JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut praktik penipuan atau scam berkembang menjadi risiko sistemik, seiring lonjakan laporan kasus yang mencapai lebih dari 530 ribu laporan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan scam kini telah berkembang lintas sektor dan lintas negara.
&ldquo;Oleh karena itu, kerja sama lintas negara bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan,&rdquo; kata Dicky dalam sesi Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop yang digelar di Jakarta, awal pekan ini.
Dalam workshop yang berlangsung selama tiga hari itu, OJK melibatkan aparat penegak hukum, industri perbankan, hingga operator telekomunikasi.
Dari pihak Australia, OJK menghadirkan perwakilan dari Australian Securities and Investments Commission (ASIC) serta Australian Federal Police.
Menurut OJK, imbuh Dicky, peningkatan kasus scam menjadi sinyal bagi regulator dan industri jasa keuangan untuk memperkuat kapasitas penanganan, koordinasi, serta respons penanganan kasus.
Ia menambahkan bahwa OJK telah mempercepat deteksi penipuan, serta mendorong pemanfaatan kecerdasan Artificial Intelligence (AI), analisis data, dan sistem peringatan dini atau early warning system.
Dari seluruh kasus yang diterima, Indonesia Anti-Scam Centre (ISAC) mencatat 268.989 laporan berasal dari pelaku usaha sektor keuangan. Lembaga yang dibentuk sejak 2024 ini, telah memblokir hampir 1 juta rekening dan mengembalikan dana korban hingga Rp169,3 miliar. (KR)

OJK menyebut scam dan fraud kini tak hanya di sektor keuangan dan menambah risiko sistemik bagi sist

Hadapi 530 ribu kasus scam, OJK libatkan AI dan gandeng Australia

SYDNEY - Australia will require liquefied natural gas (LNG) exporters to allocate 20% of new supply for domestic market needs, as part of efforts to curb prices and prevent gas shortages along the east coast.
Energy Minister Chris Bowen and Resources Minister Madeleine King said in Sydney on Thursday (6/5) that the new policy will apply to new contracts as well as the spot market starting from 1 July 2027.
According to Bloomberg data, Australia is currently the world&rsquo;s second-largest LNG exporter, particularly after supply from Qatar declined following the Middle East conflict.
However, all 10 of its export terminals are located in the west and north of the country, while gas reserves on the east coast continue to decline and new project developments face strong opposition.
The new policy is expected to significantly affect three major projects in Queensland &mdash; Australia Pacific LNG, Gladstone LNG, and QCLNG &mdash; along with shareholders such as ConocoPhillips, Shell, Origin Energy, and Santos.
The policy comes after the government decided to scrap plans to impose a new tax on gas exports in next week&rsquo;s budget, despite pressure from voters and activists.
Several domestic institutes have questioned the effectiveness of the policy in generating additional state revenue.
In addition, although the measure is intended to safeguard domestic supply, BloombergNEF analyst Sahaj Sood also doubted whether supply from operational hubs could quickly reach southern Australia during periods of high demand, due to limited pipeline capacity. (DK/ZH)

New Australian policy aims to curb gas prices and prevent supply shortages.

Australia mandates 20% LNG supply for domestic market

JAKARTA &ndash; Loyal Metals Ltd., perusahaan tambang emas asal Australia yang bertransformasi ke segmen mineral kritis, mengumumkan penandatanganan Scheme Implementation Deed (SID) dengan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Australia (ASX) dengan kode saham LLM ini, menyampaikan akuisisi saham oleh BUMI akan berlangsung dengan nilai AU$79,1 juta, setara Rp977 miliar dengan asumsi kurs Rp12.353/AU$.
&ldquo;Nilai ini mencerminkan premi sebesar 40,6% dibandingkan harga saham Loyal pada penutupan terakhir ... serta premi 49,6% terhadap harga rata-rata tertimbang volume 10 hari,&rdquo; jelas Managing Director Loyal Metals, Adam Ritchie, dalam keterangan kepada otoritas pasar setempat, pada Senin (27/4).
Dengan skema tersebut, Loyal Metals dan BUMI telah terikat melaksanakan jual beli saham, melalui mekanisme scheme of arrangement.
Loyal Metals memperkirakan pengajuan dokumen skema akuisisi kepada Australian Securities and Investments Commission (ASIC) akan berlangsung pada pertengahan Juni 2026. Sementara pengambilalihan diperkirakan efektif pada Agustus 2026.
Pendiri sekaligus Chairman Loyal Metals, Peretz Schapiro, menyambut baik rencana penjualan saham perusahaan kepada BUMI. &ldquo;Atas nama dewan direksi, saya secara bulat merekomendasikan para pemegang saham untuk memberikan suara setuju terhadap skema tersebut,&rdquo; ungkap Schapiro.
Loyal Metals akan menggelar rapat pemegang saham pada awal Agustus 2026, dengan syarat minimal persetujuan 75% suara sah agar pengambilalihan dapat dilanjutkan.
Dalam keterangan resminya, Loyal Metals tengah merevitalisasi salah satu tambang berkadar tinggi di Australia, yaitu Highway Reward Copper Gold Mine.
Fokus utama Loyal Metals saat ini berada pada tambang tembaga. Di samping itu, perusahaan juga menyebutkan adanya operasi tambang emas dan mineral kritis.
Total aset Loyal Metals tercatat sebesar AU$26,57 juta pada akhir 2025, sementara total ekuitasnya mencapai AU$24 juta. (KR)

BUMI menawar seluruh saham Loyal Metals setara 40,6% di atas harga pasar.

