JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan pada rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengatakan Kepala BGN telah melaporkan rencana penghematan lanjutan dalam program tersebut. Menurut dia, besaran efisiensi yang akan dilakukan cukup signifikan, meskipun ia enggan menyebut berapa besar anggaran yang akan dihemat.
&ldquo;Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi,&rdquo; kata Purbaya, saat ditanya apakah estimasi pemangkasan sekitar Rp40 triliun, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (26/6).
&ldquo;Tapi yang penting programnya jalan. Ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangi sedikit, tapi akan signifikan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, Purbaya menegaskan efisiensi tidak akan mengurangi kualitas makanan yang dibagikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebaliknya, perbaikan program justru akan difokuskan pada aspek sumber daya manusia, termasuk penambahan tenaga ahli gizi.
Dalam pertemuan bersama BGN, Purbaya memaparkan lembaga pelaksana program prioritas ini mengalami kesulitan dalam pengawasan anggaran di daerah.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan memberi dukungan pengawasan, lewat penugasan khusus tim pengawas di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada masing-masing daerah.
&ldquo;Kalau jelek kita bilang jelek, rekomendasikan tutup,&rdquo; kata Purbaya. &ldquo;Kita gak akan kong-kalikong, kalau pengawasan BGN sendiri, ada conflict of interest,&rdquo; imbuhnya.
Pada pertengahan Mei, Purbaya sempat memaparkan pemerintah memang telah berencana menekan anggaran program MBG, yang semula mendapat alokasi APBN Rp355 triliun untuk 2026.
&ldquo;Nanti bukan Rp335 triliun, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi presiden,&rdquo; kata Purbaya, setelah memaparkan realisasi APBN hingga April 2026. (KR)

Purbaya mendukung efisiensi anggaran MBG dan bersedia ikut mengawasi program di daerah.

Purbaya setuju anggaran MBG dipangkas, fokus perbaiki SDM

JAKARTA &ndash; Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui perencanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum disiapkan secara matang, sehingga memunculkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program prioritas ini.
&ldquo;Masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencananya yang matang,&rdquo; kata Luhut, saat membuka seminar Rule of Law and Economic Growth di kantor DEN pada Kamis (25/6).
&ldquo;Itu salah kita semua,&rdquo; imbuh Luhut.
Menurut purnawirawan militer yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini, masalah MBG seharusnya bisa diminimalisir jika kajian dan perencanaan dilakukan lebih baik sejak awal. Terutama untuk pelaksanaan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia.
Luhut juga menilai banyak waktu terbuang untuk memperdebatkan persoalan yang semestinya tidak terjadi.
Selain itu, ia mengaku telah menyampaikan hasil survei dan sejumlah usulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah Wakil Kepala BGN bersama jajarannya menemui DEN, agar evaluasi program lebih komprehensif dan mempermudah identifikasi masalah inti.
&ldquo;Ya sebenarnya efisiensi lagi,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Luhut meyakini implementasi program akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Ia juga mendorong pelaksana program MBG segera menemukan jalan tengah, tanpa harus mengorbankan kelanjutan program yang memberi dampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
&ldquo;Kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi, karena itu kan pemerataan sebenarnya Rp1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar,&rdquo; jelas Luhut. (KR)

Dewan Ekonomi Nasional mendorong program MBG ke depan lebih efisien dan memprioritaskan wilayah 3T.

