JAKARTA - Lonjakan tarif listrik mendorong masyarakat Filipina beralih ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Gelombang pemasangan panel surya di negara itu bahkan menjadikan Filipina sebagai pembeli panel surya terbesar di dunia sejak pecahnya konflik di Iran yang memicu kenaikan harga energi global.
Seperti dikutip Reuters, distributor listrik terbesar Filipina, Meralco, telah menaikkan tarif sekitar 10% sejak konflik di Timur Tengah mulai memanas pada akhir Februari.
Kenaikan tersebut membuat rumah tangga rata-rata kini mengalokasikan sekitar 12% dari pendapatan bulanan hanya untuk membayar listrik, dengan konsumsi sekitar 200 kilowatt-jam (kWh) per bulan atau setara kebutuhan tiga orang.
Berbeda dengan banyak negara Asia Tenggara lainnya, Filipina memberikan subsidi listrik yang sangat terbatas. Akibatnya, tarif listrik rumah tangga di negara tersebut menjadi yang tertinggi di kawasan, hanya berada di bawah Singapura yang memiliki daya beli masyarakat jauh lebih tinggi.
Kondisi itu mengubah perhitungan ekonomi masyarakat untuk berinvestasi pada energi surya. Adrian Sabatera, insinyur perangkat lunak berusia 39 tahun, akhirnya memutuskan memasang sistem PLTS atap senilai 570.000 peso atau sekitar US$9.300 di rumahnya di Manila setelah bertahun-tahun menunda investasi tersebut.
"Saya tidak akan terkejut jika sepertiga dari populasi kelas menengah pada akhirnya beralih ke sistem ini," kata Sabatera.
Lonjakan permintaan tercermin dari impor panel surya Filipina yang mencapai US$407 juta selama periode Maret hingga Mei 2026, melonjak 145% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Data perdagangan China juga menunjukkan ekspor panel surya ke Filipina tetap meningkat hampir sepertiga pada Mei, meski secara global pengiriman dari China menurun setelah pemerintah memangkas insentif ekspor.
Peningkatan permintaan juga dirasakan perusahaan instalasi PLTS. Philergy German Solar mencatat jumlah permintaan pelanggan pada lima bulan pertama tahun ini meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada puncaknya, perusahaan menerima sekitar 3.000 permintaan setiap hari.
"Pelanggan memutuskan untuk membeli 'jauh lebih cepat daripada sebelumnya'," ujar Managing Partner Philergy German Solar, Jochen Staudter.
"Permintaan akan terus didorong oleh tingginya harga listrik."
Lembaga riset energi Ember memperkirakan kapasitas PLTS terdistribusi di Filipina hampir tiga kali lipat menjadi sekitar 3.500 megawatt (MW) dalam dua tahun ke depan.
Kapasitas tersebut akan setara dengan total pembangkit surya skala utilitas yang saat ini beroperasi di negara tersebut, didorong semakin singkatnya periode pengembalian investasi menjadi sekitar 3,1 tahun dari sebelumnya empat tahun.
Meski demikian, ekspansi PLTS atap masih menghadapi berbagai tantangan. Permintaan yang melonjak belum sepenuhnya diimbangi kapasitas pemasangan akibat penimbunan komponen, fluktuasi harga peralatan, serta belum optimalnya pengawasan kualitas instalasi.
Pemerintah Filipina memang menyediakan fasilitas pinjaman hingga 500.000 peso dengan bunga 5% untuk pembelian PLTS. Namun, skema tersebut belum menjangkau pekerja sektor swasta, sementara biaya investasi awal yang umumnya melebihi 353.200 peso masih menjadi kendala utama bagi banyak rumah tangga.
"Peluang tersebut nyata, namun biaya awalnya sering kali terlalu tinggi bagi rumah tangga atau bisnis, terlepas dari seberapa cepat waktu pengembalian modalnya," kata analis Ember, Alnie Demoral.(DH)

Kenaikan tarif listrik memicu ledakan permintaan PLTS atap dan mempercepat investasi energi surya.