Manuver BUMI di Australia, caplok Loyal Metals seharga AU$79,1 juta

CANBERRA - Australia berencana menggelontorkan dana besar untuk membangun sistem pertahanan anti-drone, seiring konflik di Iran dan Ukraina yang menunjukkan betapa efektifnya kendaraan tanpa awak dalam lanskap keamanan global yang terus berubah.
Menteri Industri Pertahanan, Pat Conroy, pada hari Selasa mengumumkan dua kontrak awal sebagai bagian dari langkah tersebut.
Seperti dikutip Bloomberg, kontrak pertama diberikan kepada perusahaan berbasis di Melbourne, Sypaq, untuk pengembangan drone pencegat kecil.
Sementara itu, kontrak kedua diberikan kepada AIM untuk teknologi senjata laser yang dirancang menembak jatuh drone serangan udara.
Total nilai kedua kontrak ini mencapai A$30 juta, dengan rencana pemerintah mengalokasikan hingga A$7 miliar untuk pengembangan sistem serupa.
Investasi ini mencerminkan perubahan pola peperangan yang pertama kali terlihat di Ukraina dan kemudian di Iran, di mana drone menjadi senjata serangan yang sangat efektif sekaligus relatif murah.
Amerika Serikat dan negara lain bahkan harus menggunakan rudal bernilai jutaan dolar untuk menghancurkan drone yang biaya produksinya hanya ribuan dolar.
Karena itu, alternatif seperti drone pencegat dan senjata laser dinilai lebih efisien, karena mampu menekan biaya sekaligus mempertahankan penggunaan sistem pertahanan rudal mahal untuk ancaman yang lebih kompleks.
Menurut Conroy, langkah ini bertujuan menyeimbangkan kembali rasio biaya dan manfaat demi kepentingan Angkatan Pertahanan Australia.
Pengembangan sistem anti-drone ini merupakan bagian dari peningkatan anggaran pertahanan terbesar Australia di masa damai, dengan tambahan dana sebesar A$53 miliar dalam sepuluh tahun ke depan.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun fregat baru bagi angkatan laut, sistem pertahanan udara modern, senjata jarak jauh, serta memperluas penggunaan teknologi tanpa awak di udara dan laut.
Australia juga berupaya memperkuat daya tangkalnya melalui pengembangan drone dan rudal, yang akan melengkapi rencana armada kapal selam bertenaga nuklir dalam kerangka kerja sama Aukus bersama Amerika Serikat dan Inggris, yang ditargetkan beroperasi pada 2030-an.
Selain itu, pemerintah sebelumnya mengumumkan investasi besar untuk mengembangkan kapal selam tanpa awak &ldquo;Ghost Shark,&rdquo; dengan unit pertama diperkirakan mulai digunakan tahun ini.
Australia juga tengah mengembangkan pesawat tempur tanpa awak &ldquo;Ghost Bat,&rdquo; yang diproduksi Boeing dan kini juga ditawarkan ke Jerman.
Langkah modernisasi militer ini dilakukan untuk menghadapi meningkatnya kehadiran militer China di kawasan Asia-Pasifik.
Sebuah laporan pemerintah pada 2023 bahkan menyebutkan bahwa kekuatan militer Australia saat itu belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan strategis yang ada. (DK)

Australia akan investasi besar pada sistem anti-drone untuk meningkatkan kekuatan militernya.