Luhut akui perencanaan MBG kurang matang, usul efisiensi program

JAKARTA &ndash; Pasar masih meragukan potensi penghematan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat pospek fundamental rupiah menguat, meskipun Indonesia telah merombak pimpinan pengelola program prioritas ini yaitu Badan Gizi Nasional (BGN).
Senior Currency Analyst MUFG, Michael Wan, mengatakan perhatian pasar saat ini tidak lagi fokus pada hiruk-pikuk politik dari kasus korupsi BGN, yang berujung pada penangkapan sejumlah pimpinan dan reformasi tata kelola.
Tetapi para pelaku pasar, kata Wan, kini lebih fokus pada seberapa besar pemerintah Indonesia sanggup menjaga disiplin fiskal setelah kasus tersebut.
&ldquo;Yang menjadi perhatian pasar dan rupiah di luar kebisingan politik adalah, apakah kasus ini akan menghasilkan disiplin fiskal yang lebih besar, baik melalui anggaran secara langsung maupun pengeluaran di luar anggaran dan kewajiban kontinjensi,&rdquo; tulis Wan dalam catatan yang disampaikan kepada investor pada Senin (22/6).
Namun sejauh ini, Wan belum melihat perkembangan dari isu MBG akan mengubah karakter belanja pemerintah secara fundamental, sehingga MUFG pun memilih lebih berhati-hati.
&ldquo;Untuk saat ini kami belum cukup yakin bahwa perkembangan ini akan mengubah sifat program belanja pemerintah secara mendasar &hellip; namun perkembangannya perlu terus dipantau ke depan,&rdquo; ujar Wan.
MUFG menambahkan pergerakan mata uang Asia juga dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat (AS), serta tingginya imbal hasil US Treasury. Di sisi lain, pasar juga dinilai mencermati arah kebijakan Federal Reserve yang kini dipimpin oleh Kevin Warsh.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah melemah 34 poin atau 0,19% ke level Rp17.838 per dolar AS pada perdagangan Senin (22/6) pukul 14.36 WIB.
Sejak pembukaan perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp17.780 hingga Rp17.846 per dolar AS.
Adapun sejak awal tahun, rupiah telah melemah hampir 7% terhadap dolar AS. Penurunan ini membuat rupiah jadi salah satu mata uang dengan kinerja paling buruk di dunia, terhadap dolar AS.
Dari kawasan emerging market Asia Pasifik, mayoritas mata uang juga melemah terhadap dolar AS. Won korea turun paling dalam dengan pelemahan 0,60%. Peso Filipina melemah 0,57%, dan ringgit Malaysia turun0,36%. (KR)

MUFG menilai pengungkapan korupsi besar di BGN belum cukup mengubah pola disiplin fiskal Indonesia.

Analis tak yakin penghematan MBG perbaiki prospek rupiah

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap berbagai masalah yang menghadapi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (11/6) hari ini, Zulkifli menyebut salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah kelebihan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang mencapai 6.877 titik.
&ldquo;Rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah ada pembengkakan 6.877 titik,&rdquo; jelas Zulkifli dalam pemaparannya, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Deyang.
Atas kelebihan jumlah dapur MBG tersebut, Zulkifli memperkirakan beban anggaran program prioritas pemerintah ini bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun.
&ldquo;Nah ini yang perlu penataan untuk agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,&rdquo; imbuh Zulkifli.
Dalam pemaparan terpisah, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah telah sepakat untuk membenahi tata kelola program MBG. Sebagai bagian dari pembenahan ini, pemerintah juga membuka opsi penutupan dapur MBG jika tidak sesuai prosedur yang ditetapkan.
&ldquo;Ya pasti salah satunya arahnya ke sana,&rdquo; kata Prasetyo, yang juga menghadiri pertemuan di kantor Kemenko Pangan.
Meskipun demikian, Prasetyo mengaku saat ini pemerintah belum bisa memastikan mengenai penutupan dapur MBG, karena menunggu proses audit lanjutan sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
Adapun jika memang terjadi penutupan dapur MBG, lanjut Prasetyo, bukan karena alasan kepemilikan yayasan. Namun lebih condong pada tingkat kepatuhan masing-masing dapur dalam mengikuti prosedur dari BGN.
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya mencatat isu MBG kembali menjadi sorotan publik, setelah Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya.
Tak lama setelah dicopot, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN dan menangkap Dadan bersama dua wakilnya, terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan MBG. (KR)

Kelebihan jumlah dapur MBG mencapai 6.877 titik, menambah beban anggaran Rp1 triliun per bulan.

Marak jual beli dapur MBG, pemerintah buka opsi penutupan

JAKARTA &ndash; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan mengupayakan pembiayaan non-APBN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Untuk mendukung rencana tersebut, BGN akan menjajaki berbagai sumber pendanaan.
&ldquo;Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja sama atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri,&rdquo; kata Nanik usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/6).
Nanik mengatakan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di suatu daerah, juga dapat dilibatkan dalam penyediaan fasilitas dapur MBG. Skema ini dinilai bisa jadi menjadi alternatif agar pembangunan dapur di daerah 3T, tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Ia mencontohkan di Raja Ampat, terdapat dapur umum yang dibangun melalui program CSR Pertamina untuk melayani sekolah-sekolah, dengan jumlah siswa yang relatif terbatas.
Selain mencari sumber pembiayaan baru, BGN juga mulai melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembukaan dapur baru dan penghentian sementara pendaftaran.
BGN mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi berdasarkan virtual account yang tercatat. Namun, penataan ulang akan dilakukan karena sebaran dapur tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, BGN juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di daerah 3T. Menurut Nanik, sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit bisa menggunakan kantin sekolah sebagai penyedia MBG.
&ldquo;Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,&rdquo; ujar Nanik.
Setelah dilantik Presiden, Nanik mengatakan BGN akan mengevaluasi apakah target 63 juta penerima manfaat saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperkuat kualitas dapur MBG. (KR)

