JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi persetujuan pemegang saham untuk menjalankan restrukturisasi sebagai bagian dari langkah perseroan memperbaiki kondisi internal dan kinerja keuangan.Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTPP pada Selasa (15/9).Pemegang saham menyetujui usulan restrukturisasi yang diajukan perseroan. RUPSLB juga memberikan wewenang kepada pemegang saham Seri B dengan jumlah kepemilikan terbesar untuk menyetujui perubahan metode restrukturisasi apabila diperlukan.Keputusan tersebut mendapat dukungan 3.175.987.651 saham atau 98,628095% dari total suara yang diberikan dalam RUPSLB.Seperti diberitakan IDNFinancials sebelumnya, restrukturisasi ini berkaitan dengan kesepakatan PTPP bersama empat bank kreditur melalui Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan nilai total mencapai Rp18,2 triliun.PTPP menandatangani MRA tersebut pada Kamis (10/9/2026) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan hingga Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).PTPP menutup sesi perdagangan dengan tren negatif. Berdasarkan data pasar per 16 September 2026, saham emiten BUMN karya ini melemah 3,47% atau turun 7,00 poin dalam kurun waktu lima hari terakhir.Dalam aktivitas perdagangan terbarunya, PTPP dibuka pada level 198,00. menyentuh level terendahnya di 195,00, yang sekaligus menjadi harga penutupan.(DH)

PTPP mendapat restu pemegang saham untuk merestrukturisasi utang Rp18,2 triliun.

PTPP kantongi restu RUPSLB untuk restrukturisasi Rp18,2 triliun

JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) atau Perjanjian Kredit untuk Tujuan Restrukturisasi dengan total nilai Rp18,2 triliun bersama empat bank kreditur.Kesepakatan tersebut ditandatangani pada Kamis (10/9) sebagai bagian dari upaya restrukturisasi seluruh utang pokok dan bunga perseroan per Juli 2026.Empat bank yang terlibat dalam kesepakatan tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai agen fasilitas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS).Direktur Keuangan PTPP, Faizal Rahmad mengatakan restrukturisasi dilakukan bersamaan dengan transformasi bisnis dan keuangan perseroan.“Pertimbangan dilakukannya transaksi ini adalah untuk melakukan restrukturisasi atas utang Perseroan yang disertai dengan transformasi bisnis dan keuangan yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk melunasi seluruh utang kepada Kreditur,” ujar Faizal, dalam keterbukaan informasi, Jumat (11/9).Dalam skema restrukturisasi tersebut, kewajiban PTPP sebesar Rp18,2 triliun dikelompokkan ke dalam sejumlah fasilitas.Struktur tersebut mencakup utang atau pembiayaan yang dikecualikan, Tranche A dengan tenor hingga 15 tahun, Tranche B dengan tenor hingga lima tahun, serta Tranche C yang pembayarannya dilakukan secara bertahap selama 18 bulan.“Restrukturisasi ini diharapkan memberikan ruang bagi PTPP untuk memperbaiki struktur keuangannya sekaligus menjalankan transformasi bisnis,” ujarnya.Menurut Faizal, kesepakatan dengan para kreditur diharapkan memberikan dampak positif terhadap proses restrukturisasi keuangan dan menjaga keberlangsungan usaha perseroan.“Dengan dilakukannya penandatanganan MRA ini diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan serta bagi kelangsungan usaha dan kondisi keuangan Perseroan ke depannya,” katanya.Pada perdagangan sesi satu hari ini, Jumat (11/9), harga saham PTPP turun 2,48% ke level Rp197 per lembar.Dalam sebulan terakhir saja, saham PTPP turun 3,43% dan merosot hingga 52,42% sejak awal 2026. (DK)

Restrukturisasi utang Perseroan dilakukan seiring transformasi bisnis perusahaan.