Tarif listrik naik 10%, warga Filipina ramai pasang PLTS atap

BANGKOK &ndash; Kilang-kilang di Malaysia dan Singapura memangkas operasi atau menutup unit karena gangguan pasokan Timur Tengah menekan aliran minyak mentah dan menaikkan biaya.
Seperti dikutip&nbsp;nationthailand.com&nbsp;(18/04/26), kilang-kilang di seluruh Asia Tenggara menutup unit dan memangkas produksi karena gangguan pasokan minyak mentah Timur Tengah memaksa operator untuk memprioritaskan kelangsungan hidup di atas kondisi bisnis normal.
Tekanan semakin intensif karena Asia, yang sangat bergantung pada pergerakan minyak dan gas melalui Selat Hormuz, terus merasakan gempa susulan (aftershocks) dari perang AS-Israel dengan Iran dan lonjakan harga minyak mentah yang diakibatkannya.
Perang dan penghentian aliran melalui Selat Hormuz telah memicu kekurangan bahan baku (feedstock) dan mendongkrak biaya pengiriman serta energi di seluruh kawasan.
Hal itu tidak hanya memperketat ketersediaan minyak mentah bagi kilang-kilang Asia, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran yang lebih luas atas inflasi, biaya transportasi, dan penundaan pengiriman produk minyak bumi serta petrokimia.
Di antara yang terkena dampak paling parah adalah kilang-kilang besar di Malaysia dan Singapura, di mana operator terpaksa melakukan pengurangan tajam.
<ul>
<li>
Di Malaysia, Pengerang Refining and Petrochemical, atau PRefchem, telah menutup unit minyak mentahnya yang berkapasitas 300.000 barel per hari dan sedang bersiap untuk menghentikan lebih banyak unit hilir karena kekurangan bahan baku minyak mentah. Kilang tersebut sebelumnya telah beroperasi pada kapasitas sekitar 50% sebelum penutupan penuh.
</li>
<li>
Di Singapura, Singapore Refining Co telah memangkas operasi di kilang Pulau Jurong menjadi sekitar 60%, turun dari sebelumnya sekitar 75%, sementara ExxonMobil telah mengurangi operasi minyak mentah di lokasi Singapuranya menjadi kira-kira 50% atau lebih rendah dari sebelumnya lebih dari 80%. Pengurangan tersebut mencerminkan penundaan pengiriman dan pengetatan pasokan minyak mentah yang terkait dengan gangguan di Timur Tengah.
</li>
</ul>
Gangguan ini sangat parah karena kilang-kilang di Asia Tenggara sangat bergantung pada minyak mentah Timur Tengah. Lebih dari 70% impor minyak mentah lintas laut PRefchem tahun lalu datang melalui Selat Hormuz, sementara sebagian besar sistem penyulingan di kawasan ini bergantung pada rute yang sama untuk aliran bahan baku reguler.
Sebagai hasilnya, kilang-kilang di kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas juga mulai memangkas operasi atau menutup unit untuk sementara waktu, dengan operator semakin fokus pada kelangsungan komersial dan pengendalian biaya.
Hal itu telah menyebabkan pengurangan produksi di beberapa negara saat perusahaan berusaha menghemat bahan baku yang terbatas dan menahan kerugian yang meningkat.
Namun, PTT dari Thailand terus beroperasi secara normal, dengan alasan bahwa keamanan energi nasional harus diutamakan meskipun operator lain lebih menekankan pada manajemen bisnis.
Pada 11 April, kapal tanker Serifos, yang disewa oleh PTT, membawa hingga 2 juta barel minyak mentah Arab Saudi dan UEA dan telah keluar dari Teluk selama jendela gencatan senjata. Kapal tersebut menuju Malaysia dan diperkirakan akan segera tiba di Thailand.
Keputusan PTT untuk mengamankan minyak mentah selama periode pengetatan pasar yang ekstrem pastinya datang dengan biaya tinggi, dengan pembeli yang bersaing untuk mendapatkan pasokan terbatas saat harga naik tajam.
Minyak mentah menyentuh sekitar US$130 per barel dan PTT bisa menghadapi risiko jangka pendek berupa kerugian senilai sekitar 500 juta hingga 1 miliar baht jika harga minyak global turun di kemudian hari.
Namun demikian, gambaran yang lebih luas sudah jelas: Thailand berusaha melindungi keamanan energi domestik bahkan ketika kilang-kilang di seluruh kawasan mundur untuk mempertahankan operasi. (SF)

Kilang ASEAN tutup unit dan pangkas produksi akibat gangguan pasokan Timur Tengah.