BGN akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan jajaki pendanaan CSR hingga hibah luar negeri.

Kepala BGN minta CSR dan dana asing biayai MBG di wilayah 3T

JAKARTA &ndash; Badan Gizi Nasional (BGN) memulai moratorium atau penghentian sementara dalam penambahan dapur baru, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran program prioritas pemerintah, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini.
Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan saat ini jumlah dapur yang telah beroperasi maupun dalam tahap persiapan, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah wilayah.
&ldquo;Kalau kemudian setelah kita lihat ternyata kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami bereskan dulu,&rdquo; kata Nanik dalam konferensi pers, yang digelar Kamis (5/6).
Menurut Nanik, keputusan itu juga berdasarkan sebaran dapur MBG yang belum merata
belum meratanya penyebaran dapur MBG. Saat ini, banyak dapur terkonsentrasi di kawasan aglomerasi, sementara daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih belum tersentuh secara optimal.
&ldquo;Jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,&rdquo; ujarnya.
Selain moratorium, Nanik mengatakan BGN akan memfokuskan penerima manfaat dari program MBG, pembenahan dapur eksisting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar juga akan dihentikan untuk sementara.
Nanik menambahkan efisiensi anggaran juga akan dilakukan lewat skema pendanaan alternatif, agar program bergantung penuh pada APBN. Pilihan yang tengah dikaji antara lain pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, serta penggunaan fasilitas pendukung di luar SPPG.
&ldquo;Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya, kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,&rdquo; katanya.
BGN menargetkan langkah tersebut dapat memperluas jangkauan MBG di wilayah 3T tanpa menambah beban belanja negara, sekaligus memastikan kualitas layanan dan pemerataan penerima manfaat.
&ldquo;Kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta target penerima,&rdquo; imbuh Nanik. (KR)

Pimpinan BGN baru akan evaluasi sebaran dapur MBG dan alihkan prioritas program ke wilayah 3T.

BGN moratorium dapur MBG baru, fokus hemat anggaran

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan tiga tersangka itu adalah DH, SS, dan LP.
Merujuk pada pemberitaan sebelumnya, ketiga pejabat BGN yang telah dicopot adalah Dadan Hindayana yang sebelumnya menjadi Kepala BGN. Kemudian dua lainnya adalah Sonny Sanjaya bekas Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, serta Lodewijk F. Paulus bekas Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.
Syarief mengatakan penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar pemeriksaan terhadap ketiganya sebagai saksi, serta temuan sedikitnya dua alat bukti yang cukup.
Menurut penyidik, program MBG yang mulai dijalankan pemerintah sejak Januari 2025 dengan anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp88 triliun pada 2026 itu, harusnya dikelola melalui yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memenuhi syarat.
&ldquo;Namun pada kenyataannya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang menjadi sarana melakukan kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN,&rdquo; kata Syarief, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (3/6).
Dalam proses pemilihan yayasan, Kejagung menyebut para tersangka melakukan manipulasi dalam verifikasi mitra SPPG agar lolos seleksi.
&ldquo;Yayasan-yayasan tersebut kemudian memperoleh insentif miliaran rupiah setiap hari dan diketahui terafiliasi, di antaranya dimiliki oleh DH, SS, dan LP,&rdquo; jelas Syarief.
Selain itu, ketiga tersangka juga diduga menyoroti proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan program MBG, tanpa menyesuaikan kebutuhan lapangan dan adanya indikasi mark-up harga.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, sekitar 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci.
Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, Kejagung kini menahan ketiga tersangka selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Meskipun demikian, Kejaksaan belum mengumumkan total kerugian negara yang timbul akibat kejahatan tiga pejabat BGN ini. &ldquo;Masih dihitung kerugiannya,&rdquo; jelas Syarief. (KR)

Kejaksaan sebut dugaan korupsi melibatkan yayasan terafiliasi milik pejabat BGN.

