JAKARTA - Fitch Ratings merevisi outlook peringkat empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, lembaga pemeringkat global tersebut tetap mempertahankan peringkat kredit bank-bank tersebut.
Keempat bank BUMN yang outlooknya direvisi menjadi negatif oleh Fitch adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI),&nbsp;PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI),&nbsp;PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau dikenal Indonesia Eximbank.
Dalam laporan yang dirilis Senin, Fitch menyatakan Issuer Default Rating (IDR) jangka panjang dalam mata uang asing keempat lembaga tersebut tetap berada pada level BBB.
Meski outlook berubah, Fitch tetap mempertahankan Government Support Rating (GSR) dan IDR jangka pendek untuk keempat institusi tersebut.
Di luar empat bank tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)&nbsp;masih menjadi bank BUMN dengan outlook stabil.
Perubahan outlook ini mengikuti keputusan Fitch pada 4 Maret 2026, yang lebih dulu merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif.
Fitch menilai dukungan pemerintah terhadap bank-bank BUMN masih kuat karena peran strategisnya dalam sistem keuangan nasional. BMRI, BBRI, dan BBNI dinilai memiliki kepentingan sistemis tinggi dengan pangsa pasar deposito sekitar 10% hingga 21% pada akhir 2025.
Selain itu, BSI dan Indonesia Eximbank juga memiliki fungsi kebijakan untuk mendukung agenda pemerintah, termasuk pengembangan keuangan syariah dan pembiayaan ekspor.
Namun Fitch menilai kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan, mulai melemah seiring perubahan outlook sovereign Indonesia.
&ldquo;Outlook IDR jangka panjang Mandiri, BRI, BNI, dan Indonesia Eximbank direvisi menjadi negatif untuk mencerminkan outlook negatif pada peringkat sovereign Indonesia,&rdquo; tulis Fitch dalam laporannya.
Untuk BRIS, Fitch menyebut peringkat jangka panjang bank syariah ini lebih banyak ditopang oleh fundamental internal yang kuat. Hal ini tercermin dari Viability Rating (VR) di level BBB-, sehingga outlook-nya tetap stabil meski outlook sovereign berubah.
Fitch menambahkan, peringkat bank-bank BUMN tersebut berpotensi turun apabila peringkat utang Indonesia ikut diturunkan. Sebaliknya, outlook dapat kembali stabil jika outlook sovereign Indonesia kembali membaik, meski kemungkinannya cukup terbatas. (DH/KR)

Fitch ubah outlook Mandiri, BRI, BNI dan LPEI jadi negatif usai revisi outlook peringkat Indonesia.

Fitch revisi outlook bank BUMN jadi negatif, rating tetap BBB

JAKARTA -&nbsp; Head of Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei divonis pidana penjara selama 6 tahun karena terbukti membantu memberi suap kepada hakim terkait kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO).
Hakim Ketua Effendi menyatakan Syafei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan membantu memberi suap senilai Rp60 miliar kepada hakim, secara bersama-sama dengan advokat Marcella Santoso dan Ariyanto.
"Perbuatan terdakwa Syafei telah nyata memenuhi unsur sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau setidak-tidaknya sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan," ujar Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (3/3) seperti dikutip Antara.
Selain pidana penjara, Hakim Ketua menyatakan Syafei juga dikenakan pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 100 hari.
Majelis hakim menetapkan terdapat tiga peran Syafei dalam membantu menyuap.
<ul>
<li>Pertama, memberitahu ada dana Rp20 miliar kepada Marcella dari perusahaan berperkara untuk menyuap hakim.</li>
<li>Kedua, yakni menerima nomor telepon Ariyanto dari Marcella dan meneruskan nomor tersebut ke pihak perusahaan berperkara.</li>
<li>Ketiga, menjadi penghubung antara Wilmar Group dan Marcella.</li>
</ul>
Meski begitu, majelis hakim menyatakan Syafei tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), seperti yang didakwakan sebelumnya.
Hingga sidang pembuktian selesai, Hakim Ketua menyatakan penuntut umum tidak dapat membuktikan Syafei mendapatkan bagian 2 juta dolar Amerika Serikat yang dinikmati Marcella dan Ariyanto.
"Terdakwa Syafei juga telah melakukan pembuktian terbalik atas kekayaannya dan dapat membuktikan bahwa semua harta kekayaannya tersebut didapat bukan dari hasil pencucian uang perkara suap," tutur Hakim Ketua.
Syafei pada awalnya didakwa memberikan suap kepada hakim dan melakukan TPPU. Suap diduga diberikan senilai Rp40 miliar bersama-sama dengan Marcella, sedangkan tindakan TPPU diduga dilakukan Syafei bersama-sama dengan Ariyanto dan Marcella senilai Rp52,5 miliar.
Pemberian uang suap ditujukan kepada para hakim yang menangani perkara korupsi CPO, sementara TPPU dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan dalam kepemilikan aset hingga mencampurkan uang hasil korupsi perkara CPO dengan perolehan yang sah.
Sebagai informasi, Wilmar International merupakan grup agribisnis besar berbasis di Singapura dan tercatat di Bursa Efek Singapura, dengan Indonesia sebagai salah satu basis operasional utama dalam bisnis minyak sawit dan minyak goreng.&nbsp;&nbsp;
Putusan tersebut disampaikan perseroan dalam keterbukaan informasi pada 3 Maret di Bursa Efek Singapura. Sehari kemudian, saham Wilmar melemah 17 sen atau 4,9% ke posisi S$3,33 pada jeda perdagangan siang. (DH)
&nbsp;

Terdakwa telah pembuktian terbalik atas kekayaannya dan buktikan hartanya bukan hasil perkar suap.