Gelontorkan dana besar, Australia fokus bangun pertahanan anti drone

JAKARTA &ndash; PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memulai penambangan asetnya di Australia, yang dioperasikan melalui Wolfram Limited.
Wolfram yang menjadi anak usaha BUMI dengan kepemilikan penuh, diketahui telah mengembangkan proyek tembaga-emas di Mt. Carlton, yang masuk negara bagian Queensland, Australia.
Head of Investor Relations BUMI, Yudicia Retnowati, mengatakan Wolfram mulai melakukan penambangan pada April 2026. Produksi komersial diperkirakan berlangsung antara Mei-Juli 2026, dengan target produksi tahun ini sekitar 12-15 ribu ton copper equivalent.
Selain itu, Yudicia menyampaikan bahwa BUMI juga dalam tahap persiapan produksi emas di tambang yang dikelola oleh Jubilee Metals Limited (JML).
&ldquo;Kedua aset tersebut saat ini bergerak menuju produksi perdana,&rdquo; jelas Yudicia, dalam keterangan yang disampaikan bulan lalu.
Berbeda dengan Wolfram, JML menargetkan tambang emasnya masuk tahap commisioning pada Agustus 2026. Sementara produksi perdana ditargetkan pada kuartal empat 2026.
&ldquo;Perkembangan Wolfram dan JML mendukung tujuan perseroan untuk membangun portofolio yang seimbang antara batu bara termal serta mineral strategis dan kritis,&rdquo; ungkap Yudicia.
Terkait produksi pada tambang Wolfram, BUMI telah menandatangani perjanjian di mana Glencore akan menjadi offtaker, bagi seluruh hasil produksi dari operasi Mt. Carlton. Perjanjian ini akan berlangsung selama 7 tahun.
BUMI menilai perjanjian ini memberikan jalur pemasasran yang kuat, sekaligus meningkatkan visibilitas pendapatan proyek di luar Indonesia. Mengingat Glencore termasuk salah satu perusahaan sumber daya alam berskala besar, dengan diversifikasi yang cukup kuat.
Menurut data IDNFinancials.com, BUMI melaporkan kinerja laba bersihnya meningkat 20,1% secara tahunan menjadi US$81,01 juta pada 2025. Lonjakan ini ditopang oleh perolehan pendapatan yang mencapai US$1,42 miliar, meningkat 5,19% secara tahunan.
Namun hingga 2025, mayoritas pendapatan BUMI tetap mengandalkan komoditas batu bara. Sedangkan pendapatan di luar komoditas batu bara tercatat 17,5% terhadap total pendapatan. (KR)

Glencore telah menekan perjanjian offtake selama 7 tahun untuk hasil produksi Wolfram milik BUMI.

BUMI mulai produksi di Australia, Glencore jadi pembeli

TEHERAN - Konflik yang meluas di Timur Tengah mulai mengganggu rantai pasok pertanian Australia, terutama ekspor daging merah bernilai tinggi ke kawasan tersebut, di tengah potensi lonjakan biaya bahan bakar dan pupuk jika perang berkepanjangan.
Sejumlah pelabuhan di Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi bagian timur ditutup, menghambat pengiriman daging Australia yang tengah dalam perjalanan.
Seperti dikutip Beefcentral, Kawasan Timur Tengah memang hanya menyerap sekitar 10% ekspor daging domba Australia dan 3-4% ekspor daging sapi, namun volumenya bernilai tinggi.
Penutupan wilayah udara juga langsung menghentikan pengiriman daging domba segar dan sapi grainfed yang biasanya diangkut di kargo pesawat penumpang maskapai Timur Tengah.
Mengingat umur simpan produk segar yang pendek, gangguan lebih dari beberapa hari dapat berdampak signifikan terhadap perdagangan.
Di dalam negeri kawasan tersebut, sektor restoran dan kafe terpukul karena pembatasan aktivitas warga. Sebaliknya, penjualan ritel dan supermarket dilaporkan meningkat, terutama secara daring, seiring konsumen menimbun bahan pangan.
Dampak konflik juga terasa di pasar ternak domestik Australia. Lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur vital penghubung Teluk Persia dengan Laut Arab, nyaris terhenti.
Sekitar 20 juta barel minyak mentah melintasi selat itu setiap hari, setara 20% konsumsi global, menurut U.S. Energy Information Administration.
Teluk Persia memproduksi sekitar 30% minyak mentah dunia serta porsi serupa urea untuk pupuk nitrogen global. Lonjakan harga minyak hingga 13% pada awal perdagangan pekan ini memperbesar risiko biaya logistik dan produksi bagi eksportir Australia.
Delapan negara produsen minyak utama sepakat menaikkan produksi April sebesar 206.000 barel per hari guna meredakan kekhawatiran pasokan global.
Namun, pengalihan rute kapal dan biaya tambahan sudah mulai membebani eksportir Australia. Beberapa kapal pengangkut ternak berada di kawasan tersebut, termasuk Al Messilah, MV Bahijah, Ocean Swagman, dan Balha One.
Meski demikian, tidak ada ternak Australia yang dilaporkan berada di kapal di wilayah konflik saat ini. Australian Livestock Exporters' Council menyatakan terus memantau situasi bersama pemerintah, dengan menempatkan keselamatan pekerja dan kesejahteraan hewan sebagai prioritas utama.
Pelaku ekspor daging sapi Australia mengaku khawatir atas ketidakpastian durasi konflik, terutama karena pengiriman udara praktis berhenti dan perusahaan pelayaran pendingin menolak menerima kontainer berpendingin di pelabuhan Timur Tengah.
Ada pula kekhawatiran dampak terhadap perdagangan ke Eropa dan Inggris melalui Terusan Suez.
Namun, sebagian pengiriman Australia ke Uni Eropa sudah lebih dulu dialihkan melalui Tanjung Harapan di Afrika, sehingga gangguan tambahan dinilai terbatas untuk rute tersebut. (DK)

Penutupan pelabuhan dan udara hambat kiriman daging, biaya energi ikut melonjak.

