JAKARTA &mdash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan fasilitas pengolahan gas baru di Tuban, Jawa Timur, yang diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Fasilitas Mini Liquefied Natural Gas (LNG) Plant yang dioperasikan oleh PT Sumber Aneka Gas (SAG) tersebut dirancang untuk mengolah cadangan gas domestik secara langsung guna memenuhi kebutuhan sektor industri dan komersial.
"Fasilitas ini akan secara langsung mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Impor yang selama ini kita lakukan dapat ditekan dengan mengalihkan produksi ke dalam negeri," ujar Bahlil usai peresmian fasilitas tersebut, Kamis (26/6).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG Indonesia mencapai lebih dari 8,5 juta metrik ton (MT) per tahun.&nbsp;
Sementara itu, produksi nasional baru sekitar 1,91 juta MT, sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7,47 juta MT untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Pabrik milik PT SAG tersebut memiliki kapasitas produksi maksimum 55.300 ton LNG per tahun, didukung infrastruktur tangki penyimpanan berkapasitas 1.600 ton yang dirancang untuk mendukung distribusi melalui jalur transportasi darat.
Selain LNG, fasilitas ini juga mampu memproduksi sekitar 9.800 ton LPG per tahun, 19.600 barel kondensat gas per tahun, serta 21.000 ton karbon dioksida (CO₂) cair per tahun.
Pabrik mini LNG tersebut juga memiliki kemampuan memproduksi compressed natural gas (CNG) dengan kapasitas mencapai 6 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).
Bahlil memastikan seluruh produksi dari fasilitas di Tuban akan diserap oleh sektor industri di Jawa Timur sehingga dapat menjamin pasokan energi bagi pelaku industri di wilayah tersebut.
"Keberadaan pabrik ini sangat bermanfaat bagi industri lokal karena memberikan kepastian jangka panjang terhadap pasokan bahan baku yang mereka butuhkan," ujarnya.
Bahlil juga menegaskan pemerintah akan terus mendukung pembangunan infrastruktur strategis mini LNG sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut Kementerian ESDM, pengembangan fasilitas mini LNG di berbagai daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan energi, memperkuat daya saing industri regional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (DK)

Fasilitas mini LNG Tuban diharapkan menekan impor LPG dan pasok industri Jawa Timur.

Tekan impor LPG, Bahlil resmikan pabrik mini LNG Tuban 

JAKARTA &mdash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek gas Abadi Masela di Maluku yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) ditargetkan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2027.
Bahlil mengatakan proyek yang telah tertunda selama puluhan tahun itu kini memasuki babak baru setelah berbagai keputusan strategis dan kajian teknis diselesaikan.&nbsp;
Pemerintah pun terus mendorong percepatan pengembangannya agar kendala investasi di masa lalu tidak kembali terjadi.
"Sekarang alhamdulillah sudah jalan. Tahun 2027 konstruksi. Tahun 2029 hingga 2030 sudah bisa berproduksi, dan itu salah satu giant terbesar di Indonesia," kata Bahlil, dalam keterangan resmi, Kamis (25/6).
Menurutnya, sejumlah tahapan penting, termasuk proses Front End Engineering and Design (FEED), telah menunjukkan perkembangan positif.&nbsp;
Pemerintah juga telah meminta operator proyek, Inpex Corporation, untuk segera mempercepat pelaksanaan proyek.
Blok Abadi Masela merupakan salah satu cadangan gas bumi terbesar di Indonesia. Pemerintah menargetkan proyek yang dikembangkan Inpex bersama mitranya itu mulai berproduksi pada 2029&ndash;2030 guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Jepang pada Maret 2026, Bahlil mendapat arahan untuk mempercepat investasi transisi energi serta penyelesaian proyek strategis Blok Masela.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bahlil menggelar pertemuan dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda guna membahas percepatan pengembangan proyek senilai sekitar 20 miliar dolar AS atau setara Rp339 triliun itu.
Dalam pertemuan tersebut, Takayuki Ueda menegaskan komitmen Inpex untuk mempercepat penyelesaian Proyek Abadi Masela sesuai target yang ditetapkan pemerintah. (DK)

Proyek gas Abadi Masela ditargetkan mulai konstruksi pada 2027 dan berproduksi pada 2029–2030.

