JAKARTA - Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menetapkan sektor manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas pembiayaan bagi bank-bank milik negara.
Dikutip dari Antara, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa dukungan pembiayaan perlu terus diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sektor-sektor yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian nasional juga akan tetap menjadi fokus penyaluran pembiayaan bank BUMN.
Dony mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para komisaris utama dan direktur utama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Senin (15/6).
Selain membahas arah kebijakan pembiayaan, pertemuan tersebut juga meninjau kinerja bank-bank BUMN.
Dony, yang juga menjabat sebagai pejabat di Danantara Indonesia, menilai kinerja positif yang dibukukan bank-bank Himbara menjadi fondasi penting bagi stabilitas sistem keuangan dan aktivitas ekonomi nasional.
Ia mendorong bank BUMN untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan melalui pembiayaan yang produktif, inklusif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
"Bank BUMN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Dony.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta strategi dalam menjaga ketahanan dan daya saing bank BUMN di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
BP BUMN, Danantara, dan bank-bank Himbara kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan bank BUMN terus tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Mereka juga menilai sinergi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan target pembangunan nasional. (ARF)

BP BUMN menetapkan empat sektor prioritas pembiayaan bank BUMN.

Dony Oskaria perintahkan bank BUMN fokus pembiayaan 4 sektor

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menegaskan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi tiga pilar utama transformasi ekonomi menuju Indonesia emas menjadi negara maju pada 2045.
Menurut Dony, pemerintah tengah menjalankan agenda transformasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan dan pemahaman publik karena perubahan yang dilakukan akan memunculkan berbagai respons di masyarakat.
"Di negara yang sedang mengalami transformasi, tentu akan ada respons, baik positif maupun negatif. Namun, yang terpenting adalah pemahaman publik tentang proses transformasi yang pada dasarnya sedang dilakukan oleh pemerintah," kata Dony, seperti dikutip Antaranews.
Pada sektor pangan, pemerintah fokus memperkuat kapasitas produksi nasional melalui pembukaan lahan sawah baru, pembangunan jaringan irigasi, serta reformasi distribusi pupuk. Pemerintah juga memperkuat kebijakan pembelian gabah petani dan meningkatkan kapasitas cadangan pangan nasional melalui Perum Bulog guna mendukung target swasembada pangan.
Di sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, memperluas implementasi program biodiesel B50, meningkatkan kapasitas cadangan bahan bakar nasional, serta mempercepat eksplorasi sumber energi baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.
Sementara itu, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas lain dalam agenda pembangunan nasional. Dony menilai pembangunan SDM menjadi fondasi utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
"Semua negara maju dan berkelanjutan memiliki sumber daya manusia yang kuat dan cakap. Oleh karena itu, pemerintah memandang stunting sebagai masalah yang sangat mendasar. Tingkat stunting kita saat ini berada di sekitar 22%. Ini adalah tantangan besar yang harus kita atasi," ujarnya.
Peran Danantara Sebagai SWF
Menurut Dony, yang juga menjabat&nbsp; Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara),&nbsp; memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi.
Skema itu dirancang untuk memastikan aktivitas investasi tidak mengganggu kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi fondasi utama Danantara.
Dia juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi.
"Dari awal kita sudah mendesain, kita pecah. Di Danantara itu ada dua, Danantara Asset Management sebagai konsolidator BUMN, dan Danantara Investment Management sebagai investment arms-nya," katanya.
Dony menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. ​​​​​
Lebih lanjut ia mengatakan dana yang digunakan untuk investasi Danantara bukan berasal dari aset pokok BUMN. Melainkan berasal dari dividen yang dihasilkan oleh pengelolaan BUMN yang sehat.
"(Aset) yang diinvestasikan adalah dividen. Dividen yang dihasilkan oleh Danantara Asset Management itu selanjutnya diinvestasikan untuk hal yang produktif seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi kita," katanya menjelaskan.
Adapun di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan BUMN dan aset negara, Dony menegaskan pemisahan fungsi pengelolaan BUMN dan investasi menjadi bagian penting dalam desain Danantara.
Menurut analis, secara prinsip yang dilakukan Danantara sudah sesuai yang banyak dilakukan SWF (sovereign wealth fund), namun yang perlu diperjelas adanya peran juga sebagai lembaga yang memberikan subsidi dalam bentuk mewajibkan semua bank Himbara dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menurunkan bunga kredit KUR dan UMKM dari 24% sebesar 8%.
Tujuannya, kata dia, memang mulia: meringankan beban masyarakat kecil yang selama ini membayar bunga kredit supermikro hingga 24 persen, sementara pengusaha besar menikmati akses kredit jauh di bawah angka itu. "Namun pertanyaannya bukan soal tujuan, melainkan soal instrumen."
"Tujuannya, baik kita semua setuju, untuk membantu masyarakat, tetapi apakah tidak lebih baik memakai mekanisme subsidi via APBN?"
Menurut dia, referensi global yang paling diterima industri keuangan internasional adalah Santiago Principles (2008) yang menekankan&nbsp;24 prinsip yang disepakati oleh SWF-SWF terkemuka dunia, mulai dari Temasek dan GIC Singapura, ADIA Abu Dhabi, hingga Norges Bank Investment Management Norwegia.
Prinsip-prinsip itu menegaskan empat hal mendasar:
<ul>
<li>SWF harus beroperasi berdasarkan commercial and economic objectives</li>
<li>Harus ada clear separation antara keputusan investasi SWF dan keputusan kebijakan pemerintah</li>
<li>Harus ada governance framework yang melindungi SWF dari intervensi politik ad hoc</li>
<li>Tidak boleh digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bypassing mekanisme anggaran normal. (DH/MT)</li>
</ul>
&nbsp;
&nbsp;

Referensi global yang paling diterima industri keuangan internasional adalah Santiago Principles.

