JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menerima surat pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Sabtu (11/7).
Pengunduran diri tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, S.H., M.H.
&ldquo;Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku,&rdquo; ujarnya, dilansir dari laman resmi Kejagung RI, Sabtu (11/7).
Menurut Anang Supriatna, pengunduran diri ini juga sebuah bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.
Seperti yang diketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah dalam proses penyidikan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pasokan batu bara PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menggeledah rumahnya di Sentul, Bogor, dan menemukan sejumlah uang dan aset emas 74 kilogram.
Penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (9/7) menyusul penyidikan di kafe De'Clan di Jakarta Selatan dengan barang sitaan dokumen, barang elektronik termasuk handphone, hingga uang tunai SG$3,13 juta, US$889,96 ribu, serta Rp259,15 juta.
Namun, Febrie membantah memiliki keterlibatan dengan bisnis kafe de&rsquo;Clan Jakarta Selatan tersebut.
Kapuspenkum Anang Supriatna juga mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial.
&ldquo;Seluruh proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,&rdquo; ujar Kapuspenkum dalam keterangan resmi di situs Kejagung RI. (ZH)

Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri usai penyidikan Polri di rumah Sentul.

Jampidsus Febrie Adriansyah akhinya mengundurkan diri

JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait ekspor ilegal sekitar 390 metrik ton mineral tanah jarang (rare earth) yang dilarang diekspor dari Indonesia.
Ketiga tersangka diduga merekayasa hasil uji laboratorium sehingga komoditas tersebut dapat dikirim ke luar negeri dengan kedok ekspor mineral legal.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial IS selaku perwakilan PT Putraprima Mineral Mandiri, GP selaku Kepala Unit PT Sucofindo Pangkalpinang, serta JK yang menjabat Kepala Kantor Bea dan Cukai Pangkalpinang.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan perkara tersebut berawal dari ekspor mineral ilmenit yang diduga mengandung unsur rare earth.
Menurut penyidik, IS diduga meminta GP agar tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sampel ilmenit yang akan diuji di laboratorium.
"IS diduga meminta GP untuk tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel ilmenit tersebut," kata Nahdi, seperti dikutip Antaranews.
Akibatnya, kandungan unsur rare earth tidak dicantumkan dalam laporan hasil pengujian laboratorium yang menjadi dasar penerbitan dokumen ekspor.
Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk meloloskan pengiriman mineral ke luar negeri.
Sementara itu, JK diduga tetap memberikan persetujuan ekspor meski mengetahui muatan yang dikirim mengandung mineral tanah jarang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
Penyidikan kasus ini merupakan tindak lanjut dari temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang mengungkap dugaan praktik ekspor ilegal mineral strategis tersebut.
Ketiga tersangka ditahan pada Selasa malam untuk masa penahanan awal selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Mereka dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Saat ini, penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung nilai kerugian negara maupun kerugian perekonomian akibat praktik ekspor ilegal tersebut.(DH)

Kejagung mengusut ekspor ilegal rare earth 390 ton dengan menetapkan tiga tersangka.