Bahlil pastikan proyek gas abadi Masela mulai konstruksi pada 2027

JAKARTA &mdash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan produksi gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram dapat dimulai pada Juli 2026 sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi.
Menurut Bahlil, pemanfaatan CNG diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.&nbsp;
Pasalnya, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang melimpah, namun pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan teknologi dan infrastruktur.
Saat ini, pemerintah masih melakukan uji coba tahap ketiga untuk penggunaan CNG ukuran 3 kg bagi rumah tangga.&nbsp;
Uji coba tersebut difokuskan pada aspek keselamatan karena tekanan CNG jauh lebih tinggi dibandingkan LPG.
"Kami sekarang sedang uji coba tahap ketiga. Mudah-mudahan pada Juli sudah bisa diproduksi," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6).
Bahlil menjelaskan, selama ini CNG umumnya digunakan untuk kebutuhan industri dalam tabung berkapasitas 12 kg dan 50 kg. Sementara pengembangan tabung 3 kg ditujukan khusus untuk kebutuhan rumah tangga.
Untuk meningkatkan keamanan, pemerintah merancang tabung CNG 3 kg dengan katup pengaman yang berfungsi mengatur aliran gas dan meminimalkan risiko ledakan.&nbsp;
Teknologi tersebut dinilai penting mengingat tekanan CNG mencapai 200&ndash;250 bar, jauh lebih tinggi dibandingkan LPG.
Selain itu, desain tabung juga disesuaikan agar dapat digunakan pada kompor yang saat ini memakai LPG 3 kg, sehingga masyarakat tidak perlu mengganti peralatan memasaknya.
"Untuk masyarakat penerima subsidi tetap menggunakan tabung 3 kg. Saat ini kami sedang menguji sistem katup pengamannya. Nanti kompornya tidak perlu diganti," kata Bahlil. (DK)

Pemerintah menyiapkan alternatif gas subsidi untuk mengurangi ketergantungan impor LPG.

Bahlil siapkan pengganti LPG 3 kg, produksi dimulai Juli

JAKARTA - Indonesia bersiap mengizinkan peningkatan signifikan produksi tambang nikel pada paruh kedua tahun ini, sebuah langkah yang diperkirakan akan memberikan kelegaan bagi smelter dalam negeri, namun berpotensi menekan harga nikel global.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi tahu sejumlah perusahaan tambang bahwa revisi pertengahan tahun akan meningkatkan total kuota produksi tambang, yang dikenal sebagai RKAB, menjadi 360 juta ton pada tahun ini.
Seperti dikutip MINING.COM, informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.&nbsp;
Angka itu naik dari sekitar 260 juta ton yang telah diterbitkan pada paruh pertama tahun ini.
Rencana pelonggaran kuota tersebut masih dapat berubah dan tetap berada di bawah kewenangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kata sumber-sumber tersebut.&nbsp;
Perusahaan tambang dijadwalkan mengajukan permohonan peningkatan RKAB pada awal bulan depan.&nbsp;
Juru bicara kementerian mengatakan besaran revisi kuota tersebut masih belum ditetapkan.
Jika disetujui, langkah ini akan menjadi perubahan besar dibanding kebijakan pengetatan kuota nikel yang diterapkan Indonesia pada awal tahun.
Kebijakan tersebut sempat memicu lonjakan harga nikel di London Metal Exchange. Sejak melarang ekspor bijih mentah pada 2020, pangsa Indonesia dalam produksi nikel global melonjak hingga sekitar 60%, didorong oleh investasi puluhan miliar dolar dari perusahaan smelter asal China.
Harga kontrak berjangka nikel acuan berbalik melemah pada Rabu.&nbsp;
Harga sempat turun hingga 2,7% menjadi US$16.705 per ton di London Metal Exchange sebelum diperdagangkan di level US$16.860 per ton pada siang hari waktu London.
Perusahaan tambang seperti PT Weda Bay Nickel, yang sebelumnya merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia, terpaksa menghentikan produksi bulan lalu setelah kuota produksinya yang jauh lebih rendah habis digunakan.&nbsp;
Sementara itu, perusahaan lain seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) membutuhkan peningkatan kuota yang signifikan untuk memasok fasilitas pengolahan baru yang akan mulai beroperasi.
Meski penerbitan RKAB menjadi panduan umum bagi produksi nikel Indonesia setiap tahun, angka tersebut tidak secara langsung mencerminkan volume produksi aktual.&nbsp;
Seluruh perusahaan tambang, termasuk yang masih berada pada tahap eksplorasi dan belum berproduksi, diwajibkan memperoleh RKAB dari kementerian.
Selain itu, perusahaan yang mendapatkan tambahan kuota belum tentu dapat langsung memenuhi target produksi karena membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas operasional.&nbsp;
Aktivitas pertambangan di Indonesia juga kerap terganggu oleh faktor cuaca, seperti curah hujan yang tinggi. (DK)

Indonesia berencana menaikkan kuota nikel menjadi 360 juta ton, berpotensi menekan harga global.