Konflik Timur Tengah ganggu ekspor daging merah Australia

WASHINGTON &ndash; Raksasa keuangan Wall Street mengalami tekanan signifikan dalam perdagangan semalam setelah kolapsnya&nbsp;Market Financial Solutions (MFS), perusahaan hipotek besar asal Inggris, yang mengguncang pasar global.
[[ Perusahaan hipotek adalah&nbsp;perusahaan&nbsp; yang menyediakan dana untuk membeli rumah atau properti, biasanya dengan model&nbsp;pinjaman berbasis jaminan aset.]]
Seperti dikutip news.com.au, pemicu utama gejolak ini adalah runtuhnya&nbsp;MFS yang dikabarkan menghadapi potensi kekurangan jaminan (shortfall) sebesar &pound;930 juta atau sekitar 1,8 miliar dolar Australia untuk mendukung pinjamannya.
Pada 20 Februari 2026, MFS mengajukan permohonan ke pengadilan untuk masuk ke proses administrasi. Langkah ini mengejutkan industri, mengingat beberapa bulan sebelumnya perusahaan melaporkan portofolio pinjaman sebesar &pound;2,4 miliar dan pendapatan tahunan rekor &pound;71 juta.
Kreditur&nbsp;Zircon Bridging&nbsp;dan&nbsp;Amber Bridging&nbsp;menuduh perusahaan berbasis di London itu menggunakan aset yang sama sebagai jaminan untuk beberapa pinjaman berbeda.
Kejatuhan MFS terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap investasi&nbsp;private equity&nbsp;di perusahaan perangkat lunak, yang valuasinya terus tertekan akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi membuat sejumlah model bisnis menjadi usang. Kolapsnya MFS membuat investor khawatir dampaknya akan merembe berbagai perusahaan Wall Street raksasa yang kebanaka memiliki ekspour besar pada lembaga lembaga keuangan semacam MFS.
Saham&nbsp;Goldman Sachs&nbsp;anjlok lebih dari 7%, sementara&nbsp;Citigroup&nbsp;turun lebih dari 5% dan&nbsp;Bank of America&nbsp;kehilangan sekitar 4% nilai sahamnya.
Gejolak di New York turut membebani sentimen investor Australia. Kontrak berjangka&nbsp;ASX 200&nbsp;melemah 22 poin atau 0,2% ke level 9.148, menandakan pembukaan perdagangan yang rapuh pada awal pekan.
Sektor Teknologi
Pada&nbsp;saat yang hampr bersamaan, menurut&nbsp;news.com.au, ribuan karyawan di sektor teknologi kehilangan pekerjaan,&nbsp;.
Kekhawatiran soal pemutusan hubungan kerja massal pun terbukti. Pekan ini, ribuan pekerja di sektor teknologi diberhentikan.
Di Australia, raksasa teknologi WiseTech Global memangkas sekitar 2.000 pekerjaan dalam dua tahun ke depan seiring pergeseran besar-besaran ke teknologi AI. Langkah ini akan merombak hampir sepertiga tenaga kerja globalnya. Perusahaan mengonfirmasi pemangkasan akan berdampak pada sekitar 29% karyawan di 40 negara, dengan beberapa tim dipangkas hingga setengahnya.
Divisi produk dan pengembangan, serta layanan pelanggan, menjadi yang pertama terdampak seiring implementasi AI di platform perangkat lunak dan operasi internal. Hingga 30 Juni 2025, WiseTech mempekerjakan lebih dari 3.600 orang di seluruh dunia.
Sementara itu, induk perusahaan buy-now-pay-later Afterpay, Block, Inc., juga memangkas hampir separuh tenaga kerjanya. Keputusan drastis ini disebut banyak pihak sebagai &ldquo;alarm awal&rdquo; bagi industri teknologi besar.
Perusahaan yang dipimpin miliarder sekaligus salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey, mengumumkan pengurangan hampir setengah dari total lebih 10.000 karyawan menjadi kurang dari 6.000 orang, sehingga sekitar 4.000 pekerja kehilangan pekerjaan.
Dalam pernyataannya di platform X, Dorsey menyebut keputusan tersebut sebagai salah satu yang paling sulit dalam sejarah perusahaan. Ia menegaskan bisnis perusahaan sebenarnya tetap tumbuh, dengan pertumbuhan 24% dan laba tahunan mencapai 24 miliar dolar, namun perubahan lanskap industri teknologi memaksa penyesuaian besar.
Meski tidak secara eksplisit menyebut AI sebagai alasan utama, Dorsey mengakui bahwa &ldquo;alat kecerdasan yang kami ciptakan&rdquo; telah mengubah cara bisnis beroperasi secara fundamental. (DK)
&nbsp;

Kejatuhan MFS memicu kekhawatiran investor global, dorong saham Goldman Sachs turun lebih dari 7%.

