US$55 miliar (sekitar RM225 miliar) pada 2030.
Sementara itu, ekonomi berbasis ruang udara rendah (low-altitude economy) diperkirakan menjadi salah satu pendorong utama investasi pada masa mendatang.
Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Anwar menginstruksikan kabinet, pembuat kebijakan, lembaga riset, dan instansi terkait agar memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun pengembangan ekosistem industri.
"Kebijakannya jelas. Drone dan industri terkait mendapat dukungan penuh, tidak hanya untuk angkatan udara dan industri pertahanan, tetapi juga untuk kegiatan sipil seperti sektor perkebunan guna meningkatkan produktivitas," katanya.
Anwar menambahkan pemerintah juga berkomitmen menyempurnakan kerangka regulasi serta meningkatkan pendanaan riset, pengujian, dan sertifikasi guna mempercepat perkembangan industri drone.
Selain itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta, lembaga riset pemerintah, dan perguruan tinggi untuk membangun talenta yang kuat, sebagaimana telah dilakukan melalui fakultas-fakultas yang berfokus pada AI dan komputasi kuantum. (DK)

Anwar mendorong percepatan pengembangan industri drone dan AI untuk memperkuat ekonomi Malaysia.

Anwar Ibrahim: Malaysia harus percepat pengembangan industri drone

JAKARTA - Malaysia menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan subsidi bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Iran. Para analis menilai kebijakan menahan harga RON95 di level RM1,99 per liter tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang karena beban fiskal yang terus meningkat.
Dikutip&nbsp;channelnewsasia, Kementerian Keuangan mencatat subsidi BBM kini mencapai sekitar RM4 miliar per bulan, naik dari RM3,2 miliar hanya dalam dua pekan. Lonjakan ini terjadi seiring harga minyak Brent menembus US$100 per barel setelah gangguan pasokan global. Sebelumnya, subsidi hanya sekitar RM700 juta per bulan pada awal tahun.
Pemerintah telah memangkas kuota subsidi RON95 dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan mulai April. Namun ekonom menilai langkah ini belum cukup untuk menekan tekanan fiskal.
&ldquo;Selama harga tetap di RM1,99, pemerintah tetap menanggung kenaikan harga global. Kebijakan ini mengatur distribusi, bukan tekanan biaya. Pendekatan berkelanjutan tetap memerlukan penyesuaian harga bertahap dengan dukungan yang tepat sasaran,&rdquo; kata ekonom Sedek Jantan.
Ia menilai kebijakan saat ini hanya mengalihkan beban ke kas negara tanpa menyelesaikan akar masalah. &ldquo;Semakin lama harga ditahan rendah, semakin mahal dan mengganggu penyesuaian di masa depan,&rdquo; ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah masih berupaya menjaga stabilitas domestik. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyatakan cadangan BBM aman hingga Mei, sehingga Malaysia belum menghadapi gangguan pasokan seperti beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
Meski begitu, tekanan terhadap anggaran negara mulai terlihat. Dengan total belanja operasional dan pembangunan sekitar RM419,2 miliar, subsidi BBM saat ini berpotensi menyerap hampir 12% anggaran jika tren berlanjut.
Ekonom memperingatkan bahwa lonjakan subsidi dapat mengganggu upaya konsolidasi fiskal. Defisit Malaysia yang turun ke 3,7% pada 2025 berisiko melebar kembali jika pengeluaran terus meningkat.
&ldquo;Bisnis akan meneruskan kenaikan biaya ke konsumen dan memperlambat pertumbuhan,&rdquo; kata Lee Heng Guie.
Selain dampak ekonomi, isu subsidi juga membawa risiko politik. Pengamat menilai pengurangan subsidi berpotensi memicu ketidakpuasan publik, terutama di tengah kemungkinan pemilu lebih awal.
Oh Ei Sun menyebut tantangan utama pemerintah bersifat ganda, yakni tekanan sosial-ekonomi dan risiko elektoral. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM pada 2006 pernah berkontribusi pada melemahnya dukungan terhadap pemerintah saat itu.
Survei terbaru menunjukkan sekitar 70% masyarakat khawatir terhadap kenaikan biaya energi, meski tingkat kepuasan terhadap penanganan pemerintah masih berada di kisaran 50%. Analis menilai pemerintah memiliki insentif untuk menunda kenaikan harga hingga momentum politik lebih aman. Bahkan, ada kemungkinan pemilu dipercepat sebelum dampak penuh kenaikan harga dirasakan masyarakat.
Dalam jangka panjang, ekonom mendorong reformasi subsidi yang lebih terarah. Penyesuaian harga secara bertahap dinilai perlu dilakukan, disertai bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.
&ldquo;Tujuannya sederhana: mengelola biaya hidup saat ini tanpa menciptakan masalah fiskal yang lebih besar di masa depan,&rdquo; kata Sedek.(DH)

Kebijakan saat ini hanya mengalihkan beban ke kas negara tanpa menyelesaikan akar masalah.