Indonesia siap naikkan kuota nikel jadi 360 juta ton pada 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan hilirisasi industri, ketahanan energi nasional, dan stabilitas pasokan listrik dalam pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Senin (22/6).
Dalam keterangannya usai pertemuan, Bahlil mengatakan salah satu pembahasan utama adalah evaluasi program hilirisasi, termasuk perkembangan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan Antam.
&ldquo;Program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,&rdquo; ujar Bahlil.
Selain hilirisasi, rapat juga membahas kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil mengatakan pemerintah memastikan cadangan energi nasional masih berada dalam kondisi aman.
&ldquo;Ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum,&rdquo; kata Bahlil.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga melaporkan kondisi pasokan listrik nasional, termasuk evaluasi terhadap pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit PT PLN (Persero).
Bahlil mengatakan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.
Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari Kementerian ESDM kepada perusahaan-perusahaan untuk kebutuhan PLN disebut berada di kisaran 180 juta hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah diteken PLN sebesar 134 juta ton.
Menurut dia, secara volume kontrak, pasokan batu bara seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, PLN disebut menghadapi kendala pada aspek kualitas batu bara, khususnya kebutuhan batu bara dengan kalori menengah untuk keperluan blending.
Bahlil mengatakan pemerintah telah mengambil langkah untuk membantu PLN memastikan layanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah juga meminta PLN segera melakukan pemeliharaan agar gangguan layanan tidak berulang.
&ldquo;Sudah kita pastikan bahwa tidak ada masalah, dan pemerintah sudah membantu PLN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Tetapi yang lebih penting, kami meminta PLN segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,&rdquo; ujarnya.
Untuk mengawasi persoalan tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah membentuk tim pengadaan batu bara yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal.
Menurut Bahlil, langkah itu diambil agar persoalan serupa tidak terus berulang dan pengawasan terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dapat diperketat.
Bahlil menambahkan Prabowo meminta kementerian terkait segera mengambil langkah terukur agar persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan listrik tidak kembali terjadi.
&ldquo;Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,&rdquo; kata Bahlil. (ARF)

Prabowo meminta langkah konkrit agar gangguan layanan listrik tak terulang

Bahlil: Prabowo minta pastikan pemadaman listrik tidak terjadi lagi

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memastikan pemerintah akan memberikan kuota produksi batu bara hingga di atas 600 juta ton sebagai bentuk kebijakan relaksasi di tengah melonjaknya harga batu bara.
&ldquo;Ya, pasti di atas 600 juta ton. Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri,&rdquo; kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, mengutip dari Antara.
Menurut Yuliot, Kementerian ESDM telah mengevaluasi kebutuhan batu bara domestik, termasuk untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN.
Dari total kebutuhan PLN sebesar 154 juta ton, sebanyak 134 juta ton telah memiliki kontrak pasokan. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton batu bara yang sedang diupayakan pemenuhannya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan relaksasi kuota produksi batu bara sebagai respons terhadap kenaikan harga komoditas tersebut.
Kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Bahlil menjelaskan, relaksasi kuota dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga batu bara.
Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode II Juni 2026 tercatat sebesar 123,91 dolar AS per ton, naik dibandingkan periode II Mei 2026 yang sebesar 116,32 dolar AS per ton.
Menurutnya, ketika harga batu bara sedang tinggi, peningkatan produksi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan besaran kuota produksi baru setelah kebijakan relaksasi diberlakukan.
Pada awal 2026, Kementerian ESDM menetapkan target produksi batu bara sebesar 600 juta ton, lebih rendah 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Pengurangan tersebut dilakukan karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025 yang sempat menekan harga batu bara hingga 97,65 dolar AS per ton pada Juli 2025.
Namun, perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong harga batu bara kembali meningkat.
Dalam kurun waktu sekitar satu pekan pada awal Maret 2026, harga batu bara melonjak dari di bawah 120 dolar AS per ton menjadi lebih dari 130 dolar AS per ton.
Kenaikan ini dipengaruhi oleh gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar internasional. (DK)

Pemerintah relaksasi kuota batu bara, produksi di atas 600 juta ton seiring harga global naik.

Pemerintah berikan kuota produksi batu bara lebih dari 600 juta ton

BANDAR LAMPUNG &mdash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun LPG subsidi.&nbsp;
Kepastian tersebut, menurut Bahlil merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
"BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden," ujar Bahlil saat memberikan sambutan dalam pembukaan Munas XVIII HIPMI di Bandar Lampung, Rabu (10/6).
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menegaskan pemerintah tengah mengarahkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar lebih berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan kekayaan alam sebagai instrumen untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil mengaku mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan pengelolaan sektor energi dan pertambangan berorientasi pada kepentingan negara serta rakyat.
"Pengelolaan ekonomi yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara dan kepentingan rakyat yang merujuk pada semangat Pasal 33 UUD 1945," katanya.
Bahlil menilai arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat perjuangan HIPMI yang mendorong kemandirian ekonomi nasional dan lahirnya pengusaha-pengusaha pribumi yang kuat.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah ingin memastikan manfaat pengelolaan SDA tidak hanya dinikmati kelompok usaha besar, tetapi juga dapat menjadi peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang.
Menurut dia, pemerintah tetap menjaga keberlangsungan investasi dan pelaku usaha besar, namun pada saat yang sama membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha menengah dan kecil untuk ikut tumbuh.
"Kita ingin yang kaya tetap kita jaga, tetapi juga harus menarik yang menengah dan kecil. Kalau HIPMI pengusaha kecil terus, kapan besarnya?" ujar Bahlil.
Ia menjelaskan kebijakan pemerintah diarahkan untuk menciptakan rantai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, yakni mendorong usaha kecil menjadi menengah, usaha menengah menjadi besar, serta memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha besar.
"Mendorong yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, dan yang besar saling memperkuat. Di situlah esensi kolaborasi," katanya. (DK)

Bahlil menegaskan BBM dan LPG subsidi tidak naik demi menjaga daya beli masyarakat.