PTPP restrukturisasi utang Rp18,2 triliun dari 4 bank BUMN

JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), salah satu emiten BUMN Karya, menegaskan bahwa Perseroan akan berfokus pada bisnis intinya sebagai kontraktor, yaitu konstruksi dan engineering, sesuai arahan Danantara Asset Management dan BP BUMN.“Sehingga bisnis yang merupakan yang tidak in-line atau tidak sejalan dengan arahan tersebut, seluruhnya akan dilakukan proses untuk percepatan divestasi,” ungkap Rozi Sparta, Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko ADHI, dalam Public Expose Live, Rabu (9/9).Strategi ini berarti bahwa ADHI akan merampingkan struktur usahanya dengan divestasi beberapa anak usahanya, hingga beberapa entitas SPV (special purpose vehicle) miliknya.Menurut Rozi, ADHI memiliki beberapa anak usaha yang bergerak di bidang yang tak sesuai dengan kompetensi konstruksi, termasuk bisnis air, energi, jalan tol, hingga hotel yang kini dioperasikan oleh entitas anak.Selain itu, ADHI memiliki 13 SPV di berbagai portofolio bisnis. Berdasarkan pemaparan manajemen, 11 di antaranya akan menjadi target divestasi bertahap hingga 2027.“Untuk streamlining ini, kita akan melakukan divestasi yang berjalan secara terukur. Pada 2026 ini, mungkin akan bisa kita divest paling tidak 3 perusahaan … dalam waktu secepatnya, tidak lewat dari tahun 2027,” kata Moeharmein Zein Chaniago, Presiden Direktur ADHI, pada Public Expose Live, Rabu (9/9).Di sisi lain, manajemen meyakini bahwa arahan para pemegang saham mayoritas tersebut sudah tercermin dalam perolehan kontrak baru ADHI yang melonjak 118,4% secara tahunan menjadi Rp8,3 triliun hingga akhir Juli 2026.Pasalnya, 92% dari kontrak baru Perseroan tersebut berasal dari sektor construction dan engineering, diikuti sektor property &amp; hospitality 3%, manufaktur 3%, dan investment 2%.Kemudian, 80% dari kontrak baru tersebut merupakan pekerjaan infrastruktur, sementara 14% adalah pembangunan gedung. Pelanggan kontrak baru ADHI juga didominasi pihak swasta 70%, baru diikuti BUMN 29%.“Kalau kita lihat portfolio tersebut ada 5 proyek terbesar. Yang pertama adalah proyek tanggap darurat di Sumatera Utara dan Aceh menyumbang lebih kurang Rp 2,7 triliun, kemudian penambahan kontrak di Tambak Udang Waingapu Rp 1,3 triliun, proyek soda ash Pupuk Kaltim Paket C Rp 600 miliar-an, Sekolah Rakyat Tahap ke-3 Papua, dan Bandara Sentani,” jelas Rozi.Hingga akhir Juni 2026, ADHI mencatat 117 proyek aktif yang berjalan, termasuk Tol Yogya–Bawean dan Solo–Yogya–Kulonprogo, Proyek MRT Jakarta Bundaran HI–Harmoni dan Harmoni–Mangga Besar, hingga Railway Project di Filipina.ADHI mencetak pendapatan merosot 18,4% menjadi Rp3,11 triliun pada akhir semester I 2026, dengan laba yang justru naik 12,6% menjadi Rp8,49 miliar.Total asetnya juga ambles 20% menjadi Rp27,53 triliun, terutama disebabkan ekuitas yang anjlok 65,8% menjadi Rp3,31 triliun usai memperhitungkan impairment anak usaha pada 2025 lalu. (ZH)

ADHI targetkan divestasi anak usaha hingga 2027 untuk kembali fokus pada bisnis konstruksi.