Perusahaan hipotek Inggris MFS kolaps, saham Goldman Sachs terdampak

JAKARTA &mdash; Australia memperkuat kerja sama keamanan dengan Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Para analis menilai langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi Canberra untuk menjaga stabilitas kawasan, memanfaatkan peluang politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sekaligus memperdalam kolaborasi ekonomi dan pertahanan dengan negara non-blok terbesar di Asia Tenggara.
Dalam kunjungan resminya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani Australia&ndash;Indonesia Treaty on Common Security bersama Presiden Prabowo Subianto. Perjanjian ini dinilai bersejarah karena membawa kerja sama pertahanan bilateral ke tingkat lebih lanjut dan mencerminkan kepercayaan serta kemitraan tinggi antara kedua negara, menurut rilis pemerintah Australia (foreignminister.gov.au).
Untuk memperdalam hubungan keamanan, Australia mengumumkan sejumlah inisiatif baru, antara lain: pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan bersama di Indonesia, pembentukan posisi permanen bagi perwira tinggi militer Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia (ADF), serta perluasan Junior Leaders&rsquo; Forum Military Education Exchange untuk mempererat hubungan calon pemimpin militer masa depan.
Selain kerja sama pertahanan, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia, Danantara, untuk memperkuat investasi dua arah. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kerja sama, pertukaran informasi, dan membuka peluang investasi baru yang memperkuat ketahanan serta keamanan ekonomi bersama.
Para analis, seperti dikutip APNews, Minggu (7/2), menilai perjanjian ini semakin penting bagi Australia di tengah ketegangan dengan China, sekaligus mengulang beberapa elemen dari kesepakatan keamanan 1995 antara Perdana Menteri Australia saat itu, Paul Keating, dan mantan Presiden Soeharto, ayah mertua Prabowo.
Kesepakatan 1995 mewajibkan kedua negara untuk berkonsultasi soal isu keamanan dan merespons tantangan bersama, tetapi dihentikan Indonesia pada 1999 setelah Australia memimpin misi penjaga perdamaian di Timor Timur. Hubungan keamanan kemudian dibangun kembali melalui Perjanjian Lombok 2006, yang diperluas pada 2014.
Susannah Patton dari Lowy Institute, lembaga pemikir kebijakan internasional di Sydney, menilai perjanjian baru ini lebih bersifat politik daripada kewajiban konkret, atau bisa disebut &ldquo;kesepakatan simbolis&rdquo;. Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja sama pertahanan 2024, yang lebih fokus pada kolaborasi militer yang bersifat praktis.
&nbsp;
Patton menambahkan, perjanjian ini berada di bawah aliansi Australia dengan AS dan perjanjian keamanan dengan Papua Nugini, sehingga kecil kemungkinan memaksa Indonesia membela Australia dalam konflik regional.
&ldquo;Ini jelas bukan perjanjian pertahanan bersama, karena hal itu tidak akan diterima secara politik oleh Indonesia sebagai negara non-blok,&rdquo; ujar Patton.
Meski demikian, ia memuji perjanjian ini sebagai pencapaian besar bagi Albanese, karena kesepakatan semacam ini sebelumnya sulit dibayangkan dengan Indonesia, negara non-blok yang memiliki perbedaan besar dalam cara pandang dunia dibandingkan Australia.
Patton menilai Australia memanfaatkan momentum kepemimpinan Prabowo, yang lebih bersedia keluar dari tradisi kebijakan luar negeri Indonesia dan membuka ruang bagi kesepakatan yang dipimpin langsung oleh pemimpin negara.
Meski Indonesia sering disebut sebagai salah satu tetangga terpenting Australia, hubungan kedua negara tidak selalu mulus. Beberapa ketegangan sebelumnya termasuk tuduhan penyadapan intelijen Australia terhadap mantan presiden Indonesia, eksekusi penyelundup narkoba asal Australia, dan persoalan penyelundupan manusia.
Terlepas dari perjanjian dengan Australia, Rusia sebelumnya juga dikabarkan berminat menggaet Indonesia untuk menempatkan fasilitas militer, khususnya pangkalan udara di Biak.
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, mengutip situs militer Amerika Serikat Janes, Rusia mengincar Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Provinsi Papua. Laporan Janes berjudul &ldquo;Indonesia pertimbangkan opsi usai Rusia berupaya akses ke pangkalan AU&rdquo; diterbitkan pada Selasa (14/4/2025).
Dalam laporannya, Janes menyebut bahwa Jakarta menerima permintaan resmi dari Moskow untuk menempatkan pesawat Angkatan Udara Rusia (VKS) di fasilitas tersebut. Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa permintaan itu diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025.
Dokumen yang diperoleh Janes menyebut Rusia berupaya menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Pangkalan udara Biak sendiri merupakan rumah bagi Skuadron Penerbangan 27 Angkatan Udara Indonesia, yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235. (DH/MT)

Kesepakatan dinilai mencerminkan kepentingan strategis Australia di tengah ketegangan kawasan.

Australia gaet RI teken perjanjian keamanan bersejarah, apa motifnya?