Bahlil pastikan harga BBM dan LPG subsidi tidak naik

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memastikan pengiriman perdana minyak mentah asal Rusia akan tiba dalam satu hingga dua pekan ke depan setelah seluruh kontrak pembelian rampung dan tinggal menunggu penyelesaian teknis pengapalan. Langkah ini menjadi bagian dari kesepakatan energi yang dicapai usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama pihak Rusia kini tengah memfinalisasi pengaturan pengiriman sebelum crude oil mulai masuk ke Indonesia.
"Sekarang kita sedang membahas detail teknis pengiriman. Mungkin bisa terjadi dalam satu atau dua minggu," kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta seperti dikutip Antaranews.
Ia menegaskan kesepakatan pembelian minyak mentah Rusia telah selesai, termasuk penandatanganan kontrak kerja sama. Namun, pemerintah belum membuka nilai transaksi maupun skema harga dalam perjanjian tersebut.
"Kesepakatan telah tercapai, kontrak telah selesai," ujarnya. Impor ini merupakan bagian dari rencana Indonesia membeli 150 juta barel minyak mentah Rusia secara bertahap hingga akhir 2026. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak pasar minyak global dan tingginya kebutuhan bahan bakar domestik.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menyebut pemerintah masih mematangkan payung hukum untuk mendukung rencana impor minyak Rusia tersebut. Menurut Yuliot, pemerintah saat ini mengkaji dua opsi pengadaan. Skema pertama dilakukan langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN), sedangkan opsi kedua menggunakan mekanisme badan layanan umum (BLU).
Ia menjelaskan impor langsung oleh perusahaan negara berpotensi menimbulkan kendala karena sejumlah BUMN energi telah memiliki kontrak jangka panjang dengan produsen minyak dan mitra dagang lain.
Sementara itu, skema BLU dinilai memberi ruang lebih fleksibel, termasuk dalam pengaturan pembiayaan dan administrasi impor. "Kami masih mendiskusikan hal ini di antara kementerian, lembaga, dan perusahaan negara, termasuk saluran impor mana yang akan digunakan," kata Yuliot.
Indonesia terus memperkuat kerja sama energi dengan Moskow di tengah dinamika geopolitik global dan sanksi Barat terhadap ekspor energi Rusia akibat perang Ukraina. Meski demikian, minyak Rusia tetap mengalir deras ke pasar Asia, terutama China dan India, dengan harga yang lebih murah dibandingkan minyak acuan global maupun pasokan dari Timur Tengah.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia memandang akses terhadap crude oil berharga kompetitif menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi dan menekan beban impor nasional. (DH)

Pemerintah tuntaskan teknis pengiriman setelah kontrak impor minyak disepakati.

Bahlil pastikan minyak Rusia masuk Indonesia dalam dua pekan

JAKARTA - Bahlil Lahadalia menunda rencana penerapan tarif royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak guna menyusun formulasi yang lebih optimal dan adil bagi semua pihak.
Saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (11/5), Bahlil mengatakan keputusan tersebut diambil setelah menerima berbagai masukan dari publik maupun kalangan pelaku usaha.
Menurutnya, pemerintah ingin merancang skema royalti yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha mengutip dari Antara.
Ia juga menegaskan bahwa sidang dengar pendapat yang digelar pada 8 Mei 2026 terkait usulan perubahan tarif royalti masih bersifat sosialisasi dan belum menjadi keputusan final.
Pemerintah pun masih mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan tersebut, termasuk target implementasi pada Juni 2026.
Bahlil menyebut formulasi baru nantinya diharapkan tidak memberatkan pengusaha, namun tetap mampu mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Pernyataan itu muncul di tengah pelemahan IHSG pada perdagangan Senin pagi. Indeks tercatat turun 9,46 poin atau sekitar 0,14% ke level 6.959,94.
Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, Hari Rachmansyah, menilai pergerakan IHSG dalam beberapa hari ke depan akan dipengaruhi situasi geopolitik global dan perkembangan kebijakan royalti komoditas.
Ia menilai kebijakan tersebut semakin serius karena sebelumnya ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026.
Menurut Hari, komoditas emas mengalami kenaikan tarif royalti paling besar secara persentase, terutama pada batas bawah yang meningkat hingga 100%.
Kondisi itu dinilai dapat menambah tekanan di tengah tingginya harga emas dunia.
Sementara itu, komoditas timah disebut sebagai sektor yang paling terdampak karena kenaikan tarif terjadi pada kedua sisi rentang royalti secara bersamaan. (DK)

Pemerintah kaji ulang royalti nikel, emas, dan timah demi jaga iklim usaha.