Danantara minta ADHI rampingkan bisnis, kontrak baru justru naik 118%

JAKARTA – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dua perusahaan konstruksi negara, buka suara mengenai target penyelesaian konsolidasi BUMN Karya pada akhir 2026.Mengutip Investor.id, Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan CEO Danantara Indonesia, memang telah mengonfirmasi bahwa aksi merger tersebut ditargetkan selesai pada tahun ini.Namun, manajemen PTPP dan ADHI menegaskan bahwa target rampungnya peleburan kedua perusahaan tersebut merupakan target indikatif yang ditetapkan pemegang saham utamanya – PT Danantara Asset Management (DAM) dan BP BUMN.“Target waktu tersebut dapat mengalami penyesuaian, dengan mempertimbangkan penyelesaian proses restrukturisasi, hasil kajian dan uji tuntas, pemenuhan persetujuan korporasi dan/atau regulator, serta kondisi lain yang relevan,” jelas manajemen PTPP dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Baik PTPP maupun ADHI mengaku bahwa rencana merger masih berada di tahap pengkajian.“Studi kelayakan (feasibility study), uji tuntas (due diligence), dan penyusunan skema penggabungan usaha secara formal belum dilakukan/ditetapkan,” jelas manajemen ADHI dalam keterangan terpisah, Jumat (4/9).Karena proses kajian masih berlangsung, sampai saat ini pun belum terdapat keputusan final mengenai entitas mana yang akan menjadi penerima penggabungan usaha (surviving entity).Selain itu, PTPP dan ADHI kini juga masih berfokus pada restrukturisasi keuangan—termasuk obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan—sebagai proses penguatan fundamental keuangan dan operasional masing-masing emiten.Meski belum dapat mengungkapkan rencana dan prospek usaha pascamerger, manajemen ADHI memandang konsolidasi BUMN Karya sebagai upaya penguatan daya saing industri konstruksi dalam negeri.“Perseroan berharap konsolidasi tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham dan stakeholders secara umum,” tutup manajemen.Sebagai catatan, DAM mengendalikan 50,5% saham PTPP, dan sisanya dimiliki publik. Sementara itu, sekitar 63,7% ADHI dimiliki oleh DAM, dan sisa 36,3% dipegang masyarakat.PTPP menutup perdagangan Jumat (4/9) di level Rp212 per lembar setelahh ambles 48,8% sejak awal tahun.Sementara itu, perdagangan saham ADHI masih dihentikan sementara (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia sejak 21 Agustus 2026 akibat penundaan pembayaran bunga obligasi. Posisi terakhir harga sahamnya tercatat di level Rp133. (ZH)

Ditargetkan rampung 2026, merger PTPP dan ADHI belum menemukan titik terang.

