JAKARTA &ndash; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp713,45 miliar untuk 2027, meskipun serapan program utama hingga pertengahan 2026 masih rendah.
Tambahan anggaran yang diajukan terdiri atas Rp131,11 miliar untuk program dukungan manajemen, Rp239,34 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila, serta Rp343 miliar untuk pengadaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pusdiklat PIP).
Dalam rapat kerja bersama BPIP, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menyoroti ketimpangan realisasi anggaran BPIP hingga Juni 2026.
Dari pagu aktif sebesar Rp287,41 miliar, realisasi anggaran secara keseluruhan telah mencapai 66,22%. Namun serapan Program Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 26,71%, jauh di bawah realisasi Program Dukungan Manajemen yang telah mencapai 88,16%.
&ldquo;Ini jangan sampai nanti terkesan bahwa BPIP ini didirikan justru untuk membiayai birokrasi internalnya sendiri,&rdquo; kata Dewi dalam rapat tersebut.
Dewi juga menyoroti capaian fisik sejumlah program yang masih rendah. Hingga pertengahan tahun, kegiatan sosialisasi baru menjangkau 2.847 peserta dari target 20.000 peserta. Sementara program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila baru mencapai 426 orang dari target 3.166 peserta.
Meskipun demikian, Komisi XIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk program untuk BPIP sebesar Rp343 miliar untuk 2027. Usulan pengadaan Pusdiklat PIP tidak disetujui, setelah mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal dan efisiensi belanja negara.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi XIII DPR menetapkan pagu indikatif BPIP tahun anggaran 2027 sebesar Rp141,07 miliar yang terdiri atas Rp131,07 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp10 miliar untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila. (KR)

DPR khawatir anggaran BPIP lebih banyak terserap untuk birokrasi ketimbang program inti.