Bahlil Lahadalia tunda rencana naikkan royalti nikel, emas, dan timah

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mempercepat agenda transisi energi nasional melalui berbagai langkah strategis, mulai dari pengembangan energi baru terbarukan berskala besar hingga pemanfaatan teknologi rendah emisi di sektor transportasi dan industri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan ketergantungan pada energi fosil.
Salah satu program utama yang tengah didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW). Proyek ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan energi bersih di seluruh Indonesia.
&ldquo;Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun PLTS 100 GW,&rdquo; ujar Bahlil, dalam keterangan tertulis di laman resmi esdm.go.id, Jumat (8/5).
Selain pengembangan energi surya, pemerintah juga mendorong pemanfaatan energi alternatif lain seperti hidrogen, amonia, dan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi masa depan.
Di sektor konsumsi energi, pemerintah memperluas elektrifikasi melalui kendaraan listrik (EV) serta penggunaan kompor induksi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di tingkat rumah tangga.
Langkah lain yang ditempuh adalah penerapan kebijakan efisiensi energi, moratorium pembangunan PLTU baru, serta pengembangan teknologi penangkapan karbon seperti CCS/CCUS untuk menekan emisi dari sektor industri dan pembangkit listrik.
Bahlil menegaskan bahwa seluruh program tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun mitra internasional, agar target transisi energi dapat tercapai secara berkelanjutan.
&ldquo;Kita juga sedang mendorong pemanfaatan tenaga surya untuk menjadi PLTS 100 GW untuk mengurangi pemakaian fosil. Tentu ini memerlukan kolaborasi dari banyak pihak untuk menyelesaikan tugas tersebut,&rdquo; pungkasnya.
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, negara-negara ASEAN mulai menatap sumber energi bersih sebagai masa depan kawasan.
Bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan energi kawasan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa subkawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi tersebut, merupakan salah satu modal utama dalam mendukung transisi energi di subkawasan.
"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Presiden dalam pidatonya di di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat. (DK)
Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan perubahan iklim global, negara-negara ASEAN mulai menatap sumber energi bersih sebagai masa depan kawasan. 
Hamparan sinar matahari di wilayah tropis, aliran sungai-sungai besar, hingga potensi angin di kawasan pesisir menjadi kekuatan baru yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. 
Bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, transisi menuju energi baru terbarukan bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan energi kawasan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa subkawasan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Potensi tersebut, merupakan salah satu modal utama dalam mendukung transisi energi di subkawasan.
"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Presiden dalam pidatonya di di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5) waktu setempat.

Pemerintah genjot transisi energi lewat PLTS 100 GW, EV, dan teknologi hidrogen.

Pemerintah percepat transisi energi, dari PLTS 100 GW hingga hydrogen

JAKARTA &ndash; Pemerintah terus mendorong implementasi program biodiesel B50 dan bioetanol E20 sebagai langkah utama untuk menekan impor bahan bakar sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan percepatan penggunaan biofuel, bersama optimalisasi lifting minyak, menjadi strategi penting menghadapi krisis energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi minyak dalam negeri, mengutip dari ANTARA.
Setelah itu, diversifikasi energi melalui program B50 perlu dipercepat karena dapat mengurangi impor solar, disusul dengan percepatan implementasi program E20.
Program mandatori biodiesel B50 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang.&nbsp;
Skema ini diperkirakan mampu menekan konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, penerapan B50 juga diproyeksikan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun atau sekitar US$9,18 miliar pada 2026.
Campuran B50 terdiri dari 50% crude palm oil (CPO) dan 50% solar fosil. Saat ini program tersebut masih dalam tahap uji jalan yang telah berlangsung sejak 9 Desember 2025.
Sementara itu, program E20 yang mencampurkan 20% bioetanol ke dalam bensin ditargetkan wajib diterapkan pada 2028 guna menekan impor bensin.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ESDM berencana memulai produksi bioetanol pada 2027 di Merauke, Papua Selatan.&nbsp;
Program ini terhubung dengan proyek food estate pemerintah yang menargetkan pengembangan 500.000 hektare lahan tebu.
Selain biofuel, pemerintah juga tengah mengkaji pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang masih mendominasi pasokan domestik.
Bahlil menjelaskan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.&nbsp;
Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi energi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Meski demikian, ia memastikan cadangan energi nasional dalam jangka pendek masih dalam kondisi aman, termasuk untuk BBM seperti solar dan bensin yang berada di atas standar minimum nasional. (DK)

Program B50 dan E20 dipercepat guna kurangi impor solar, bensin, dan perkuat energi.

