ALASKA - Ketika John Kurz meninggalkan North Slope Alaska pada 2009, ia melihat masa depan suram bagi salah satu ladang minyak terbesar di Amerika Serikat yang dulu menjadi andalan produksi nasional.
Seperti dikutip Bloomberg, produksi minyak mentah saat itu telah anjlok menjadi sekitar 567.000 barel per hari, jauh di bawah puncaknya yang mencapai hampir 2 juta barel per hari dua dekade sebelumnya.
Penurunan ini memicu kekhawatiran bahwa Trans Alaska Pipeline System (TAPS), yang dibangun untuk mengalirkan minyak ke daratan utama AS, bisa berhenti beroperasi.
Para insinyur bahkan sempat khawatir minyak yang mengalir lambat akan mengeras di dalam pipa, membentuk endapan lilin yang dapat membuat TAPS seperti &ldquo;tabung lip balm raksasa&rdquo;.
Kurz, yang saat itu menjabat manajer operasi senior di BP Plc untuk wilayah Greater Prudhoe Bay, menyebut industri kala itu berada di ambang kematian dan melihat akhir dari TAPS semakin dekat.
Ia kemudian meninggalkan Alaska pada 2009 untuk mencari peluang lain di luar negeri, tetapi kembali pada 2023 untuk menjadi Presiden dan CEO Alyeska Pipeline Service Co., perusahaan yang mengelola pipa tersebut.
Kembalinya Kurz mencerminkan kebangkitan kembali industri minyak di Alaska, yang kini kembali menarik minat dan investasi besar berkat temuan cadangan baru serta kebijakan yang lebih longgar dari pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump.
Pemerintahan Trump mendorong percepatan produksi minyak di Alaska sebagai bagian dari strategi dominasi energi.&nbsp;
Tak lama setelah dilantik, Trump menandatangani perintah untuk membuka lebih banyak wilayah Alaska bagi eksplorasi minyak, gas, dan mineral.
Departemen Dalam Negeri AS juga mencabut sejumlah pembatasan era Biden yang sebelumnya melarang pengeboran di sebagian besar National Petroleum Reserve-Alaska (NPRA), serta menyusun kebijakan untuk mempercepat perizinan proyek energi.
Kebijakan ini memicu perdebatan panjang dengan kelompok lingkungan yang menolak ekspansi industri minyak di kawasan Arktik seluas sekitar 23 juta acre, dengan alasan memperburuk perubahan iklim dan mengancam ekosistem yang masih alami.
Namun, sebagian pelaku industri menyebut situasi ini sebagai &ldquo;demam emas&rdquo; baru di Alaska, seiring meningkatnya keyakinan bahwa potensi minyak di wilayah tersebut jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya.
Perusahaan-perusahaan besar seperti ConocoPhillips, ExxonMobil, dan Shell mulai kembali aktif di Alaska setelah sebelumnya mengurangi atau menghentikan operasional.
Lelang hak eksplorasi di NPRA pada Maret mencatat rekor penawaran hampir US$164 juta, menandai kembalinya minat besar terhadap kawasan tersebut.&nbsp;
Beberapa proyek besar seperti Pikka dan Willow juga mulai menunjukkan hasil produksi dan potensi jangka panjang yang signifikan.
Meski demikian, pengembangan minyak di Arktik tetap menghadapi tantangan berat, mulai dari kondisi ekstrem, logistik rumit, hingga jendela kerja yang terbatas di musim dingin.
Namun, cadangan yang besar dan umur produksi yang panjang membuat wilayah ini tetap dianggap sangat menarik oleh industri energi global. (DK)

Alaska kini jadi andalan pusat minyak AS berkat cadangan baru dan kelonggaran kebijakan.

Kisah John Kurs kembangkan ladang minyak di Alaska

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengingatkan Uni Eropa agar merespons serius rencana Presiden AS Donald J. Trump mengambil alih kepulauan Arktik, Greenland, yang dikuasai Denmark. Hal itu disampaikan J.D. Vance, Wakil Presiden AS, saat memberikan pengarahan di Gedung Putih.
Mengutip The Straits Times pada Jumat (9/1), Vance menuduh anggota NATO, Denmark, dan seluruh Uni Eropa gagal melindungi wilayah Arktik dari ambisi Rusia dan Tiongkok. &ldquo;Saran saya kepada para pemimpin Eropa dan siapa pun adalah untuk menanggapi Presiden Amerika Serikat dengan serius,&rdquo; katanya saat ditanya terkait Greenland.
J.D. Vance mengingatkan Eropa untuk menanggapi Donald Trump secara serius terkait Greenland, di saat sang presiden meningkatkan ancaman terhadap wilayah Arktik yang dikuasai Denmark tersebut.
Menurut Vance, AS membutuhkan pulau tersebut untuk pertahanan peluru kendali (rudal), merespons meningkatnya aktivitas militer Rusia dan Tiongkok di sekitar wilayah itu.&nbsp;&ldquo;Jadi, apa yang kami minta dari teman-teman Eropa kami adalah untuk lebih serius menangani keamanan massa daratan tersebut, karena jika tidak, Amerika Serikat harus melakukan sesuatu,&rdquo; katanya.
Dia tidak merinci bentuk tindakan yang akan diambil Donald J. Trump terkait kepemilikan wilayah itu. Namun, disampaikannya bahwa AS akan mengupayakan jalur diplomasi dengan Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan menemui sejumlah pejabat Denmark dan Greenland pada pekan depan.
Sementara itu, dua pemimpin negara Eropa ikut menanggapi ancaman Trump terkait wilayah Greenland.
Dalam sambungan telepon dengan Donald J. Trump, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menyampaikan bahwa lebih banyak hal yang dapat dilakukan guna melindungi wilayah Arktik dari Rusia.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan bahwa AS mulai berpaling dari sekutunya. Dia mengingatkan pentingnya melakukan tata kelola global di saat setiap orang mempertanyakan nasib Greenland. (LK)

Wapres AS tuduh Eropa gagal melindungi Greenland dari aktivitas militer Rusia dan Tiongkok.