Danantara merger BUMN Karya, PTPP dan ADHI: Target 2026 itu indikatif

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatat kemajuan dalam restrukturisasi utang setelah pemegang obligasi menyetujui seluruh usulan restrukturisasi Obligasi III Tahap IV Tahun 2019 dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), Kamis (3/9).Salah satu keputusan RUPO tersebut adalah perpanjangan tenor obligasi. Persetujuan ini menjadi langkah lanjutan perseroan dalam menyelesaikan restrukturisasi utang sekaligus memperbesar peluang pembukaan kembali perdagangan saham WSKT.Sebelumnya, WSKT telah menjalankan Master Restructuring Agreement (MRA) bersama 21 bank. Sejak akhir 2023, perseroan memangkas total utang 20,8% menjadi Rp66,5 triliun dari sekitar Rp84 triliun.Direktur Keuangan WSKT, Wiwi Suprihatno, mengatakan perseroan akan terus memperkuat struktur keuangan dan memenuhi kewajiban yang masih tersisa.“Kami akan terus konsisten memenuhi kewajiban yang tersisa. Langkah ini sebagai tanggung jawab sekaligus dukungan terhadap mitra yang sudah membantu kami untuk menyelesaikan beragam proyek infrastruktur,” ujar Wiwi dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).Selain utang perbankan, WSKT memangkas utang vendor past due sebesar 97,1% menjadi Rp48 miliar pada semester I 2026 dari Rp2,13 triliun pada 2022. Perseroan juga telah menyelesaikan seluruh kewajiban pajak past due sejak 2024.Perbaikan struktur keuangan berjalan seiring dengan pertumbuhan operasional. Pendapatan usaha WSKT pada semester I 2026 mencapai Rp4,92 triliun, tumbuh 58,49% secara tahunan dari Rp3,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.Pertumbuhan pendapatan terutama berasal dari produksi proyek Sekolah Rakyat dan jaringan irigasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).Hingga Juni 2026, WSKT membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) Rp5,1 triliun. Perolehan tersebut didominasi proyek konektivitas sebesar 45,6%, disusul infrastruktur air 21,7%.Untuk menjaga arus kas, WSKT selektif memilih proyek dan menghindari skema turnkey maupun investasi. Perseroan memprioritaskan proyek dengan skema pembayaran bulanan dan uang muka.Ke depan, WSKT akan kembali fokus pada bisnis inti sebagai kontraktor murni. Perseroan juga terus berkomunikasi dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait optimalisasi aset tol dan peta jalan konsolidasi BUMN konstruksi.Suspensi SahamDari sisi pasar modal, saham WSKT masih dalam status suspensi. BEI menghentikan perdagangan saham perseroan di seluruh pasar sejak Mei 2023.Hingga akhir 2025, masa suspensi telah mencapai 32 bulan, melampaui batas 24 bulan yang menjadi salah satu ketentuan dalam potensi delisting.Hingga Juni 2026, restrukturisasi utang perbankan Waskita telah rampung 100%, sedangkan restrukturisasi obligasi mencapai 75%. Persetujuan RUPO atas Obligasi III Tahap IV Tahun 2019 menjadi perkembangan lanjutan dalam penyelesaian restrukturisasi obligasi.(DH)

Persetujuan RUPO memperkuat restrukturisasi utang WSKT dan membuka peluang pencabutan suspensi saham

WSKT tekan utang 20,8%, restu RUPO buka peluang suspensi dibuka

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mengantongi kontrak pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, senilai Rp970 miliar.PTPP mengerjakan proyek tersebut melalui kerja sama operasi (KSO) dengan porsi kepemilikan 65% sekaligus bertindak sebagai leader project. Kontrak proyek ditandatangani pada 5 Agustus 2026.Proyek menggunakan skema design and build dengan masa pelaksanaan konstruksi selama 540 hari kalender. Pekerjaan mencakup pembangunan jalan hauling sepanjang 52 kilometer serta sejumlah struktur pendukung, seperti overpass, box culvert, dan box underpass.Jalan tersebut akan mendukung pengangkutan batu bara dari area konsesi tambang menuju titik bongkar atau pelabuhan. Infrastruktur ini juga ditujukan untuk memperlancar jalur logistik batu bara di Sumatera Selatan.Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengatakan kontrak tersebut memperkuat portofolio perseroan di sektor infrastruktur, khususnya untuk mendukung konektivitas dan logistik di Sumatera Selatan.“PTPP berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan Jalan Hauling Batubara Stage III. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki serta didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam proses konstruksi, kami optimistis proyek ini dapat dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja, sekaligus memberikan nilai tambah bagi kelancaran rantai pasok energi nasional,” tulis Joko dalam keterangan resmi.Menurutnya, proyek tersebut memiliki tantangan pada sejumlah titik perlintasan serta kondisi rute yang panjang dan berada di area terpencil. PTPP akan memperkuat sistem komunikasi dan keselamatan kerja untuk mendukung pengerjaan proyek.Dalam pelaksanaan konstruksi, PTPP akan memanfaatkan teknologi pemetaan lahan menggunakan drone dan LiDAR, digitalisasi inspeksi QHSE, serta sistem monitoring logistik berbasis barcode.PTPP juga akan menggunakan Real-Time Working Progress, All-in-One Project Dashboard, Building Information Modeling (BIM), Augmented Reality (AR), dan Virtual Reality (VR) untuk mendukung pemantauan dan pengendalian proyek.(DH)

PTPP meraih kontrak Rp970 miliar untuk membangun jalan hauling batubara sepanjang 52 kilometer.