JAKARTA - Sekitar 30 negara ingin bergabung dengan klub sekutu dan mitra perdagangan mineral kritis untuk mengurangi ketergantungan pada China, kata Menteri Dalam Negeri AS Doug Burgum dalam sebuah konferensi pada Selasa.Seperti dikutip&nbsp;reuters, Kamis (5/2), Burgum, yang juga memimpin Dewan Dominasi Energi Nasional AS, menyebutkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan sudah menjadi anggota klub tersebut."Kami berencana mengumumkan hingga 11 kesepakatan tambahan minggu ini," ujarnya di konferensi Center for Strategic and International Studies.Selain itu, hingga 20 negara lain menunjukkan "minat kuat" untuk bergabung. Klub ini menawarkan perdagangan bebas tarif dan pertukaran mineral, serta menetapkan harga dasar untuk mineral, tambah Burgum."Biasanya, Amerika Serikat adalah pendukung pasar bebas, kami tidak suka campur tangan di pasar. Tapi jika ada pihak dominan yang bisa membanjiri pasar dengan suatu bahan, mereka berpotensi merusak nilai ekonomi perusahaan atau produksi negara lain," jelas Burgum.Washington berupaya menanggulangi apa yang dianggap pembuat kebijakan sebagai manipulasi harga oleh China pada lithium, nikel, rare earth, dan mineral kritis lain yang penting untuk kendaraan listrik, persenjataan canggih, dan elektronik.Presiden Donald Trump pada Senin meluncurkan cadangan strategis mineral yang dikenal sebagai&nbsp;Project Vault, didukung pinjaman US$10 miliar dari U.S. Export-Import Bank dan hampir US$2 miliar modal swasta yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Departemen Pertahanan AS juga memiliki cadangannya sendiri.Burgum menekankan bahwa harga dasar yang didukung oleh klub mineral ini akan menarik investasi jangka panjang."Sektor swasta bisa terlibat dan berinvestasi dalam pertambangan dan pemurnian, dengan kepastian adanya pasar dan tanpa khawatir harga jatuh," ujarnya. (DK)

Klub mineral kritis bebas tarif tarik investasi jangka panjang dengan harga dasar stabil. 

Hadapi China, 30 negara bergabung bentuk klub mineral kritis

JAKARTA - Program Global Citizenship of Indonesia (GCI) yang resmi diluncurkan 26 Januari 2026 baru menarik 7 pendaftar hingga saat ini.Dikutip dari&nbsp;economictimes.com, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut peminat program visa jangka panjang tersebut masih terbatas, termasuk dari pemegang paspor Australia.&ldquo;Kami akan menyempurnakan prosesnya agar menghindari masalah di kemudian hari,&rdquo; kata Agus Andrianto, seperti dikutip Nikkei Asia.Program GCI memungkinkan mantan WNI, anak dan cucunya, serta pasangan asing WNI untuk mengajukan izin tinggal jangka panjang tanpa harus mengubah kewarganegaraan, seiring Indonesia yang masih menganut asas kewarganegaraan tunggal.Berdasarkan ketentuan yang diumumkan Kementerian Imigrasi, pemohon harus menunjukkan pendapatan tahunan minimal US$15.000 atau pendapatan bulanan US$1.500, disertai jaminan imigrasi.Untuk pakar yang direkrut pemerintah, jaminan tersebut dapat diganti dengan surat undangan resmi atau pemberitahuan mendesak.Selain itu, pelamar juga diwajibkan berkomitmen menanamkan investasi minimal US$5.000 di instrumen keuangan Indonesia seperti obligasi, saham, reksa dana, atau deposito perbankan, atau memenuhi ambang kepemilikan properti senilai US$1 juta.Biaya pengajuan visa GCI ditetapkan mulai Rp34,8 juta atau sekitar US$2.078.Namun, pemerintah belum memperjelas apakah skema baru ini akan mengubah aturan kepemilikan properti, mengingat warga negara asing masih dilarang memiliki tanah atau rumah di Indonesia, kecuali apartemen dengan skema sewa jangka panjang.
Sejumlah negara telah menerapkan program izin tinggal jangka panjang yang mirip dengan Global Citizenship of Indonesia (GCI), khususnya untuk diaspora, mantan warga negara, serta individu asing yang memiliki kontribusi ekonomi atau keahlian tertentu.
Salah satu contoh paling relevan adalah Overseas Citizenship of India (OCI). Program ini memberikan hak tinggal seumur hidup kepada mantan warga negara India dan keturunannya tanpa mewajibkan perubahan kewarganegaraan.
Pemegang OCI dapat tinggal, bekerja, dan berinvestasi di India, namun tidak memiliki hak politik seperti memilih atau menduduki jabatan publik. Skema serupa juga diterapkan oleh Singapura melalui Permanent Residence (PR) dan oleh Jepang melalui visa Highly Skilled Professional, yang sama-sama menitikberatkan pada kontribusi ekonomi dan keahlian, bukan naturalisasi cepat.
Di Eropa, sejumlah negara menawarkan Golden Visa, yakni izin tinggal berbasis investasi melalui pembelian properti, obligasi, atau penempatan dana tertentu. Meski lebih berorientasi pada modal dibanding diaspora, skema ini memiliki kesamaan dengan GCI dalam hal memberikan hak tinggal jangka panjang tanpa langsung memberikan kewarganegaraan.
Perbedaannya, beberapa negara Eropa membuka peluang kepemilikan properti yang lebih longgar dan bahkan jalur menuju kewarganegaraan. Secara keseluruhan, GCI Indonesia berada dalam spektrum kebijakan global yang berupaya menarik diaspora, talenta, dan investasi, sambil tetap menjaga prinsip kewarganegaraan tunggal dan kontrol negara atas status kewarganegaraan. (DK)

Program Global Citizenship of Indonesia diluncurkan dengan biaya visa Rp34,8 juta per orang.

