JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim, membukukan laba bersih Rp802 miliar hingga Juli 2026, tumbuh 1,76% secara tahunan, di tengah perlambatan kredit dan tekanan kualitas aset.Direktur Keuangan BJTM, RM Wahyukusumo Wisnubroto, mengatakan perseroan melakukan rebalancing bisnis untuk menjaga kinerja di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.“Manajemen secara berkesinambungan melakukan rebalancing atas kinerja bisnis di tengah kondisi perekonomian yang relatif menantang, sehingga laba bersih Bank Jatim per Juli masih tetap bisa tumbuh 1,76% tahunan atau sebesar Rp802 miliar,” ujar Wahyukusumo dalam Public Expose Live 2026.Secara bank only, aset perseroan mencapai Rp98 triliun hingga Juli 2026. Namun, penyaluran kredit turun 2,6% yoy menjadi Rp66,4 triliun.Penurunan terutama terjadi pada kredit produktif yang terkoreksi 6,9% tahunan menjadi Rp30,1 triliun. Sementara kredit konsumtif masih tumbuh 0,8% tahunan menjadi Rp36,3 triliun.Direktur Ritel &amp; Syariah BJTM, Tonny Prasetyo, mengatakan permintaan kredit masih tertahan akibat kondisi ekonomi nasional, pola konsumsi masyarakat yang lebih defensif, serta tekanan kualitas aset, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).“Demand yang masih tertahan, permintaan kredit yang masih konservatif, pola konsumsi masyarakat yang bergeser lebih defensif, termasuk kualitas aset terutama pada sektor UMKM,” kata Tonny.Menghadapi kondisi tersebut, perseroan memperketat penyaluran kredit dan memprioritaskan sektor yang dinilai masih memiliki prospek.Dorong Kredit KonsumtifPerseroan mengarahkan pertumbuhan kredit ke segmen konsumtif, terutama kredit berbasis payroll. Segmen ini dinilai memiliki profil risiko yang relatif lebih rendah.Tonny mengatakan kredit konsumtif berbasis payroll masih mampu tumbuh 1,8% tahunan sehingga menjadi salah satu ruang pertumbuhan perseroan di tengah pelemahan kredit produktif.Di segmen produktif, portofolio mikro mencapai Rp10,6 triliun dengan kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 58,38%.Sementara itu, kredit ritel dan menengah mencapai Rp13,4 triliun. Pada segmen korporasi, kredit sindikasi menjadi kontributor terbesar dengan outstanding sekitar Rp6 triliun.NPL Masih di Atas 4%Tekanan kualitas aset masih menjadi perhatian. NPL gross pada Juli 2026 tercatat 4,24%, sedangkan NPL net mencapai 2,61%.NPL gross tersebut membaik dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 4,38%. Namun, level NPL masih berada di atas 4%.Berdasarkan segmen, NPL kredit konsumer pada Juni 2026 tercatat 1,54%, sedangkan NPL kredit produktif mencapai 2,71%.Untuk menekan risiko, perseroan melakukan refocusing terhadap kredit yang mengalami penurunan kualitas. Evaluasi dilakukan bersama fungsi bisnis dan manajemen risiko untuk menentukan langkah penanganan debitur.Direktur Utama BJTM, Winardi Legowo, mengatakan pengendalian kualitas aset dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif.“Pengendalian kualitas aset agar sesuai dengan risk appetite dilakukan baik melalui metode preventif sebagai upaya pencegahan, maupun secara kuratif untuk mengembalikan kualitas aset yang memburuk,” ujar Winardi.DPK Turun 10,6%Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) turun 10,6% yoy menjadi Rp72,9 triliun hingga Juli 2026.Penurunan terutama dipengaruhi berkurangnya transfer keuangan daerah yang berdampak pada dana pemerintah daerah yang dikelola Bank Jatim.Dana giro turun 14,9% yoy menjadi Rp17,5 triliun. Tabungan turun 1,9% menjadi Rp29 triliun, sedangkan deposito turun 10,6% menjadi Rp26,4 triliun.Untuk mengimbangi tekanan pendanaan, perseroan meningkatkan penghimpunan dana murah atau current account and savings account (CASA) melalui ekspansi JConnect, pemasaran berbasis ekosistem, dan peningkatan transaksi digital.Perseroan juga memperluas jaringan melalui agen Laku Pandai serta menambah jaringan ATM dan CRM.Hingga Juli 2026, loan to deposit ratio (LDR) Bank Jatim berada di level 90,92%, sementara coverage ratio mencapai 94,34%.(DH)

BJTM memperketat kredit saat penyaluran turun 2,6% dan NPL masih tinggi di level 4,24%.