PTPP kantongi kontrak Rp970 miliar untuk hauling road di Sumsel

JAKARTA - PT PP Presisi Tbk (PPRE) mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp1,5 triliun hingga Triwulan II 2026.
Berdasarkan keterbukaan informasi Perseron, Rabu (19/8) kontrak tersebut didominasi segmen jasa pertambangan dan konstruksi dengan kontribusi mencapai 97%.
Perseroan juga terus menjajaki peluang kemitraan strategis untuk memperluas cakupan bisnis, khususnya di sektor pertambangan.
Sejalan dengan pertumbuhan kontrak baru, PPRE membukukan pendapatan konsolidasian sebesar Rp2,2 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,6 triliun.
Kontribusi terbesar terhadap pendapatan berasal dari segmen pertambangan dan konstruksi yang secara keseluruhan mencapai 97,3%.
Komposisi ini menunjukkan konsistensi PPRE dalam memperkuat bisnis utama sekaligus meningkatkan kapabilitasnya sebagai perusahaan jasa pertambangan dan konstruksi.
Dari sisi profitabilitas, kinerja PPRE juga menunjukkan perbaikan signifikan. Rugi tahun berjalan hingga Juni 2026 berhasil ditekan sekitar 93,4% menjadi Rp88,6 miliar, dari rugi sebesar Rp1,3 triliun pada 2025.
Perbaikan tersebut turut didukung penurunan beban penurunan nilai yang mencapai Rp57,9 miliar hingga Juni 2026, dibandingkan Rp656 miliar pada 2025.
Sementara itu, beban keuangan tercatat Rp167,7 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp171,4 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Utama PPRE, Rizki Dianugrah, mengatakan capaian tersebut menjadi pijakan bagi perseroan untuk terus memperkuat fundamental dan meningkatkan kualitas kinerja.
“Pertumbuhan pendapatan menunjukkan aktivitas operasional PPRE tetap terjaga. Penurunan rugi juga menjadi perkembangan positif dalam proses penguatan fundamental PPRE. Ke depan, kami fokus pada efisiensi, produktivitas, optimalisasi aset, serta peningkatan kualitas dan profitabilitas proyek,” ujar Rizki.
Sementara itu, Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menegaskan komitmen perseroan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham maupun pemangku kepentingan.
“Capaian Semester I 2026 menjadi bagian dari proses penguatan PPRE menuju kinerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kami akan terus menjaga tata kelola, disiplin pengelolaan keuangan, serta kualitas operasional Perseroan,” kata Mei.
Ke depan, PPRE akan terus memperkuat kapabilitas di sektor jasa pertambangan dan konstruksi, mengoptimalkan aset dan portofolio proyek, serta meningkatkan efisiensi.
Pada perdagangan sesi dua hari ini, Rabu (19/8), hingga pukul 15.42 WIB, harga saham PPRE naik 2,91% ke level Rp106 per lembar.
Namun, jika dilihat dalam sebulan terakhir saham PPRE turun 7,02% dan sejak wal 2026 anjlok hingga 38,73%. (DK)

Capaian tersebut jadi pijakan bagi PPRE untuk meningkatkan fundamental dan kualitas kinerja.