RI Luncurkan Global Citizenship of Indonesia, untuk tarik diaspora?

LAUNCESTON &ndash; Selama ini pasar minyak mentah global meyakini bahwa produsen, khususnya OPEC+, merupakan penentu utama harga melalui pengaturan tingkat produksi.
Namun, menurut&nbsp;Clyde Russell, Kolumnis Reuters, asumsi tersebut mulai bergeser pada 2025, ketika China muncul sebagai faktor penentu harga baru berkat posisinya sebagai importir minyak terbesar di dunia.
China, lanjutnya,&nbsp; kini menjaga harga minyak bukan lewat produksi, melainkan melalui strategi pengelolaan stok.
Mekanismenya relatif sederhana: ketika harga minyak turun, China meningkatkan impor dan menyimpan minyak. Sebaliknya, saat harga naik terlalu tinggi, China mengurangi pembelian.
Dengan pola ini, China secara tidak langsung menciptakan batas bawah dan batas atas harga minyak global.
Pendekatan tersebut berbeda dengan OPEC+, yang sebelumnya menopang harga lewat pemangkasan produksi pada 2022. Efek kebijakan itu mulai memudar setelah pemangkasan produksi secara bertahap dibalik sejak April 2025.
Kini, di tengah ancaman kelebihan pasokan global, OPEC+ memilih menahan produksi tetap stabil pada kuartal pertama 2026.
Kondisi ini membuat China berperan sebagai penyerap utama surplus minyak dunia.
Arah pasar minyak pada 2026 pun semakin bergantung pada kebijakan China.
Pelaku pasar global diperkirakan akan menyesuaikan strategi mereka berdasarkan langkah Beijing, meskipun transparansi data tetap menjadi tantangan karena China tidak merilis informasi resmi terkait cadangan strategis maupun komersial.
Meski demikian, data menunjukkan bahwa sepanjang 2025 China membeli minyak mentah melebihi kebutuhan konsumsi domestik dan ekspor produk olahan.
Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan total pasokan minyak&mdash;impor dan produksi domestik&mdash;dengan tingkat pengolahan kilang.
Dalam 11 bulan pertama 2025, surplus minyak mentah China diperkirakan mencapai 980 ribu barel per hari (bpd). Total pasokan tercatat 15,80 juta bpd, sementara pengolahan kilang hanya 14,82 juta bpd. Surplus ini mulai terakumulasi sejak Maret, setelah sebelumnya terjadi penarikan stok pada Januari&ndash;Februari.
Terdapat korelasi kuat antara surplus minyak China dan pergerakan harga minyak global. Ketika harga tinggi, China menekan pembelian.
Hal ini terlihat pada September, saat surplus turun menjadi 570 ribu bpd dari 1,10 juta bpd pada Agustus, menyusul lonjakan harga akibat konflik Israel&ndash;Iran pada Juni yang mendorong harga Brent ke puncak enam bulan di US$81,40 per barel.
Sebaliknya, saat harga melemah, pembelian kembali meningkat. Pada November, surplus melonjak menjadi 1,88 juta bpd, tertinggi sejak April.
Aliran minyak ke fasilitas penyimpanan China diyakini menjadi salah satu alasan harga Brent relatif stabil di kisaran US$65 per barel pada paruh kedua 2025. Pertanyaan kunci untuk 2026 adalah apakah China mampu dan bersedia melanjutkan strategi ini.
Perkiraan total cadangan minyak China bervariasi antara 1 miliar hingga 1,4 miliar barel. Jika standar ketahanan energi sekitar 90 hari impor, stok sebesar 1 miliar barel dinilai mencukupi. Namun, sebagian besar cadangan tersebut merupakan stok komersial, sehingga cadangan strategis diperkirakan masih sekitar 500 juta barel, membuka ruang penambahan sekitar 500 juta barel lagi.
China juga terus memperluas kapasitas penyimpanan. Perusahaan milik negara seperti Sinopec dan CNOOC menambah setidaknya 169 juta barel kapasitas baru di 11 lokasi selama periode 2025&ndash;2026.
Dengan asumsi aliran ke penyimpanan sekitar 500&ndash;600 ribu bpd, China berpotensi menambah sekitar 200 juta barel per tahun. Jika tren ini berlanjut, sebagian besar surplus pasokan minyak global pada 2026 kemungkinan akan berakhir di tangki-tangki China.
Jika skenario tersebut terjadi, harga minyak berpotensi kembali menikmati lantai harga yang ditopang pembelian China, sekaligus memiliki batas atas karena Beijing siap memangkas impor saat harga dinilai terlalu tinggi.
Meski ketidakpastian tetap besar, pengalaman terbaru menunjukkan China cenderung terus membangun cadangan hingga 2026, bahkan 2027.
Dengan impor minyak laut sekitar 10 juta bpd, setara hampir seperempat dari total perdagangan minyak global, kebijakan China kini berpeluang menjadi faktor paling menentukan dalam pasar minyak dunia ke depan. (DK)

China bisa ikut kendalikan harga minyak lewat strategi stok, jadi faktor kunci pasar global 2026.