Tekan impor BBM, Pemerintah genjot B50 dan E20

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia akan memperoleh pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia. Kesepakatan ini menjadi bagian dari hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow.
Bahlil menyampaikan hal itu usai bertemu Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev pada Selasa (14/4). Pertemuan tersebut menindaklanjuti pembicaraan antara Prabowo dan Presiden Vladimir Putin di Kremlin sehari sebelumnya. Sejumlah perusahaan energi Rusia seperti Rosneft, Ruschem, Zarubezhneft, dan Lukoil turut hadir dalam pertemuan tersebut.
"Hari ini saya baru selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Energi Rusia dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Alhamdulillah apa yang sudah menjadi kesepakatan itu, kita mendapatkan hasil yang cukup baik dimana kita bisa mendapatkan cadangan crude kita untuk kita nambah. Di samping itu juga kita akan bisa mendapatkan LPG," kata Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (14/4).
Ia menegaskan kerja sama dijajaki melalui skema antarpemerintah (G2G) dan business-to-business (B2B) guna menjamin ketersediaan energi nasional, khususnya minyak mentah dan LPG. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama lanjutan, termasuk pengembangan storage, kontrak pasokan jangka panjang, penjajakan nuklir, serta sektor mineral.
"Kita ingin semua ini betul-betul memberi kepastian bagi ketahanan energi nasional," tegasnya.
Menurut Bahlil, hasil pertemuan tersebut memberi sinyal positif bagi penguatan ketahanan energi di tengah dinamika global. Ia menilai Rusia menjadi mitra strategis karena kapasitas produksi energi yang besar dan pengalaman di sektor minyak dan gas.
"Sekali lagi saya merasa senang hari ini karena atas arahan Bapak Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti secara tuntas. Dan alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwa insyaallah bisa kita mendapatkan yang baik," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Rusia menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan energi Indonesia, termasuk pasokan minyak, gas, serta pengembangan penyimpanan energi dan kelistrikan.
"Sebagai mitra strategis, kami siap berkolaborasi terutama dalam penyediaan minyak dan gas, penyimpanan, maupun kelistrikan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga nuklir", kata Tsivilev.
Pemerintah menilai kerja sama ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah volatilitas pasar energi global dan memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan.(DH)

Indonesia pastikan dapat pasokan crude dan LPG dari Rusia untuk perkuat ketahanan energi nasional.

Indonesia dapat pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan Indonesia akan menerapkan kebijakan mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026, setelah uji coba selama hampir enam bulan menunjukkan hasil positif.
B50 yang dikenal sebagai pencampuran 50% minyak kelapa sawit (CPO) dan 50% solar, telah melalui uji coba di berbagai sektor, termasuk alat berat, kapal, kereta api, dan truk.
&ldquo;Ini akan segera diselesaikan, dan implementasinya akan dimulai pada 1 Juli,&rdquo; kata Bahlil, seperti dikutip&nbsp;Antaranews.
Ia menilai kebijakan ini akan memperkuat ketahanan energi nasional, dengan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik.
Menurut Bahlil, ketegangan geopolitik di Timur Tengah memperlihatkan risiko bagi negara yang bergantung pada energi impor.
&ldquo;Tanpa diversifikasi, keamanan energi kita akan rentan. Kita harus bergantung pada sumber daya kita sendiri,&rdquo; jelas Bahlil.
Saat ini, Indonesia telah menerapkan mandatori B40, yaitu campuran 40% biodiesel berbasis sawit dan 60% solar.
Program B40 telah diperkirakan telah menekan impor solar sebanyak 3,3 juta kiloliter dan mengurangi emisi karbon setara 38,88 juta ton CO2.
Data pemerintah menunjukkan realisasi penggunaan biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter pada 2025, atau setara 105,2% dari target 13,5 juta kiloliter.
Penerapan B50 menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan terhadap gangguan pasokan global, serta menekan impor bahan bakar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, program ini diperkirakan akan menghemat subsidi BBM hingga Rp48 triliun, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
PT Pertamina menyatakan kesiapan mendukung implementasi, termasuk dari sisi pasokan dan distribusi.
Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia terus memperluas penggunaan biodiesel, untuk menekan impor energi dan menjaga stabilitas permintaan domestik. Pemerintah juga akan menerapkan B50 secara bertahap, sambil mengevaluasi tahap awal pelaksanaan. (DH/KR)

RI akan memulai kebijakan B50 mulai Juli, demi menekan impor BBM dan mendukung komoditas sawit.

Bahlil Lahadalia: Indonesia terapkan B-50 mulai Juli 2026

JAKARTA - Indonesia membuka peluang untuk mengimpor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia, guna menjaga ketahanan pasokan energi di tengah ketidakpastian pasar global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah bersikap fleksibel dalam mencari sumber minyak mentah demi memastikan ketersediaan bahan bakar dalam negeri.
&ldquo;Kalau sudah final, nanti kami sampaikan,&rdquo; ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, menanggapi kemungkinan kerja sama dengan Rusia, mengutip Antara.
Pernyataan tersebut merespons tawaran dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, terkait potensi penjualan minyak ke Indonesia.
Menurut Bahlil, Indonesia tidak bisa terlalu selektif dalam memilih sumber impor, mengingat kondisi pasar energi global yang semakin ketat.
Pemerintah, kata dia, akan mengutamakan negara mana pun yang mampu menjamin ketersediaan pasokan.
Ia menambahkan, persaingan mendapatkan minyak di pasar global kini semakin ketat, seiring terbatasnya pasokan dan meningkatnya harga.
Bahkan, perusahaan yang telah membuka tender pun berpotensi kalah dari pembeli lain yang berani membayar lebih tinggi.
Kondisi ini mencerminkan bahwa penjual cenderung memprioritaskan pembeli dengan penawaran harga paling kompetitif di tengah keterbatasan suplai.
&ldquo;Karena itu, kami menyiapkan berbagai alternatif. Yang terpenting adalah memastikan BBM tetap tersedia di dalam negeri,&rdquo; ujarnya.
Bahlil belum mengungkapkan rincian volume maupun jadwal impor minyak dari Rusia.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengganggu jalur pasokan tradisional, Indonesia terus berupaya mendiversifikasi sumber energi.
Sebelumnya, Tolchenov menyatakan Rusia siap menjalin kerja sama di sektor minyak dan gas dengan Indonesia, terutama di tengah kenaikan harga global akibat gangguan distribusi di Selat Hormuz.
Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada permintaan resmi dari Pertamina maupun pemerintah Indonesia. Namun, pihaknya tetap terbuka untuk menjajaki skema pasokan sesuai kebutuhan Indonesia.
Dalam beberapa pekan terakhir, pasar minyak global mengalami pengetatan, mendorong banyak negara meninjau ulang strategi pengadaan energi mereka. (DK)