BJTM perketat kredit, NPL tembus 4,24%

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) resmi mengoperasionalkan kerangka penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan mata uang lokal masing-masing, yakni rupiah dan dolar Singapura (Local Currency Transaction/LCT Framework), pada Senin (31/8).Berdasarkan keterbukaan informasi Bank Indonesia, Senin (31/8), pengoperasian kerangka tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Agustus 2022 serta kesepakatan Operational Guidelines pada April 2026 oleh kedua bank sentral.Kerangka LCT ini akan mendukung perdagangan bilateral sekaligus berkontribusi terhadap upaya integrasi keuangan ASEAN melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi intra-ASEAN.Melalui kerangka tersebut, Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) di masing-masing negara akan memfasilitasi penyelesaian transaksi berjalan, transaksi investasi langsung, serta pembayaran lintas batas menggunakan rupiah dan dolar Singapura.Kerangka ini diharapkan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya dalam melakukan transaksi menggunakan pasangan rupiah-dolar Singapura.“Dengan LCT ini sederhananya, importir yang mengimpor barang Singapura maka bayarnya pakai Sin$, tidak perlu repot seperti sekarang beli US$ dulu baru ditukar Sin$. Dan sebaliknya,” ujar seorang bankirDia menambahkan: “Kalau tidak salah local currency transaction juga sudah berlaku untuk Indonesia dengan China dan Jepang.”Selain itu, menurut rilis Bank Indonesia, mekanisme tersebut dapat membantu mengurangi risiko nilai tukar dan biaya transaksi.Sejumlah fitur utama dalam kerangka tersebut mencakup penguatan penggunaan kuotasi langsung antara rupiah dan dolar Singapura, serta penerapan aturan dan ketentuan yang relevan untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal.Dalam rangka mengoperasionalkan kerangka LCT rupiah-dolar Singapura, BI dan MAS telah menunjuk sejumlah bank sebagai ACCD di Indonesia dan Singapura, antara lain:Bank ACCD di Indonesia:• PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)• PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA)• PT Bank DBS Indonesia• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)• PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII)• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)• PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP)• PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)• PT Bank UOB IndonesiaBank ACCD di Singapura:• DBS Bank Ltd.• Oversea-Chinese Banking Corporation Limited• United Overseas Bank Limited(DK)

Transaksi bilateral Indonesia-Singapura kini tak harus pakai US$ untuk tekan risiko nilai tukar.

Transaksi rupiah-dolar Singapura kini bisa langsung, tanpa US$

JAKARTA -&nbsp;PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)&nbsp;melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (12/1) manajemen BJTM, menjelaskan bahwa setelah dikurangi total biaya penawaran umum sebesar Rp11,95 miliar, BJTM memperoleh dana bersih senilai Rp1,988 triliun.
&ldquo;Seluruh dana hasil obligasi tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendukung ekspansi kredit BJTM seperti apa yang pernah dijelaskan pada prospektus BJTM Tahap I Tahun 2025,&rdquo; ungkap manajemen.
Adapun biaya emisi sebesar Rp11,95 miliar mencakup berbagai komponen, antara lain biaya penjamin emisi obligasi sebesar Rp5,49 miliar, jasa profesi penunjang pasar modal seperti akuntan dan konsultan hukum, serta biaya pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
Laporan realisasi penggunaan dana tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Keuangan, Treasury &amp; Global Services Bank Jatim, Wahyukusumo Wisnubroto, sebagai bentuk komitmen perseroan terhadap prinsip tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi publik.
Sebagai catatan, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 Bank Jatim diterbitkan pada 1 Oktober 2025 dan terbagi ke dalam dua seri obligasi. (DH)

BJTM realisasikan penuh dana obligasi Rp2 triliun untuk memperkuat ekspansi kredit 2025.