PPRE raih kontrak baru Rp1,5 triliun hingga triwulan II 2026

JAKARTA - Emiten BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan rugi bersih sebesar Rp1,91 triliun pada semester I 2026.
Nilai tersebut menyusut 16,96% dibandingkan rugi bersih Rp2,30 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sejalan dengan itu, rugi per saham dasar menjadi Rp66,57, dari Rp80,17 pada semester I 2025.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru, WSKT mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp4,92 triliun, meningkat 58,49% dari Rp3,10 triliun pada semester I 2025.
Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh jasa konstruksi yang mencapai Rp3,87 triliun, naik 83,0% dari Rp2,11 triliun. Pendapatan jalan tol juga meningkat 8,4% menjadi Rp628,36 miliar dari Rp579,82 miliar.
Sementara itu, penjualan infrastruktur lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi dengan lonjakan 332,5% menjadi Rp78,80 miliar, dari Rp18,52 miliar. Pendapatan properti naik 42,1% menjadi Rp45,79 miliar, sedangkan pendapatan hotel meningkat 8,5% menjadi Rp47,37 miliar.
Di sisi lain, pendapatan penjualan precast turun 20,7% menjadi Rp244,16 miliar dari Rp308,55 miliar. Pendapatan sewa gedung juga menyusut 18,6% menjadi Rp5,47 miliar, dibandingkan Rp6,65 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski pendapatan tumbuh, beban pokok pendapatan meningkat lebih tinggi, yakni 80,8% menjadi Rp4,41 triliun dari Rp2,44 triliun. Kondisi tersebut menekan laba bruto perseroan yang turun menjadi Rp504,21 miliar, dari Rp661,33 miliar pada semester I 2025.
Dari sisi neraca, total aset WSKT per 30 Juni 2026 tercatat Rp68,08 triliun, turun 3,7% dari Rp70,73 triliun pada akhir 2025.
Total liabilitas berkurang 0,8% menjadi Rp66,53 triliun, dibandingkan Rp67,06 triliun pada 31 Desember 2025.
Sementara itu, ekuitas merosot 57,8% menjadi Rp1,55 triliun dari Rp3,67 triliun pada akhir 2025.&nbsp;
Adapun kas dan setara kas pada akhir Juni 2026 tercatat Rp2,61 triliun, turun 20,4% dari Rp3,28 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. (DH)

Rugi bersih WSKT turun jadi Rp1,91 triliun, meski beban pokok naik 80,8% dan menekan laba bruto.

Pendapatan melesat 58%, WSKT pangkas rugi 17% di semester I

JAKARTA - PT Jasamarga Akses Patimban (PT JAP) dan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) siap berkolaborasi untuk pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket I.
Ketiga pihak yang terlibat dilaporkan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi di Subang, Kamis (18/12) pekan lalu.
Jalan Tol Akses Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menghubungkan Jalan Tol Cikopo- Palimanan di KM 89+475 dengan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat.
Tol ini memiliki total panjang 37,05 km; 14,11 km akan dikerjakan oleh dua KSO yang berbeda, sedangkan 22,94 km sisanya tengah dikerjakan pemerintah sejak tahun 2023 lalu.
Dari 14,11 km yang ada, Paket I sepanjang 7,10 km akan dikerjakan ADHI dan NRCA, dimulai pada kuartal I 2026 mendatang, dan akan berlangsung hingga 16 bulan ke depan.
&ldquo;Jalan tol Paket I ini akan memiliki Simpang Susun (Interchange) Cipeundeuy yang terhubung dengan Kawasan Industri Subang Smartpolitan,&rdquo; ujar manajemen NRCA dalam siaran resmi, Senin (22/12).
Sebagai catatan, Subang Smartpolitan adalah kawasan terintegrasi yang dikelola oleh induk usaha NRCA, PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA).
Sementara itu, Paket II Tol Akses Patimban sepanjang 7,01 km akan digarap oleh KSO antara PT PP Persero Tbk (PTPP), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Marga Konstruksi Nusantara.
&ldquo;Kehadiran jalan tol ini diharapkan memperkuat rantai logistik menuju Pelabuhan Patimban dan membuat perjalanan dari koridor Tol Trans Jawa ke kawasan pelabuhan lebih efisien,&rdquo; ujar manajemen Hutama Karya dalam siaran resminya, Sabtu (20/12).
Jalan tol ini diproyeksi dapat memangkas waktu tempuh dari Jalan Tol Cikampek KM 89+475 ke Pelabuhan Patimban dari sekitar 1 jam 52 menit menjadi hanya 40 menit.
Setelah konstruksi selesai, pengoperasian dan pemeliharaan Tol Akses Patimban akan dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Akses Patimban. (ZH)

Paket I akan dibangun kuartal I 2026 mendatang, proyeksikan dapat pangkas waktu tempuh hingga 64%.

