<p>JAKARTA - Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berpotensi kembali menyita 4 juta hingga 5 juta hektare perkebunan kelapa sawit pada 2026.Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, Rabu (7/1), langkah ini melanjutkan penertiban lahan sawit ilegal yang telah dilakukan sepanjang tahun lalu.Pada 2025, satuan tugas yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan kejaksaan telah mengambil alih sekitar 4,1 juta hektare perkebunan sawit yang dinilai melanggar hukum karena beroperasi di kawasan hutan.Penertiban tersebut menyasar perusahaan sawit besar hingga petani kecil.&ldquo;Kita sudah menguasai, sudah mengambil alih lebih dari 4 juta hektare perkebunan sawit yang melanggar hukum. Benar ya, Jaksa Agung?&rdquo; ujar Prabowo saat menghadiri acara panen raya padi bersama petani.&ldquo;Pada 2026, mungkin kita akan menyita lagi 4 atau 5 juta hektare,&rdquo; tambahnya.Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total luas perkebunan mencapai sekitar 16,8 juta hektare.Kampanye penertiban yang dimulai awal 2025 ini didukung militer dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri sawit.Para analis menilai, jika dikombinasikan dengan ambisi besar Indonesia dalam program biodiesel, penyitaan lahan tersebut berpotensi menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga minyak sawit global.Dari total lahan yang disita, sekitar 1,7 juta hektare telah dialihkan pengelolaannya kepada BUMN Agrinas Palma Nusantara.Pengalihan ini mengubah Agrinas dari perusahaan jasa infrastruktur menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan.Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bulan lalu menyatakan pemerintah berpotensi mengumpulkan denda hingga US$6,5 miliar dari perusahaan-perusahaan sawit yang terlibat dalam penyitaan lahan sepanjang tahun lalu. (DK)</p>

Prabowo menyebut penertiban sawit ilegal berlanjut, hingga 5 juta hektare bisa disita tahun depan.