Indonesia buka opsi impor minyak Rusia demi jaga pasokan di tengah pasar global yang ketat.

Bahlil Lahadalia: Indonesia terbuka impor minyak dari Rusia

JAKARTA - Wakil Menteri Energi Yuliot Tanjung mengatakan Indonesia kemungkinan akan meninjau kembali rencana penerapan B50, campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% diesel konvensional, pada pertengahan tahun ini menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Seperti dikutip Reuters, hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pemerintah. Indonesia sendiri merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Sebelumnya, pada Januari, rencana peluncuran B50 dibatalkan karena pertimbangan teknis dan pendanaan, sehingga pemerintah tetap menjalankan kebijakan B40.
Namun, situasi geopolitik akibat perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran membuat pemerintah kini menimbang dua skenario kebijakan energi.
Menurut Yuliot, implementasi B50 mungkin dilakukan pada semester kedua tahun ini atau bahkan lebih cepat, meskipun komite pengarah tetap menetapkan B40 hingga akhir 2026. Pemerintah juga memantau harga energi secara real time.
Komite pengarah yang menentukan kebijakan biodiesel terdiri dari beberapa kementerian dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebijakan mandatori biodiesel Indonesia sering memengaruhi harga minyak sawit global karena peningkatan penggunaan domestik mengurangi volume ekspor yang tersedia.
Harga minyak mentah pada Senin (9/3) melonjak di atas US$100 per barel, sementara harga minyak sawit ikut naik karena ekspektasi permintaan biodiesel meningkat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah siap menambah alokasi subsidi bahan bakar untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. (DK)

Kebijakan mandatori biodiesel Indonesia sering memengaruhi harga minyak sawit global. 

Harga minyak melonjak, pemerintah tinjau kembali penerapan B50

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada Senin (16/2) siang hari ini.
Dalam kunjungan kerja itu, Prabowo berangkat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
&ldquo;Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, serta kerja sama strategis di berbagai bidang,&rdquo; tulis Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, dalam keterangan resminya.
&ldquo;Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi nasional di tengah dinamika geopolitik global,&rdquo; imbuh BPMI Sekretariat Presiden.
Pada awal pekan lalu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, juga telah mengumumkan rencana keberangkatan Prabowo pada hari ini.
Salah satu hal yang akan dibahas dalam pertemuan antara Prabowo dan Trump, yaitu kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS, yang saat ini belum ditandatangani.
Sementara itu laporan Reuters menyebut Trump sebelumnya juga telah mengundang Prabowo ke AS, untuk mengikuti pertemuan Board of Peace atau Dewan Perdamaian. (KR)
Terkait:&nbsp;Prabowo panggil sejumlah Menteri Ekonomi ke Hambalang, bahas apa?

Kesepakatan dagang Indonesia dan AS akan menjadi salah satu pembicaraan antara Prabowo dan Trump.

Prabowo berangkat ke Amerika didampingi Bahlil dan Teddy

JAKARTA - Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Februari 2026 tercatat naik menjadi US$106,11 per ton, dibandingkan periode II Januari 2026 yang berada di level US$104,03 per ton.
Kenaikan harga tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 47.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 29 Januari, yang diakses hari ini, Selasa (3/2).
Mengacu pada data Harga Acuan di laman resmi Kementerian ESDM, selain harga acuan batu bara dengan nilai kalor 6.322 kcal/kg, perubahan harga juga terjadi pada HBA I, HBA II, dan HBA III.
Sebagai catatan, pemerintah membagi HBA ke dalam empat kategori berdasarkan nilai kalori yang terkandung dalam batu bara.
Berikut adalah detail harga batu bara acuan periode I Februari 2026, yang berlaku pada 1&ndash;14 Februari:
<ol start="1">
<li>HBA (6.322 GAR) sebesar US$106,11 per ton, naik dibandingkan periode II Januari 2026 sebesar US$102,03 per ton;</li>
<li>HBA I (5.300 GAR) sebesar US$73,96 per ton, naik dari US$71,61 per ton;</li>
<li>HBA II (4.100 GAR) sebesar US$48,21 per ton, turun dari US$48,39 per ton;</li>
<li>HBA III (3.400 GAR) sebesar US$35,83 per ton, meningkat dari US$35,38 per ton.</li>
</ol>
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah berencana memangkas produksi batu bara nasional menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026. Angka tersebut turun hampir 200 juta ton dibandingkan produksi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Kebijakan pemangkasan produksi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga batu bara di pasar global. Saat ini, total perdagangan batu bara dunia mencapai sekitar 1,3 miliar ton per tahun, dengan kontribusi Indonesia sekitar 514 juta ton.
Melimpahnya pasokan batu bara global dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga komoditas tersebut, yang tercermin pada tren penurunan HBA secara umum sepanjang 2025. (DK/ZH)

Pemangkasan produksi dan kenaikan HBA dorong harga batu bara Februari ke US$106,11 per ton.

