JAKARTA - Pejabat Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan kreatif guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ketidakpastian global dan semakin ketatnya anggaran daerah.
Dilansir dari ANTARA, Ia menegaskan daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus mencari sumber pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
&ldquo;Kalau daerah ingin pendanaan yang lebih baik, harus ada terobosan dan inovasi,&rdquo; ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Menurut Fatoni, pembiayaan kreatif dapat dimulai dari reformasi pajak dan retribusi melalui intensifikasi serta perluasan pendapatan asli daerah.
Langkah kedua adalah mengoptimalkan badan usaha milik daerah (BUMD).
Ia menyoroti bahwa dari total 1.097 BUMD di Indonesia, kurang dari separuh yang saat ini menghasilkan keuntungan.
Ketiga, ia meminta pengelolaan badan layanan umum daerah seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dilakukan lebih fleksibel dan profesional agar mampu menjadi sumber pendapatan daerah.
Keempat, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan aset dengan melakukan inventarisasi dan memanfaatkannya secara produktif melalui kerja sama, sewa, penggunaan bersama, atau penjualan aset yang tidak produktif.
Kelima, Fatoni menekankan pentingnya pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD secara lebih terarah.
Menurutnya, pemanfaatan dana CSR yang terkoordinasi dapat mendukung prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pengendalian inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya memperluas kerja sama dengan dunia usaha.&nbsp;
Kemitraan tersebut dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pasar, dan berbagai layanan publik lainnya dengan dukungan pembiayaan swasta.
Selain itu, Fatoni menyebut dana zakat juga dapat dioptimalkan untuk mendukung program sosial seperti pengentasan kemiskinan dan perbaikan hunian masyarakat.
Pembiayaan kreatif lainnya dapat berupa pinjaman daerah, obligasi daerah, hingga sukuk untuk pembangunan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal.
Ia juga mendorong penguatan kerja sama antarwilayah dalam pembangunan, pelayanan publik, dan infrastruktur lintas daerah.
Fatoni menilai berbagai langkah tersebut dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan regional. (DK)

Daerah diminta cari sumber dana baru agar pembangunan tetap berjalan stabil

Kemendagri dorong daerah gunakan pembiayaan kreatif

JAKARTA &ndash; Meski pendapatan melandai, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mampu pertahankan peningkatan laba bersih sepanjang tahun 2025 dari tahun 2024.
Mengutip Laporan Keuangan Tahun 2025, Rabu (13/2), pendapatan usaha PJAA melandai 11,38% menjadi Rp1,12 triliun dari laba tahun 2024 sebesar Rp1,26 triliun. Penurunan pendapatan emiten ini dari segmen Real Estat, Tiket, dan Hotel-Restoran.
Kontribusi pendapatan segmen Real Estat nihil dari sebelumnya Rp5,67 miliar, Tiket Rp737,70 miliar, turun dari Rp907,18 miliar, Hotel dan Restoran Rp68,54 miliar, turun dari Rp76,84 miliar, dan Pendapatan Usaha Lainnya Rp316,95 miliar, naik dari Rp277,59 miliar.
Sepanjang tahun 2025, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta ini mengantongi laba kotor Rp511,66 miliar, turun 23,26% dari Rp666,77 miliar. Dengan capaian ini, margin laba kotor 45,58%, lebih rendah dari sebelumnya 52,64%.&nbsp;Sementara itu, laba usaha tercatat Rp324,85 miliar, terkoreksi 12,75% dari Rp372,36 miliar dan laba sebelum pajak Rp224,88 miliar, turun 9,78% dari Rp249,26 miliar.
Laba bersih tahun berjalan naik 2,08% menjadi Rp179,96 miliar dari sebelumnya Rp176,28 miliar karena penurunan beban pajak penghasilan dan laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk naik 39,26% menjadi Rp164,80 miliar dari sebelumnya Rp118,34 miliar. (LK)

Laba usaha PJAA terkoreksi 12,75% di tahun 2025 dari tahun 2024.