Menuju 2026, China muncul sebagai penentu baru harga minyak global?

JAKARTA &ndash; Australia masih menjadi eksportir Liquefied Natural Gas (LNG) terbesar ketiga di dunia, di bawah Qatar dan Amerika Serikat. Namun fondasi yang menopang posisi tersebut mulai melemah.
Dua proyek LNG Australia memang memberikan kabar positif. Pertama, Proyek Barossa yang ditargetkan beroperasi pada September 2025 untuk memasok Darwin LNG. Kedua, keberhasilan pengeboran ConocoPhillips di Cekungan Otway pada November. Meski demikian, keduanya belum cukup untuk menutup ketidakseimbangan struktural yang kian mendalam dalam sistem gas nasional Australia.
Mayoritas produksi gas berada di Australia Barat dan Queensland, jauh dari pusat populasi di wilayah tenggara yang sangat bergantung pada pasokan tersebut. Sementara itu, menurut oilprice.com, proyek-proyek baru kesulitan memenuhi komitmen ekspor sekaligus menjawab permintaan domestik yang terus meningkat.
Investasi baru juga tertahan akibat regulasi yang semakin ketat dan persyaratan lingkungan yang lebih berat. Hal ini membuat prospek jangka panjang industri gas Australia semakin rapuh, meski posisinya sebagai eksportir utama masih bertahan.
Sejak 1960-an, Australia memiliki rekam jejak kuat dalam eksplorasi hidrokarbon, dengan penemuan rata-rata setara satu miliar barel per tahun. Namun sejak 2015, tren tersebut berbalik. Eksplorasi lepas pantai merosot dan kini terkonsentrasi di wilayah barat dan barat laut&mdash;daerah dengan populasi kecil, permintaan domestik terbatas, dan akses mudah menuju terminal LNG berorientasi ekspor.
Kondisi geografis memperburuk masalah. Cekungan gas paling produktif, North Carnarvon, berada di lepas pantai barat, sementara dua pertiga penduduk Australia tinggal di timur tanpa jaringan pipa yang menghubungkan kedua wilayah. Akibatnya, sebagian besar penemuan baru otomatis dialirkan ke fasilitas LNG untuk diekspor, bukan ke pasar domestik. Ketimpangan antara lokasi produksi dan konsumsi pun menjadi titik lemah utama dalam sistem energi nasional.
Beberapa tanda perbaikan mulai muncul, meski berskala kecil. Pada Mei 2025, Chevron melakukan pengeboran lepas pantai pertama sejak 2023. Pada November, ConocoPhillips dan mitranya memulai pengeboran dalam Program Otway Basin untuk memperkuat pasokan ke tenggara. Dua minggu kemudian, mereka mengumumkan penemuan gas baru&mdash;yang pertama dalam empat tahun&mdash;dan merencanakan enam sumur tambahan, meskipun potensi produksi dan total pemulihan sumber dayanya belum dapat dipastikan.
Sementara itu, produksi nasional yang sempat melonjak dua kali lipat antara 2015&ndash;2021 (dari 5,5 juta m&sup3;/bulan menjadi 13 juta m&sup3;/bulan) kini stagnan selama empat tahun terakhir.
Ketidakstabilan paling nyata terjadi di Australia Timur. Permintaan terus meningkat, namun pasokan lokal tak mampu mengimbanginya. Sistem gas timur sangat bergantung pada CSG-LNG Queensland, yang semakin banyak menyerap gas dari pasar domestik. Ketika kontrak-kontrak jangka panjang berharga murah berakhir pada 2016&ndash;2019, harga domestik melonjak dan mengikuti harga LNG Asia (netback price), menjadikan gas berperan sebagai komoditas global, bukan lagi utilitas domestik.
Setiap musim dingin, aliran gas ke selatan tersendat karena keterbatasan jaringan pipa, memicu lonjakan harga. Pemerintah kemudian mewajibkan eksportir CSG-LNG menawarkan volume yang belum terkontrak ke pasar domestik. Selain itu, diberlakukan batas harga A$12/GJ sejak 2023 hingga 2033. Namun kebijakan ini dinilai menghambat sinyal harga yang dibutuhkan untuk mendorong investasi baru.&nbsp;(DK)

Ekspor LNG melonjak, tetapi pasokan gas domestik Australia semakin ketat dan berisiko.