Harga batu bara acuan periode I Februari naik ke US$106,11 per ton

BALIKPAPAN - Pemerintah menargetkan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan jadi momentum penguatan ketahanan energi nasional, serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan RDMP Kilang Balikpapan menghentikan ketergantungan RI terhadap solar impor.
&ldquo;Insyaa Allah begitu RDMP Kilang Balikpapan diresmikan pengoperasiannya mulai tahun ini, impor solar dihentikan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong kedaulatan energi dengan tidak lagi mengandalkan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri melalui impor,&rdquo; kata Bahlil, Senin (12/1).
Bahlil memaparkan kebutuhan solar nasional saat ini mencapai 39,8 juta kiloliter per tahun. Dari jumlah tersebut, pasokan biodiesel melalui program B40 menyumbang 15,9 juta kiloliter, sehingga kebutuhan solar murni tersisa 23,9 juta kiloliter.
Dengan produksi domestik yang telah mencapai 26,5 juta kiloliter per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar, baik untuk jenis CN 48 maupun CN 51 mulai pertengahan 2026.
Untuk bensin, kata Bahlil, kebutuhan nasional tercatat sekitar 38,5 juta kiloliter per tahun, yang terdiri atas RON 90 sebanyak 28,9 juta kiloliter, RON 92 sebesar 8,7 juta kiloliter, serta RON 95 dan RON 98 sekitar 650 ribu kiloliter.
Dengan optimalisasi RDMP Kilang Balikpapan, Indonesia bisa meningkatkan produksi bahan bakar dengan di atas RON 90 hingga 5,8 juta kiloliter per tahun, serta menekan impor bahan bakar 3,6 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penerapan E10 yang diperkirakan mampu menekan impor bahan bakar hingga 3,9 juta kiloliter per tahun.
&ldquo;Ke depan, melalui penerapan E10 kita dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kl per tahun, dan melalui pengembangan kilang selanjutnya kita dapat menyetop impor bensin RON 92, 95, dan 98 serta mengurangi impor bensin RON 90,&rdquo; ujar Bahlil.
Sebagai catatan, RDMP Balikpapan dilengkapi fasilitas utama berupa Crude Distillation Unit (CDU) dan Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC).
Optimasi kilang ini akan meningkatkan kapasitas produksi 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari.
Proyek ini juga terintegrasi dengan tangki penyimpanan Lawe-Lawe berkapasitas 2 juta barel, serta Terminal BBM Tanjung Batu berkapasitas 125 ribu kiloliter, untuk mendukung distribusi BBM di wilayah Indonesia timur.
Bahlil menegaskan kualitas produk kilang hasil pengembangan tersebut semakin ramah lingkungan. &ldquo;Yang (RDMP) sekarang kualitasnya sangat bagus sekali, sudah menuju setara dengan Euro 5, dan ini menuju kepada net zero emission,&rdquo; katanya. (DK/KR)

Operasi RDMP Balikpapan membuka peluang RI menghentikan impor solar.

Bahlil janji setop impor solar usai kilang RDMP Balikpapan beropersi 

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia telah merampungkan formula bea ekspor untuk batubara dan komoditas mineral lainnya, termasuk emas.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pada Senin bahwa bea ekspor untuk batubara, emas, dan mineral lainnya akan disesuaikan dengan harga global.&ldquo;Kita bisa mengenakan bea ekspor jika harga jual tinggi. Namun, jika harganya rendah, tidak perlu. Tapi untuk emas, harus dikenakan karena harganya sangat tinggi,&rdquo; ujarnya, di gedung Kementerian ESDM, Senin (24/11).Sebelumnya, pejabat Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa kementerian dan lembaga telah sepakat menetapkan bea ekspor emas sebesar 7,5 hingga 15 persen untuk memperkuat pendapatan negara dan mendorong hilirisasi.Regulasi Menteri Keuangan terkait akan segera diterbitkan sesuai ketentuan Undang-Undang APBN 2026.Kacaribu menambahkan bahwa permintaan emas dari publik melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) tetap tinggi.Ia mencatat harga emas global melonjak lebih dari US$4.000 per troi ons pada kuartal IV 2025.Regulasi yang sedang disusun akan mengenakan bea ekspor pada produk emas olahan, termasuk dore, granula, batangan cetak, dan batangan koin.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pemerintah dapat meraup tambahan pendapatan hingga Rp6 triliun (sekitar US$360 juta) setelah bea ekspor emas ini diterapkan. (DK)

Bea ekspor emas–mineral disesuaikan harga global, tarif 7,5–15% diterapkan perkuat pendanaan negara.