Kejagung ungkap korupsi MBG, bos BGN untungkan yayasan afiliasi

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Rabu (3/6), sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dari jabatannya.
Seperti dikutip bbc, Plh Kapuspenkum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan langkah penyidik tersebut.
Namun, Kejagung belum menjelaskan perkara yang melatarbelakangi penggeledahan.
"Penyidik pidsus (Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Plh Kapuspenkum Kejagung, Mochamad Jeffry kepada wartawan, Rabu (03/06).
Penggeledahan berlangsung di tengah pergantian pimpinan BGN. Presiden Prabowo pada Selasa (2/6) mencopot Dadan Hindayana dan menunjuk Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, perombakan juga menyasar dua Wakil Kepala BGN. Lodewijk F. Paulus dan Sonny Sanjaya diberhentikan, lalu digantikan oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Presiden mengevaluasi kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan dari kementerian terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
&ldquo;Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,&rdquo; kata Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6) malam.
Menurut Prasetyo, Dadan dicopot karena sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kedisiplinan dan tata kelola lembaga. "Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional."
Pemerintah menyatakan tetap mengapresiasi kontribusi pimpinan lama dalam membangun fondasi BGN dan menjalankan program MBG. Prasetyo mengatakan jajaran pimpinan baru diminta segera melakukan konsolidasi internal serta memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mempercepat pelaksanaan program.
Menurut dia, pergantian pimpinan diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan tata kelola BGN tanpa mengganggu keberlanjutan program MBG.
&ldquo;Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini, tidak akan mengganggu komitmen kami di dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,&rdquo; ujar Prasetyo.(DH)

Kejagung geledah kantor BGN sehari setelah Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya.

Sehari setelah Prabowo copot Dadan, Kejagung geledah BGN

JAKARTA &ndash; Istana mengungkap sejumlah catatan yang menjadi dasar Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), seperti diumumkan pada Selasa (2/6) malam.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan presiden telah mengumpulkan berbagai catatan terkait program prioritas ini setelah berjalan hampir satu setengah tahun.
&ldquo;Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,&rdquo; kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara.
Prasetyo menambahkan, catatan tersebut turut menjadi pertimbangan Presiden dalam mengganti pimpinan BGN, sehingga jajaran baru dapat segera memperbaiki temuan yang muncul dalam evaluasi internal.
Menurut Prasetyo, pemerintah masih menjalankan audit internal untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Ia juga belum merinci bentuk pelanggaran maupun temuan yang sedang diperiksa.
&ldquo;Semua sedang dalam proses audit internal, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan,&rdquo; ujarnya.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala, yakni Lodewijk F. Paulus dan Sonny Sanjaya.
Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Naniek S. Deyang sebagai kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala. (KR)

Evaluasi program MBG selama 1,5 tahun menyoroti masalah tata kelola BGN hingga kualitas makanan.

Alasan Istana rombak BGN, dari tata kelola hingga kualitas MBG

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan menunjuk Naniek S. Deyang sebagai penggantinya.
Pergantian juga dilakukan terhadap dua wakil kepala BGN, sebagai bagian dari evaluasi kinerja lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah Prabowo memantau dan mengevaluasi kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun terakhir. Evaluasi juga disebut berdasarkan masukan dari kementerian terkait, masyarakat, hingga penerima manfaat program MBG.
&ldquo;Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,&rdquo; kata Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6) malam.
Sementara dua Wakil Kepala BGN yang dicopot adalah Lodewijk F. Paulus dan Sonny Sanjaya. Sebagai penggantinya, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Prasetyo mengatakan pemerintah menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan sebelumnya, atas kontribusi mereka dalam membangun fondasi dan mengembangkan BGN.
Selanjutnya, kata Prasetyo, pimpinan baru BGN diminta segera berkonsolidasi internal serta memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Prasetyo, perombakan ini diharapkan akan mempercepat pelaksanaan MBG, serta memperbaiki kinerja dan tata kelola BGN.
&ldquo;Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini, tidak akan mengganggu komitmen kami di dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,&rdquo; ujar Prasetyo. (KR)

Presiden mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN dan dua wakilnya usai evaluasi kinerja.