Konsorsium BUMN Karya dan anak usaha SSIA garap Tol Patimban

JAKARTA &ndash; PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengumumkan pergantian pengurus Perseroan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Adhi Tower, Jakarta, pada Selasa (16/12).
ADHI mengangkat satu komisaris tambahan, yaitu Amelia Tetriana, lulusan SMA Taruna Nusantara dan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi sejak 2004.
Selain itu, posisi direktur utama yang sebelumnya diemban Entus Asnawi Mukhson sejak tahun 2020, kini diisi oleh sosok baru, yaitu Moeharmein Zein Chaniago, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di BUMN Karya.
Moeharmein merupakan Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) yang baru menjabat sejak akhir Oktober 2025. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) sejak Juli 2023 sampai tahun 2025.
Berikut adalah rekam jajak Moeharmein di berbagai BUMN Karya:
<ul>
<li>Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya (2020-2023)</li>
<li>Senior Vice President / Head of Infrastructure Division 1 PT PP (Persero) Tbk (2016-2020)</li>
<li>Kepala Cabang II PT PP (Persero) Tbk untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Banten (2012-2016)</li>
<li>Kepala Cabang Luar Negeri PT PP (Persero) Tbk (2009-2011)</li>
</ul>
Berdasarkan laporan IDNFinancials.com, merger BUMN Karya menjadi salah satu prioritas Danantara untuk tahun ini. ADHI diproyeksikan akan menjadi induk Nindya Karya dan Brantas Abipraya, sedangkan Hutama Karya akan menjadi penerima leburan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). (ZH)

Moeharmein merupakan Wakil Direktur Utama Hutama Karya yang baru menjabat sejak akhir Oktober 2025.

Wadirut Hutama Karya kini jabat Direktur Utama ADHI

JAKARTA &ndash;&nbsp;PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)&nbsp;menandatangani perjanjian gadai rekening (cash collateral) senilai Rp221,45 miliar yang tersimpan di rekening giro Perseroan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak pada awal pekan ini, Senin (8/12).
&ldquo;Perseroan akan menggadaikan dana senilai Rp221,45 miliar untuk menjamin pembayaran kembali atas bank garansi yang diterima oleh Perseroan dari BRI,&rdquo; ujar manajemen WSKT dalam keterngan resmi, Rabu (10/12).
Manajemen WSKT menyebutkan bahwa transaksi gadai rekening ini dilakukan sebagai syarat untuk penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan untuk Proyek Paket 1: Pengadaan Transmisi 500 kV Sumatera, New Aur Duri &ndash; Peranap.
&ldquo;Dengan dilakukannya penerbitan bank garansi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usaha Perseroan dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan,&rdquo; ujar manajemen lebih lanjut.
Sebagai catatan, hingga akhir September 2025 lalu,&nbsp;WSKT masih merugi Rp3,2 triliun, memburuk dari kerugian Rp3 triliun pada akhir kuartal III tahun sebelumnya. Pendapatannya juga ambles 22,1% secara tahunan menjadi Rp5,3 triliun.
Saham WSKT pun&nbsp;masih disuspensi pihak Bursa Efek Indonesia (BEI),&nbsp;sehingga tidak bisa diperdagangkan sejak November 2023 lalu. Terakhir, sahamnya berada di level Rp202 per lembar. (ZH)

WSKT gadaikan kas untuk dapat bank garansi sebagai jaminan proyek transmisi 500 kV Sumatra.