Danantara tetapkan 3 pilar menuju Indonesia emas, sesuai SWF global?

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut ambil bagian dalam program Mudik Gratis BUMN 2026 yang diinisiasi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Pendaftaran dibuka mulai 27 Februari hingga 9 Maret 2026 atau sampai kuota terpenuhi, dengan jadwal keberangkatan serentak pada 17 Maret 2026.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, keikutsertaan BNI dalam program ini merupakan bentuk kontribusi perseroan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran sekaligus menyediakan alternatif transportasi massal yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Program Mudik Gratis BUMN ini merupakan bentuk kontribusi nyata BNI dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode Lebaran sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas melalui penyediaan angkutan massal yang aman dan nyaman," ujar Okki dalam keterangan tertulis.
Adapun rute yang disediakan pada program tahun ini meliputi Jakarta&ndash;Purwokerto, Jakarta&ndash;Semarang, Jakarta&ndash;Yogyakarta (via Solo), dan Jakarta&ndash;Malang (via Surabaya). Seluruh perjalanan memanfaatkan jalur Tol Cikampek dan Tol Trans Jawa dengan titik keluar sesuai kota tujuan masing-masing.
Untuk mengikuti program ini, peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain merupakan nasabah aktif BNI, debitur BNI, atau Agen46. Pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang BNI di wilayah Jabodetabek dengan membawa KTP asli dan fotokopi serta memperlihatkan aplikasi wondr by BNI. Peserta juga diwajibkan mengikuti akun media sosial resmi BNI. Setiap nasabah dapat mendaftarkan maksimal empat peserta, dengan ketentuan satu tiket berlaku untuk satu orang.
BNI berharap program ini dapat memberikan pengalaman mudik yang lebih tertib dan terorganisasi, sekaligus membantu mengurangi risiko perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi yang kerap memicu kepadatan lalu lintas dan potensi kecelakaan.
"Kami berharap program ini dapat memberikan pengalaman perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para pemudik di musim Lebaran kali ini," tegas Okki.
Sebagai bank milik negara, BNI menyatakan akan terus berkontribusi melalui berbagai program sosial dan layanan publik yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Partisipasi dalam program Mudik Gratis BUMN 2026 diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman dengan lebih aman dan nyaman. (YS)

BNI ikut program Mudik Gratis BUMN, pendaftaran 27 Februari - 9 Maret 2026.

BNI buka pendaftaran Mudik Gratis BUMN 2026, berangkat 17 Maret

JAKARTA - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyetujui pengalihan sebanyak 154.771.174 saham Seri B&nbsp;PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS)&nbsp;dari PT Danantara Asset Management (Persero).
Corporate Secretary KRAS, Fedaus, menyampaikan bahwa Perseroan telah menerima surat pemberitahuan dari Kepala BP BUMN selaku pemegang saham, serta dari Danantara sebagai holding operasional, mengenai perjanjian pengalihan saham KRAS pada Selasa (6/1) lalu.
Aksi korporasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
&ldquo;Regulasi tersebut menegaskan ketentuan kepemilikan saham negara pada BUMN, yakni sebesar 1% dalam bentuk saham Seri A Dwiwarna yang dikuasai melalui BP BUMN,&rdquo; tulis Fedaus dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/1).
Fedaus menambahkan, perjanjian pengalihan saham telah ditandatangani pada 5 Januari 2026. Sejak tanggal tersebut, Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN secara resmi tercatat sebagai pemegang saham atas saham Seri B yang dialihkan.
Pasca transaksi, BP BUMN memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna dan 154.771.174 lembar saham Seri B di Krakatau Steel. Saham Seri B yang dialihkan tersebut selanjutnya akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna.
Dengan klasifikasi tersebut, kepemilikan saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN di KRAS akan mencapai 1%. "Sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; tutup Fedaus. (DH/ZH)

BP BUMN menerima pengalihan 154,77 juta saham Seri B Krakatau Steel dari Danantara.

BP BUMN ambil alih 154,77 juta saham seri B KRAS

JAKARTA -&nbsp;PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) melaporkan perubahan kepemilikan saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (DAM), yang diserahkan kepada Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, menjelaskan pengalihan tersebut berlangsung pada 5 Januari 2026, melalui penandatanganan perjanjian pengalihan saham, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 yang mengamendemen UU BUMN.
Dalam transaksi ini, DAM menyerahkan sebanyak 54.087.737 saham Seri B atau setara 0,64% dari total saham ADHI kepada BP BUMN.
&ldquo;Dengan pengalihan tersebut, BP BUMN kini memiliki 1% saham ADHI, terdiri atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B yang baru dialihkan,&rdquo; tulis Rozi dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (07/1).
Rozi menambahkan bahwa sebelum transaksi, DAM menguasai 64,33% hak suara di ADHI, sementara BP BUMN tidak memiliki hak suara.
Setelah transaksi, BP BUMN memiliki 0,64%, hak suara di ADHI. Sementara hak suara DAM turun menjadi 63,69%.
Harga pengalihan saham ditetapkan berdasarkan nilai buku sementara yaitu Rp5,4 miliar, yang akan ditetapkan secara definitif melalui keputusan Kepala BP BUMN.
&ldquo;Negara Republik Indonesia tetap menjadi pengendali ADHI dan bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), baik melalui kepemilikan langsung oleh BP BUMN maupun tidak langsung melalui DAM,&rdquo; tutup Rozi. (DH/KR)

Negara memindahkan 54 juta saham ADHI dari Danantara ke BP BUMN sesuai regulasi terbaru.