Kilang ASEAN tutup unit dan pangkas produksi demi bertahan

MAKATI &ndash; Pertamina New &amp; Renewable Energy (Pertamina NRE) berkomitmen mendorong secara aktif investasi energi bersih dan kolaborasi regional ASEAN. Hal ini disampaikan oleh CEO Pertamina NRE, John Anis, sebagai pembicara dalam diskusi panel bertema &ldquo;Future of Investments Within Our Borders&rdquo; pada ajang ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum 2026 Filipina.
Forum strategis yang diselenggarakan oleh ASEAN Committee on Business and Investment Promotion (CBIP) bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan Filipina ini turut dihadiri oleh Presiden Republik Filipina, Ferdinand R. Marcos Jr., dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, serta para pemimpin korporasi dan investor global.
John Anis menekankan bahwa bagi industri energi baru terbarukan (EBT), stabilitas politik dan kepastian regulasi merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan investasi.
&ldquo;Investasi energi bersih bersifat jangka panjang, dengan kebutuhan belanja modal besar dan periode pengembalian yang panjang. Oleh karena itu, selain kelayakan finansial, kestabilan geopolitik, konsistensi kebijakan, kepastian hukum, tata kelola yang transparan, dan konsistensi kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan,&rdquo; ujar John Anis.
Ia menambahkan bahwa ASEAN memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat serta ambisi peningkatan bauran energi terbarukan yang signifikan hingga 2050. Hal ini menjadikan kawasan sebagai destinasi strategis investasi energi transisi, apalagi apabila ASEAN dapat melakukan harmonisasi regulasi antar negara anggota untuk menciptakan iklim usaha yang semakin terintegrasi dan kompetitif.
Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertamina NRE menerapkan pendekatan investasi yang disiplin dan terukur. Evaluasi proyek dilakukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang telah memperhitungkan risiko, termasuk premi risiko negara dan risiko sektoral, serta melalui uji tekanan berbagai skenario geopolitik dan makroekonomi. Selain itu, terkait investasi di luar Indonesia, Pertamina NRE juga selalu mempertimbangkan kepentingan dan keuntungan investasi tersebut bagi Indonesia, termasuk kontribusinya terhadap penguatan ketahanan energi nasional, transfer pengetahuan, dan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian domestik.
Partisipasi Pertamina NRE dalam forum ini juga merefleksikan komitmen jangka panjang perusahaan di kawasan, termasuk investasi strategis di Filipina melalui kepemilikan 20 persen saham pada Citicore Renewable Energy Corporation (CREC). Investasi tersebut memperkuat posisi Pertamina NRE sebagai mitra strategis dalam pengembangan proyek surya skala besar di Filipina sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara dalam pengembangan EBT.
Selain itu, Pertamina NRE juga memandang pengalaman Filipina dalam implementasi kebijakan mandatori bahan bakar nabati sebagai referensi penting dalam pengembangan ekosistem bioetanol di Indonesia, baik dari sisi regulasi, model bisnis, maupun insentif investasi.
Menutup paparannya, John Anis menegaskan bahwa investasi lintas negara yang berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika terdapat keselarasan visi antara investor dan negara tuan rumah.
&ldquo;Investasi bukan sekadar transaksi, melainkan kemitraan jangka panjang. Diperlukan ambisi bersama, peluang ekonomi yang jelas, serta motivasi untuk berkolaborasi melalui transfer teknologi, penguatan kapasitas lokal, dan tata kelola yang baik,&rdquo; tegasnya.
Pertamina NRE memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam transformasi energi dan investasi hijau di ASEAN, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem investasi yang stabil, transparan, dan kolaboratif di kawasan. (YS)

Pertamina NRE dorong investasi energi bersih & kolaborasi ASEAN di forum 2026 Filipina